Pelanggaran Sosialisasi dan Kampanye Pemilu 2024 di Banten
1. Pelanggaran Sosialisasi dan
Pelanggaran Kampanye sebelum
dimulainya Masa Kampanye
pada Tahapan Pemilu Tahun
2024
Divisi Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Provinsi Banten
2. Peserta Pemilu
Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota
DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota,
perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan
pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden
3. Peserta Pemilu Tahun 2024
Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh
Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota
Tahun 2024
Berikut ini daftar partai politik yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024
(berdasarkan abjad):
1. Partai Amanat Nasional (PAN),
2. Partai Bulan Bintang (PBB),
3. Partai Buruh,
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP)
5. Partai Demokrat
6. Partai Garda Perubahan Indonesia
(Garuda),
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
(Gelora),
8. Partai Gerindra
9. Partai Golongan Karya (Golkar)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
14. Partai NasDem
15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
16. Partai Persatuan Pembangunan
(PPP)
17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
18. Partai Ummat
4. Kampanye
kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk
meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program
dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
------UU 7.2017 P.1 angka 34
Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau
karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda
gambar dan nomor urut Peserta Pemilu
------Perbawaslu 33/2018 P.1 angka 25
5. Sosialisasi Partai Politik
Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye
sebelum dimulainya masa Kampanye
Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan
pendidikan politik di internal Partai Politik,
dengan metode :
a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta
Pemilu dan nomor urutnya; dan
b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan
secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan
dilaksanakan
------PKPU 33/2018 P.25
PKPU Kampanye:
Pertemuan Terbatas dalam
ruangan atau di gedung tertutup
6. Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang
mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau
karakteristik Partai Politik dengan menggunakan
metode:
a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat
umum; atau
c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan
nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye
Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang
memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau
karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media
elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat
tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa
penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu)
Hari sebelum dimulainya Masa Tenang
----PKPU 33/18 P.25
Sosialisasi Partai Politik
7. Jumlah APK
Pada masa tahapan
sebelum masa
Kampanye Pemilu
Tahun 2023
Wilayah Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten
Kabupaten/Kota Jumlah APK
Kota Serang 686
Kota Tangerang 1.118
Kabupaten Tangerang 3.518
Kabupaten Lebak 5.827
Kota Tangerang Selatan 615
Kabupaten Serang 3.079
Kota Cilegon 2.038
Kabupaten Pandeglang 7.151
Total 23.877
8. Jumlah APK
Pada masa tahapan
sebelum masa
Kampanye Pemilu
Tahun 2023
Wilayah Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten
686
2895
3518
1118
615
5827
7151
1980
Jumlah APK
10. Jenis APK Pelanggaran
Kampanye sebelum
dimulainya Masa
Kampanye pada Tahapan
Pemilu Tahun 2024
Wilayah Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten
8723
5375
4368
2
1827
1
974
2717
Banner
Baliho/Billboard
Spanduk
Videotron
Sticker
Balon Udara
Umbul-Umbul
Lainnya
Jenis APK
11. Sanksi Administrasi
Partai Politik yang melanggar
larangan ketentuan Kampanye
sebelum dimulainya masa
Kampanye dalam Pasal 25 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dikenai sanksi administratif
Peringatan Tertulis
Penurunan atau pembersihan
Bahan Kampanye atau Alat Peraga
Kampanye
Penghentian Iklan Kampanye di media
cetak, media elektronik, media dalam
jaringan, media sosial, dan lembaga
penyiaran
A
B
C
------PKPU 33/2018 P.74
12. Peraturan Perundang-undangan lainnya
Contoh penggunaan peraturan
perundang-undangan lainnya.
• Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
• Perda Kota Serang Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan
Bawaslu
• Surat Imbauan atau
Pencegahan kepada
Partai Politik perihal
pelanggaran sosialisasi
peserta pemilu
KPU
• Bawaslu menyampaikan
kepada KPU untuk
menindaklanjuti atau
melakukan imbauan
kepada Peserta
Pemilu/Partai Politik
perihal pelanggaran
sosialisasi peserta
pemilu
Stakeholder
• Bawaslu menyampaikan
kepada pihak-pihak
terkait seperti audiensi
dengan Pol PP dalam
hal pelanggaran
sosialisasi peserta
pemilu dengan rumusan
pelanggaran peraturan
perundang-undangan
lainnya
