studi implementasi

1. M-6 & M-7
Teori Implementasi
20/10/2017
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji
2017

2. Teori Implementasi Kebijakan

3. Teori Implementasi
Teori dan model awal pengambilan keputusan dan
formulasi kebijakan bersifat langsung dan top-down:
administrator diharapkan menjalankan kebijakan
yang dirumuskan oleh para politisi
Implementasi dapat menyebabkan re-formulasi
kebijakan, atau hasil lainnya dari apa yang
diharapkan, atau bahkan dapat terjadi kegagalan
langsung dari kebijakan

4. Kegagalan Kebijakan:
Non-implementation
Kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
implementasi yang efektif sukar dipenuhi
Unsuccessful Implementation
Terjadi jika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan
sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal tidak
menguntungkan (bencana alam, perang, kerusuhan, dsb)
maka kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan
dampak atau hasil akhir yang dikehendaki

5. Kesenjangan (gap) implementasi ini dikaitkan
dengan penyebab yang berbeda, misalnya
kurangnya kondisi yang diperlukan untuk
keberhasilan pelaksanaan seperti kontrol dan
monitoring
(Pressman & Wildavsky, 1973)

6. Atau tujuan kebijakan yang terlalu ambigu,
sehingga menawarkan street-level birokrat
ruang untuk mengadaptasikan tujuan bagi
memenuhi preferensi klien mereka atau
preferensi mereka sendiri (Lipsky, 1980)

7. Dan akhirnya para aktor lainnya terlibat juga
dalam tahap implementasi. Seperti warga
negara, perusahaan swasta atau kelompok
kepentingan; masing-masing dengan kebutuhan
dan kepentingan mereka sendiri serta
kemampuan untuk memiliki pengaruh pada
implementasi kebijakan dan hasil-hasilnya.
(Sabatier, 1999)

8. Penelitian tentang implementasi kebijakan telah
menjadi wacana hangat di kalangan ilmuwan sosial
sejak tahun 1970-an ketika Pressman dan Wildavsky
(1973) membawa isu implementasi kebijakan ke
permukaan
Kenapa tidak diperhatikan?
Terlalu sulit
Administrator bertindak sendiri
Terlalu mudah
Administrator hanya menjalankan perintah

9. Tujuan utama dari penelitian-penelitian pada saat
itu adalah untuk mengetahui teori konkret
implementasi kebijakan
Secara umum, penelitian terhadap implementasi
telah berevolusi melalui tiga generasi
Generasi pertama berkisar dari awal 1970-an ke 80-
an; generasi kedua dari tahun 1980 ke tahun 90-an;
dan penelitian generasi ketiga dari tahun 1990 dan
seterusnya

10. Implementasi Kebijakan
Implementasi mengambil berbagai macam bentuk
dalam berbagai budaya dan dalam berbagai
lembaga
Implementasi secara harafiah berarti melaksanakan,
menyelesaikan, memenuhi, memproduksi atau
menyelesaikan tugas yang diberikan
Apa itu implementasi?

11. Pressman dan Wildavsky
Sebuah hubungan dengan kebijakan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
dokumen resmi
Implementasi kebijakan juga dapat dilihat
sebagai proses interaksi antara agenda setting
dan aksi/tindakan yang diarahkan untuk
mencapai tujuan

12. Van Meter dan Van Horn
Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan
oleh individu-individu publik dan swasta atau
kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan
yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan
Tindakan ini termasuk upaya satu kali untuk
mengubah keputusan dalam hal operasional dan
upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil
yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan

13. Implementasi kebijakan mengacu pada
hubungan antara ekspresi niat pemerintah dan
hasil aktual (O'Toole, 1995)
Implementasi kebijakan menyangkut bagaimana
pemerintah memberlakukan kebijakan (Howlett
dan Ramesh, 2003)

14. Implementasi yang Efektif
Tugas dan tujuan yang secara akurat mencerminkan
maksud dari kebijakan dan dispesifikasikan dengan jelas
Rencana manajemen yang mengalokasikan tugas dan
standar kinerja untuk sub-unit (implementor)
Sebuah alat objektif untuk mengukur tingkat
performa/kinerja sub-unit (implementor)
Sebuah sistem manajemen pengendalian dan sanksi sosial
yang cukup untuk membuat bawahan bertanggungjawab
atas kinerja mereka

15. Keberhasilan implementasi, menurut Matland:
Mengharuskan kepatuhan terhadap arahan dan tujuan undang-
undang
Pencapaian indikator keberhasilan tertentu
Perbaikan dalam iklim politik disekitar program

16. Generasi Implementasi Kebijakan

17. Generasi Pertama
Penelitian implementasi generasi pertama difokuskan
pada bagaimana suatu keputusan otoritatif dilakukan, baik
disatu lokasi atau dibeberapa lokasi
Masalah implementasi kebijakan - hubungan tidak pasti
antara kebijakan dan program yang dilaksanakan -
Faktor-faktor lokal seperti ukuran, hubungan intra-
organisasi, komitmen, kapasitas, dan kompleksitas
kelembagaan dalam membentuk respon/tanggapan
terhadap kebijakan

18. Teori
Teori generasi pertama terdiri dari analisis studi kasus
Studi perintis yang sebagian besar atheoretical,
studi kasus-spesifik, dan non-kumulatif seperti
penelitian yang dilakukan oleh Pressman dan
Wildavsky

19. Generasi Kedua
Studi implementasi generasi kedua fokus pada
menjelaskan dan menganalisis hubungan antara
kebijakan dan prakteknya (policy and practice)
Kapan pada titik tertentu dalam sejarah sebuah
implementasi terjadi dan dalam waktu berapa
lama/periode waktu dimana sebuah kebijakan di
implementasikan
Penelitian generasi kedua terlibat dalam
'pengembangan kerangka kerja analitis'

20. Teori
Perspective Bottom-up
Perspective Top-down

21. Bottom-up
Perspektif bottom-up mengarahkan perhatian pada
hubungan formal dan informal subsistem kebijakan yang
terlibat dalam membuat dan melaksanakan kebijakan
Asal mula: masalah sosial
Fokus: pada individu dan perilaku mereka, dan dalam hal
ini birokrat street-level menempati posisi sentral dalam
proses politik
Street-level bureaucrats: birokrat lapangan, pekerja
lapangan, pegawai pelayanan

22. Para street-level birokrat dianggap memiliki
pemahaman yang lebih baik tentang apa yang
dibutuhkan oleh publik karena mereka yang
memiliki kontak langsung dengan publik
Street-level birokrat Publik

23. Lipsky
Fokus pada keputusan diskresioner pekerja lapangan atau
'street-level birokrat' yang bertalian dengan publik ketika
mereka memberikan kebijakan kepada publik (delivering
policies to the public)
Peran keputusan diskresioner dalam memberikan
pelayanan atau menegakkan peraturan menjadikan street-
level birokrat aktor penting dalam implementasi kebijakan
publik
Keputusan diskresioner: kekuatan atau hak untuk
membuat keputusan resmi menggunakan alasan dan
pertimbangan untuk memilih dari antara alternatif-
alternatif yang bisa diterima (yang ada)

24. ”Kebijakan dibuat saat kebijakan tersebut sedang
diberikan”
Keputusan street-level birokrat, rutinitas yang
mereka jalani dan perangkat yang mereka
sediakan untuk mengatasi ketidakpastian dan
tekanan kerja, secara efektif menjadi kebijakan
publik yang mereka jalankan

25. Top-down
Perspektif top-down mengasumsikan bahwa tujuan
kebijakan dapat ditentukan oleh para pembuat
kebijakan dan implementasi dapat dilakukan secara
berhasil dengan menyiapkan mekanisme tertentu
Perspektif ini adalah 'kebijakan terpusat' dan
mewakili pandangan policy-maker
Titik penting adalah kemampuan pembuat kebijakan
untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan dan
pelaksana kebijakan

26. Perspektif top-down menekankan pada
pengendalian formal masalah dan faktor-faktor yang
mudah untuk dimanipulasi dan digiring ke
sentralisasi dan pengendalian
Kepentingan akan diarahkan terhadap hal-hal
seperti formulasi pendanaan, struktur organisasi
formal dan hubungan kewenangan antara unit
administratif, peraturan dan kontrol administratif
seperti anggaran, perencanaan dan persyaratan
evaluasi

27. Bottom-up vs Top-down

28. Teori Implementasi Kebijakan
(Top-down)

29. Van Meter dan Van Horn
Model ini tidak dimaksudkan untuk mengukur dan
menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah
Model ini digunakan untuk mengukur dan
menjelaskan apa yang dinamakan dengan
pencapaian program atau tujuan dari kebijakan itu
sendiri (kinerja kebijakan)

31. Faktor-Faktor Berpengaruh:
Standard dan Sasaran Kebijakan
Harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, akan
menciptakan misinterpretasi ditengah para implementor
kebijakan
Sumber Daya Kebijakan
Sumber daya manusia dengan kompetensi dan
kapabilitasnya, sumber daya finansial, serta fasilitas
pendukung yang dapat menunjang keberhasilan
implementasi

32. Karakteristik Organisasi
Mencakup struktur birokrasi, norma-norma, pola-
pola, dan pola-pola hubungan yang akan
mempengaruhi implementasi sebuah program
Sikap Pelaksana
Persepsi pelaksana atas masalah, standard dan
tujuan yang mungkin mempengaruhi kemampuan
dan keinginan mereka untuk melaksanakan
kebijakan, yaitu kognisi (komprehensi/pemahaman)
tentang kebijakan dan macam tanggapan terhadap
kebijakan (penerimaan, netralitas atau penolakan)

33. Komunikasi antar Organisasi
Dapat dipahami sebagai hubungan koordinasi
antar unit dalam satu organisasi pelaksana
maupun antar lembaga yang berada dalam
lingkup pelaksana kebijakan
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Mencakup kondisi sosial, ekonomi dan politik
yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan

34. Model George Edward III

35. Pendekatan ini dianggap lebih kondusif dalam memahami
kompleksitas persoalan implementasi yang seringkali
terjadi di dalam kegiatan dan aktivitas implementasi
kebijakan publik
Pendekatan dalam studi implementasi kebijakan dimulai
dengan pertanyaan:
Apa saja prakondisi bagi keberhasilan implementasi kebijakan?
Apa saja hambatan-hambatan utama bagi keberhasilan
implementasi kebijakan?

36. Dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:
Komunikasi
Dukungan sumber daya
Disposisi (sikap) aparat pelaksana
Struktur birokrasi

37. Komunikasi (communication)
Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus
ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok
sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi
Sebuah kebijakan perlu dikomunikasikan dari policy
makers (misalnya, seorang pejabat setempat, atau
presiden) ke badan yang relevan didalam birokrasi yang
memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan
kebijakan tersebut
Bila tidak ada lembaga yang ada memiliki kemampuan
untuk melaksanakan kebijakan yang diberikan, lembaga
baru harus dibentuk

38. Sumberdaya (resources)
Salah satu sumber daya utama adalah SDM dan
sumber daya finansial
SDM meliputi staf dengan ukuran/jumlah yang
cukup dan tepat dengan keahlian yang diperlukan
Sumber daya adalah faktor penting agar
implementasi kebijakan berjalan efektif
Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal diatas
kertas dan menjadi dokumen saja

39. Disposisi atau Sikap (dispositions)
Perilaku dan sikap dari para implementor
Disposisi dari atasan (superior) harus mengetahui
apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas
untuk melakukan pekerjaan tersebut
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan
mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi
implementasi kebijakan yang efektif

40. Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)
Organisasi harus terstruktur secara jelas
Berhubungan dengan prosedur kerja/operasi
yang stadar/memiliki ukuran standar operasi
(SOP)

41. Model Grindle

42. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan
publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil
akhir (outcomes), yaitu tercapai tidaknya tujuan
yang ingin diraih

43. Pengukuran ini dapat dilihat dari dua hal:
Prosesnya
Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi
kebijakan (rencana kebijakan)
Hasil
Diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: dampak atau
efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
dan tingkat perubahan yang terjadi, serta penerimaan
kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi

44. Tidak hanya itu . . .
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan
oleh tingkat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan
Implementabilitas kebijakan
Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan
(content of policy) dan aspek konteks implementasi
kebijakan (context of policy implementation)

45. Faktor yang mempengaruhi implementabilitas:
Content of policy
Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi
kebijakan
Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
Apakah letak sebuah program sudah tepat (tepat sasaran)?
Context of policy
Besaran kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki para
aktor yang terlibat dalam implementasi
Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa
Tingkat responsivitas kelompok sasaran

46. Bersambung Setelah UTS