MODEL IMPLEMENTASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

1. 1
MODEL IMPLEMENTASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA
Giopanni Hutabalian1
, Juwina Sherlinta Br. Sembiring2
, Nur Lengkap Pandiangan3
, Uli
Agnes Sianturi4
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Email Korespondensi: uliagnessianturi@gmail.com
Abstrak
Pelaksanaan Implementasi kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu
kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang
terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas konsep
umum tentang implementasi pelaksanaan kebijakan publik, dalam partisipasi masyarakat
desa. Penyusunan artikel ini yang dilakukan dengan sumber rujukan utama dari berbagai
literatur dan penelitian yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang dilengkapi
dengan pemikiran penulis atas topik yang disajikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek
kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi- dimensi yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi,
transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi
pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: evaluasi ex-ante,
on-going, dan ex-post atas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam melakukan inovasi dan
terobosan dalam pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan
publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
Kata kunci: Kebijakan Publik , Masyarakat, Desa
Abstract
Implementation Public policy implementation is the implementation or application of a public
policy through programs, activities, actions, or actions in a mechanism that is bound to a
certain system. The purpose of writing this article is to discuss the general concept of
implementing public policy. The preparation of this article was carried out with the main
reference sources from various literatures and research relevant to the implementation of
public policy, which were complemented by the author's thoughts on the topics presented.
The results of the discussion show that the implementation of public policy is influenced by
several factors, including: aspects of authority, resources, communication, and disposition.
The dimensions that can be used to evaluate the implementation of public policies include:
consistency, transparency, accountability, fairness, effectiveness, and efficiency. Meanwhile,
evaluation of policy implementation needs to be carried out comprehensively, which includes:
ex-ante, on-going, and ex-post evaluation of the implementation of public policies. In making
innovations and breakthroughs in service to the public, discretion can be exercised in the
implementation of public policies as long as they do not conflict with applicable norms and
regulations.
Keywords: Public Policy, Community, Village

2. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
PENDAHULUAN
Kebijakan dapat didefinisikan sebagai
serangkaian rencana program, aktivitas,
aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak
maupun tidak bertindak yang dilakukan
oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai
tahapan untuk penyelesaian masalah yang
dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan
suatu faktor penting bagi organisasi untuk
mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).
Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek
(Thoha, 2012), yakni:
a. Kebijakan merupakan praktika sosial,
kebijakan bukan event yang tunggal
atau terisolir. Dengan demikian,
kebijakan merupakan sesuatu yang
dihasilkan pemerintah yang
dirumuskan berdasarkan dari segala
kejadian yang terjadi di masyarakat.
Kejadian tersebut ini tumbuh dalam
praktika kehidupan kemasyarakatan,
dan bukan merupakan peristiwa yang
berdiri sendiri, terisolasi, dan asing
bagi masyarakat.
b. Kebijakan adalah suatu respon atas
peristiwa yang terjadi, baik untuk
menciptakan harmoni dari pihak-pihak
yang berkonflik, maupun menciptakan
insentif atas tindakan bersama bagi
para pihak yang mendapatkan
perlakuan yang tidak rasional atas
usaha bersama tersebut. Dengan
demikian, kebijakan dapat dinyatakan
sebagai usaha untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu, sekaligus sebagai
upaya pemecahan masalah dengan
menggunakan sarana-saranatertentu,
dan dalam tahapan waktu tertentu.
Kebijakan umumnya bersifat
mendasar, karena kebijakan hanya
menggariskan pedoman umum sebagai
landasan bertindak dalam usaha
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kebijakan bisa berasal dari seorang
pelaku atau sekelompok pelaku yang
memuat serangkaian program/
aktivitas/ tindakan dengan tujuan
tertentu. Kebijakan ini diikuti dan
dilaksanakan oleh para pelaku
(stakeholders) dalam rangka
memecahkan suatu permasalahan
tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan,
2016). Proses kebijakan dapat
dijelaskan sebagai suatu sistem, yang
meliputi: input, proses, dan output.
Input kebijakan merupakan isu
kebijakan atau agenda pemerintah,
sedangkan proses kebijakan berwujud
perumusan formulasi kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan.
Isu dan formulasi kebijakan dapat
dipahami sebagai proses politik yang
dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-

3. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
kelompok penekan. Output dari proses
kebijakan adalah kinerja kebijakan
(Wahyudi, 2016). Oleh karena itu,
kebijakan tidak bersifat permanen.
Kebijakan dibuat sekali untuk rentang
waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas
permasalahan yang ada dan
kepentingannya melayani (Godin, Rein, &
Moran, 2006). Kebijakan publik
merupakan suatu ilmu terapan (Freeman,
2006). Pengertian kebijakan publik oleh
para pakar didefinisikan secara beragam,
hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai
kepentingan yang melandasi
perumusannya. Thoha (2012) memberikan
penafisiran tentang kebijakan publik
sebagai hasil rumusan dari suatu
pemerintahan. Dalam pandangan ini,
kebijakan publik lebih dipahami sebagai
apa yang dikerjakan oleh pemerintah
dibandingkan daripada proses hasil yang
dibuat.
Jadi efektivitas suatu kebijakan publik
sangat ditentukan oleh proses kebijakan
yang terdiri dari formulasi, implementasi
serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok
proses kebijakan tersebut mempunyai
hubungan kausalitas serta berpola siklikal
atau bersiklus secara terus menerus sampai
suatu masalah publik atau tujuan tertentu
tercapai.
Implementasi kebijakan merupakan
tahap yang krusial dalam proses kebijakan
publik. Suatu kebijakan atau program
harus diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan.
Implementasi kebijakan dipandang dalam
pengertian luas merupakan alat
administrasi publik dimana aktor,
organisasi, prosedur, teknik serta sumber
daya diorganisasikan secara bersama-sama
untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan. Van
Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno
(2005:102) mendefinisikan implementasi
kebijakan publik sebagai: ”Tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh organisasi
publik yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan sebelumnya.
Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-
usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan
operasional dalam kurun waktu tertentu
maupun dalam rangka melanjutkan usah-
usaha untuk mencapai perubahan-
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan
oleh keputusan-keputusan kebijakan”.
Tahap implementasi kebijakan
tidak akan dimulai sebelum tujuan dan
sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang
dilakukan oleh formulasi kebijakan.
Dengan demikian, tahap implementasi
kebijakan terjadi hanya setelah undang-
undang ditetapkan dan dana disediakan
untuk membiayai implementasi kebijakan

4. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
tersebut. Implementasi kebijakan
merupakan tahap yang bersifat praktis dan
berbeda dengan formulasi kebijakan
sebagai tahap yang bersifat teoritis.
Anderson (1978:25) mengemukakan
bahwa: ”Policy implementation is the
application by government`s
administrative machinery to the problems.
Kemudian Edward III (1980:1)
menjelaskan bahwa: “policy
implementation,… is the stage of policy
making between establishment of a
policy…And the consequences of the
policy for the people whom it affects”.
Berdasakan penjelasan di atas, Tachjan
(2006i:25) menyimpulkan bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan
proses kegiatan adminsitratif yang
dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan
disetujui. Kegiatan ini terletak di antara
perumusan kebijakan dan evaluasi
kebijakan. Implementasi kebijakan
mengandung logika top-down, maksudnya
menurunkan atau menafsirkan alternatif-
alternatif yang masih abstrak atau makro
menjadi alternatif yang bersifat konkrit
atau mikro. Implementasi kebijakan
merupakan tahapan yang sangat penting
dalam proses kebijakan. Artinya
implementasi kebijakan menentukan
keberhasilan suatu proses kebijakan
dimana tujuan serta dampak kebijakan
dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi
kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji
dalam Agustino (2006:154) bahwa: “The
execution of policies is as important if not
more important than policy making. Policy
will remain dreams or blue prints jackets
unless they are implemented”. Agustino
(2006:155) menerangkan bahwa
implementasi kebijakan dikenal dua
pendekatan yaitu: “Pendekatan top down
yang serupa dengan pendekatan command
and control (Lester Stewart, 2000:108) dan
pendekatan bottom up yang serupa dengan
pendekatan the market approach (Lester
Stewart, 2000:108). Pendekatan top down
atau command and control dilakukan
secara tersentralisasi dimulai dari aktor di
tingkat pusat dan keputusan-keputusan
diambil di tingkat pusat. Pendekatan top
down bertolak dari perspektif bahwa
keputusan-keputusan politik (kebijakan)
yang telah ditetapkan oleh pembuat
kebijakan harus dilaksanakan oleh
administratur atau birokrat yang berada
pada level bawah (street level bureaucrat)”.
Bertolak belakang dengan pendekatan top
down, pendekatan bottom up lebih
menyoroti implementasi kebijakan yang
terformulasi dari inisiasi warga
masyarakat.
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian

5. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Menurut Sugiyono (2016:9) metode
deskriptif kualitatif adalah metode
penelitian yang berdasarkan pada filsafat
postpositivisme digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana
peneliti adalah sebagai instrument kunci
teknik pengumpulan data dilakukan secara
trigulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi. Penelitian deskriptif
kualitatifbertujuan untuk menggambarkan,
melukiskan, menerangkan,menjelaskan
dan menjawab secara lebih rinci
permasalahan yang akan diteliti dengan
mempelajari semaksimal mungkin seorang
individu, suatu kelompok atau suatu
kejadian. Dalam penelitian
kualitatifmanusia merupakan instrumen
penelitian dan hasil penulisannya
berupakata-kata atau pernyataan yang
sesuai dengan keadaan sebenarnya.
B.Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa
Siallagan, Kecamatan simanindo,
Kabupaten Samosir, Desa Kolam
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang, Desa Gurukinayan
Kebupaten Karo, Kota Pematang Siantar.
Waktu pelaksanaan penelitian
dilaksanakan pada Oktober - November
2021.
C. Objek Penelitian
Menurut Sugiyono (2016:19) Objek
Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk
mendapatlkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu tentang suatu hal yang
objektif, valid dan reliabletentang suatu hal
(variabel tertentu).Data penelitian yang
dilakukan, objek penelitian yang diteliti
yaitu implementasi kebijakan publik dalam
partisipasi masyarakat desa.
D. Jenis Data Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas
maka jenis data yang digunakan adalah
jenis data primer dan jenis data sekunder.
E. Data Primer
Data Primer merupakan sumber
data yang langsung memberikan data
kepada pengepul data (Sugiyono,
2016:137). Dalam penulisan ini diperoleh
data yang diamati secara langsung di Desa
Siallagan, Kecamatan simanindo,
Kabupaten Samosir, Desa Kolam
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang, Desa Gurukinayan
Kebupaten Karo, Kota Pematang Siantar
PEMBAHASAN
Model implementasi perumusan
kebijakan publik dalam partisipasi

6. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
masyarakat dalam Perkembangan
Parawisata di Desa Siallagan,
Kecamatan simanindo, Kabupaten
Samosir
Dapat kita ketahui Sektor
pariwisata di Indonesia merupakan salah
satu faktor yang memegang peranan
penting dalam keberlangsungan
perekenomian Indonesia. Jika
mendapatkan pengelolaan yang baik dan
benar, pembangunan pariwisata sebagai
salah satu industri akan menciptakan
kemakmuran melalui perkembangan
transportasi, akomodasi dan komunikasi
yang menciptakan peluang kerja yang
relatif besar. Dengan demikian pariwisata
adalah salah satu jenis industri baru yang
mampu mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,
peningkatan penghasilan, standar hidup
serta menstimulasi sektor-sektor produktif
lainnya. Sebagai sektor yang kompleks,
pariwisata juga merealisasi industriindustri
klasik seperti industri kerajinan tangan dan
cinderamata. Penginapan dan transportasi
secara ekonomis juga dipandang sebagai
industri. Salah satu prinsip kepariwisataan
yang terkandung dalam undang-undang No
10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
ialahadanya pemberdayaan masyarakat
setempat ataupun lokal. Hal ini tertuang
pada pasal 5 yang berbunyi : Menjunjung
tinggi hak asasi manusia, keragaman
budaya, dan kearifan lokal dan
memberdayakan masyarakat setempat.
Masyarakat di pedesaan yang telah
merasakan manfaat dari kunjungan
wisatawan ke daerahnya, tentu akan
berusaha menjaga lingkungan untuk tetap
lestari serta meningkatkan kualitasnya
sumber daya manusianya. Karena apabila
lingkungan alam dan budayanya rusak,
tentu wilayahnya tidak akan lagi diminati
oleh wisatawan. Hal ini tentunya akan
berdampak pada berkurangnya pendapatan
masyarakat. Dengan demikian, maka
melalui pengembangan wisata di pedesaan
ini menyimpan potensi lingkungan alam
dan budaya setempat akan terjaga
kelestarian dan kualitasnya, karena
masyarakat akan berusaha menjaga dan
memelihara lingkungannya untuk tetap
lestari bahkan meningkat kualitasnya.
Oleh karena itu implementasi
pemberdayaan masyarakat yang juga
termuat dalam UU no 10 tahun 2009
sangatlah penting. Ripley dan Frankilin
berpendapat bahwa implementasi adalah
apa yang terjadi setelah peraturan
perundangundangan di tetapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan,
keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang
nyata. Implementasi menunjuk pada
sejumlah kegiatan yang mengikuti
pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan
program dan hasil-hasil yang diinginkan
oleh para pejabat pemerintah.

7. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
Implementasi mencakup tindakan atau
tanpa tindakan oleh berbagai aktor,
khususnya para birokrat yang dimaksudkan
untuk membuat program berjalan
Tentunya pertumbuhan ekonomi
yang terjadi bukan tanpa sebuah usaha dari
masyarakat itu sendiri. Namun sebaliknya,
yakni buah dari peran aktif masyarakat.
Dalam tulisan Destha Titi Raharjana yang
berjudul, “Membangun Pariwisata
Bersama Rakyat (Kajian Partisipasi Lokal
dalam Membangun Desa Wisata di Dieng
Plateau)” mengungkap, peran aktif yang
dilakukan masyarakat Dieng melalui
Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata
yang dibentuk dan diresmikan sejak 27
September 2007 menjadi faktor utama
pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pokdarwis dapat dikatakan sebagai wahana
tindakan yang mengorganisir untuk
mengaktualisasikan potensi masyarakat
lokal.
. Keunikan dari desa ini ialah
wisata budaya etnik yang masih terjaga
dengan baik, wisatawan lokal maupun
asing yang datang berkunjung dapat
menikmati berbagai macam kebudayaan
asli batak seperti halnya batu persidangan,
taman wisata legenda Danau Toba, Batu
Kursi Sira, kerajinan berupa ukiran kayu
khas Batak, Ulos (kain Tradisional) Batak,
rumah batak, patung Sigale-gale dan tarian
khas Batak yang diiringi alat musik Batak,
yaitu gondang. Bukan hanya itu, rumah-
rumah yang ada di Desa Huta Siallagan ini
juga memiliki arsitektur yang masih kental
dengan budaya Batak.
Dari segi ekonomi memang objek
wiasata Huta siallagan membawa
pengembangan ekonomi terhadap
masyarakat terutama yang bergerak di
bidang pedagang souvenir maupun
makanan. Namun hal ini tidak membawa
pengaruh ynag cukup besar dan bisa
menjadi andalan, artinya jika sebuah
keluarga yang fokus berdagang souvenir
maka ketika anak mereka mau kuliah
kebanyakan pedagang mengeluh dan harus
mencari pekerjaan lain seperti bertani. Hal
inilah yang menyebabkan bahwa
sebahagian besar pedagang tidak fokus dan
harus memiliki pekerjaan lain yang secara
otomatis menyebabkan adanya pembagian
waktu antara bertani dan berdagang yang
berpengaruh terhadap wisata itu sendiri.
Pengelolaan objek Huta Siallagan
dilakukan oleh pemilik Huta Siallagan itu
sendiri yaitu pak Gading Siallagan. Begitu
juga dengan pedagang souvenir yang
berdagang di deretan pasar dekat huta
siallagan juga menyewa dari Pak Gading.
Segala pengelolaan dihuta Siallagan
dijalankan oleh Pak Gading sendiri, artinya
masyarakat tidak memiliki hak untuk
pengembangan Objek wisata tersebut
dikarenakan itu adalah tanah dari pak
Gading itu sendiri. Kepemilikan Objek
wisata Huta Siallagan ini pun bisa sendiri

8. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
dikarenakan pada saat dahulu adanya
pembagian tanah kepada para generasi
daripada Siallagan, hal ini menyebabkan
sudah ada batas-batas tanah tersendiri.
Sebahagian juga Marga Siallagan memilih
untuk menjual tanahnya. Kurangnya
kesepakatan untuk saling menjaga warisan
menyebabkan marga siallagan fokus pada
milik masing-masing. Namun terlepas dari
itu, saya sendiri mengatakan bahwasannya
sebenarnya huta siallagan itu bukan milik
pribadi melainkan masih milik bersama
beberapa Marga Siallagan yang merupakan
keturunan raja Siallagan. Namun ketatnya
penjagaan dan kuatnya argumen dari Pak
Gading sendiri yang menyatakann bahwa
Huta Siallagan adalah miliknya
menyebabkan sampai sekarang ini Huta
Siallagan terkenal sebagai miliknya.
Dan Jenis bantuan yang diberikan
pemerintah berupa pembangunan parit
sesuai dengan situs budaya Batak Toba,
perbaikan jalan, pembuatan lantai dari
Batu alam dan lain sebagainya. Bantuan ini
diberikan oleh pemerintah kabupaten
sendiri. Lalu mengenai bantuan
pemberdayaan ada beberapa yaitu: PNPM
Pariwisata ( Ketam, membuat souvenir,
dan peralatan ukir). Bantuan ini disalurkan
atas dasar permintaan masyarakat itu
sendiri dan berdasarkan survei dari
pemerintah juga. Pemerintah dan
masyarakat sadar bahwasannnya hal ini
bisa menjadi sebuah peluang untuk
mengembangkan wisata Huta Siallagan.
Namun dengan berkembangnya waktu
maka nilai-nilai ukiran itu sendiri mulai
berkurang dikarenakan banyaknya
pengukir dan kurangnya pemasaran hasil
ukiran mereka.”
Cara mengembangan wisata ini
dapat dilakukan dengan pengembangan
akses jalan baik darat maupun akses kapal.
Pentingnya pembukaan akses ferry didekat
objek wisata Batu kursi sendiri, pentingnya
kerjasama antar kabupaten terkait yang
berbatasa dengan kabupaten samosir,
Pentingnya peningkatan kesadaran
masyarakat tentang pariwisata dan
keterampilan masyarakat serta pentingnya
pengelolaan yang baik dan partisipasi
setiap stakeholder.
Model Implementasi Perumusan
Kebijakan Publik Dalam Partisipasi
Masyarakat Pemerintah Kota
Pematangsiantar Dalam Pembangunan
Kepemudaan
Kota Pematangsiantar merupakan
salah satu daerah dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berada
dalam Provinsi Sumatera Utara yang
mengikuti gaya desentralisasi dalam
pemerintahan daerah. Kota
Pematangsiantar diberikan wewenang yang
lebih luas dalam mendorong proses
pembangunan termaksud pembangunan
sumber daya manusianya, khususnya

9. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
dalam unsur kepemudaan. Pemuda
merupakan aset bangsa, yang sekaligus
menyimpan potensi permasalahan di dalam
tubuhnya sendiri. Untuk itu, dibutuhkan
peran pemerintah dalam membantu
mengatasi masalah kepemudaan,
memfasilitasi, mendorong dan
mengembangkan potensi pemuda.
Pemerintah Kota Pematangsiantar
merupakan salah satu instrumen dalam
membuat kebijakan publik. Pemerintah
melalui tugas pokok fungsi dan
kewewenangnya diserahi tanggung jawab
untuk melakukan proses pembangunan
dalam sebuah wilayah. Baik itu aspek fisik
pembangunan, maupun aspek non fisik
pembangunan. Pembangunan kepemudaan
merupakan aspek pembangunan wilayah
yang tidak bisa dilepaskan dari fungsi
pemerintahan itu sendiri karena
menyangkut dalam upaya memajukan
sumber daya manusia di wilayah kerja
pemerintahan tersebut. Mengingat
pentingnya prioritas pembangunan
kepemudaan sebagai generasi penerus
pembangunan sebuah bangsa.
Pembangunan kepemudaan tidak bisa
dianggap sebagai unsur pelengkap dalam
prioritas pembangunan.
Menurut Kementerian Pemuda dan
Olahraga (2010) dalam Rencana Strategis
Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun
2010-2014, pembangunan kepemudaan
dilaksanakan dalam bentuk pelayanan
kepemudaan, yang berfungsi
melaksanakan penyadaran, pemberdayaan,
dan pengembangan potensi kepemimpinan,
kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda
dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk,
pertama menumbuhkan patriotisme,
dinamika, budaya prestasi, dan semangat
profesionalitas; dan kedua meningkatkan
partisipasi dan peran aktif pemuda dalam
membangun dirinya, masyarakat, bangsa,
dan negara. Pemuda merupakan unsur dari
masyarakat yang juga harus diperhatikan
oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Pemuda merupakan asset penting bangsa
dan daerah dalam membantu usaha
pemerintah dalam mewujudkan
kesejahteraan. Namun, tidak bisa
dipungkiri pemuda baik itu dalam aras
nasional dan lokal, memiliki
problematikanya tersendiri. Masalah
kepemudaan hal yang jamak kita ketemui
dalam masyarakat. Contohnya, pemuda
yang terlibat dalam Narkoba, pergaulan
bebas, tawuran sampai aksi fenomena geng
motor atau begal motor yang dewasa ini
menghiasi pemberitaan kriminalitas di
media-media. Dimana, pemuda merupakan
pelaku sekaligus sebagai korban dalam
kejahatan tersebut.
Pemerintah daerah dalam hal ini,
Pemerintah Kota Pematangsiantar harus
proaktif dalam memberikan solusi atas

10. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
permasalahan pemuda dewasa ini.
Pemerintah dalam mengatasi permasalahan
diatas juga dituntut juga mewujudkan
kesejahteraan pemuda melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran
pemuda, serta peningkatan daya saing
pemuda daerah, utamanya dalam
menghadapi era baru globalisasi, misalnya
masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.
Dalam upaya untuk memberikan pelayanan
yang lebih optimal kepada pembangunan
kepemudaan di Pematangsiantar.
Pemerintah kota telah menetapkan dinas
tertentu untuk mengurusi masalah
pembangunan kepemudaan yaitu Dinas
Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kota Pematangsiantar. Hal ini juga
dikuatkan oleh amanah undang-undang
No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan,
yang juga mengatur mengenai hubungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam mengatasi masalah-masalah
kepemudaan dan mendorong akselerasi
pembangunan kepemudaan, khususnya di
Kota Pematangsiantar.
Model implementasi perumusan
kebijakan publik dalam partisipasi
masyarakat dalam Membentuk Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Perencanaan Pembangunan Desa Di
Desa Kolam Kecamatan Percut Sei
Tuan Kabupaten Deli Serdang
Untuk mengetahui sejauh mana Peran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di
Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang. Secara Umum,
peneliti dan masyarakat akan mengetahui
Peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan
Desa Di Desa Kolam Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten DeliSerdang.
Pembangunan Infrastruktur yang memadai
merupakan suatu kebutuhan dari
masyarakat Desa untuk membantu
aktivitas masyarakat Desa. Dalam
pembangunannya diperlukan kebijakan
Pemerintah Desa dan peran serta dari
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai lembaga yang diperlukan untuk
membantu Pemerintahan Desa salah
satunya dibidangpembangunan.
Desa memiliki pemerintahan sendiri
terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah
Desa yang meliputi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, dimana perangkat desa
yang terdiri dari Sekretaris desa, Pelaksana
kewilayahan dan Pelaksanateknis.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
adalah lembaga yang melakukan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)

11. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra
Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan desa, pembangunan,
dan memberdayakan masyarakat. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan
Badan Permusyawaratan di tingkat Desa
yang turut membahas dan menyepakati
berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan
PemerintahanDesa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
mempunyai fungsi salah satunya sebagai
lembaga yang berfungsi menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.
Berbagai aspirasi dari masyarakat yang
ditampung oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) akan disampaikan dalam
musyawarah perencanaan pembangunan
desa (Musrenbang – Desa). Karena dalam
Musyawarah perencanaan Pembangunan
Desa (Musrenbang – Desa) akan
menetapkan
prioritas,program,kegiatan,dankebutuhan
Pembangunan Desa yan gdiharapkan dapat
meningkatan kualitas dan akses terhadap
pelayanan dasar, pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
juga diharapkan agar dapat menjadi alat
untuk mengontrol pelaksanaan
pembangunan desa, dan berperan aktif
dalam Perencanaan Pembangunan Desa
bersama dengan Kepala Desa dan
masyarakat. Menurut datadari Kantor Desa
Kolam pada tahun 2015, Desa Kolam
adalah salah satu desa dari 20 (dua puluh)
desa atau kelurahan yang ada di
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang. Desa Kolam termasuk
pedesaan yang memiliki 13 (tiga belas)
dusun atau lorong. Luas daerah desa
Kolam sekitar 598,65 Ha, dengan luas
tanah sawah sebesar 466,69 Ha dan luas
tanah kering 131,96Ha.
Keberhasilan penyelenggaraan urusan
pemerintah dan pembangunan di desa
sangat ditentukan oleh terwujudnya
pemerintahan desa yang berdaya guna dan
berhasil guna. Peran dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Kolam sebagai lembaga yang menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat
terkesan masih belum berjalan secara
maksimal, karena pembangunan
infrastruktur di Desa Kolam masih belum
memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat terlihat dari pembangunan
infrastruktur seperti jembatan dan jalan
atar desa. Selain itu masih ada lapisan
masyarakat yang tidak mengetahui
keberadaan dari Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) didesanya. Berbagai aspirasi
berasal dari masyarakat yang ditampung
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
akan disampaikan dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
(MusrenbangDesa), dan hasil dari
Musyawarah Desa tersebut dijadikan dasar
dalam menetapkan kebijakan

12. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
Pemerintahan Desa. Kebijakan
pemerintahan desa diharapkan dapat
meningkatkan pembangunan salah satunya
pembangunan Infrastruktur guna
mensejahterahkan masyarakat di desa
tersebut.
Model Implementasi Perumusan
Kebijakan Publik Dalam Partisipasi
Masyarakat Di Relokasi Relokasi
Mandiri Permukiman Desa
Gurukinayan Akibat Kejadian Erupsi
Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo
Kebijakan publik merupakan
ekspresi dari pemerintah yang berkuasa,
pemerintah memiliki kekuasaan
melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu
yang telah disepakati. Kekuasaan dimaknai
sebagai kewenangan pemerintah untuk
menentukan apa tindakan yang dilakukan
atau bahkan tidak mengambil tindakan
sama sekali (Dye). Dye (2015:3)
menambahkan; …why they do it, and what
difference it makes. Definisi kebijakan
publik yang ditawarkan oleh Dye memberi
penekanan bahwa kebijakan publik harus
memberi perubahan terhadap masalah yang
dihadapi oleh publik. Salah satu masalah
publik seperti bencana alam tentunya
membutuhkan kebijakan yang cepat dan
tepat. Bencana alam seperti erupsi gunung
api, gempa bumi, dan banjir sering terjadi
di Indonesia, hal ini disinyalir disebabkan
Indonesia berada di zona cincin api (Ring
of Fire, Pacific Rim). Keberadaan ini
membuat Indonesia memiliki organisasi
yang fokus pada penanggulangan bencana
(Badan Nasional Penanggulangan
Bencana). Pemerintah melalui Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) bertugas melakukan tugas-tugas
penanggulangan bencana, membuat
kebijakan penanggulangan bencana, dan
memimpin koordinasi penanggulangan
bencana. Tugas, wewenang BNPB, dan
sistem penanggulangan bencana diatur
dalam UU No. Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana.
Upaya penanggulangan bencana
merupakan kebijakan pemerintah yang
kompleks. Hal ini sesuai dengan pendapat
Hill (2005:8) bahwa kebijakan tidak bisa
diekspresikan hanya dalam satu keputusan.
Salah satu kebijakan pemerintah sebagai
upaya penanggulangan bencana adalah
relokasi penduduk dari tempat asal yang
sangat rentan terhadap bahaya ke tempat
yang baru (aman). Kusenbach (Mavhura,
Collins, Bongo, 2017:41) menegaskan
bahwa relokasi merupakan respon yang
harus diambil apabila penduduk berada
pada lokasi yang sangat rentan. Ketika
memutuskan melakukan relokasi,
pemerintah harus memikirkan akses-akses
penunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat. Relokasi penduduk
merupakan pilihan yang problematik
namun harus dilakukan karena

13. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
menyangkut nyawa penduduk yang berada
di kawasan rawan bencana. Hal ini
disebabkan karena hubungan emosional
masyarakat dengan tempat asal dan
kepemilikan lahan atau ganti lahan yang
harus ditinggalkan (Hinga, 2015:201).
Hubungan emosional tersebut membuat
proses relokasi mengalami tantangan
tersendiri.
Implementasi kebijakan merupakan
tahapan dalam kebijakan publik, dimana
perspektif administrasi mulai berjalan.
Pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk
mengintervensi masalah yang muncul
dalam kehidupan masyarakat maupun
kelompok-kelompok masyarakat. Erupsi
gunung Sinabung yang terjadi sejak Juni
2013 (BNPB, 2013) hingga saat ini
berstatus Awas (2019) memberi masalah
tersendiri bagi masyarakat sekitar gunung
bahkan bagi masyarakat Kabupaten
Kabanjahe secara luas. Bencana ini
menyebabkan masyarakat yang tinggal
disekitar area Gunung Sinabung hingga
radius 7 km harus pindah ke tempat yang
baru untuk selamanya. Masyarakat yang
memiliki tempat tinggal dekat dengan
Gunung Sinabung hingga radius 7 km
masuk ke dalam zona merah (kawasan
rawan bencana) dilakukan relokasi. Dalam
meningkatkan kualitas sumber daya
manusianya, sub bagian rehabilitasi dan
rekonstruksi BPBD Kabupaten Karo
mengikuti pendidikan dan pelatihan
(Diklat) yang diselenggarakan oleh BNPB
mengenai penanganan kebencanaan
khususnya dalam penanganan relokasi
tahap III yang akan dilakukan di Desa
Siosar. Dalam Diklat tersebut juga dibahas
mengenai komunikasi dan assesment
lanjutan yang dilakukan BPBD dengan
masyarakat untuk mengurus kelengkapan
berkas untuk pencairan dana bantuan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama-tama kami mengucapkan
puji dan syukur kepada Tuhan Allah yang
maha kuasa yang begitu baik karena berkat
bimbingannya kami dapat menyelesaikan
laporan mini riset ini. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada Ibu
Dosen Pengampu Julia Ivanna, S.Sos.,
M.AP dalam mata kuliah Kebijakan Publik
yang selalu memberikan bimbingan,
arahan, dan dorongan kepada kami.
Selanjutnya kami mengucapkan
terima kasih banyak kepada kedua orang
tua karena telah mendukung kami dan
memberi semangat dalam penelitian ini.
Dan kami berterima kasih banyak kepada
Kepala Desa selaku aparat pemerintahan
dalam Desa karena telah mengizinkan
kami serta memberikan arahan dalam
melakukan penelitian di Desa tersebut.
PENUTUP
Kebijakan dapat didefinisikan
sebagai serangkaian rencana program,

14. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk
bertindak maupun tidak bertindak yang
dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor),
sebagai tahapan untuk penyelesaian
masalah yang dihadapi. Penetapan
kebijakan merupakan suatu faktor penting
bagi organisasi untuk mencapai tujuannya
(Iskandar, 2012). Kebijakan bisa berasal
dari seorang pelaku atau sekelompok
pelaku yang memuat serangkaian program/
aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu.
Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan
oleh para pelaku (stakeholders) dalam
rangka memecahkan suatu permasalahan
tertentu. Implementasi kebijakan
merupakan tahap yang krusial dalam
proses kebijakan publik. Suatu kebijakan
atau program harus diimplementasikan
agar mempunyai dampak atau tujuan yang
diinginkan. Implementasi kebijakan
dipandang dalam pengertian luas
merupakan alat administrasi publik dimana
aktor, organisasi, prosedur, teknik serta
sumber daya diorganisasikan secara
bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan
yang diinginkan. Cara mengembangan
wisata ini dapat dilakukan dengan
pengembangan akses jalan baik darat
maupun akses kapal. Pentingnya
pembukaan akses ferry didekat objek
wisata Batu kursi sendiri, pentingnya
kerjasama antar kabupaten terkait yang
berbatasa dengan kabupaten samosir,
Pentingnya peningkatan kesadaran
masyarakat tentang pariwisata dan
keterampilan masyarakat serta pentingnya
pengelolaan yang baik dan partisipasi
setiap stakeholder. Pemerintah daerah
dalam hal ini, Pemerintah Kota
Pematangsiantar harus proaktif dalam
memberikan solusi atas permasalahan
pemuda dewasa ini.Pemerintah dalam
mengatasi permasalahan diatas juga
dituntut juga mewujudkan kesejahteraan
pemuda melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran pemuda, serta
peningkatan daya saing pemuda daerah,
utamanya dalam menghadapi era baru
globalisasi, misalnya masyarakat ekonomi
ASEAN tahun 2015.Dalam upaya untuk
memberikan pelayanan yang lebih optimal
kepada pembangunan kepemudaan di
Pematangsiantar. Pemerintah kota telah
menetapkan dinas tertentu untuk
mengurusi masalah pembangunan
kepemudaan yaitu Dinas Pemuda,
Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota
Pematangsiantar. Keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintah dan
pembangunan di desa sangat ditentukan
oleh terwujudnya pemerintahan desa yang
berdaya guna dan berhasil guna. Peran dari
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Kolam sebagai lembaga yang
menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat terkesan masih belum berjalan
secara maksimal, karena pembangunan

15. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
infrastruktur di Desa Kolam masih belum
memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat terlihat dari pembangunan
infrastruktur seperti jembatan dan jalan
atar desa. Erupsi gunung Sinabung yang
terjadi sejak Juni 2013 (BNPB, 2013)
hingga saat ini berstatus Awas (2019)
memberi masalah tersendiri bagi
masyarakat sekitar gunung bahkan bagi
masyarakat Kabupaten Kabanjahe secara
luas.Bencana ini menyebabkan masyarakat
yang tinggal disekitar area Gunung
Sinabung hingga radius 7 km harus pindah
ke tempat yang baru untuk
selamanya.Masyarakat yang memiliki
tempat tinggal dekat dengan Gunung
Sinabung hingga radius 7 km masuk ke
dalam zona merah (kawasan rawan
bencana) dilakukan relokasi.Dalam
meningkatkan kualitas sumber daya
manusianya, sub bagian rehabilitasi dan
rekonstruksi BPBD Kabupaten Karo
mengikuti pendidikan dan pelatihan
(Diklat) yang diselenggarakan oleh BNPB
mengenai penanganan kebencanaan
khususnya dalam penanganan relokasi
tahap III yang akan dilakukan di Desa
Siosar. Dalam Diklat tersebut juga dibahas
mengenai komunikasi dan assesment
lanjutan yang dilakukan BPBD dengan
masyarakat untuk mengurus kelengkapan
berkas untuk pencairan dana bantuan.
DAFTAR PUSTAKA
Endang, S. S. (2018). Universitas Sumatera Utara Skripsi. Analisis Kesadahan Total Dan
Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo
Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44–48.
Siallangan, Desa. 2021. Model implementasi perumusan kebijakan publik dalam partisipasi
masyarakat dalam Perkembangan Parawisata di Desa Siallagan, Kecamatan simanindo,
Kabupaten Samosir: Danau Toba
Tampubolon, Pandapotan (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota
Pematangsiantar Dalam Pembangunan Kepemudaan. Medan. Universitas Sumatra Utara.
BNPB. (2018). Meski Gunung Sinabung Meletus, Relokasi Jalan Terus. Diakses pada 9
Februari 2019 dari https://bnpb.go.id/meski-gunung-sinabung meletus-relokasi-jalan-terus.
Chiemeke, K.C., Ashari, H., & Muktar, S.N. (2018). Investigating the Impact of
Organizational
Policy TowardsQuality of Work Life on Employee Engagement in Manufacturing
Company Nigeria. Sciendo. 4 No. 2, pp. 141 152, DOI: 10.2478/ejes-2018-0047

16. Copyright © 2016, JPPM, Print ISSN: 2338-4743, Online ISSN: 2477-2992
Duchek, S. (2019). Organizational resilience: a capability-based conceptualization. Springer
Link. 13, Issue 1, pp. 215-246. doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7
Dae Woong Lee (2019). Local government’s disaster management capacity and disaster
resilience. Local Government Studies. Routledge; Tayor and Francis Group.
doi:10.1080/03003930.2019.1653284
Fitrianti, N., & Fadhilah, N., L. (2018). Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai
Ciliwung di Provinsi Jakarta. Lentera Hukum. 5 (2), pp. 277-
289.doi:10.19184/ejlh.v5i2.6788