studi implementasi

1. M-4
Implementasi
06/09/2017
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji
2017

2. Implementasi Kebijakan
(Konsep, Studi Implementasi dan Perspektif Teoritik)

3. Siklus Kebijakan
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
MONITORING
KEBIJAKAN
EVALUASI
KEBIJAKAN
AGENDA
SETTING
FORMULASI
KEBIJAKAN

4. Konsep Implementasi

5. • Kebijakan:
– Sebuah prinsip perilaku, perlakuan, dll, yang dianggap
diinginkan atau diperlukan, terutama karena dinyatakan
secara resmi oleh pemerintah atau badan otoritatif
lainnya.
• Implementasi
– Proses perpindahan ide dari konsep (formulasi) menjadi
realitas (implementasi). Dalam bisnis, teknik dan bidang
lain, pelaksanaan mengacu pada proses pembangunan dan
bukan proses desain.

6. Konsep Implementasi
• Kebijakan Publik
– Tujuan
• Mengentaskan kemiskinan
– Sasaran yang spesifik
• Mengurangi angka kemiskinan penduduk
– Cara mencapai sasaran
• Subsidi, bantuan, stimulan, dll
Cara Mencapai
Sasaran
(subsidi, bantuan,
stimulan)
IMPLEMENTASI
Program
&
Project

7. Tahap Implementasi Kebijakan
• Tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan
diwujudkan dalam tindakan (implement) yang nyata;
• Dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan
memobilisasi sumber daya;
– Tanpa implementasi suatu kebijakan akan menjadi sia-sia;
– Merupakan rantai yang menghubungkan formulasi
kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang
diharapkan.

8. Definisi
• Implementasi dipandang secara luas mempunyai
makna sebagai pelaksanaan undang-undang
dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan
teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-
tujuan kebijakan atau program.
• Implementasi dapat dipahami sebagai suatu
proses, suatu output maupun sebagai suatu
dampak.

9. Implementasi sebagai…
• Suatu Proses
– Serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan
agar keputusan-keputusan yang diterima oleh
lembaga legislatif dapat dijalankan.
• Konteks Output
– Sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan
mendapatkan dukungan.
• Suatu Dampak
– Perubahan yang dapat diukur dalam masalah yang
luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang
publik dan keputusan yudisial.

10. • Van Meter dan Horn (Winarno, 149:2014)
membatasi implementasi kebijakan sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu/kelompok pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan
kebijakan-kebijakan sebelumnya.
– Tujuan dan sasaran ditetapkan dan diidentifikasi

11. • Ripley dan Franklin (2014: 148):
– Implementasi adalah apa yang terjadi setelah
undang-undang ditetapkan yang memberikan
otoritas (pada) program, kebijakan, benefit, atau
suatu tangible output (keluaran yang nyata).

12. • Kegiatan-kegiatan implementasi:
– Mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk
menjalankan implementasi;
– Mengembangkan arahan-arahan konkret, regulasi,
rencana-rencana dan desain program;
– Koordinasi kegiatan dan penciptaan unit-unit
birokrasi untuk mengatasi beban kerja;
– Pemberian benefit atau pembatasan
(output/impact) oleh badan pelaksana kepada
kelompok target.

13. • Grindle (Winarno, 2014:149):
– Secara umum, tugas implementasi adalah
membentuk suatu kaitan (linkage) yang
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar dapat
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan
pemerintah.

14. Implementasi Kebijakan
• Pelaksanaan kebijakan mengacu kepada pemberlakuan
solusi yang diusulkan. Apakah kebijakan yang diberikan
telah dilaksanakan dengan sukses tergantung pada tiga
kriteria utama:
• Sebuah kebijakan perlu dikomunikasikan dari policy makers
(misalnya, seorang pejabat setempat, atau Presiden) ke
badan yang relevan dalam birokrasi yang memiliki kekuatan
untuk memberlakukan kebijakan tersebut.
(bila tidak ada lembaga yang ada memiliki kemampuan untuk
melaksanakan kebijakan yang diberikan, lembaga baru harus
didirikan)

15. • Sebuah kebijakan perlu dikomunikasikan
secara jelas dan mudah untuk ditafsirkan jika
kebijakan tersebut ingin dilaksanakan secara
efektif.
• Sumber daya yang dialihkan ke implementasi
kebijakan harus terintegrasi dengan proses
dan lembaga yang sudah ada, tanpa
menyebabkan gangguan yang luas,
menyebabkan kompetisi, atau konflik.

16. Studi Implementasi Kebijakan

17. • Studi implementasi mencakup beragam pertanyaan. Tujuan
utamanya adalah untuk menggambarkan layanan yang
disampaikan - kuantitas, kualitas, dan struktur layanan
program; dan sejauh mana target sasaran menerima
layanan yang dimaksud.
• Studi implementasi terkadang juga mengambil langkah
yang lebih jauh - misalnya, menilai konteks organisasi,
proses dimana staf dilatih dan didukung dalam
menjalankan program. Untuk mencapai tujuan ini, studi
implementasi dapat melakukan survei lapangan, melakukan
wawancara dengan staf atau partisipan, atau mengamati
layanan yang diberikan.

18. • Studi Implementasi dapat membantu pembuat kebijakan
dan administrator untuk memahami fitur dari sistem atau
organisasi yang paling cocok untuk melaksanakan program.
• Bagaimana program lokal mengadopsi, mengadaptasi, dan
menerapkan model berbasis bukti?
• Apa yang bisa kita pelajari dari studi dengan lain bidang
atau diberbagai bidang seperti pendidikan dan kebijakan
sosial?
• Studi implementasi dapat memeriksa ketepatan layanan
yang diberikan oleh model layanan yang digunakan, serta
keberhasilan dan tantangan yang berkaitan dengan
memberikan layanan seperti yang dirancang.

19. Perspektif Teoritik

20. van Meter dan van Horn menggolongkan
kebijakan menurut dua karakteristik berbeda:
Jumlah perubahan yang terjadi
Perubahan organisasi

21. Jumlah Perubahan
Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan
menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.
• Perubahan Inkremental
– Cenderung menimbulkan tanggapan positif
– Perubahan terjadi secara inkremental (sedikit-sedikit/gradual)
– Lebih diarahkan sebagai perbaikan terhadap ketidak sempurnaan
• Perubahan Rasional (drastis)
– Cenderung menimbulkan tanggapan negatif
– Orientasi pada perubahan besar dan mendasar
– Meningkatkan peluang konflik antar policy makers

22. Perubahan Organisasi
Proses implementasi dipengaruhi oleh jumlah
perubahan organisasi yang diperlukan.
• Implementasi akan efektif jika lembaga
implementor tidak diharuskan melakukan re-
organisasi secara drastis.
• Kegagalan implementasi diatributkan pada
beban terhadap organisasi.

23. Kesimpulan Umum
• Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu
kebijakan ditetapkan.
• Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
• Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan
implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.
• Tanpa implementasi kebijakan tidak akan bisa mewujudkan
hasilnya.

24. • Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi
sangat kompleks dan rumit.
• Benturan kepentingan antar aktor baik administrator,
implementor, maupun kelompok sasaran sering terjadi.
• Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi
atas tujuan, target maupun strategi yang digunakan.
• Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik
variabel individual maupun organisasional.

25. ~Implementation: Putting policy into practice~