Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah Kebijakan Publik di Politeknik Negeri Sriwijaya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik serta masalah yang dihadapi. Dibahas pula teori-teori dan pendekatan studi kebijakan publik beserta contoh-contoh penerapannya di lingkungan Politeknik N

1. Mata Kuliah
KEBIJAKAN PUBLIK
Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

2. Deskripsi dan Tujuan
DESKRIPSI:
Topik ini menjelaskan kandungan Kebijakan Publik, Sisi-sisi dan
pendekatan serta sifat umum Kebijakan Publik, kajian dan proses
orientasi Kebijakan Publik, serta masalah yang dihadapai dalam
penerapan Kebijakan Publik
TUJUAN:
① Mahasiswa memahami konsep dikeluarkannya Kebijakan Publik
serta partisipasi masyarakat terhadap Kebijakan Publik
② Mahasiswa memahami bagaimana proses perumusan Kebijakan
Publik
③ Mahasiswa dapat memahami pelaksanaan Kebijakan Publik
④ Mahasiswa dapat memahami terjadinya dinamika social dalam
proses Implementasi Kebijakan Publik

3. Bahasan
Kebijakan Publik Negara Berkembang
Teori Kebijakan Publik
1
Proses Perumusan Kebijakan Publik
2
Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik
3
Kebijakan Publik dalam Praktik
4
5

4. Kandungan Kebijakan Publik
• Stakeholders apa saja yang terlibat
• Bagaimana proses perumusan Kebijakan Publik
yang dilakukan
• Bagaimana implementasi dilakukan terhadap
Kebijakan Publik
• Apa hasil yang didapat dari Kebijakan Publik
dilakukan
• Apakah hasil dari Kebijakan Publik dimaksud
dapat memenuhi keinginan dari masyarakat

5. Tujuan Kebijakan Publik
Alasan ilmiah, untuk pengembangan
ilmu pengetahuan
Alasan Profesional, adalah membantu
para praktisi dalam memecahkan
masalah
Alasan Politik, Kebijakan Publik dapat
digunakan sebagai instrumen politik
1
3
2

6. ALASAN ILMIAH
Untuk pengembangan ilmu pengetahuan (alasan ilmiah)
 Menempatkan kebijakan publik sebagai variabel
terpengaruh (dependent variable), shg berusaha
menentukan variabel pengaruhnya (independent
variable)
 Misal : - Studi utk identifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi dikeluarkan UU Anti Terorisme - Studi
utk menganalisis dampak kebijakan kenaikan harga
BBM

7. Alasan Profesional
Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah
(alasan profesional)
 Dasar teoritis utk membuat kebijakan publik yang baik
dan memperkecil kegagalan dari kebijakan publik
 Misal :
Dasar teoritis baik secara ekonomi dan sosial
mengenai kebijakan menaikkan harga BBM oleh
Pemerintah

8. Alasan Profesional
Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah
(alasan profesional)
 Dasar teoritis utk membuat kebijakan publik yang baik
dan memperkecil kegagalan dari kebijakan publik
 Misal :
Dasar teoritis baik secara ekonomi dan sosial
mengenai kebijakan menaikkan harga BBM oleh
Pemerintah

9. Alasan Politis
Berguna untuk tujuan politis (alasan politik)
 Kebijakan publik yang disusun melalui proses yang
benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi
yang kuat terhadap kritik dari lawan politiknya.
 Kebijakan tdk mudah dicabut krn alasan kepentingan
sesaat lawan politik

10. Pendekatan Studi
Pendekatan Studi
 Analisis Kebijakan (policy analysis)
Fokus : studi pembuat keputusan (decision making)
dan penetapan kebijakan (policy formation)
 Kebijakan Publik Politik (political public policy)
Hasil dan outcame kebijakan publik, melihat
interaksi politik sebagai faktor penentu

11. Alasan Profesional
Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah
(alasan profesional)
 Dasar teoritis utk membuat kebijakan publik yang baik
dan memperkecil kegagalan dari kebijakan publik
 Misal :
Dasar teoritis baik secara ekonomi dan sosial
mengenai kebijakan menaikkan harga BBM oleh
Pemerintah

12. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
 WHAT EVER GOVERNMENT CHOOSE TO DO OR NOT TO DO. (Thomas Dye,
1981). (Thomas Dye, 1981)
 Dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta
 Pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan badan pemerintah
 Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. (James
E. Anderson, 1979)
 A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing
with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang dipilih
secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan
untuk mengatasi suatu masalah) (Anderson, 1984).
 Adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah
pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu
dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun
implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu (World
Agroforestry, 2003).

13. Pengertian…(lanjutan)
 Tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau
pejabat pemerintah dalam bidang masalah yang luas,
misalnya pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan,
kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, urbanisasi,
dll. (W.N. Dunn, 1994).
 Tindakan pemerintah, baik yang dilakukan sendiri atau
melalui lembaga lain yang mempengaruhi kehidupan
publik ( G. Peters).
 Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah (T.R.Dye, 1975).

14.  Apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah. Kebijakan mrpk serangkaian tujuan
dan sasaran dr program- program pemerintah (George
Edward III).
 Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat,
akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat
secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan
semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk
dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-
hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (David Easton).
Pengertian…(lanjutan)

15.  Tidak ada definisi kebijakan publik yang bisa diterima
secara umum.
 Pendefinisian kebijakan publik harus mempunyai
pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan
daripada apa yg diusulkan dalam tindakan mengenai
suatu persoalan tertentu. Hal ini dimaksudkan karena
kebijakan merupakan suatu proses yg mencakup pula
tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi
yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan
menjadi kurang memadai.
Pengertian…(lanjutan)

16. Kerangka Kerja
 Tujuan yang akan dicapai
 Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan
 Sumber daya yang mendukung kebijakan
 Kemanpuan aktor yang terlibat pembuatan
kebijakan
 Lingkungan : sosial, politik, ekonomi
 Strategi mencapai tujuan

17. Proses Kebijakan Publik
o Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat
rumit dan kompleks. (William N. Dunn)
Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan

18. Tahapan Kebijakan Publik
Penyusunan
Agenda
Formulasi &
Legitimasi Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi Dampak
Kebijakan
Kebijakan
Baru
Agenda
Pemerintah
Kebijakan
Tindakan
Kebijakan
Dampak
Kebijakan
Hasil
Hasil
Hasil
Diikuti
Diperlukan
Diperlukan
nn

19. Proses Kebijakan Publik (Thomas R. Dye)

20. Tahap Penyusunan Agenda
 Dalam penyusunan agenda ini policy makers
membahas masalah-masalah yang masuk dari
masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah
tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun
banyak masalah yang masuk dlm agenda pemerintah,
namun tidak semuanya dapat mencapai “ status
agenda”.
 Para ahli kebijakan publik mengakui bhw penyusunan
agenda merupakan suatu tahapan yg amat sulit dalam
kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yang
terlibat dan bervariasinya kepentingan yang mereka
wakili.

21. Tahap Formulasi Kebijakan
 Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan
dibahas oleh para pembuat kebijakan.
 Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari alternatif
pemecahan yg terbaik.
 Dibuat banyak alternatif untuk penyelesaian masalah.
 Masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih.
 Setiap aktor kebijakan akan bersaing utk menentukan
alternatif.
 Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan
masalah

22.  Dari banyak alternatif kebijakan yg ditawarkan
oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah
satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi
dengan dukungan para aktor (misal mayoritas
legislatif) atau konsensus antaraktor.
 Informasi mengenai manfaat bersih dari setiap
alternatif yang ditawarkan
Tahap Adopsi Kebijakan

23.  Pada tahap ini alternatif kebijakan yg telah
ditetapkan tadi dilaksanakan oleh unit-unit
administratif dg memobilisasi berbagai
sumberdaya.
 Bisa terjadi implementasi kebijakan ini
memperoleh atau tidak memperoleh dukungan
dari para pelaksana.
 Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu
diterapkannya alternatif kebijakan termasuk
kendala-kendalanya
Tahap Implementasi Kebijakan

24.  Kebijakan yang telah diimplementasikan
kemudian dinilai untuk melihat sejauh mana
atau tingkat keberhasilan kebijakan yang dibuat
telah mampu memecahkan masalah untuk
meraih dampak yang diinginkan.
 Perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-
kriteria yang menjadi dasar untuk menilai
apakah kebijakan publik telah meraih dampak
yang diinginkan.
 Informasi mengenai kinerja atau hasil dari
kebijakan
Tahap Evaluasi Kebijakan

25. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
 Lingkungan (pengangguran, kriminalitas, krisis
ekonomi, gejolak politik) mempengaruhi/memaksa
aktor kebijakan untuk merespon dan memasukkan
dalam agenda pemerintah dan melahirkan kebijakan
publik untuk membuka lapangan kerja
 Lingkungan yang semeraut, kemacetan lalu lintas
maka akan melahirkan kebijakan publik dengan
membuat transpormasi masal
 Lingkungan yang tidak tertata dengan baik dan
kotor maka akan menciptakan kebijakan gotong
royong

26. Sistem Kebijakan Wiliam N Dunn Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
Lingkungan Kebijakan
(Policy Environment)
Pelaku Kebijakan
(Policy Stakeholder)

27. Sistem Kebijakan Thomas R Dye Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
Kondisi sosial dan ekonomi
(Social and economic
condition)
Institusi, Proses, Prilaku
(Institution, Process,
Behavior)

28. Sistem Kebijakan Mustopadidjaya Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
Pembuat dan
Pelaksana Kebijakan
Lingkungan
Kebijakan Kebijakan
Kelompok Sasaran
Kebijakan
2
1 3
4

29. Tipe Kebijakan Domestik Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
Distributive Policy
Competitive Regulatory
Protective Regulatory
Redistributive Policy
1
2
3
4

30. Distributive Policy Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
 Adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor
swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan
intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya di
mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya
campur tangan pemerintah tersebut.
 Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa mengambil
beberapa bentuk: Cash atau in-kind (hadiah, pinjaman dengan
bunga lunak, penurunan pajak, dsb.)
 Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dimaksudkan
untuk mendatangkan efek:
 Positif (masyarakat mau melakukan aktivitas yang dikendaki
pemerintah)
 Negatif (masyarakat tidak melakukan aktivitas yang tidak
disukai pemerintah).

31. Distributif….(lanjutan) Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
 Persoalan yang muncul dalam pembuatan kebijakan
distributif.
 Asumsi yang dipakai selama ini seolah antara
kebijakan distributif yang satu dengan yang lain
tidak berhubungan
 Dalam kenyataannya anggaran pemerintah sangat
terbatas, sehingga kebijakan distributif yang
dibuat oleh pemerintah dapat bersifat zero sum
game di mana pembuatan kebijakan yang satu
akan berimplikasi pada hilangnya kebijakan yang
lain.

32. Bentuk-bentuk Kebijakan Distributif Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
• Subsidi pupuk, pestisida, dan alat-alat
pertanian agar petani mau menanam padi
unggul.
• Penyediaan alat kontrasepsi gratis
• Raskin
• Kartu Indonesia Sehat
• KTP, KK dan SIM Gratis
• Kompensasi BBM
• Beasiswa

33. Kebijakan Kompetitif Regulatif Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
• Kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk
membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan
jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
• Asumsi yang dipakai:
oBarang dan jasa yang dibutuhkan merupakan
barang langka sehingga tidak mungkin
mengijinkan semua masuk di dalamnya contoh
frekuensi radio.
oAda keperluan untuk menstandardisasi jenis
barang/jasa demi keselamatan konsumen

34. Kebijakan Kompetitif… (lanjutan) Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang
o Karena sifatnya yang demikian dalam kebijakan
kompetitif juga terkandung kebijakan yang bersifat
• Distributif karena dengan mengatur kompetisi
pemerintah memberikan pangsa pasar yang
menguntungkan bagi pihak yang diberi lisensi.
• Protektif regulatif karena pemerintah menetapkan
standart dalam pemberian pelayanan oleh provider
kepada masyarakat.
o Contoh-contoh kebijakan kompetitif adalah: Ijin trayek
bus, pesawat udara, kapal, Ijin penggunaan frekuensi
radio, televise, Ijin pendirian sekolah, perguruan tinggi,
Ijin pendirian usaha

35. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

36. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

37. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

38. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

39. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

40. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

41. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

42. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

43. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

44. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

45. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang

46. Lingkungan Kebijakan Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang