Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 2 revisi

2,313 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bab 2 revisi

  1. 1. 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR 2.1 Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka adalah dasar berpijak dari sisi kajian teori dan kerangka konseptual. Tinjauan pustaka dibuat dengan cukup lengkap agar seluruh bagian dari karya ilmiah terdukung oleh konsep teoritis. Jadi dapat disimpulkan tinjauan pustaka yaitu peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait serta membuktikan kesesuaian dalam penelitian. 2.1.1 Kebijakan Publik Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan. Menurut David Easton dalam Agustino (2006:8) sebagai berikut:
  2. 2. 12 Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan sebagai ‘otoritas’ dalam sistem politik, yaitu “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya Easton mengatakan bahwa mereka-mereka berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2005:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu”. Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn, kebijakan publik mencakup beberapa hal yaitu: 1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai 2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang dipilih 3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah 4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan 5. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu Menurut Agustino (2008:8) beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik adalah sebagai berikut: 1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak;
  3. 3. 13 2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah- pisah; 3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat; 4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negative, kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan; 5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hokum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemegang / pemangku kekuasaan publik dan meliputi serangkaian kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah yang terdiri dari berbagai kegiatan yang pada dasarnya ditujukan untuk publik dengan tujuan dan maksud tertentu. 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (2006:81) bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Dalam Nugroho (2009:618) memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,
  4. 4. 14 yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tesebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1 Sekuensi (Rangkaian) Implementasi Kebijakan Sumber: Nugroho (2009: 619) Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas yaitu mulai dari program, ke proyek, dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) berpendapat bahwa: Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup, 1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab melaksanakan program harus mendpatkan sumber-
  5. 5. 15 sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber- sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan mentah dan uang. 2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi anrahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program. 3. Badan pelaksana harus mengngorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban capaian program. Van Metter Van Horn mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut: ”Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”. Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2006:153). Sementara itu, Grindle merumuskan definisi yang berbeda dari beberapa definisi-definisi diatas, beliau memandang implementasi sebagai berikut: ”Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada actionprogram dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” ( Agustino, 2006:153). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Proses perencanaan selalu mengalami dinamika dalam pelaksanaanya sehingga mempengaruhi perubahan target capaian kinerja. Seperti dalam pelaksanaan APBD yang disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diturunkan menjadi program dan kegiatan
  6. 6. 16 dalam perjalanannya selalu mengalami perubahan indikator dan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan. Suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan mendapat dukungan para pelaksana namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana (Winarno, 2007:34). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan itu dirumuskan oleh pemegang keputusan hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan / atau sasaran kebijakan itu sendiri. 2.1.3 Model-model Pendekatan Implementasi Kebijakan Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Menurut Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: 1. Unsur pelaksana; 2. Adanya program yang dilaksanakan ; serta 3. Target group atau kelompok sasaran.
  7. 7. 17 Selain itu, terdapat juga beberapa faktor penentu penolakan dan penundaan kebijakan antara lain adalah adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada; tidak adanya kepastian hukum; adanya keanggotaan seseorang dalam organisasi; adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. Sedangkan, model-model implementasi kebijakan publik yaitu: 2.1.3.1 Implementasi Sistem Rasional (Top-Down) Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Ratmono (2008), berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif top down adalah sebagai berikut: 2.1.3.1.1 Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Nugroho (2008), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut: 1. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 2. Karakteristik agen pelaksana/implementor 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik 4. Kecendrungan (dispotition) pelaksana/implementor
  8. 8. 18 Van Metter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang dilukiskan dalam gambar 2.2 model yang mereka tawarkan membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja yakni tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Mengenai kepentingan variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Standar dan Tujuan Kebijakan Menurut van Metter van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauhmana ukuran-ukuran dasar atau standar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Gambar 2.2 Gambar 2.2 Model Proses Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn Sumber: Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses. 2007. Hal. 157 Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana Standar dan tujuan kebijakan Sumber-sumber kebijakan Ciri-ciri badan pelaksana Sikap para pelaksana Prestasi Kinerja Lingkungan : ekonomi, sosial dan ekonomi
  9. 9. 19 2. Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. 4. Karakteristik badan-badan pelaksana Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses dalam badan-badan pelaksana; 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi; 4) Vitalitas suatu organisasi; 5) Tingkat komunikasi ’terbuka’ yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horosontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan
  10. 10. 20 secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. 5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Metter dan Van Horn. Sekalipun dampak dari faktor- faktor ini kecil namun mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. 6. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program ini diakibatkan karena tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan ekstraorganisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri atau karena hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. 7. Kaitan antara komponen-komponen Model Implementasi merupakan proses yang dinamis. Sejauhmana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan di transmisikan kepada para pelaksana dengan jelas, tepat, konsisten dan dalam cara yang tepat pada waktunya.
  11. 11. 21 8. Masalah Kapasitas Bagaimana masalah-masalah kapabilitas dapat menghambat implementasi ini dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai, sumber-sumber keuangan atau hambatan waktu yang tidak memungkinkan. 2.1.3.1.2 Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III Menurut Edward III (1980), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu: 1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan? Gambar 2.3 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi Sumber: Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, 2007 Hal 208 KOMUNIKASI STRUKTUR BIROKRASI SUMBER-SUMBER KECENDERUNGAN- KECENDERUNGAN IMPLEMENTASI
  12. 12. 22 Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edward III mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: a) Communication (komunikasi) Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Menurut Edward dalam Winarno (2012:178) terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: transmisi, kejelasan, konsistensi. b) Resourcess (sumber-sumber) Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah: a. Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan atau fasilitas d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. c) Dispotition or attitude (sikap) Berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil insiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. Hal yang perlu dicermati pada variabel ini adalah: pengangkatan birokrat dan insentif. d) Bureaucratic structure (struktur birokrasi) Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Salah satunya adalah adanya Standar operasional Prosedur (SOP), fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi (Winarno, 2012: 209). Dari pernyataan diatas, maka hal yang dapat disimpulkan adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi saling berhubungan satu sama lainnya. Dapat dilihat pada gambar 2.3 bahwa keempat unsur tersebut saling berhubungan dan timbal balik terbukti dengan tanda panah yang digambarkan.
  13. 13. 23 Maka satu sama lain unsur merupakan satu kesatuan yang utuh, jika satu memiliki kecenderungan maka unsur yang lain akan terpengaruhi. 2.1.3.1.3 Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Mazmanian dan Sabatier (1983), mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka : “Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but wich can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problems to be pursued, and, in a vaiety of ways, ‘structures’ the implementation process”. Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikan ke dalam tiga variabel, yaitu: a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Ini berkaitan dengan tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. Ini berisi kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis; besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakandan seberapa luas akses kelompok luar untuk masuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. c. Variabel dependen, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana (Nugroho, 2008 dan Subarsono, 2011).
  14. 14. 24 Gambar 2.4 Tahap Proses Implementasi Kebijakan Sumber : Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik, 2006 Hal 144-149 2.1.3.1.4 Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle Menurut Grindle dalam Wibawa (1994), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan c. Derajat perubahan yang diinginkan d. Kedudukan pembuat kebijakan e. Pelaksana program f. Sumber daya yang dikerahkan
  15. 15. 25 Dari isi kebijakan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa lebih kepada masalah internal yang dilakukan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b. Karakteristik lembaga dan penguasa c. Kepatuhan dan daya tanggap Didalam konteks kebijakan, ini termasuk pada bidang lingkungan luar yang lebih dominan mempengaruhi suatu kebijakan. 2.1.3.2 Implementasi Kebijakan Bottom Up Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : a. Idealized policy, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya. b. Target groups, yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan. c. Implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. d. Environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.
  16. 16. 26 2.1.4 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2.1.4.1 Pengertian Program Ada dua pengertian untuk istilah program yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum program dapat diartikan sebagai rencana. Menurut Arikunto (2004:2), apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu: 1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan 2. Terjadi dalam waktu relative lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan 3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang 2.1.4.2 Gambaran Umum Jaminan Kesehatan Nasional Gambaran Umum Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  17. 17. 27 Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Maksud dan Tujuan Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Setiap peserta berhak untuk memperoleh Jaminan kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) yang terdiri dari: a. pelayanan kesehatan pertama, yaitu Rawat 2. Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap 3. Tingkat Pertama (RITP) a. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, 4. yaitu Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan 5. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) a. pelayanan persalinan
  18. 18. 28 b. pelayanan gawat darurat c. pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan 6. kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan a. pemberian kompensasi khusus bagi peserta 7. di wilayah tidak tersedia fasilitas kesehatan 8. memenuhi syaratManfaat jaminan yang diberikan kepada peserta 9. dalam bentuk pelayanan kesehatan yang 10. bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan 11. kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan 12. medik. Fasilitas kesehatan (Faskes) adalah fasilitas kesehatan yang digunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat. 2.1.4.3 Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas (pasal 19 UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004). Jaminan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan akses pelayanan kesehatan yang sama
  19. 19. 29 untuk seluruh penduduk. Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan sekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada dalam reformasi sistem. JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional, JKN merupakan nama program, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggara yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Pada awal 2014, PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 menyusul, PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 1. Kepesertaan JKN Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaanya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. 2. Iuran JKN Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi: a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu). b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
  20. 20. 30 c. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta. Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa: 1. Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan 2. Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan 3. Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan
  21. 21. 31 Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 3. Fasilitas Peserta JKN A. Untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) a. Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II b. Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. c. Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. B. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
  22. 22. 32 1. Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas III 4. System pelayanan Direktur Kepersertaan BPJS, Sri Endang Tidarwati mengatakan bahwa sistem pelayanan BPJS akan lebih baik karena didukung oleh SDM yang banyak dan terlatih. Sementara bila semua data lengkap dan seluruh isian dalam formulir sudah terisi dengan baik, pihak BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) mengklaim prosedur pendaftaran menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) cukup 15 menit. Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan: 1.Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2.Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak. 3.Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi 4.Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. 5.Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).
  23. 23. 33 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi : a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup: 1. Administrasi pelayanan 2. Pelayanan promotif dan preventif 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis 7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup: 1. Rawat jalan, meliputi: a. Administrasi pelayanan b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis
  24. 24. 34 c. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e. Pelayanan alat kesehatan implant f. Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis g. Rehabilitasi medis h. Pelayanan darah i. Pelayanan kedokteran forensik j. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 2. Rawat Inap yang meliputi: a. Perawatan inap non intensif b. Perawatan inap di ruang intensif c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri 6.Alur pembuatan kartu BPJS Kesehatan Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur mengatakan bahwa Anda bisa datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kemudian melakukan hal berikut: 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Pembayaran premi
  25. 25. 35 Anda akan diberikan virtual account atau kode bank untuk pembayaran premi pertama yang bisa dilakukan melalui ATM atau bank terdekat yang saat ini sudah bekerjasama yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri. Untuk biaya premi peserta mandiri dengan perawatan kelas 3, sebulan hanya Rp 25.500 per orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500 per orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 per orang. Adapun besaran premi pada kelompok pekerja sebesar 5 persen dari gaji pokoknya, 2 persen dibayarkan oleh yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja. 3. Mendapat kartu BPJS Kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia Setelah membayar premi, nantinya Anda akan mendapat kartu BPJS Kesehatan yang menjadi bukti bahwa Anda merupakan peserta JKN. Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani JKN.Sementara fasilitas kesehatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah.Hanya tinggal sekitar 30 persen saja yang belum bergabung. 7. Alur pelayanan kesehatan - Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
  26. 26. 36 - Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. - Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis. Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur menambahkan, bila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier. Ia mengatakan, layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit.Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit. Terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang didukung pula dengan langkah dan kebijakan yang
  27. 27. 37 diambil oleh Pemerintah. Beberapa asumsi kebijakan pemerintah sudah tertuang dalam asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), namun ada beberapa penyesuaian sehingga terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-PAPBD) 2012 Kota Serang ini, diantaranya adalah: a. Optimalisasi pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar (Jalan, Jembatan, Lingkungan, Sanitasi dan Persampahan) b. Optimalisasi administrasi pelayanan perkantoran, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dan peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah c. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah d. Peningkatan Pengelolaan Manajemen Aset e. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilukada f. Penguatan sistem informasi publik g. Peningkatan Sarana Prasarana Kepariwisataan dan Olahraga Sebagaimana pernyataan diatas, bahwa peningkatan pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu kebijakan yang mengalami perubahan. Maka penelitian ini membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Serang dalam mencapai kebijakan tersebut. 2.2 Penelitian Terdahulu Menyambut Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Ronald Yusuf1 dan Hidayat Amir2 Dalam Sehubungan dengan pelaksanaan program JKN, Pemerintah memiliki kewajiban bukan hanya untuk membayar iuran PBI tapi juga sebagian iuran para aparatur negara baik yang aktif maupun pensiun. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan program ini, Pemerintah juga diminta untuk memberikan anggaran tambahan khusus untuk menambah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu penyebab rendahnya utilisasi Jamkesmas adalah kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud dapat berupa bangunan (seperti rumah sakit atau
  28. 28. 38 puskesmas), tenaga medis, alat kesehatan, atau obat-obatan. Terkait iuran PBI program JKN, dalam Medium Term Budget Framework (MTBF), Pemerintah telah mengalokasikan peningkatan anggaran yang signifikan dan telah memperhitungkan kualitas serta kesinambungan fiskal. Apabila dalam realisasinya terdapat kekurangan dana, terdapat beberapa alternatif cara untuk mendanainya. Penghematan belanja Kementerian/Lembaga tentunya akan dilakukan. Selain itu, realokasi belanja antar sektor, seperti mengurangi besaran subsidi BBM, dapat juga dilakukan. Keberhasilan program JKN bukan hanya ditentukan dari bertambahnya anggaran belanja Pemerintah. Tata kelola yang baik dalam sistem layanan kesehatan juga memegang peranan yang vital. Segala permasalahan dalam pelaksanaan program Jamkesmas dapat dibenahi oleh Pemerintah melalui tata kelola yang baik. Satu hal penting yang wajib dilakukan Pemerintah adalah perbaikan sistim pendataan penduduk khususnya penduduk miskin. Pemerintah harus bekerja keras bersama dengan BPJS Kesehatan guna memastikan mereka yang miskin dan tidak mampu dapat mendapatkan layanan kesehatan program JKN. Hal penting lainnya adalah integrasi jaminan kesehatan daerah dengan program JKN. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) memang memiliki kewenangan dalam melaksanakan berbagai kebijakan di daerah termasuk penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski demikian, sangat diharapkan agar Pemda bijak dalam menggunakan APBD-nya. Dana yang ada sebaiknya tidak diberikan untuk sesuatu hal yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Akan lebih baik dan lebih bermanfaat apabila dana lebih tersebut digunakan untuk menunjang program JKN seperti tambahan fasilitas kesehatan atau membantu iuran program JKN bagi mereka yang membutuhkan tetapi belum/tidak ada dalam daftar PBI.
  29. 29. 39 Sedangkan pada penelitian ini, peneliti berusaha mencari bagaimana implementasi yang dijalankan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional diKota Serang pada Semester awal saat program tersebut diluncurkan dengan badan pengelola yang baru dalam proses sistem jaminan sosial nasional. 1.2 Kerangka Pemikiran Penelitian Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Berdasarkan observasi awal peneliti, Adapun identifikasi yang peneliti temukan dari latar belakang diatas adalah sebagai mana tercantum dalam gambar bahwa dari identifikasi masalah yang dijelaskan pada bab I akan diperkuat dengan menggunakan teori Edward III yang menjelaskan bahwa 1. Communication (komunikasi). Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. 2. Resourcess (sumber-sumber) Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber- sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah:
  30. 30. 40 a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi c) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan d) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 3. Dispotition or attitude (sikap) Berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil insiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. 4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi) Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Maka disusunlah alur berpikir sebagai berikut: Identifikasi Masalah 1. Dalam melaksanakan beberapa program kebijakan sumber-sumber kebijakan yang tersedia minim 2. Terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum meratanya akses pelayanan kesehatan di Kota Serang karena terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan. 3. Ketidakterbukaan informasi dan pengelolaan keuangan anggaran di SKPD yang bersangkutan. 4. Kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan, baik pusat dan daerah maupun di internal SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD terkait. 5. Masih terdapat ketidaksesuaian perhitungan anggaran yang dilakukan pemerintah yakni anggaran kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 pasal 171 tentang kesehatan yang tidak mencapai 10 %. Di Kota Serang nyatanya yang terjadi hanya baru mencapai 1,7 %.
  31. 31. 41 Gambar 2.5 Kerangka Berfikir Peneliti (Sumber: Peneliti, 2014) 2.3 Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam penelitian kuantitatif disebut sebagai hipotesis. Sedangkan dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan sementara berdasarkan atas temuan pada saat pra penelitian dengan kajian teoritis pada bab 2. Asumsi ini ditulis dengan tujuan tidak untuk diuji kebenarannya. Implementasi Kebijakan Menurut Edward III (1980): a) Communication (komunikasi) ketetapan waktu dalam penyampaian informasi; Kejelasan informasi yang disampaikan, serta ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. b) Resourcess (sumber-sumber) a. Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. c) Dispotition or attitude (sikap) Berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil insiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. d) Bureaucratic structure (struktur birokrasi) Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Output Mengetahui bagaimanakah Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan Kota Serang
  32. 32. 42 Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa implementasi tersebut berjalan dengan presentase keberhasilan 99,3% berdasarkan LAKIP 2012. Anggaran kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 pasal 171 tentang kesehatan yang tidak mencapai 10 %. Di Kota Serang nyatanya yang terjadi hanya baru mencapai 1,7 %. Namun dalam pelaksanannya belumlah berjalan dengan baik, efektif, ekonomis dan efisien.

×