Materi lembaga keuangan dan perbankan syariah oleh Pak Syafiq M. Hanafi

1. LEMBAGA KEUANGAN DAN
PERBANKAN ISLAM
Syafiq M. Hanafi

2. Prinsip Dasar Operasional Lembaga
Keuangan Islam
Tujuan Sistem Ekonomi Dalam Islam
a. Aktifitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran
Islam
Imam al-Ghazzali merumuskan dalam lima prinsip
syariah (maqasidu asy-syariah) yaitu, memlihara 1. agama,
2.jiwa 3. akal 4. keturunan dan 5. Harta. Konsep tersebut
dibahas lebih lanjut oleh al-Juwaini dan as-Syatibi.
Ibn Qayyim menekankan bahwa syariah adalah kearifan
dan kemakmuran manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Konsep dasar tersebut menjadi pijakan bahwa seorang
muslim dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan
hidup di dunia dan di akhirat. Bekerja merupakan bagian dari
ibadah dan manusia akn dinilai melalui kerja-kerja
kemanusiaannya (QS. 53;39).
Ulama Fikih telah merumuskan prinsip-prinsip untuk
melaksanakan aktifitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
Prinsip tersebut terangkum dalam prinsip muamalat, antara
lain; 1. Prinsip kehalalan 2. Kerelaan 3. Keadilan 4.
Kemanfaatan dan 5. Non riba
b. Persaudaraan Universal dan Keadilan
Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah
kecuali taqwa, tidak ada perbedaan ras, warna kulit, status
sosial dll (QS. 49:13). Konsep persaudaraan tersebut menajdi
dasar untuk saling kerja sama, tolong menolong dalam bidang
ekonomi.
Keadilan dalam Islam diimplemetasikan pada; 1, keadilan
sosial 2, keadilan ekonomi

3. Prinsip Dasar Operasional Lembaga
Keuangan Islam
c. Pemerataan pendapatan
Semangat persaudaraan, keadilan sosial-ekonomi
menempatkan individu dalam Islam dijamin untuk
memperoleh pendapatan untuk
hidup. Umar sangat memperhatikan kebutuhan hidup
umatnya dengan membagikan tanah maupun harta
untuk kehidupan warganya.
d. Kebebasan individu untuk kesejahteraan sosial
Manusia dilahirkan dalam kondisi bebas sehingga
berhak untuk menentukan kehidupan dan keputusan
ekonomi. Batasan yang perlu diperhatikan adalah
batasan agama, kepentingan masyarakat dan
kpentingan individu lainnya.
• Konsep dasar ajaran Islam dalam aktifitas
perekonomian berimplikasi pada prinsip dasar dalam
perusahaan.
• Tujuan perusahaan menjadi bahan diskusi setelah
munculnya konsep CSR. Sampai tahun 1970, isu
kemakmuran pemegang saham adalah tujuan
perusahaan. Freidman (1960; 1970) menyatakan
bahwa tujuan perusahaan adalah maksimalisasi
keuntungan, dengan keuntungan perusahaan dapat
melakukan berbagai tujuan.

4. Prinsip Dasar Operasional Lembaga
Keuangan Islam
• Konsep Dasar Lembaga Keuangan Islam
• 1. Prinsip kehalalan
• 2. Kerelaan
• 3. Keadilan
• 4. Kemanfaatan
• 5. Non riba (non bunga)
• 6.Kerja sama

5. 2. Asuransi
• Tradisi Arab: Faktor kesukuan merupakan tradisi
yang kuat dalam msyarakat Arab. Kehidupan
individu sangat bergantung terhadap
keberadaan suku. Segala sesuatu yang
dilakukan atas nama suku menjadi tanggung
jawab seluruh anggota, seperti pembunuhan.
Denda atas pembunuhan harus ditanggung oleh
seluruh anggota suku (takaful).
• Asuransi yang dikenal saat ini muncul pertama
pada abad II di Romawi dan abad XIV di Eropa.
Asuransi modern pertama muncul kali di Inggris
th. 1680
• Unsur-unsur Asuransi (konvesional) ; 1. risiko
(bahaya) 2. premi dan 3. uang ganti rugi

6. 2. Asuransi
• Prinsip Asuransi Syariah;
1. Sesama muslim saling menanggung
2. Sesama muslim saling bekerja sama
3. Sesama muslim saling melindungi
• Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvnsl
1. Lembaga --- DPS
2. Bunga ------ Mudaraba
3. Dana Hangus (jual beli) --- Takaful
4. Investasi umum --- invsts berdasar
syariah
5. Premi mjd mlk prshn --- premi ttp mlk
nasabah

7. 2. Asuransi
6. Keuntungan mjd milik perusahaan---
keuntungan dibagi sesuai proporsi
7. Pembayaran klaim dari perusahaan ---
pembayaran klaim dari dana perusahaan
dan tabarru’
• Produk asuransi terbagi menjadi;
• 1. Tabungan
• 2. Non Tabungan
• Problem yang muncul dalam asuransi adl:
1. Moral Hazard dan 2. Risk Averse

8. 3. PEGADAIAN (rahn)
• Pegadaian mempunyai sejarah di kalangan
muslim sejak periode pertama. (QS.2;283),
Nabi pernah menggadaikan baju besi kepada
orang Yahudi (Bukhari-Muslim).
• Terdapat perbedaan antara praktek
pegadaian dalam fiqh dengan lembaga
pegadaian syariah.
• Perum Pegadaian merupakan lembaga
pegadaian tunggal di Indonesia.
• Menahan harta yang diserahkan sebagai
jaminan dan dapat diambil kembali sebagai
tebusan.

9. 3. PEGADAIAN (rahn)
• Pegadaian dlm Fiqh dan Lembaga
Pegadaian Syariah
• benda tetap dan bergerak--- benda tetap
• Boleh/tdk boleh memanfaatkan barang
gadai --- tidak boleh memanfaatkan
• Dapat dilakukan siapapun --- hanya oleh
lembaga resmi.
• Akad Rahn --- akad rahn dan ijarah

10. 3. PEGADAIAN (rahn)
Perbedaan Pegadaian Konvensional dan
Syariah.
• Konv. Sewa modal berdasar uang
pinjaman --- berdasar taksiran
• Pendapatan dari bunga --- dari jasa
sewa tempat
• Uang kelebihan lelang menjadi milik
perusahaan --- diserahkan lazis
• Menggunakan satu perjanjian ---
menggunakan akad rahn dan ijarah

11. 4.PASAR MODAL (SAHAM)
• Investasi secara umum terbagi menjadi ethical
investment dan non ethical investment.
• Ethical investment dapat didasarkan pada
ajaran agama, idiologi tertentu, nilai-nilai tertentu
dll/.
• Saham syariah merupakan bagian dari ethical
investment.
• EI dalam Islam telah dikenal sejak adanya
pelarangan untuk melakukan aktifitas bisnis
yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam

12. 4.PASAR MODAL (SAHAM)
• Adapun pendapatnya Wahbah al Zuhaili dalam al Fiqh al
Islami wa adillatuhu juz 3/1841 dinyatakan bahwa:
• “bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi
atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham
adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham
yang dimilikinya.”
• Pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli saham
serta pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga
berdasar pada ketentuan bahwa selama semua itu
disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu
surat berharga (bi idzni syarikihi). Keputusan Muktamar
ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah pun
menyatakan bahwa boleh menjual atau menjaminkan
saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang
berlaku pada perseroan.
• Saham syariah menghindari:
• usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau
perdagangan terlarang
• usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi)
termasuk perbankan dan asuransi konvensional
• usaha yang memproduksi, mendistribusi serta
memperdagangkan makanan dan minuman yang
tergolong haram
• usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau
menyediakan barang-barang ataupun jasa yang
merusak moral dan bersifat mudharat.

13. 4.PASAR MODAL (SAHAM)
Pendapat Ibn Taimiyah:
“ Dan jika dalam hartanya bercampur antara yang halal dan
yang haram, maka harta yang haram tidak membuat
harta yang halal tersebut menjadi haram, tetapi boleh
baginya untuk mengambil sebesar harta yang halal…
begitu juga orang yang hartanya bercampur antara yang
halal dan yang haram, maka yang dia keluarkan adalah
sebesar harta yang haram, sedang sisanya adalah halal
baginya…”
Al-Majma al Fiqh al Islami di Jeddah:
“hukum asal ikut serta menanam saham dalam perusahaan
yang terkadang bermuamalah dengan hal haram seperti
riba dan lainnya walaupun aktifitas pokoknya dibolehkan
adalah haram”
Ijtihad beberapa ulam, seperti Dr Hussayn Shihatah
“ Boleh bertransaksi dalam saham perusahaan jika
mayoritas hartanya halal dan aktifitasnya halal,
walaupun yg lebih hati-hati adalah menjauhkan diri
darinya. Bagi mereka yg ikut serta pada prshan tersebut
dalam membeli sahamnya harus dengan tujuan utk
mengubahnya ke arah halal murni dgn keikutsertaannya
dalam operasional perusahaan. Ia harus mengeluarkan
dari keuntungan yg diperoleh tersebut utk kemaslahatan
umum sesuai dgn kadar haramnya, dan tidak dgn niat
sedekah”

14. 4.PASAR MODAL (SAHAM)
• Di Barat, EI dikenal sejak pada awal abad
16/17 ketika sekte Quakers menolak
berbisnis yang berkaitan dengan
perbudakan.
• Kriteria saham syariah;
• 1. Obyek halal
• 2. Rasio hutang dengan total equitas
maksimal 0.82
• 3. Pendapatan bunga maksimal 10 %

15. 4.PASAR MODAL (SAHAM)
• Kriteria JII ; 1. Usaha halal dan tercatat
lebih dari 3 bulan (kecuali masuk dalam 10
besar dalam kapitalisasi) 2. Memilih 60
saham berdasar kapitalisasi selama satu
tahun terakhir 3. memilih 30 saham paling
likuid pada satu tahun terakhir. 4.
Melakukan evaluasi setiap enam bulan
• McKenzi (1997) membagi dua perusahaan
EI, 1. Perusahaan didirkan dengan tujuan
EI 2. EI sebagai strategi bisnis

16. 4. PASAR MODAL (SAHAM)
• Di Indonesia, saham syariah
menggunakan strategi pasif.
• Praktek pasar modal syariah masih sulit
diterapkan karena belum dapat
menghilangkan hal-hal yang berkaitan
dengan gharar, maysir.
• Investor lebih menekankan investasi
jangka pendek dengan mengharapkan
capital gain dibanding dividen
• Tidak ada perdagangan terbuka tetapi
melalui waiting list

17. 4. PASAR MODAL (SAHAM)
• Kriteria kuantitatif pada saham syariah
masih memberikan toleransi, seperti rasio
hutang, pendapatan dari bunga.
• Mekanisme perdagangan saham syariah
masih identik dengan saham biasa
- Jual beli saham untuk capital gain
(spekulan) bukan dividen (investor)
- Mekanisme pasar bukan pada aset riil
perusahaan

18. 4. PASAR MODAL (SAHAM)
• Menurut penelitian Departemen keuangan yang
bekerjasama dengan Bapepam (2005) , ada beberapa
hal yang menjadi faktor penyebab lambatnya
perkembangan pasar modal syariah, diantaranya adalah
:
• 1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar
modal syariah ;
• 2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah ;
• 3. Minat pemodal atas efek syariah ;
• 4. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah ;
• 5. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga
terkait ;
• 6. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah ;
• 7. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan
mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia ;

19. 5. REKSADANA
• Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995,
pasal 1 ayat 27, reksa dana adalah suatu wadah
yang dipergunakan untuk menghimpun dana
dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam portofolio efek oleh
manager investasi yang telah mendapat izin dari
Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).
Portofolio investasi dari reksa dana dapat terdiri
dari berbagai macam instrumen surat berharga
seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang,
atau campuran dari instrumen-instrumen di atas.
• Bank Kustodian mrp wakil investor untuk
penyimpanan dana (Bukopin, HSBC, Deutsche
Bank, CIMB Niaga, Stanchart)
• Bank Agen Pemjual Reksadana

20. PERKEMBANGAN REKSADANA
• Jumlah Reksadana Syariah 5% dari
seluruh investasi reksadana nasional
dengan 50unit dan NAB Rp. 5,6 t
• Dengan tingkat pengembalian rata-rata
12-14% /tahun
• Macam RD
• 1. Pasar uang---inv pd efek utang krng 1th
• 2. Pendptn tetap---80% efek utang
• 3. Saham---80% efek ekuitas
• 4. Campuran
• Risiko RD
• 1. NAB
• 2. Likuiditas
• 3. Pasar
• 4. Politik dan ekonomi
• 5. Inflasi, nilai tukar, Spesifik

21. 5. REKSADANA
DPS
INVESTOR MI (PRSHN) USER
Wakalah +Ijarah
Pendapatan stlh
dikurangi jasa mi dan
bank kustodian
mudaraba
Bank Kustodian

22. Perkembangan Instrumen Reksa Dana
Syariah di Indonesia*Andis Septyani dkk
22
Manajemen Investasi Syariah - UI
- EKS XVI

23. Perkembangan Instrumen Reksa Dana
Syariah di Indonesia* Andis Septyani dkk
23
Manajemen Investasi Syariah - UI
- EKS XVI

24. 6.OBLIGASI SYARIAH
/SUKUK
• Secara umum, obligasi merupakan surat
utang perusahaan kepada investor dalam
rangka mendapatkan dana segar
• Obligasi syariah adalah surat berharga
dan merupakan surat penyertaan dana
• Pendapatan investor dalam Obligasi
Syariah melalui bagi hasil, margin atau
ijarah.
• Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan
obligasi; 1. Emiten 2. Penjamin emisi efek
3. Wali amanat 4. Penanggung 5. Investor
6. Lembaga kliring 7. Bursa efek dan 8.
Profesi penunjang pasar modal

25. • 1-10 tahun SUN
• > 1 tahun--- spn
• Obligasi ---- jumlah besar
• Surat Utang ---- jumlah kecil
• Sukuk dapat dikonversi menjadi saham
karena penyertaan modal, sedangkan
obligasi tidak demikian karena merupakan
surat pengekuan utang

26. 7. ZAKAT
• Zakat merupakan bentuk perubahan dari
tradisi upeti atau persembahan masy.
Arab sebelumnya. Kebiasaan tersebut
dianggap bertentangan ajaran Islam.
• Zakat menjadi pilar dalam ajaran Islam
dan termasuk dalam rukun Islam. Abu
Bakar memerangi orang yang tidak
membayar zakat karena dianggap tidak
menjalankan rukun Islam.
• Zakat dan ‘ushr merupakan sumber
pendapatan negara sejak era Rasulullah.
• Masa Abu Bakar dan Umar menempatkan
zakat sebagai sumber utama pendapatan
dan fiskal.

27. 7. ZAKAT
• Zakat menjadi sumber pembangunan
negara sampai era Khulafaur Rasyidin.
Bagi non muslim dikenakan jizyah sebagai
pengganti zakat. Jizyah menempatkan
non muslim memiliki hak-hak sebagimana
umat Islam.
• Konsep zakat selalu berkembang
berkaitan dengan adanya konsep pajak,
Sebagian Ulama memperbolehkan bagi
penguasa muslim untuk menarik pajak jika
zakat tidak mencukupi kebutuhan dasar
dan pembangunan negara.
• Beberapa ulama membedakan posisi
zakat dengan posisi pajak dengan
beberapa alasan.

28. 7. ZAKAT
• Zakat mrpkn kewajiban agama --- Pajak
merupakan kebijakan negara
• Dipwajibkan hanya umat Islam ---
dwajibkan kepada seluruh penduduk
• Prioritas alokasi untuk fakir miskin (8
asnaf) --- alokasi untuk orang kaya dan
miskin
• Kewajiban hanya didasarkan pada
kesadaran agama --- didukung oleh
undang-undang
• UU. No. 38 Tahun 1999 ttg Pengelolaan
Zakat diganti dg UU. No. 2011 Ttg
Pengelolaan Zakat

29. 7. ZAKAT
• Dikembangkan zakat produktif---- masih
terjadi diskusi tentang dasar hukum
• Pasal 22 UU 23/2011:
• “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki
kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan
dari penghasilan kena pajak.”
• Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan
perpajakan sejak adanya UU No. 17
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga
atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan,

30. 7. ZAKAT
• yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
a nomor 1 yang berbunyi:
• “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak
adalah: bantuan sumbangan, termasuk
zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk
atau disahkan oleh Pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak.” (Diana K,
hukumonline)

31. 7. Zakat
• badan/Lembaga yang ditetapkan sebagai
penerima zakat atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11
Juni 2012 yang sebelumnya diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah:
Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet
Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat
Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen
Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma
Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma
Parisad (BDDN YADP) - yang keseluruhannya
saat ini berjumlah 21 badan/lembaga.

32. 8. WAKAF
• Menyerahkan sebagian harta hak milik
yang bersifat tahan lama kepada nazir
untuk kepentingan umum sesuai syariah.
• Wakaf telah menempati posisi yang
strategis dalam memajukan perekonomian
umat.
• Wakaf telah dikembangkan sejak era
Rasul, Khalifah berikutnya dan mencapai
puncak pada era Ottoman.
• Lembaga wakaf yang masih berperan saat
ini seperti al-Azhar, sedangkan di
Indonesia seperti UII, Gontor dan lembaga
lain.

33. 8. WAKAF
• Berbagai bentuk wakaf dikembangkan
untuk menarik para dermawan muslim.
• Dikembangkan wakaf tunai dan wakaf
investsi. Wakaf tersebut diapresiasi
dengan baik karena tidak memerlukan
dana/harta wakaf yang besar.
• Fatwa MUI tahun 2002 ditindaklanjuti
dengan UU No. 41 Th. 2004 yang
menyebutkan bahwa wakaf juga benda
bergerak

34. 9. PERBANKAN/ BPRS SYARIAH
• Masyarakat Arab pra Islam telah menjalankan
“praktek” perbankan secara sederhana. Tradisi
dagang ditunjang oleh perorangan yang memiliki
perekonomian yang memadai.
• Diskusi tentang perbankan Islam sejak tahun
1940-an baik di Timur Tengah maupun Asia.
• Mit Ghamr merupakan perbankan Islam modern
pertama yang didirikan pada tahun 1963 oleh
DR. Ahmad Najr. Pada tahun 1975, IDB berdiri
dan diikuti dengan lembaga keuangan lainnya.
Di Indonesia, Bank Muamalat merupakan bank
Islam pertama yang didirikan pada tahun 1992.

35. 9. PERBANKAN/ BPRS SYARIAH
• Perbedaan operasional perbankan Islam dan
konvensional
• 1. Sistem operasional berdasar non bunga ---
operasional berdasar bunga
• 2. Dana masyarakat merupakan titipan yang dapat
dikelola dan tidak. --- dana masyarakat merupakan
simpanan yang dikompensasi dengan bunga.
• 3. Pembiayaan hanya pada investasi halal --- investasi
pada yang menguntungkan
• 4. Memiliki dewan pengawas syariah --- tidak ada dewan
pengawas syariah
• 5. Operasional lebih luas --- operasional pada simpanan
dan pinjaman.

36. 10. PRODUK PERBANKAN
• Produk perbankan secara umum adalah:
penyaluran, penghimpunan dana dan jasa.
• Sumber dana perbankan Islam dari
masyarakat dapat dikelompokkan menjadi:
1. Wadiah (titipan), 2. Mudaraba (bagi
hasil). Wadiah terbagi menjadi yadu
dhomanah dan yadu amanah. Wadiah
biasanya untuk produk tabungan dan giro.
Mudaraba adalah mekanisme untuk
produk deposito. Mudaraba terdiri
mutlaqah dan muqayyada

37. 10. PRODUK PERBANKAN
• Penyaluran Dana pada perbankan Islam
dapat berbentuk akad;
• 1 Jual beli --- murabaha, istisna, salam
dan BBA
• 2. Bagi Hasil --- mudaraba dan musyaraka
• 3. Sewa --- ijara dan ijara al-muntahiya bi
at-tamlik
Jasa dalam perbankan Islam: 1.
hiwalah,kafalah, rahn, qard al-hasan,
wakalah, sharf dan ijarah

38. 11. BANK SENTRAL DAN IDB
• Setiap negara memiliki Bank Sentral sebagai
badan pengawas maupun kebijakan moneter
(peran salah satu atau keduanya)
• Perbankan memerlukan pengawasan karena
menguasai 93% sektor keuangan. Hal
tersebut berkaitan dengan fungsi intermediasi
dan berimplikasi pada penyediaan dana
investasi.
• Pengawasan Perbankan oleh BI secara
formal sejak berlaku UU No. 11 Tahun 1953
ttg BI. Pengawasan BI tersebut atas nama
Dewan Moneter.
• Peran BI mengalami perubahan strategis
melalui amndemen UU No. 10 Th. 1998
tentang Perbankan.
• Cakupan kebijakan pengaturan dan
pengawasan meliputi; perizinan, pengaturan,
pengawasan dan pemberian sanski

39. 11. BANK SENTRAL DAN IDB
• IDB merupakan Bank Islam yang didirikan oleh negara-
negara OKI pada tahun 1975. Tujuan IDB; untuk
memupuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial
dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat
muslim lainnya.
• Fungsi IDB adalah ikut serta dalam dalam modal usaha
dan jasa konsultasi.
• Kebijakan alokasi dana:
1. Investasi proyek basil 40-45%
2. Partisipasi modal 30-40%
3. Sosial dan prasarana 20-25%
Kebijakan sektoral
1. Pertanian dan bidang terkait 30-40%
2. Industri dan bidang terkait 25-35%
3. Kebutuhan umum 10-15%
4. Transportasi dan Komunikasi 10-15%
5. Sektor Sosial 10-15%
6. Lain-lain 5-10%

40. 12. BMT
• BMT merupakan lembaga keuangan mikro
sebagai upaya pemberdayaan pengusaha
mikro-kecil.
• BMT telah dirintis sejak tahun 1994, sampai saat
ini badan hukum BMT adalah Koperasi.
• Pertumbuhan BMT 30%-40% setiap tahunnya,
dengan FDR 100%
• Jumlah BMT cenderung meningkat dan sampai
th. 2010 mencapai 4000-an buah.
• Badan Hukum Koperasi memberikan dampak
yang harus disesuaikan dengan praktek
perkoperasian.
• Produk-produk BMT seperti perbankan tetapi
tidak boleh membuka giro.
• Keberadaan BMT sangat direspon oleh
masyarakat menengah ke bawah, tetapi masih
menghadapi berbagai kendala baik permodalan,
pemasaran maupun sumber daya.

41. • Faktor-faktor pendorong berkembangnya
BMT:
• A. Kesadaran masyarakat untuk
bertransaksi secara syariah b.
Kepercayaan yang meningkat c. Kinerja
yang baik d.pelatihan kinerja meningkat e.
Linkeage program perbankan

42. • Perbankan
• Produk Perbankan
• Jasa Perbankan
• Asuransi
• Pegadaian
• Saham
• Obligasi
• Reksadana
• Zakat, Wakaf
• BMT