Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tugas Perbankan Syariah - Dosen Shinta Melzatia
Similar to Tugas Perbankan Syariah - Dosen Shinta Melzatia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tugas Perbankan Syariah - Dosen Shinta Melzatia
- 1. PERBANKAN SYARIAH TUGAS KELOMPOK PRA – UTS Membahas Soal – Soal Latihan Pada Buku Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik kontemporer Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja , Ahim Abdurhim. Disusun Oleh : 1. Lysia Lim ( 43214120351 ) 2. Riri Octavia ( 43214120270 )
- 2. BAB 2 1. Keterkaitan Alquran dengan keeradaan lembaga keuangan syariah dikarenakan Alquran sendiri adalahan sumber hukum dalam agama islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Alquran sendiri tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan akan tetapi lebih berkaitan dengan akhlak /etika yang berkaitan dengan masalah keuangan antara lain menjaga kepercayaan (amanah), keadilan (adalah),kedermawanan(ikhlas),perintahmenjauhinyangharamdenganmenegakkanyang baik dan teguran. 2. PerkembanganSyariahyang terdapat pada masa Muhammad SAW ketika Muhammad SAW mendirikan Baitulmal saat pemerintahan islam dibentuk dimadinah. Baitulmal di zaman tersebut merupakan penyimpanan kekayaan negara yang memiliki fungsi menerima pendapatan dana mengeluarkan pembelanjaan negara. Baitulmal berkembang dalam hal jumlahkekayaanyangdikelolapadamasakhulafaurrasyidin.Lalulembagaini dikembangkan secara administrative dandibentuk dewan – dewan untuk ketertiban administrative . pada dinasti Abasiyah fungsi baitumal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. 3. Perkembangan lembaga keuangan Syariah yang terdapat apada masa kekhalifahan ketiika Baitulmal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola pada masa khulafaurrasyidin. Lalu lembaga ini dikembangkan secara administrative dan dibentuk dewan – dewan untuk ketertiban administrative . pada dinasti Abasiyah fungsi baitumal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. 4. Lembaga keuangan Syariah Modern pertama akli dan pengaruhnya terhadap dunia internasional ketika di desa Mit Ghamr salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Saving Bank atau bisa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar, Bank ini tidak membebankan bunga dalam setiap kegiatan keuangannya. Menjadi lembaga keuangan syariah pertama yang ada didunia. Kalangan seperti : a. Pemerintah Mesir dibawah Gamal Abdul Naser membentuk Naser Social Investment dengan basis perkotaan pada tahun 1972. b. Masyarakat Cendikiawan dan profesional di Filipina membentuk Bank Amanah pada tahun 1973.
- 3. c. Organisasi Konfrensi Islam (OKI) yang anggotanya adalah negara-negara pemerintahan muslim membetuk Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975 dengan kantor Pusat di Jeddah. 5. Perkembangan peran lembaga IDB , AAOAFI , IFSB dan IIFM dalam lembaga keuangan Syariah dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus , secara umum di dunia peran Islamic Development Bank atau biasa dikenal IDB adalah untukmendorong kemajuan perekonomkan dan social negara anggota dan komunitas muslim secara Bersama sama berdasarkanprisnipSyariahislam.Secarakhususdi indonesial peranIDBmenanamsahamdi Bank Muamalad Indonesia (BMI) dan membantu perkembangan bank tersebut sehingga dapat keluar dari krisis keuangan yang sempat mempengaruhi kinerja perusahaan sedangkan peran Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution ( AAOAFI) adalah untuk memajukan standard akuntnasi internasional yang ada selama ini dalam memenuhi kebutuhanlembagakeuanganSyariahdunia.Sedagkandi Indonesia sendiri Bank Indonesia sebagai regulator bank Syariah Bersama bank Syariah dan ikatan akuntansi Indonesia sebagai organisasi yang berwenang mengeluarkan standar akuntas telah menjadikan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai acuan dalam membuat standar akuntansi bagi bank Syariah di Indonesia. 6. Di Indonesia dalam menerapkan praktik keuangan syariah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. a. Lembaga Keuangan Bank Pendanaan Produk pendanaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia tidak jauh berbeda dengan pendanaan bank syariah pada umumnya seperti giro, tabungan, deposito/investasi dan obligasi/sukuk. Pembiayaan Dalamkategori pembiayaanyangditawarkanolehperbankansyariahdi Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kegiatan usaha maupun pribadi. Bank syariah secara garis besar melakukan berbagai metode akad yang dibedakan berdasarkan tujuannya,yaitu : o Transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk memiliki barang baerdasarkan prinsip jual beli o Transaksi pembiayaanyangdi tujukanuntukmendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa
- 4. o Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil b. Lembaga Perbankan Syariah Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang, pada awalnyaistilahbankmemang tidak di dikenal di dunia islam, yang lebih dikenal adalah jihbiz yang mempunyai arti penagih pajak yang pada waktu itu jihbiz dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak yaitu barang dan tanah. Lembaga perbankan syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Jasa perbankan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukupbervariasi untukmemenuhi kebutuhannasabah.Jasaperbankanyang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan produk yang diawarkan oleh perbankan konvensional. 7. Keterkaiatankerjasamayangmungkindilakukanoleh bank Syariah dengan lembaga Syariah lainnya adalah Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan lembaga keuangan syariah sendiri. kerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. setiap tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah zakat yangterkumpul sekitarRp400 miliar,lalumeningkatmenjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2 triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun. Hingga semester I 2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar 8. Ada tujuh isu strategis yang perlu jadi perhatian," Pertama, dia menjelaskan, dimulai dari masihkurangnya sinergi antara OJK dan pemerintah dalam membangun industri keuangan syariah. Dhani pum membandingkan industri keuangan syariah di Indonesia dengan Malaysia yang sudah lebih maju. Pemerintah Malaysia memberi dukungan dengan bentuk insentif pajak, tax holiday, riset, dan pengelolaan anggaran belanja negara. Kedua, yaitu permasalahanmodall perbankansyariah.Padablueprintperbankansyariahsetiap tahunnya menurut Dhani selalu memuat misi bank syariah harus mampu mandiri hingga mampu memisahkandiri dari induknya.Tetapi hal tersebutbelum dapat dilakukan karena kapasitas yang masih terbatas. "Karena hukumnya kan modal kecil jangan harap jadi pemain besar,
- 5. Dari total 12 bank syariahsaat ini,6 bankmasihberada di kategori BUKU 1 atau permodalan kurang dari Rp 1 triliun, dan 6 bank lain berada di kategori BUKU 2 atau permodalan antara Rp 1-5 triliun. ketiga adalah biaya dana perbankan syariah yang mahal menjadi penyebab masyarakat mengeluh perbankan syariah lebih mahal dibandingkan bank umum konvensional. Kondisi saat ini, bank syariah banyak bergantung dari deposito masyarakat yaitusebesar60 persen,lalu40 persen sisanyamerupakantabungan,berkebalikandari bank umum. permasalahan keempat adalah produk bank syariah yang tidak variatif dan belum dapat diaksesmasyarakat.Akses pendanaan bank syariah masih kurang pada sektor-sektor tertentu, khususnya infrastruktur, pertanian, maritim, dan perkebunan. Permasalahan kelima adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia di perbankan syariah yang kurang memadai. "Hanya sedikit SDM berkualitas yang mau bergabung, kebanyaknya di konvesnional, permasalahan keenam adalah terkait dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah yang masih kurang. "Edukasi terus dilakukan, tapi kan generasi baruterusmuncul,jadi ini prosesyangtidakakanselesai," permasalahan yang terakhir, adalah terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah oleh OJK yang masih harus ditingkatkan. "Pengaturan dan pengawasan ini penting untuk meningkatkan daya saing dan untuk mencapai good corporate governance,"
- 6. BAB 3 A. Definisi lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional: LembagaKeuanganSyariah(LKS) menurutDewanSyariahNasional(DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkanprodukkeuangansyariahdanyangmendapat izin operasional sebagai lembaga keuangansyariah(DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. B. Empat Prinsip Hukum Muamalat: Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur- unsur paksaan Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat –> Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakandenganmemeliharanilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan C. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan di bank konvensional: 1. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan 2. Transaksi yang tidak sah akadnya 3. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan, seperti: Tadlis (ketidaktahuan satu pihak) Gharar (ketidaktahuan kedua pihak) Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan) Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan) Maysir (judi), dan Riba (tambahan yang disayaratkan) D. Perbedaan antara tadlis dan gharar: Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok dalam hal jual beli, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Perbedaannya adalah: Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party), sedangkan Gharar merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. E. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori tadlis dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan:
- 7. 1. Harga –> Ketikaharga berasturundan pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras sudah turun, disini penjual memanfaatkanhal tersebutdengan tetapmenjual harga beras sebesar harga beras aslinya / pada saat sebelum turun 2. Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone tersebut memiliki cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli. Dan penjual tidak memberi tahukepadapembeli bahwasannyaadacacat di handphoe tersebut.Disini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang tersebut sehingga bisa menjual handphone sesuai harga aslinya (tidak dikurangi dengan nilai cacat handphone) 3. Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui oleh penjual 4. Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor tersebut memahami bahwa waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan F. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan: 1. Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut dilunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan adalah lebih kecil. Sedangkan bila dilunasi dalam jangka waktu lebih dari lama, maka akan dikenakan bunga lebih besar. Disini, penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan mobil tersebut akan terlunasi 2. Kualitas –> Misalnya,penjualansapi yangmasihdalamperutinduknya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Apakah pembeli akan diuntungkan atau dirugikan 3. Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidakmengetahui berapakuantitashasil panenyangakandiperjualbelikan.Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari nilai yang diserahterimakan 4. Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui kapan barang akan diserahterimakan G. Yang dimaksud dengan riba: Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Menurut Imam Sarakhsi dalam Mabsut juz XII, hlm. 109, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Tiga contoh bisnis yang ada di masyarakat yang beroperasi dengan konsep riba, yaitu: Bank Konvensional,Prakteklintahdarat(rentenir),dan Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih rendah. H. Perbedaan antara ba’i najsy dan ba’i ikhtikar: Ba’i najsy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik Contoh:Perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan produksi barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang tersebut
- 8. Ba’i ikhtikar adalah tindakan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun Contoh:Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya. I. Yang dimaksud dengan maysir (judi atau gambling): Sebuahpermainandimanasatupihakakanmemperolehkeuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian (Ibnu Qudama:Al Mughni, 13/408). Tiga contoh praktik maysir yang mungkin masih ada di masyarakat, diantaranya: Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian. Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak. J. Rukun sahnya akad: 1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, jika tidak, akad dianggap tidak sah. 2. Adanyapengucapanakadberupaungkapan serah terima (ijab kabul). Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Ijab kabul tidak harus dilakukan secara lisan. 3. Adanyasesuatuyangdiikatdenganakad,yakni barangyang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat barang tersebut dianggap sah apabila: Barang tersebut suci atau bisa disucikan Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan Komoditas harus bisa diserahterimakan Barang yang dijual harus milik penjual Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berlokasi, harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya. K. Perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi’ah: Riba fadhl adalah riba yang timbul karena pertukaran antarbarang ribawi yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan Riba nasi’ah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. Jadi, letak perbedaannya adalah pada jenis barang yang dipertukarkan, apakah sama atau tidak. L. Contoh praktik riba qardh dan riba jahiliyah: Riba qardh –> Praktikperbankankonvensional yangmengharuskanpengembaliandanayang dipinjam beserta dengan kelebihannya atau disebut dengan bunga.
- 9. Riba Jahiliyah –> Pinjamanterhadaprentenirdimanabunga yang dibebankan akan semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditetapkan M. Yang dimaksud dengan ta’alluq: Ta’alluq adalahdua akad yang saling berkaitan, dimana berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2. Contohnya ta’alluq: Penjualandengancara‘inah,yaituseseorangmenjual barangsehargatertentusecaracicilan kepada seorang lain dengan syarat. Orang lain tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai. N. Pelarangan atas transaksi short selling: Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy dimana short selling merupakan praktek perjanjian penyerahan syarat berharga yang dilakukan sebelum tanggal yang ditentukanagardapatdiperolehdenganhargayangjauhlebihmurah sebelum tanggal penyerahan. O. Hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis dengan berbagai transaksi yang dilarang syariah tetapi dibolehkan kapitalis: Ekonomi gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai instrinsiknya
- 10. BAB 4 LandasanHukum BankSyariah Dalam membahas Undang-undang yang terkait dengan bank Syariah adalah : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 2. Undang-undang nomo 10 tahun 1998 tentang perubahan 3. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 4. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Oleh karena itu dalam membahasan pengertian dan landasan hukum Bank Syariah tidak lepas dari ketiga Undang-undang tersebut. Perbedaanantara BUS dan BPRS dan UUS BUS 1. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. 2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan izinusaha,yaituizinyangdiberikanuntukmelakukankegiatanusahaBanksetelahpersiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. 3. Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 4. Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; b. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau c. pemerintah daerah. 5. Kepemilikan oleh WNA dan/atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank BPRS 1. Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:
- 11. a. Rp2.000.000.000,00 (duamiliarrupiah) untukBPRSyangdidirikandi wilayahDaerahKhususIbukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah. c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah. 2. BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI b. pemerintah daerah; atau c. dua pihak atau lebih UUS 1. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. 2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha. 3. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). 4. Modal kerja UUS harus disisihkan dalam bentuk tunai. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada sajian tabel di bawah ini. Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional Hukum Syariah Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dan telah difatwakanolehMajelis Ulama Indonesia (MUI) Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Investasi Usaha yang halal saja Semua usaha Orientasi Keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat Keuntungan (profit oriented) semata Keuntungan Bagi hasil Bunga Hubungan Nasabah dan Bank Kemitraan Kreditur dan debitur
- 12. Keberadaan Dewan Pengawas Ada Tidak ada Fungsi Manager Investas pada bank syariah Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun(dalamperbankanlazimdisebutdeposan/ penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yangditerimapemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima banksyariahdalam mengeloladanamudharabahsehinggasangattergantungpadakeahlian, kehati- hatian, dan profesionalisme bank syariah. Jadi,apa yangdilakukanolehbanksyariah,khususnyayangberkaitandengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko kepada pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (deposan atau penabung mudhabah). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposanmemberikandanakepadabankkonvensionaldandijanjikanbungatertentu, deposan tidak menanggung resiko. Bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak, deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan. Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkanyanghasilnyaakandibagi hasil denganpemilik dana. Bahkan bank syariah tidak sepatutnyamenghimpundanamudharabahapabilatidakdapatmenyalurkandanatersebutpadahal yang produktif,karenahasil yangdiperolehakantetapdandibagikankepadapemilikdanayanglebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada. Fungsi Investor pada bank syariah Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabahah, salam, dan salam parallel,istishna,danistishnaparalel) banksyariahberfungsi sebagaiinvestor sebagai pemilik dana. Olehkarenasebagai pemilikdanamakadalammenanamkandana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sector-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baikmenjadi tujuanyangpentingdalampenyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi. Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut ( dana pemilik bank maupundana rekeninginvestasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syari’ah. Investasi yang sesuai dengan syari’ah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah,akad mudharabah, akad salam atau istishna’, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk,daninvestasi ataumemperdagangkansaham yang dapat diperjual belikan atau real estate. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana setelah bank menerima
- 13. bagiankeuntunganmudharibnyayangsudahdisepakati antara pemilik rekening investasi dan bank sebelumpelaksanaanakad.Fungsi ini dapatdilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah,baikyangdilakukandengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan prinsip bagi hasil Perbedaan antara Produk Penghimpunan Dana Tabungan Wadiah dengan Tabungan Mudharabah, yaitu: 1. Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah menggunakan akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah, Sedangkan pada Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah. 2. Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau tabarru' maka tidak ada keuntunganbagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada mudharabah Keuntungan di bagi melalu bagi hasil. 3. Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung ditempatkan ke rekeningmiliknasabah,Bonuswadiahmemiliki2syarat yaitu:Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya kerjasama antara bank dan nasabah. 4. Pada tabunganmudharabah,nasabahpenabungberperan sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan banksyariahsbg mudharib(pengeloladana).SedangkanPadaTabunganWadiah,nasabah sebagai si Penitipsuatubarangatau danadan Bank Sebagai LembagaPenitipsuatubarangatau dana tersebut. 5. Perbedaantabunganwadiahdantabunganmudharabahterletaktigaaspekyaitusifatdana, insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengannisbahyangdisepakati.Dalamhal pengembaliandana,tabunganwadiahdijaminakan dikembalikansemuaolehBank,akantetapi padatabunganmudharabahtidakdijamin dikembalikan semua.Tidakdijaminnyapengembalian tabungan mudharabah terkait dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung semuanya oleh shahibul maal sepanjang kerugiantidakdisebabkanolehkelalaianmudharib.Beberapaahli perbankansyariahmenambahkan perbedaan tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah pada waktu penarikan. Tabungan wadiahdapatdilakukansewaktu-waktu sedang tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu. Perbedaan kedua prinsip yang digunakan dalam menghimpunan dana oleh bank syariah yaitu a. Wadi’ah yad Amanah (Trustee Depository) Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip wadi’ah al amanah adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa safe deposit box yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas,sedangkankunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. Bank akan membebankan fee kepada nasabah atau pengguna fasilitas box tersebut sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.
- 14. Selainitupemberianjasasafekepping yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen /surat-surat berharga nasabah sehubungan denganjaminannasabahatasfasilitasyangdidapatkandari bank.Padaumumnyabank tidak akan mengambil fee atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mun gkin dipisahkandenga hak dan kewajiban nasabah terhasap bank. b. Wadi’ahyadDhamanah(GuaranteeDepository) Akad ini yang lazimnya diaplikasikan oleh bank syari’ah lewat produk giro maka implikasinya sama dengan qardh dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikanhasilpemanfaatankepadasi penitip(Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (current account) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (saving Account). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan managemen bank syari’ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Pada umumnya, dana titipan (Wadi’ah) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu Perbedaan mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah yaitu : Dalammudharabah mutlaqah,nasabahyangmeyimpandananyadi bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan,kepadasiapapembiayaanitudiberikan,usahasepertiapayangharus dibiayai dan lain- lain. Jadi prinsip mudharabah mutlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunkannya dana yang disimpannya.Padaprinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana dan lain-lain. Tiga alasan Mudharabah Muqayyadah tidak cocok untuk diterapkan pada penghimpunan dana tabungan dan deposito 1. Memberi batas kepada mudharib dalam prngelolahan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen 2. Dalam penghimpun dana kedudukan bank hanya sebagai agen karna pemilik dana adalah nasabah 3. Dana yang disalurkan dengan pola executing disajikan dalam neraca bank syariah Pada pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara channelling dan executing, yakni:
- 15. 1) Channelling,apabilasemuarisikoditanggungolehpemilikdanadanbank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. 2) Executing, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat executing ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip mudharabah, namun dalam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah. APAKAH PERBEDAAN ANTARA TABUNGAN,DEPOSITO DAN GIRO? Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Depositoatau yang seringjugadisebutsebagai depositoberjangka,merupakanprodukbank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikandari sistemcek.Suatucekdiberikankepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannyadi bankmereka,sedangkangirodiberikanolehpihakpembayar(payer) ke banknya,yangselanjutnyaakanmentransferdanakepadabankpihakpenerima,langsung ke akun mereka. Berikutbeberapaciri khasdan perbedaantabungankonvensional dengantabungansyariah, diantaranya. Perpedaantabungan mudharabah dengan tabungan konvensioanal Tabungan Konvensional Menggunakan prinsip ekonomi perbankan Memberikan keuntungan bunga sebagai benefit atas dana yang disimpan oleh nasabah. Pemberian bunga pun sudah ditentukan besarannya sejak awal, sehingga nasabah bisa mengetahui besaran benefit bunga yang akan diperoleh. Bunga yang didapat tidak terpengaruh situasi ekonomi yang dihadapi oleh pihak bank penyelenggara tabungan. Tabungan Syariah Menggunakanprinsipsayariahsebagai dasarpelaksanaankegiatanperbankan,dalam hal ini tabungan. Tidakada bunga,sebabmenurutsyariahIslambungadikatakansebagai ribayang hukumnya haram. Menggunakanmanfaatbagi hasil sebagai ganti bunga,sehinggadalampelaksanaannyatidak melanggar norma syariah Islam.
- 16. Pemberianbenefit dari bagi hasil ini sendiri tergantung dan disesuaikan dengan kebijakan bankpenyelenggara.Namunbesarannyabisasajafluktuatif karenadipengaruhi olehkondisi bank. Karenanya benefit yang didapat oleh nasabah tidak menentu, jika bank penyelenggara dalam kondisi baik dan produktif maka hasil yang didapat juga sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pihak bank. Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak tiga aspek yaitu sifat dana, insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifatinvestasi.Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bankjikamemperolehpendapatanataulabapadasetiapperiode yangdisepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalamhal pengembaliandana,tabunganwadiahdijaminakandikembalikansemua oleh Bank, akan tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak dijaminnya pengembaliantabunganmudharabahterkait dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugianusahaditanggungsemuanyaolehshahibul maal sepanjangkerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Beberapa ahli perbankan syariah menambahkan perbedaan tabungan wadiah dengantabungan mudharabah pada waktu penarikan. Tabungan wadiah dapat dilakukan sewaktu- waktu sedang tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu. Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakannisbahkeuntunganyangmenjadihaknya,danbank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perbedaan tabungan dan deposito Mudharabah Tabungan Mudharabah Tabungan mudharabah yang diterapkan di bank syariah mengikuti prinsip-prinsip mudharabah sebagaimana dalam fikih Islam, antara lain: Pertama, keuntungan dari dana yang ditabung dan digunakan,harusdibagi antarashahibul maal (penabung) danmudharib (bank). Kedua, keuntungan (bagi hasil) yangditerimapenabungakanmeningkatsesuai denganpenabungakanmeningkatsesuai dengan peningkatan keuntungan bank. Hal ini tentu berbeda dengan bunga yang sifatnya tetap. Sedangkandalambanksyariahbagi hasil yangditerimaberfluktuasi.Ketiga, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan (biasanya satu bulan), karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.
- 17. Deposito Mudharabah Deposito mudharabah jelas, memiliki perbedaan yang mendasar dengan deposito di bank konvensional.Depositomudharabahmengikutiprinsipmudharabah mengikuti prinsip mudharabah dalam hukum Islam. Tiga prinsip mudharabah sebagaimana yang di jelaskan di atas, jelas membedakandepositomudharabahdengandepositobiasa(bankkonvensional).Adapunperbedaan tabungan dengan deposito ialah bahwa deposito memiliki pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, 180 hari, dsb. Besar bagi hasil yang diterima seorang nasabah selalu berfluktuasi sesuiai dengan besar kecilnya keuntungan bank Islam. Jadi, bagi hasil berbeda dengan bunga yang besarnya tetap dan memang sejak awal telah dipastikan besar bunga. PenyaluranDana Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: 1. Transaksi pembiayaanyang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. 2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. 3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Perbedaan Murabahah, Salam dan Istishna’ Murabahah, salam, dan istishna’ merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu,makapadanyaakanmenerimabarang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli,dimanabarangnyasudahada,sedangkandalamsalamdanistishna’adalahjual beli dengan pemesanan terlebih dahulu Kelebihan dan kekurangan jual beli dalam bentuk salam dan istishna dibandingkan jual beli dalam bentuk murabahah Kelebihannya: penyerahanyapadawaktutertentudimanapembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. jenisbarangnyadiketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat, perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan
- 18. Kekuranganya : barang yang dijual di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual., barang tidak bisa dibeli secara pemesanan tidak ada tambahan keuntungan yang disepakati Perbedaanantara jual beli istishnaparalel dan istishna Istishna’ paralel:Dalam sebuah kontrak istishna’, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakansubkontraktoruntukmelaksanakankontraktersebut.Kontrakbaruini dikenalsebagai istishna’ paralel Dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank syariah dalam beberapa kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Perbedaanjual belisalamdenganjualbeli salamparalel Bai’ as salam atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalamhal ini transaksi salam pertama dilakukan dilakukan antara nasabah dengan bank,sedang transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok Perpedaanprinsipinvestasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakat Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabahsebagai inisiatorproyek dengansuatujumlahberdasarkanprosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapatpembiayaanusahaatasmodal kontrak mudharabah.Mudharib menerimadukungandana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit). Perpedaanprinsipsewa dengan ijarah dan prinsipsewa dengan skema muntahiya bittamlik Ijarah yaitu nasabah dapat menggunakan jasa atau manfaat dari barang dan jasa tertentu tanpat harus memiliki barangtersebutsecarapermanen. ijarah muntahiyabittamlik (IMBT) adalah nasabah dapat memiliki kesempatan untuk memikili barang atau jasa yang diinginkan atau dikenal Kondisi yang cocok dalam menggunakan skema ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik adalah saat dalam meningkatkan investasi, nasabah membutuhkan barang modal dengan harga yang tidak
- 19. terjangkau, maka akan lebih mudah menggunakan sistem ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik. Sedangkanbagi banksyariah,skemaakadini mempercepatperputaranuangdanmemajukansistem investasi yang dinamis. Penghasilanadalahkenaikanmanfaatekonomiselamasuatuperiode akuntansi dalambentuk pemasukanataupenambahanasetataupenurunankewajibanyangmengakibatkankenaikanekuitas yang tidakberasal dari kontribusi penanammodal Beban adalahpenurunanmanfaatekonomi selamasuatuperiodeakuntansi dalambentukarus keluaratau berkurangnyaasetatauterjadinyakewajibanyangmengakibatkanpenurunanekuitas yang tidakmenyakutpembagianpadapenanammodal Hak pihak ketigaatas bagi hasil adalahbagi hasil pemiliki danaataskeuntungandankerugianhasil investasi bersamaentitassyariahdalamsuatuperiodelaporankeuangan.Hakpihakketigaatasbagi hasil merupakanalokasi keuntungandankerugiankepadapemilikdanaatasinvestasi yangdilakukan bersamadenganentitassyariah.Olehkarenaitu,pihakketigaatasbagi hasil tidakbisa dikelompokansebagaibeban(ketikauntung) ataupendapatan(ketikarugi ) Pengakuan aset Asetdiakui dalamneracajikabesarkemungkinanbahwamanfaatekonominyadi masadepan diperoleh entitassyariahdanasettersebutmempunyai niliataubiayayangdapat diukurdengan andal.Asettidakdiakui dalamneracajikapengeluarantelahterjadi danmanfaatekonominya dipadangtidakmungkinmengalirke dalamentitassyariahsetelahperiodeakuntansi berjalan Pengakuan kewajiban Kewajibandiakuidalamneracajikabesarkemungkinanbahwapengeluransumberdayayang mengadungmanfaatekonomi akandilakukanuntukmenyelesaikankewajibansekarangdanjumlah yang harusdiselesaikandapatdiukursecara andal. Pengakuan dana syirkah temporer Hanya dilakukanjikaentitassyariahmemiliki kewajibanuntukmengembalikandanayangditerima melalui pengeluarandapatdiukursecaraandal.Jumlahdanasyirkahtemporerdapatberubahsesuai denganhasil dari investasinya. Pengakuan penghasilan Diakui dalamlaporanlabarugi jikakenaikanmanfaatekonomi dimasadepanyangberkaitandengan peningkatanasetataupenurunankewajibantelahterjadi dandapatdiukursecaraandal.Ini berarti pengakuanpenghasilanpenghasilanterjadi bersamaandenganpengakuankenaikanasetataupun penurunankewajiban.
- 20. Kriteriayangditetapkandalampengakuanpenghasilanadalahpenghasilantersebuttelahdiperoleh. Prosedurini dimaksudkanuntukmembatasipengakuanpenghasilanpadapos-posyangdapatdiukur secara andal dan memiliki derajatkepastianyangcukup. Pengakuan beban Bebandiakui dalamlaporanlabarugi jikapenurunanmanfaat ekonomi masa depan yang berkaitan denganpenurunanasetataupeningkatankewajibantelahterjadi dandapatdiukurdenganandal.Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Prinsip ini biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan(matching costs with revenue). Beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syaratuntukdiakui dalamneracasebagai aset.Bebanjugadiakui dalamlaporanlaba rugi pada saat timbul kewajibantanpaadanyapengakuanaset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk .
- 21. BAB 5 KDPPLKS bertujuan dijadikansebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain : 1. Penyusunstandarakuntansi keuangansyariah dalam pelaksaan tugasnya membuat standar 2. Penyusun laporan keuangan untuk menangulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah 3. Auditor,dalammemberikanpendapatanmengenai apakahlaporankeuangandisusunsesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum 4. Para pemakai laporankeuangandalammenafsirkaninformasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah Paradigma transaksi syariah ini menekankanbahwasetiapaktivitasumatmanusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menetapkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatanmuamalahmengikatsecarahukumbagi semuapelakudanpemangku kepentingan entitasyangmelakukantransaksi syariah. Adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan,sinergis, dan harmonis. Asas transaksi syariah Ukhuwah : bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong- menolong. ‘adalah: menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Maslahah: bahwatransaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Tawazun: transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual,aspek privat dan publik, sektor keuangan dan rill, bisnis dan sosial, serta kesimbang aspek pemanfaatan ndan pelestarian. Syumuliah : transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil;alamin Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan/atau pemberian layanan jasa untuk mendaptkan imbalan. Adapun transaksi syariahnon-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pijaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah,wakaf, dan hibah.
- 22. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan Investor sekarang dan investor potensial Pemberi dana qardh Pemilik dana syirkah temporer Pemilik dana titipan Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf Pengawas syariah karyawan pemasok pelanggan pemerintah masyarakat Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Syirkah temporer adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah bersepakatdalammelakukansuatuusahadengantujuanmemperolehkeuntunganbersama. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkanmereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman Pemilik dana titipan.individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. Pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembayaran dan penerima zakat,infak,danwakaf berkepentingandenganinformasimengenai sumber dan penyaluran dana tersebut Pengawas syariah. Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh dewan syariah nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawassyariahmemerlukaninformasi keuanganuntukmengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasional enititas syariah terhadap prinsip syariah.
- 23. Tujuan utama laporan keuangan syariah , yaitu sebagai berikut: 1. Menyediakan informasi keuangan. 2. Menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). 3. Menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggungjawab sosial. Tujuan lainnya adalah: mengingkatkankepatuhanterhadapprinsipsyariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; informasi untukmembantumengevaluasi pemenuhantanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalammengamankandana,menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkahtemporer;daninformasi mengenaipemenuhankewajiban(obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dasar Akrual (Accrual Basic) Dengan menggunakan asumsi ini (dasar akrual) maka aktiva, kewajiban, ekuitas (modal), pendapatan,danbebandiakui padasaatkejadian,bukanpadasaat kasatau setara kas diterimaatau dikeluarkan. Dan kemudian hal tersebut dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan di periode yang bersangkutan Asumsi Keberlangsungan Usaha (Ongoing Concern) Setiap laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh setiap perusahaan harus mendasarkan kepada asumsi keberlangsungan usaha, artinya bahwa ketika perusahaan menyusun laporan keuangan tersebut perusahaan akan diasumsikan akan terus menerus beroperasi dan berjalan dimasayang akandatang. Jadi tidakdiasumsikanbahwaperusahaantersebut akan tutup, pailit atau dilikuidasi operasionalnya. Atau bahkan diasumsikan semua karyawannya akan di PHK. Empat Karakteris kualitatif pokok informasi keuangan syariah yaitu : 1. Dapat dipahami Kualitas penting informasiyang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 2. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk ,memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilankeputusan.Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai denganmembantumerekamengevaluasi peristiwamasalalu,masakini,danmasa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. 3. Keandalan Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat
- 24. diandalkanpemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajiakan. 4. Dapat dibandingkan Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan,informasi tentangkebijakan kuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahn kebijakan serta pengaruh perubahantersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bentuk manfaat ekonomi masa depan dalam entitassyariah Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. Misalnya, aset dapat: (a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah; (b) dipertukarkan dengan aset lain; (c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau (d) dibagikan kepada para pemilik entitas syariah. Banyak aset, misalnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebuttidakesensial untukmenentukaneksistensiaset;karenaitu,patendan hak cipta, misalnya, merupakanasetkalaumanfaat ekonomi yang diperoleh entitas syariah pada masadepan dan kalau masing-masingasettersebut dikuasai entitas syariah. Banyak aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial; jadi, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha adalah aset jika entitas syariah mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti tersebut. Meskipun kemampuan entitas syariah untuk mengendalikan manfaatbiasanyaberasal dari hak menuruthukumsuatubarang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan: (a) pembayaran kas; (b) penyerahan aset lain; (c) pemberian jasa; (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan
- 25. Jadi dana syirkah temporer muncul karena ada transaksi investasi yang menggunakan akad syirkah (kerja sama) yaitu mudharabah dan musyarakah. Disebut temporer karena syirkah yang dilakukan memiliki jangka waktu tertentu. Contoh dana syirkah temporer 1. Tabunganmudharabah.Dana tabunganmudharabahyangditerimaoleh bank syariah atau BMT dicatat sebagai dana syirkah temporer. 2. Deposito / simpananan berjangka mudharabah. Dana Deposito / simpananan berjangka mudharabahyangditerimaolehbank syariah atau BMT dicatat sebagai dana syirkah temporer. 3. Sukukmudharabah.Danasukukmudharabahyang diterimaoleh penerbit dicatat sebagai dana syirkah temporer 4. Modal penyertaan.Danamodal penyertaanyangditerimaolehBMTdicatatsebagai dana yirkah temporer. 5. Dana investasi musyarakah/mudharabah yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah. Syirkah Temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban maupun ekuitas Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awaal dari pemilik dana kecuali akibatkelalaianatauwanprestasientitassyariah.Danasyirkahtemporerjugatidak bisa dikategorikan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak atas realisasi keuntungan yang berasal dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan non-investasi Penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukanataupenambahanasetataupenurunankewajibanyangmengakibatkankenaikanekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyakut pembagian pada penanam modal Hak pihak ketiga adalah bagi hasil pemiliki dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu, pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokan sebagai beban(ketika untung ) atau pendapatan (ketika rugi ) Pengakuan aset Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nili atau biaya yang dapat diukur dengan
- 26. andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipadang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan Pengakuan kewajiban Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluran sumber daya yang mengadungmanfaatekonomi akandilakukanuntukmenyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Pengakuan dana syirkah temporer Hanya dilakukanjikaentitassyariahmemiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluarandapatdiukursecaraandal.Jumlahdanasyirkahtemporerdapatberubahsesuai dengan hasil dari investasinya. Pengakuan penghasilan Diakui dalamlaporanlabarugi jikakenaikanmanfaatekonomi dimasadepan yangberkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuanpenghasilanterjadi bersamaandenganpengakuankenaikanaset atau penurunan kewajiaban. Kriteria yang ditetapkan dalam pengakuan penghasilan adalah penghasilan tersebut telahdiperoleh.Prosedurini dimaksuduntukmembatasi pengakuanpenghasilanpada pos-pos yang dapat diukur secara andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup. Pengakuan Beban Bebandiakui dalamlaporanlaba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan denagan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiaban ataupun penurunan aset. Beban yang diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubunganlangsungantara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Prinsip ini biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan (matching costs with revenue). Bebansegeradiakui dalmalaporanlabarugi jika pengeluaran tidak menghasikan manfaat ekonomi masa depanatau sepajangmanfaatekonomi masadepantidakmemenuhi syaratuntukdiakui dalam neraca sebagai aset. Baban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabaila timbul kewajiban akibat garansi produk.
- 27. BAB 6 1. Perbedaan anatara penghimpunan dana pada bank Syariah dengan penghimpunan dana pada bank konvensional adalah perbedaaan mendasar mekanisme kerja isntrumen penghimpunanndana Syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh pihakbankkonvensionaldalammemberikankeuntungankepadanasabah.Danketentuangn tentanglaranganharamnyamenggunakanmekanismenbungabagi bankSyariahdifatwakan oleh dewan Syariah nasional dalam fatwa DSN no.1 giro, No.2 tentang tabungan dan no.3 tentang deposito. 2. Giro Wadia adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wawdiah adalahakad penitipandanadenganketentuanpenitipdanamengizinkankepadabank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sawaktu – waktu penitip mengambil dana tersebut, nasabah bertindak sebagai penitip ( mudi’) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (muda’). Bank berkerwajiban untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dana titipan dan atas pengembalian dana apabila sewaktu waktu penitip ingin mengambil dananya kembali. 3. Mekanisme transferberikutcontohnya: Rino akan mentransfer sejumlah uang kepada Jaka (1),Rino mentransfer menggunakan dana tabungannya melalui melalui Bank A (2). Bank A akan memberikan nota kepada BI bahwa ada dana teransfer kepada bank B (3). Nota yang dikeluarkan Bank A kepada BI disebut nota kredit keluar. Selanjutnya BI akan akan mengirimkan nota kepada Bank B (4), nota tersebut disebut nota masukan. Ilustrasi sebelumnya merupakan proses transfer antar daerah, namun kedua bank tidak memiliki kantor cabang pada daerah tersebut namun memiliki cabang di salah satu tempat yang sama. Maka mekanisme transfer yang terjadi adalah mencari lokasi dimana kedua bank tersebutmemilikikantorpadadaerahyangsama. Seperti kasus diatas Bank A tidak memilki kantorcabang di PapuabegitupunsebaliknyadenganbankA,sehingga kedua bank tersebut mencari lokasi dimanakeduabanktersebutmemilikianakcabang.DipilihlahMakasarkarena kedua bank tersebut memiliki kantor cabang disana. Kemudian Bank B yang dijakarta mentransfer dana kepada bank B yang berada di Makasar, setalah itu dilakukan kliring. Apabila kliring berhasil maka Bank A yang berada di Makasar akan mentransfer dana tersebut ke Bank A yang berada di Jakarta dan mencatatnya dalam rekening Rino. proses teransferdenganmetode Bankdraft,yaituprosesdimana jaka mentransfer dari bank A dan bankA akan memberikanformuliruntukdiisi olehJakadan formulir itu dikirim kepada Rino lalu rino mencairkan formulir tersebut pada Bank C. Metode dengan alur berwarna orange
- 28. disebut order payment. Metode ini hamper sama dengan metode antar bank dalam satu negara.Dimanajaka mentransferdanalewatBankA,laluBankA akan langsungmentransfer dana tersebut kepada Bank C dan Bank C akan mencatatnya pada rekening Rino. Cara melakukan transfer melalui ATMBersama dengan bank tujuan MANDIRI: o Masukkan kartu ATMAnda o Masukkan PIN Anda o Pilih Transfer pada menu ATM o Pilih Transfer ke bank lain atau Transfer ke bank ATMBersama o Masukkan kode bank tujuan dan nomor rekening penerima. o Masukkan jumlah dana yang akan ditransfer. o Pada layarberikut, pilih ‘Benar’ untuk melanjutkan transaksi. Input data pada layar berikut tidak diperlukan. (Abaikan saja) o Layar ATM akan memunculkan data transaksi yang akan diproses. Pilih ‘Ya’ apabila semua data sudah benar. o Mesin ATMakan mengeluarkan struk ATM sebagai bukti transaksi o Simpan struk ATMsebagaimana diperlukan. 4. Akad yang biasa digunakan untuk giro dibank Syariah di Indonesia diantara lain : o AkadMudharabah mutlaqahyaituakadyang dilakukanantar pemilik modal dengan pengelolamodal dimananisbah disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. o Akad Mudharabah Muqayyah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untukusaha yangditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola dimana nisbah dibagi hasil disepakati di awal untuk dibagikan Bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal . dalam terminology perbankan Syariah ini lazim di sebut dengan Special Investment o Akad WadiahYad – Dhamanah yaitu perjanjian dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secaar utuh kapanpun sipemilik dana ingin mengambil kembali dananya. o WadiahYad -Amanah pada akad ini penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan dalam memelihara barang yang dititipkan contohnya save deposit box.
- 29. 5. KelebihantabunganWadiahini dibandingMudhaarabahadalah,nasabahtidakdikenaibiaya administrasi bulanan. Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja. Kekurangantabunganwadiahini dibandingmudharabahadalahmanfaattabungan ini. Uang yang dititipkantidakakanbertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin berkurang. Jadi ini sangat kurang tepat untuk pilihan berinvestasi dibanding tabungan mudharabah.
- 30. BAB 9 1. Defisini Mudharabah adalah akad jual beli barang dengan harga jual beli sebesar biaya perolehanditambahdengankeuntunganyangdiseakatidanpenjuak harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli 2. Mudharabah lebih cocok dalam perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Syirkah hanyacocok unjtukbankapabilabanktersebutberfungsi sebagai bank partisipan yang aktiv dalam menjalankan bisnis. Bagi bank, hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan, selain melanggar peraturan perbankan. Mudharabah bukan hanya cocok dengan bak syariah , namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha, dan ini adalah mudharabah (rahman 436). 3. Landasan syar;I pada transaksi murahbahah : Al Qur’an = Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (AlBaqarah:275A) Al Hadist= Dari Suaibar-Rumi r.a bahwaRasulullahSAWberkata,“Tigahal yang di dalamnya terdapatkeberkahan:jual beli secaratangguh,muqaradhah (mudharabah),dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majjab) 4. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentangMURABAHAH Beberapaketentuanyangdiatur dalamfatwa ini, antara lain sebagai berikut: Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah o Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. o Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam. o Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya. o Bank membeli barangyangdiperlukannasabahatas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. o Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. o Bank kemudianmenjualbarangtersebutkepadanasabahdenganharga jual senialai harga beli plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. o Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 31. o Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad. o Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Kedua :Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: o asabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang/ aset kepada bank. o Jikabankmenerimapermohonantersebut,ia harusmembeli terlebihdahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang. o Bank kemudian menawarka aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. o Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. o Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. o Jikanilai uangmuka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. o Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternative dari uang muka, maka :Jika nasabah membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi,nasabah wajib melunasi kekurangannya. Ketiga : Jaminan dalam Murabahah: o Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dgn pesanannya. o Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Keempat : Hutang dalam Murabahah: o Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
- 32. o Jika nasabah menjual kembali barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. o Jikapenjualanbarangtersebutmenyebabkankerugian,nasabahtetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: o Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. o Jikanasabahmenunda-nundapembayaranddengansengaja,atausalahsatu pihaktidakmenunaikankewajibannya,makapenyelesaiandilakukanmelalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan. Keenam : Bngkrut dalam Murabahah: o Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang UANG MUKA DALAM MURABAHAH Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain: Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka: o Dalam akad murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka bila kedua belah pihak sepakat. o Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. o Jikanasabahmembatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. o Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. o Jika juamlah uang muka lebih besar daripada kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihan kepada nasabah. Kedua: Jikakeduabelahpihaktidakmenunaikankewajibannyaataujikaterjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang DISKON DALAM MURABAHAH, Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain: Pertama : Ketentuan Umum:
- 33. o Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi atau lebih rendah. o Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan o Jikadalamjual beli murabahahLKSmendapatdiskondari supplier,hargasebenarnya adalah harga setelah diskon, karena diskon adalah hak nasabah. o Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad o Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Kedua : o Jikakeduabelahpihaktidakmenunaikankewajibannyaataujikaterjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA- NUNDA PEMBAYARAN , Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain: Pertama : Ketentuan Umum: o Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. o Nasabahyang tidak/belummampumembayardisebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. o Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. o Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. o Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. o Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social. Kedua :
- 34. o Jikakeduabelahpihaktidakmenunaikankewajibannyaataujikaterjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang POTONGAN PELUNASAN DALAMMURABAHAH Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah: o Jikanasabahmelakukanpelunasanpembayarantepatwaktuataulebihcepatdari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad o Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH Ketentuan umum yang diaturdalamfatwaini adalahbahwaPemberianPotonganTagihanMurabahahdapat diberikan dengan ketentuan: o LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transakasi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilan dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 4/DSN-MUI/II/2005 tentang PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : o Objekmurabahahataujaminanlainnyadijual olehnasabahkepadaataumelalui LKS dengan harga pasar yang disepakati o Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. o Apabila hasil penjualan melebihi sisa huatang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah o Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah o Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.
- 35. Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH Ketentuan penyelesaian yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannyasesuai jumlahdanwaktuyangtelahdisepakati dengan ketentuan: o Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa o Pembebanan biaya dalam proses penjualan kembali adalah biaya riil o Perpanjangan masa pembayaran harus bersdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang KONVERSI AKAD MURABAHAH Ketentuan konversi akad LKS bolehmelakukankonversi denganmembuatakad(membuatakadbaru) bagi nasabah yang tidakbisamenyelesaikan/melunasi pembiayaanmurabahahnyasesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan: Akad murabahah dihentikan dengan cara : o Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar o Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan o Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang mukauntuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah. o Apabilahasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah. o LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad: Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik o Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), atau o Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 5. Pengenaan denda menjadi boleh (ada fatwanya) FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, yaitu Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda- nunda Pembayaran. Karena dilihat dari dampaknya apabila tidak ada pengenaan denda, maka pasti banyak nasabah mampu yang sengaja menunda pembayarannya. Banyak mudhorot yang ditimbulkan. Dan mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan
- 36. BAB 15 1. Untuk menghitungpendapatanbagi hasil yangditerimaolehbankmaupunnasabah di mana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berkut: Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, Menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil, Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah, Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. 2. Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). SedangkaGross Profit sharing sama halnya dengan profit sharing akan tetapi untuk gross profit sharing sendiri merupakan pembagian laba kotor. 3. pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Prekreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari’at. 4. Saldo rata rata harian merupakan sebuah perhitungan bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Dengan rumus = Bunga = ( S X B X C ) / 365
- 37. 5. EquivalentRate adalahmenghitungbagi hasil untuknasabahdengan cara mengonversi bagi hasil untukseluruhnasabahpada masing-masing produk DPK (Dana Pihak Ketiga) ke dalam bentuk persentase (equivalent rate).