Lembaga Perekonomian Islam
•Download as PPT, PDF•
4 likes•3,583 views
Prof. Dr. MUHAMMAD, M.Ag. adalah seorang akademisi yang berpengalaman sebagai dosen, peneliti, penulis buku, dan konsultan di bidang ekonomi Islam."
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Lembaga Perekonomian Islam
Similar to Lembaga Perekonomian Islam (20)
More from Neyna Fazadiq
More from Neyna Fazadiq (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Lembaga Perekonomian Islam
- 1. LEMBAGA PEREKONOMIAN ISLAM Prof. Dr. MUHAMMAD, M.Ag. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta Pascasarjana MSI UII Yogyakarta Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2. MUHAMMAD, Lahir di Pati, 10 April 1966; Sarjana (Drs.) Pendidikan (S-1) diraih di IKIP Yogyakarta, Master Ekonomi Islam (M.Ag) diraih di Magister Studi Islam (S-2) UII. Doktor (DR.) Manajemen Keuangan Islam (S-3) diraih di UII Tinggal di Perum Tamansiswa Indah Blok E-16 Yogyakarta HP. 08121558716, Telp. rumah 0274-382839, e-mail: aisar_ma@telkom.net Kantor: 1. STEI Jl. Sokonandi No. 11 Yogyakarta, Telp. 2. PT. BPR Syari’ah Dana Hidayatullah. Jl. Ngasem 52 Yogyakarta
- 3. Pengalaman pekerjaan struktural : (1) sebagai manajer akademik Syari’ah Banking Institut [1996 – 1997]; (2) Kepala Biro Akademik MM Mitra Indonesia [1996 – 1997]; (3) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta [1997 – 2001]; (4) Direktur Pusat Studi Ekonomi Islam – STEI Yogyakarta (2001-2006); (5) Wakil Ketua BASYARNAS WIL DIY; (6) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Mergangsan Yogyakarta Pengalaman sebagai dosen : (1) Dosen tetap Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Yogyakarta [1997 – sekarang] (2) Dosen Luar Biasa pada perguruan tinggi : (a) STAIN Surakarta; (b) Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (c) Fakultas Ilmu Agama Islam – UII; (d) Fakultas Agama Islam – UMY; (e) STAIN Salatiga; (f) Fakultas Hukum UII [Program Internasional]; (g) Fakultas Ekonomi UII; (h) Fakultas Ekonomi UMY, (i) FE-UGM (3) Program Pasca-sarjana: (a) PPS UIN Sunan Gunung Jati Bandung (2000-2004); (b) Program Magister Studi Islam UII; (c) Program S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (d) Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin; (e) Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 4. Aktivitas lainnya : Pengembang Program S2 dan S3 Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dewan Pengembangan Badan Amil Zakat Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta; Member of The International of Islamic Economic - London Konsultan Pendirian Bank Syari’ah Pendiri Pesantren Ekonomi Islam al-Musaahamah Dewan Pengawas Syari’ah BPRS Dana Hidayatullah Dewan Pengawas Syari’ah BPRS Danagung Syari’ah Anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mergangsan Aktif memberikan seminar tentang Perbankan dan Ekonomi Islam (nasional dan internasional)
- 5. Karya Ilmiah buku (sejak th 1999- sekarang) diantaranya : 1. Prinsip Akuntansi dalam Al-Qur’an; 2. Lembaga Keuangan Umat Kontemporer; 3. Sistem & Prosedur Operasional BS; 4. Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari’ah 5. Pengantar Akuntansi Syari’ah; 6. Kebijakan Fiskal & Moneter dalam Ekonomi Islam; 7. Zakat Profesi : Wacana Telaah Fiqh Kontemporer; 8. Visi Al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis; 9. Bank Syari’ah; Analisis SWOT; 10. Manajemen Bank Syari’ah; 11. Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam; 12. Pegadaian Syari’ah; 13. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah 14. Dasar-dasar Teori Keuangan Islami 15. Etika Bisnis Islami 16. Mikroekonomi dalam Perspektif Islam 17. Manajemen Dana dan SDM Lembaga Non Profit 18. Manajemen Dana Bank Syari’ah 19. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah 20. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif 21. Zakat dan Kemiskinan 22. Makroekonomi dalam Perspektif Islam 23. Kebijakan-kebijakan Operasional Bank Syari’ah 24. Akuntansi Syari’ah: Analisis Pendapat Muhammad tentang Ayat-ayat Akuntansi dalam Al-Qur’an 25. Manajemen Keuangan Syari’ah (FC) 26. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ekonomi Islam (FC) 27. Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah (FC) 28. Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Ilmu Ekonomi (FC) 29. Manajemen Risiko Bank Syari’ah (FC) 30. Studi Kelayakan dan Pendirian Bank Syari’ah (FC)
- 6. Silabi Kuliah • Tujuan Pengajaran : – Mahasiswa memahami berbagai macam dan mekanisme operasional lembaga perekonomian dan keuangan baik bank, non-bank dan bisnis yang beraktivitas dengan basis syari’ah
- 7. Silabi Kuliah Lembaga Perekonomian Islam • Materi Pengajaran 1. Pengantar : Islam dan Lembaga Perekonomian Islam 2. Sistem Ekonomi Islam 3. Konsep Syari’ah Lembaga Perekonomian 4. Teori Pertukaran dan Percampuran dalam Islam 5. Uang dan Nilai Waktu Uang dalam Islam 6. Perbankan Syari’ah 7. Asuransi Syari’ah 8. Pegadaian Syari’ah 9. Pasar Modal Syariah 10. Reksadana Syari’ah 11. Obligasi Syari’ah dan Sukuk 12. Lembaga Amil Zakat 13. Wakaf Uang 14. Modal Ventura 15. Baitul Mal wa Tamwil dan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 16. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah 17. Lembaga Pembiayaan Syariah 18. Hotel Syari’ah 19. Super market dan Ritail Syari’ah
- 8. Silabi Kuliah • Referensi – Viethzal Rivai, Bank dan Financial Institution Management: Conventional and Sharia System, Jakarta: Radjawali Press – Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta : UII Press, 2000 – Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP- AMP YKPN – Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Ekonisia – Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Radjawali Press. – Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam: Teori dan Praktek, Jakarta: GIP – Dahlah Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Jakarta: UI Press
- 9. CAKUPAN AJARAN ISLAM ISLAM: OUR WAY OF LIFE Islam secara bahasa berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Swt. Islam berarti Penyerahan diri kepada Allah Swt (QS. 3:19; 2:112). Islam membimbing seluruh aspek manusia, yakni mengatur hubungan antara : manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya.
- 10. CAKUPAN AJARAN ISLAM ISLAM: OUR WAY OF LIFE Islam terdiri dari Aqidah, Akhlak dan Syari’ah. Aqidah, Akhlak dan Syari’ah diturunkan untuk mengembala manusia ke arah “falah”. Aqidah : tetap Syariah : ada yang tetap, ada yang dapat berubah. Akhlak : cermin diterapkannya aqidah dan syari’ah. Sifat Syari’ah Islam: Komprehensif (ritual & sosial) Universal (luas dan fleksibel)
- 11. CAKUPAN AJARAN ISLAM 1. SKEMA AJARAN ISLAM ISLAM AKIDAH (IMAN) SYARI’AH (ISLAM) AKHLAK (IHSAN) FIQIH IBADAH MU’AMALAH
- 12. CAKUPAN AJARAN ISLAM… MU’AMALAH POLITIK (SIYASAH) EKONOMI (IQTISHADIYAH) PERDATA (MUNAKAHAT/ AL-TURATS) KONSUMSI KEUANGAN (FINANCE) SOSIAL (IJTIMAIYAH) PIDANA (JINAYAH) DISTRIBUSIPRODUKSI
- 13. CAKUPAN AJARAN ISLAM… Islamic Financial System Islamic Financial Market Surplus Spending Islamic Money Market Deficit Spending Indirect Financial Market Direct Financial Market Islamic Capital Market Islamic Bond market Islamic Equity Market TakafulCommercial Bank Finance Companies Unit Trusts
- 14. Alasan mempelajari Ekonomi Syari’ah? • Sistem ekonomi yg ada sekarang tidak mampu memberikan solusi atas pemenuhan kebutuhan manusia secara memuaskan. • Apakah Islam sebagai pandangan hidup yang komprehensif memiliki konsep ekonomi yang berpotensi memberikan solusi atas kebutuhan manusia secara memuaskan? • Ada instrumen ekonomi yang dijalankan dalam ekonomi konvensional dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam
- 15. Indikator kegagalan Ekonomi Konvensional • Melebarnya Gap the have dg the have not • Krisis ekonomi • Ketidakstabilan ekonomi • Kerusakan lingkungan • Industri perbankan konvensional semakin menjauhi sektor riil dan hanya bermain dengan risiko “derivatives transactions”. “Tidak membawa dunia kepada tatanan yang lebih baik”
- 16. Akar Ekonomi Konvensional • Secularism (memisahkan aktivitas dunia dengan agama) • Individualism (manusia pusat alam semesta, kebebasan tak terbatas) individual utility • Materialism (ukuran kesuksesan adalah materi) • Interest based economy (eksploitasi pemilik modal) • Scarcity (kepemilikan vs distribusi) and Budget Constraint (opportunity cost)
- 17. Akar Ekonomi Syari’ah • Tauhid • Maslahah Utility = materi + amal sholeh • Manusia adalah hamba Allah + khalifah Allah • Tujuan hidup adalah kebahagian di dunia dan di akhirat falah • Instrumen pengatur ekonomi: • ZIS, waqf/waris/, anti riba/judi/gharar, • Technological constraint, akhlak control on consumption and production.
- 18. Pengertian • Lembaga perekonomian= lembaga perekonomian adalah lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi dalam bentuk aset-aset riil maupun keuangan, di dalamnya mencakup lembaga keuangan dan lembaga bisnis • Lembaga keuangan= Lembaga yang menjalankan aktivitas dalam bentuk aset-aset keuangan, di dalamnya mencakup lembaga bank da non bank • Lembaga bisnis adalah lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi dalam bentuk sektor bisnis, baik perdagangan maupun maufacture
- 19. Pengertian • Bank= lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas pengumpulan, penyaluran dan transfer aset-aset keuangan, seperti giro, tabungan, deposito dan jasa keuangan lainnya • Lembaga Bukan Bank= lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas hanya mengumpulkan atau menyalurkan aset-aset keuangan
- 20. Sistem Ekonomi Islam & Kelembagaan Ekonomi Islam SEI LEMBAGA BANK SYARI’AH ASURANSI SYARI’AH PASAR MODAL LKM SYARI’AH SE REASURANSI SYARI’AH REKSADANA SYARI’AH OBLIGASI SYARI’AH SEKURITAS SYARI’AH GADAI SYARI’AH PEMBIAYAAN SYARI’AH DPLK SYARI’AH BISNIS SYARI’AH Manajemen Ekonomi Akuntansi SEI SEK
- 22. Definisi Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan) Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat, dalam perspektif Islam (Khurshid Ahmad)
- 23. Definisi Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah disamping alasan dan pengalaman. (N.Siddiqi)) Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahtaeraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada ALLAH. (Hasanuz Zaman)
- 24. Sudut Pandang Ekonomi Islam Bank Syariah Z RJ Bank Syariah Z RJ Perspektif Non Ekonomi Perspektif Ekonomi
- 25. Salah satu tanda adanya kehidupan di alam semesta… …adanya aliran…. atau sesuatu yang mengalir
- 26. Perhatikan …! •Tubuh manusia •Peralatan elektronik •Misi Path Finder di Mars •Tanda keberadaan surga : “…bagi mereka surga ‘Adn, mengalir sungai- sungai dibawahnya …” QS : 18 : 31 “… di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang mengalir…” QS : 55 : 50 aliran dengan karakteristik & sunnatullah masing-masing
- 27. Apa artinya… Apabila “adanya kehidupan” ditandai dengan “adanya aliran” maka upaya “menghidupkan sesuatu” (mis : perekonomian) harus ditandai dengan adanya upaya “mengalirkan sesuatu” (yg terkait dengan perekonomian).
- 28. Akar Ekonomi Syari’ah • Tauhid • Maslahah Utility = materi + amal sholeh • Manusia adalah hamba Allah + khalifah Allah • Tujuan hidup adalah kebahagian di dunia dan di akhirat falah • Instrumen pengatur ekonomi: • ZIS, waqf/waris/, anti riba/judi/gharar, • Technological constraint, akhlak control on consumption and production.
- 29. Ekonomi IslamEkonomi Islam ZakatZakat Anti JudiAnti JudiAnti RibaAnti Riba Diikat dengan filsafat “aliran” kehidupan
- 30. ZakatZakat Funding to distribute /Funding to distribute / Pooling FundPooling Fund (aspek sosial)(aspek sosial) Effort to flowing (aspekEffort to flowing (aspek pengendalian)pengendalian) Pendekatan Zakat…!Pendekatan Zakat…!
- 31. Sesungguhnya………. Pengendalian harta / Zakat Pengendalian sifat manusia Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini yaitu : wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, ternak dan sawah ladang. ( QS 3 : 14 ) merupakan
- 32. Sesungguhnya………. ALLAH karuniakan kepada manusia : Dikendalikan oleh Alat / Tools Pengendali Cinta wanita Hukum nikah dan jumlah istri Cinta Anak Kaidah : anak adalah amanah Cinta harta Sistem zakat Nafsu Puasa
- 33. Apa yang diusulkan….?Apa yang diusulkan….? Fungsi sosial Fungsi pengendalian Bahwa zakat bukanBahwa zakat bukan sekedar upaya funding tosekedar upaya funding to distribute (fungsi sosial),distribute (fungsi sosial), lebih dari itu merupakanlebih dari itu merupakan control (fungsicontrol (fungsi pengendalianpengendalian pengendalian) yangpengendalian) yang bersifat menekanbersifat menekan (pressure) atas(pressure) atas keberadaan hartakeberadaan harta masyarakatmasyarakat
- 34. Contoh Pengendalian / CONTROLContoh Pengendalian / CONTROL No Tax Control Non Tax Control 1 Pajak Progresif kendaraan di DKI 3 in 1 Usia mobil > 90 2 Pajak mobil di Singapore 3 Pajak tanah di Jepang
- 35. ZakatZakat Lebih merupakan sebuah upayaLebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakatpengendalian harta masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk)agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas investasi, daripadamenuju aktivitas investasi, daripada tujuan pengumpulan dana untuktujuan pengumpulan dana untuk distribusidistribusi Tujuan Pengendalian > Tujuan SosialTujuan Pengendalian > Tujuan Sosial
- 36. (1 + if%) zakat% investasi H a r t a Akumulasi Zakat
- 37. Dengan demikian…Dengan demikian… Apabila dana zakat terkumpul adalah sebesar Rp. 1 trilyun (distributed) namun kecenderungan masyarakat masih menumpuk harta Apabila dana zakat terkumpul adalah hanya sebesar Rp. 1 milyar (distributed) namun kecenderungan masyarakat adalah investasi (tidak menumpuk harta) Sistem zakat TIDAK EFEKTIF Sistem zakat EFEKTIF
- 38. ZakatZakat Lebih merupakan sebuah upayaLebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakatpengendalian harta masyarakat memungut “denda” atas penumpukanmemungut “denda” atas penumpukan harta yg terjadi dengan “aturan teknis”harta yg terjadi dengan “aturan teknis” tertentu yaitu batas minimal (nisab),tertentu yaitu batas minimal (nisab), ukuran tertentu (kadar) dengan waktuukuran tertentu (kadar) dengan waktu tertentu (haul) dimana akumulasi dana ekstertentu (haul) dimana akumulasi dana eks “denda” tsb didistribusikan kpd 8 gol“denda” tsb didistribusikan kpd 8 gol masyarakat tertentumasyarakat tertentu dengan cara…dengan cara…
- 39. KelebihanKelebihan DipastikanDipastikan TidakTidak DipastikanDipastikan Pendekatan Riba…!Pendekatan Riba…! NonNon EkonomiEkonomi QS 18 : 23-24QS 18 : 23-24 ekonomiekonomi QS 2 : 275QS 2 : 275 KeadilanKeadilan Skenario PeradabanSkenario Peradaban
- 40. Letak haramnya Riba… …Adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS 2 : 275 Riba Jual Beli Kelebihan Ada - bunga Ada – laba Ditetapkan dimuka Dibelakang Unsur Pemastian Ada Tidak ada Efek Ekonomi Menurunkan agregat supply Meningkatkan agregat supply
- 41. Pertimbangan..!Pertimbangan..! • Bukankah pemastian masa depanBukankah pemastian masa depan diharamkan ; QS 18 : 23-24diharamkan ; QS 18 : 23-24 • Bukankah pemastian masa depanBukankah pemastian masa depan melalui instrumen suku bunga akanmelalui instrumen suku bunga akan mematikan sejumlah kemungkinanmematikan sejumlah kemungkinan aliran investasi ;aliran investasi ; QS 2 : 275QS 2 : 275 • Certainty VS UncertaintyCertainty VS Uncertainty
- 42. Dampak Ekonomi QS 2 : 275Dampak Ekonomi QS 2 : 275 HalalHalal HaramHaram Halalkan Jual BeliHalalkan Jual Beli Haramkan RibaHaramkan Riba Jual BeliJual Beli RibaRiba Hubungan Berbanding TerbalikHubungan Berbanding Terbalik
- 43. Q (Investasi) i (bunga) % x % Q 20 y % Q 1 Meningkatnya suku bunga dari y%Meningkatnya suku bunga dari y% menjadi x% telah menurunkanmenjadi x% telah menurunkan jumlah kemungkinan investasi darijumlah kemungkinan investasi dari Q1 menjadi Q2Q1 menjadi Q2 telah membendung alirantelah membendung aliran investasi sebesar Q1-Q2…investasi sebesar Q1-Q2…
- 44. Semakin tinggi dindingSemakin tinggi dinding bendungan makabendungan maka semakin besar aliran airsemakin besar aliran air yang terbendungyang terbendung ……identik dengan…identik dengan… Semakin tinggi sukuSemakin tinggi suku bunga maka semakinbunga maka semakin besar kemungkinanbesar kemungkinan aliran investasi yangaliran investasi yang terbendungterbendung
- 45. Aliran investasi optimal laba ~ Rugi ~ 0
- 46. Aliran investasi tdk optimal laba ~ Rugi ~ 0 X %
- 47. Aliran investasi tdk optimal laba ~ Rugi ~ 0
- 48. Aliran investasi tdk optimal laba ~ Rugi ~ 0 Y %
- 49. Anti RibaAnti Riba Lebih merupakan sebuah upayaLebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliranuntuk mengoptimalkan aliran investasi dengan carainvestasi dengan cara memaksimalkan kemungkinanmemaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelaranganinvestasi melalui pelarangan adanya pemastian (riba).adanya pemastian (riba).
- 50. JudiJudi Statement untung2anStatement untung2an Dampak EkonomiDampak Ekonomi Pendekatan Judi…!Pendekatan Judi…! Pendekatan ini umumnya akan cenderung terfokus pada statement untung2an yang ditekankan pada spekulatif yang irrasional, tidak logis dan tidak berdasar Fokus pelarangan terletak pada tdk berpengaruhnya aktivitas judi thd Agregat supply / tdk produktif
- 51. Pertimbangan Judi..!Pertimbangan Judi..! • Larangan penimbunan barang (hadis)Larangan penimbunan barang (hadis) dikarenakan berdampak padadikarenakan berdampak pada berkurangnya agregat supply barang &berkurangnya agregat supply barang & jasa.jasa. • Dengan demikian aktivitas yang tidakDengan demikian aktivitas yang tidak memberikan dampak meningkatkanmemberikan dampak meningkatkan agregat supply barang & jasa, merupakanagregat supply barang & jasa, merupakan hal yang tdk diperbolehkan (haram).hal yang tdk diperbolehkan (haram). • Untuk itulah JUDI diharamkan.Untuk itulah JUDI diharamkan.
- 52. Jual Beli Judi Aliran Investasi (perlu modal) Ya Ya Tidak Pasti Ya Ya Kaitan dgn sektor riil / Agre Supply naik ? Ya Tidak Letak haramnya judi..!Letak haramnya judi..!
- 53. Aliran investasi Aliran investasi Produktif Unproduktif / Judi P P P P P
- 54. Anti JudiAnti Judi Lebih merupakan sebuah upayaLebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadiagar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadapmemiliki korelasi nyata terhadap sektor riil dalam rangkasektor riil dalam rangka meningkatkan Agregat Supplymeningkatkan Agregat Supply
- 55. Sistem Ekonomi IslamSistem Ekonomi Islam HartaHarta mengalirmengalir InvestasiInvestasi Aliran InvestasiAliran Investasi OptimalOptimal Aliran Investasi tdkAliran Investasi tdk optimal /optimal / terbendungterbendung Agregate SupplyAgregate Supply meningkatmeningkat Agregate SupplyAgregate Supply tidak meningkattidak meningkat By zakatBy zakat By anti ribaBy anti riba By anti judiBy anti judi
- 56. H a r t a Sistem Ekonomi IslamSistem Ekonomi Islam P P P P P P P P By zakatBy zakat By anti ribaBy anti riba By anti judiBy anti judi
- 57. Sebuah sistem perekonomianSebuah sistem perekonomian sunnatullah yang mendorong adanyasunnatullah yang mendorong adanya aliran investasi (by zakat) secaraaliran investasi (by zakat) secara optimal (by anti riba) yang bersifatoptimal (by anti riba) yang bersifat produktif (by anti judi).produktif (by anti judi). Sistem Ekonomi IslamSistem Ekonomi Islam
- 60. PERUBAHAN PARADIGMAPERUBAHAN PARADIGMA Adalah sulit untuk menerima dan melakukan ‘HAL BARU’ meski hal itu adalah benar
- 61. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI EKONOMI SYARI’AH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH • Principle-Agency Problem on Profit and Lose Sharing scheme • Weak in Market discipline • Lack of Islamic Banking Knowledge • lack of uniformity in the Islamic principles and Regulations • Inadequate political support
- 62. THE HISTORY OF ISLAMIC BANKING
- 63. ISLAM AND ISLAMIC BANKING • In ushul fiqh, there is a principle stipulating that “maa laa yatimm al-wajib illah bihi fa huwa wajib” if something must exist before an obligation is considered perfect, it is obligatory to ensure that something exist • The Prophet himself once say: “antum a’lamu bi umuuri dunyakum” You are more knowledgeable of your worldly concerns
- 64. BANKING PRACTICES IN THE AGE OF THE PROPHET (SAW) AND HIS IMMEDIATE COMPANIONS • Bank: an institution that performs three primary function, namely: – To accept savings/deposit money – To lend money – To provide services • The Prophet (SAW) himself, also known as al-amin, was entrusted by the people of Mecca with safekeeping their money. At the last moments before his hijrah to Medina, the Prophet asked Sayidina Ali to return all the entrusted money to its respective owner • The Prophet’s companions, Zubair bin al-Awwam, chose to only receive money as a loan implication: – By taking the money as a loan, he had a right to make use of it; – Given the nature of a loan, he had the obligation to return it intact
- 65. BANKING PRACTICES IN THE AGE OF THE PROPHET (SAW) AND HIS IMMEDIATE COMPANIONS • Ibnu Abbas, was noted to have transferred some money to Kuffah • Abdullah bin Zubair in Mecca, who sent money to his brother Hisab bin Zubair, who lived in Iraq • The use of checks was also widley known with the growing trade between the cities of Syam and Yaman, at least twice a year • Umar bin Khatab (ra) used checks to pay benefits in support of those in need. With these checks the beneficiaries would be able to collect from the Baitul Mal a quantity of wheat imported from Egypt • In the economy activities or distribution fund based on the profit sharing- based working capital, such as: mudharabah, muzara’ah and musaqad. This pattern was applied on common practice in the early days of among the Muhajirin and the Anshar. • Some modern banking terms, in fact, originated from the fiqh repertoire, such as credit (Roman: Credo) which derived from the term qard – Credit (in English) = lending money – Credo (in Roman) = trust – Qard (in fiqh) = lending money on a trust basis • So, check (in English) Cheque (in French) was borrowed from “suq” (in Arabic). It’s means market, while check is an instrument of payment commonly used in the market.
- 66. Banking Functions in the Era of the Prophet’s Immediate Compions Banking Functions during prophet era To channel financing To accept deposit To transfer money One individual performing but one function
- 67. BANKING PRACTICES DURING THE TIME OF BANI ABBASIYAH AND BANI UMMAYAH • There is no institution of bank in Islamic fiqh vocabulary, but the bank activities or functions can be found in the Islam, i.e: deposit saving; fund channeling; and money transfer; were already commonly practiced under sharia compliant contracts. • In the Rasulullah’s time, these function were undertaker by individuals, usually on the one-man one-function basis • In the era Bani Abbasiyah, that the three banking function were undertaker individually. • In the history of Islam, the one-man multi-function banking practice was first knowing the Abbasiyah’s time • Banking began to develop rapidly when various types of currencies were in circulation, for which special expertise was required to distinguish one coin from the others • The people who had the special expertise were called: naqid, sarraf and jihbiz. the practice of money exchange • The term “jihbiz” was first known during the Muawiyah era (661 – 680 AD)
- 68. BANKING PRACTICES DURING THE TIME OF BANI UMMAYAH AND BANI ABBASIYAH • The role of bankers in the Abbasiyah era began to pick popularity during the reign of Muqtadir (980 – 932 AD) • This was the time when most wazirs had their own bankers, for instance: – Ibnu Furat appointed Harun ibnu Imran and Joseph ibnu Wahab as his bankers; – Ibnu Abi Isa employed Ali ibn Isa – Hamd ibnu Wahab assigned Ibrahim ibn Yuhana – Abdullah al-Baridi had three banker: two Jewish and one Christian • A milestone in the development of banking practices at the time was marked with wide circulation of suq/saq (checks) as an instrument of payment
- 69. BANKING PRACTICES IN EUROPE • In the course of banking development, the activities of individual jihbizs were adopted by institutions that are now known as banking institution • In the Europe, banking practice and its transaction applied by the interest instrument (which under fiqh, the interest considered riba/usury and is therefore unlawful) • The interest-based transaction flourished when King Henry VIII (in 545), while banning riba, permitted institutions interest as long as it was not excessive. There are two term about it: – Usury unlawful – Interest lawful • At the last, the interest system dominated the global economic activities until the 20th age • At the same time, Islamic civilization was in a decline and Islamic states gradually fell into the grips of colonizations of European, so Islamic economic institution collapsed and were replace by European economics counterpart, until now.
- 70. Comparison between Jihbiz and Banks JIHBIZ SIMILARITIES To accept deposits; to channel financing; to transfer money BANK To accept deposits; to channel financing; to transfer money = DIFFERENCES Individually managed = Institutionally managed
- 71. KONSEP SYARI’AH DALAM LEMBAGA KEUANGA N
- 72. PENJELASAN SINGKAT SYARI’AH (ISLAM): Jalan yang harus ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Di dalamnya di atur mengenai ibadah dan muamalah Hukum asal Ibadah: Segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam al-Qur’an atau sunnah Hukum asal Muamalah: Segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangan dalam al- Qur’an atau as-Sunnah Syari’ah dan Fiqh Fiqh merupakan penafsiran ulama terhadap syari’ah
- 73. PEMBAGIAN HUKUM Sifat Hukum Taklifi Pasti Tidak pasti Perintah Wajib/Fardhu Mandub/Sunnah Larangan Haram Makruh Takhyir Mubah
- 74. PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH ISLAM Bidang yang diperbolehkan syari’ah Bidang yang dilarang syari’ah Tadlis RibaTaghrir Persaingan tidak sempurna Ikhtikar & bai’ najasy
- 75. PENYEBAB TRANSAKSI DILARANG Penyebab dilarangnya transaksi Haram zatnya Tidak sah akadnya 1. Tadlis 2. Ikhtikar 3. Bai’ Najasy 4. Taghrir (Gharar) 5. Riba 6. Risywah 1. Rukunnya tidak terpenuhi 2. Syarat tidak terpenuhi 3. Terjadi Ta’alluq 4. Terjadi “2 in 1” Haram selain zatnya
- 76. HARAM ZATNYA Transaksi dilarang karena obyek yang ditransaksikan juga dilarang Misalnya: minuman keras, bangkai (kecuali ikan dan belalang), babi Transaksi barang atau jasa yang demikian ini tetap haram walaupun akad jual-belinya sah. Contoh: Pembelian minuman keras dengan akad murabahah melalui Bank Syari’ah. (Zat barangnya haram, namun akadnya sah)
- 77. HARAM SELAIN ZATNYA (1) 1. Tadlis (melanggar prinsip “an taraddin minkum” Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan kedua pihak yang bertransaksi Mereka harus memiliki informasi yang sama tentang barang/jasa yang diperjual belikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan Unknown to one party dalam bahasa fiqh disebut tadlis. Tadlis terjadi karena empat hal: a. Kuantitas pengurangan timbangan b. Kualitas penyembunyian kecacatan obyek c. Harga memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar d. Waktu penyerahan penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan diserahkan kepada pembeli
- 78. HARAM SELAIN ZATNYA (4) c. Taghrir (Gharar) Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Taghrir terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Gharar/taghrir terjadi karena empat hal, yaitu: 1) Kuantitas kasus ijon 2) Kualitas menjual sapi masih dalam perut induknya 3) Harga pengambilan margin 20% untuk 1 tahun atau 40% untuk 2 tahun 4) Waktu penyerahan menjual barang hilang seharga Rp. X dan disetujui oleh pembelinya
- 79. HARAM SELAIN ZATNYA (2) 2. Melanggar prinsip “la tazhlimuna wa la tuzhlamun” Jangan menzalimi dan jangan dizalimi Praktek yang melanggar prinsip ini adalah: a. Rekayasa pasar dalam Supply (Ikhtikar) - Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan menimbun atau entry barier - Menjual harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan - Mengambil keuntungan lebih dibandingkan keuntungan sebelum kejadian I dan II S1 D S2 P’ P” Q2 Q1
- 80. HARAM SELAIN ZATNYA (3) b. Rekayasa Pasar dalam demand (Bai’ Najasy) Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seorang produsen/ pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Cara ini dapat dilakukan dengan cara: 1) Penyerbaran isu 2) Melakukan order pembelian 3) Pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar, bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali obyek yang sudah dibeli S1 D1 P’ P” Q2Q1 D2
- 81. HARAM SELAIN ZATNYA (5) d. Riba Dalam ilmu fiqh dikenal jenis riba: 1) Fadl (riba buyu’) riba karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). 2) Nasi’ah (riba duyun) riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul renturn bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya berjalannya waktu. Nasi’ah adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti 3) Qard dan Jahiliyah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan.
- 82. TIDAK SAH/LENGKAP AKADNYA Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi, belum tentu serta merta menjadi halal. Sesuatu tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut: 1) Rukun dan syarat tidak terpenuhi Rukun jual beli meliputi: (a) Pelaku; (b) Obyek; © Ijab-qabul. Syarat jual beli, tidak: (a) Menghalalkan yang haram; (b) Mengharamkan yang halal; © Menggugurkan rukun; (d) Bertentangan dengan rukun; (e) Mencegah berlakunya rukun 2) Terjadi Ta’alluq Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan. Dengan maksud, berlakunya akad 1 tergantung pada akad ke 2. Dalam terminologi fiqh disebut bai’ al-’inah. 3) Terjadi two in one Satu transaksi mewadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian. Dalam terminologi fiqh disebut: shafqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi karena: (a) obyek sama; (b) pelaku sama; © jangka waktu sama. Bila salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka tidak terjadi two in one
- 83. Berdasarkan tingkat kepastian hasil yang diperoleh, kontrak dapat dibedakan menjadi Natural Certainty Contracts Natural Uncertainty Contracts TEORI PERTUKARAN DALAM ISLAM Natural Certainty Contracts/teori pertukaran, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini: Cash-flownya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak Obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya
- 84. TEORI PERTUKARAN OBYEK PERTUKARAN ‘AYN (aset riil) BI ‘AYN (aset riil) ‘AYN (aset riil) BI DAYN (aset keuangan) DAYN (aset keuangan) BI DAYN (aset keuangan) WAKTU PERTUKARAN NAQDAN (Sekarang/Tunai) GHAIRU NAQDAN (Masa YAD)
- 85. TEORI PERTUKARAN ‘AYN BI ‘AYN JENIS BEDA JENIS SAMA Kasat Mata Kualitas dapat dibedakan Kasat Mata Kualitas tidak dapat dibedakan upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras real asset (‘ayn) dengan real asset (‘ayn) Jika tidak dapat dibedakan mutunya, pertukaran dibolehkan, jika: Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya) Mistlan bi mistlin (sama mutunya) Yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya) Pertukaran kuda dengan kuda
- 86. TEORI PERTUKARAN ‘AYN BI DAYN Barang Al-Bai’ Jasa Al-Ijarah Ijarah Ju’alah Naqdan Order Mu’ajjal Salam Istishna’ real asset (‘ayn) dengan financial asset (dayn)
- 87. TEORI PERTUKARAN DAYN BI DAYN Uang Non-Uang Surat berharga Jenis sama Jenis Beda Pertukaran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn) Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya) Yadan bi yadin (diserahkan saat itu juga) Yadan bi yadin (diserahkan saat itu juga)
- 88. MATRIK PERTUKARAN Time Object Now for Now Now for Deferred Defered for Defered ‘Ayn for ‘Ayn Ok Ok No ‘Ayn for Dayn Ok Ok No Dayn for Dayn Ok No No
- 89. TEORI PERCAMPURAN DALAM ISLAM Natural Uncertainty Contracts/teori percampuran adalah kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, negatif maupun nol. Kontrak-kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan : Return yang tetap dan pasti. ` Sifatnya tidak fixed dan predetermined. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asset maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama- sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kontrak demikian ini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
- 90. TEORI PERCAMPURAN OBYEK PERCAMPURAN ‘AYN BI ‘AYN ‘AYN BI DAYN DAYN BI DAYN WAKTU PERCAMPURAN NAQDAN GHAIRU NAQDAN
- 91. ‘AYN BI ‘AYN TEORI PERCAMPURANTEORI PERCAMPURAN Menyumbangkan keahlian Syirkah ‘Abdan Jasa/keahlian (real asset) dicampur dengan uang (financial asset) Bentuk percampuran ini disebut syirkah mudharabah Seorang penyandang dana memberikan dana dan yang lain memberikan reputasinya Bentuk percampuran ini disebut syirkah wujuh ‘AYN BI DAYN Percampuran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn) Jika percampuran antara uang dengan uang dengan jumlah sama disebut syirkah mufawadah; atau jumlah uang yang dipercampurkan jumlahnya berbeda disebut syirkah ‘inan. DAYN BI DAYN
- 92. PRINSIP DAN LANDASAN PENGEMBANGAN PRODUK BISNIS ISLAMI LIMA AKAD DASAR TRANSAKSI SYARI’AH : TITIPAN (WADI’AH) Giro Wadi’ah Tabungan Wadi’ah BAGI HASIL (SYIRKAH) Funding Giro Mudharabah Tabungan Mudharabah Deposito Mudharabah BAGI HASIL (SYIRKAH) Financing Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah JUAL-BELI (TIJAROH) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Salam Pembiayaan Istishna’ SEWA (IJARAH) Ijarah Ijarah Muntahia Bittamlik JASA/FEE( AL UJROH) Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Rahn, Qard
- 93. UANG DALAM ISLAM
- 94. Konsep Uang • Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dgn konsep ekonomi konvensional • Islam= uang adalah uang, bukan capital • Konvensional= tidak jelas pengertian antara uang dengan kapital • Islam= uang adalah flow concept, kapital adalah stock concept • Konvensional terdapat banyak pengertian tentang uang, seperti diungkapkan oleh:
- 95. Konsep Uang • Irving Fisher: – MV = PT, dimana: • M= Jumlah uang • V= tingkat perputaran uang • P= tingkat harga barang • T= jumlah barang yang diperdagangkan – Persamaan ini berati: • Semakin cepat perputaran uang (V) semakin besar pendapatan (income). Uang adalah flow concept – Fisher mengatakan: sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang dengan tingkat suku bunga. Konsep ini hampir sama dengan konsep Islam, uang adalah flow concept bukan stock concept • Marshal-Pigou (Cambridge): – M= kPT • M= Jumlah uang • k= 1/v • P= tingkat harga barang • T= Jumlah barang yang diperdagangkan
- 96. Konsep Uang • Berdasarkan formula di atas, secara matematis k dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan, namun secara filosofis adalah berbeda • Huruf k pada persamaan Marshal-Pigou menyatakan: – Demand for holding money adalah suatu proporsi (k) jumlah pendapatan (PT). Semakin besar demand for holding money (M) untuk tingkat pendapatan tertentu (PT) – Berarti: uang adalah stock concept, yang dalam konteks ini, dapat menjadi alat untuk menyimpan kekayaan (store of wealth) • Hal ini bukan berarti bahwa perbedaan antara ekonomi Islam dengan konvensional adalah hanya pada perbedaan pandangan tentang uang, yaitu: jika Islam uang sebagai flow concept da konvensional uang adalah stock concept • Terdapat pertentangan antar ekonomi konvensional tentang konsep uang antara kaum Moneteris vs Keynesian • Fisher uang adalah flow concept • Cambridge uang adalah stock concept
- 97. Perbedaan Konsep Uang • Islam – Uang tidak identik dengan modal – Uang adalah public goods – Modal adalah private goods – Uang adalah flow concept – Modal adalah stock concept • Konvensional – Uang sering diidentikan dengan modal – Uang (modal) adalah private goods – Uang (modal) adalah flow concept bagi Fisher – Uang (modal) adalah stock concept bagi Cambridge School
- 98. Konsep Uang • Konsep public goods setelah tahun 1980-an, setelah adanya perkembangan ekonomi lingkungan, ketika banyak membicarakan masalah externalities, public good • Dalam Islam, konsep public goods telah ada sejak Rasulullah bersabda: – Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput. • Dalam pemanfaatan public goods, Islam mendorong dibentuknya perserikatan melalui musyarakah dan mudharabah • Penjelasan Private and Public Goods dapat diibaratkan: – Private goods = mobil = capital – Public goods = jalan tol = modal – Jika mobil tersebut tidak memanfaatkan jalan tol, ia tidak menikmati sarana tersebut. Dengan kata lain, jika dan hanya jika uang diinvestasikan dalam proses produksi, kita akan mendapatkan uang lebih banyak – Konsep konvensional= baik mobil di parkir di garasi maupun digunakan di jalan tol tidak ada bedanya
- 99. Fungsi Uang • Fungsi Uang (Konvensional) – Alat pertukaran (medium of exchange) – Satuan nilai (unit of account) – Penyimpan nilai (store of value) • Fungsi Uang (Islam) – Alat pertukaran (medium of exchange for transaction) – Satuan nilai (unit of account) • Imam Al-Ghazali: – Uang sebagai alat tukar= Dalam ekonomi barter sekalipun, fungsi uang sebagai unit of account tetap diperlukan. Ghazali menegaskan: uang itu seperti cermin; tidak berwarna, tetapi dapat merefleksikan warna = uang tidak mempunyai harga, tetapi dapat merefleksikan semua harga – Penyimpan nilai (selama tidak digunakan untuk perjudian) Islam hanya membolehkan untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan menolak untuk berjudi (spekulasi) Ghazali mengingatkan: memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.
- 100. Perubahan Fungsi Uang • Sebelum ditemukan koin, komoditas seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang • Demikian pula logam emas dan perak • Koin Eropa yang dikenal modern sebenarnya berasal dari Byzantium dan negara Muslim. • Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah mengganti koin emas (dinar) Byzantium dan perak (dirham) Persia dengan koin Islam yang nilainya sama dengan unit of account
- 101. Perubahan Fungsi Uang • Uang Barang – Commodity money= medium of exchange yang memiliki nilai komoditas apabila komoditas tersebut digunakan bukan sebagai uang – Syarat commodity money: • Kelangkaan (Scarcity) • Daya Tahan (Durability) store of value • Nilai tinggi tidak butuh banyak untuk transaksi – Pada masa lalu yang cocok adalah logam emas dan perak lama kelamaan dibutuhkan jumlah yang banyak sehingga uang emas dan perak tidak efisien lagi.
- 102. Perubahan Fungsi Uang • Uang Tanda (Token Money) – Goldsmith (orang yang meminjamkan uang) dan para bankir sadar bahwa meminjamkan komoditas seperti emas dan perak dan mengeluarkan tanda terima (receipt) akan menghasilkan keuntungan. – Mereka akan memberikan bunga atas deposit koin emas dan perak: • Apabila harga emas batangan naik dan daya beli koin turun, mereka dapat melebur koin tersebut dalam bentuk batangan. • Bila harga di luar lebih tingi daripada harga di dalam, mereka akan menjual ke luar – Kedua aktivitas tersebut akan memberikan kentungan. Semakin tinggi frekuensi tanda terima yang berputar para depositor, goldsmith akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk menggunakan emas dan perak tersebut dan memperoleh lebih banyak keuntungan
- 103. Perubahan Fungsi Uang • Uang Giral (Deposit money) – Semakin meningkatnya kebutuhan akan uang perubahan bentuk uang menjadi cek – Fisher = cek bukanlah uang, melainkan perintah tertulis (written order) untuk mentransfer uang.
- 104. Uang dalam Fungsi Utilitas • Dalam teori klasik, fungsi utilitas uang adalah: – Ux = f(x1, x2, x3, …, xn), dengan budget constraint – PiXi + M = y + Mo • f = fungsi utilitas • Xi= jumlah komoditas • Pi= harga komoditas • M= jumlah uang yang diminta • Y= pendapatan nominal • Mo= jumlah awal yang dimiliki – Uang berarti memiliki fungsi utilitas tidak langsung – Sedangkan dalam teori neo-klasik, fungsi uang dinotasikan sbb: • Ux= g[f(x1,x2,x3,…,xn), M,P1,P2,P3,…,Pn] • Budget constraint= PiPx = E E= PiPx + M – Mo – Dimana= Pi: harga komoditas; Xi= jumlah komoditas; M= jumlah uang yang diminta; Mo= jumlah awal yang dimiliki – Persamaan di atas menunjukkan bahwa uang memiliki fungsi utilitas yang langsung – Diakui uang hanya intermediary form, yaitu alat pertukaran dan satuan nilai – Peran uang secara sentral tercermin dalam hadis Rasulullah (dikisahkan oleh Bilal Bin Rabah) ia ingin menukar secara langsung 2 sak kurma yang buruk dengan satu sak kurma yang baik. Maka Rasulullah berkata, Tidak boleh. Jual dulu kurma yang buruk untuk mendapatkan dinar, lalu belilah kurma yang baik dengan dinar tersebut.
- 105. Nilai Waktu Uang • Islam tidak mengenal nilai waktu uang (time value of money) nilai uang saat sekarang lebih tinggi dari nilai uang masa yang akan datang • Time value of money diambil dari ilmu teori pertumbuhan penduduk Pt= Po (1 +g)t • Rumus tersebut diadopsi sebagai teori bunga majemuk menjadi: FV= PV (1 + i)n • Jika, nilai mendatang uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, nilai-kini uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat tingkat suku bunga dianlogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi • Uang bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendiri
- 106. Nilai-Ekonomi Waktu • Konsep yang dikenal oleh Islam adalah nilai-ekonomi waktu • Misal= dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syari’ah, return on capital diperhitungkan • Return on capital tidak sama dengan return on money karena return on capital tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan dan berkaitan dengan sektor riil • Return on money berkaitan dengan tingkat suku bunga • Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan pada tahap awal dengan menggunakan projected return • Jika ternyata actual return bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, yang digunakan adalah angka aktual; bukan angka proyeksi
- 107. Uang sebagai Flow Concept • Uang= Flow Concept semakin cepat perputarannya, semakin baik. • Dianalogikan dengan gerakan air, sewaktu air mengalir disebut uang, sewaktu air mengendap disebut capital • Wadah tempat mengendapnya adalah private goods; sedagkan air adalah public goods • Apabila air dialirkan maka air menjadi bersih dan menyehatkan, dan sebaliknya
- 108. Uang sebagai Public Goods • Ciri public goods adalah dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengganggu orang lain. Contoh: jalan raya • Semakin uang banyak digunakan maka akan semakin tinggi tingkat produksi, yang berarti semakin besar kesempatan memperoleh keuntungan dari public goods • Oleh karena itu, penimbunan dilarang, karena menghalangi orang lain menggunakan public goods tersebut • Jadi, jika dan hanya jika private goods dimanfaatkan pada sektor produksi, kita akan memperoleh keuntungan
- 109. BANK INDONESIA DAN PERBANKAN SYARI’AH
- 110. Mencapai & Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah Tugas Bank Indonesia Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter Mengatur & Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Mengatur & Mengawasi Bank Komersial
- 111. Misi dan Paradigma Kebijakan Paradigma Kebijakan Sasaran Initiatif untuk Mencapai Sasaran Kondisi Aktual Kondisi Aktual Nilai-Nilai Dasar Nilai-Nilai Dasar •Istiqamah dlm memenuhi prinsip syariah •Menerapkan prinsip kehati- hatian dan good corporate governance •Berdaya saing dan efisien •Mendukung kestabilan sistem perbankan dan memberikan manfaat yang luas • Inisiatif Strategis •Tahapan Implementasi •Perspektif Mikro •Perspektif Makro • Faktor faktor yang berpengaruh • Permasalahan utama KERANGKA BERPIKIR DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL Visi
- 112. Islamic Financial System Indirect Financial Market Direct Financial Market Islamic Bond Market Islamic Equity Market Finance Companies Islamic Banks Unit Trusts Takaful Islamic Financial Market Sistem Keuangan Islam Deficit Sector Surplus Sector Islamic Capital Market Islamic Money Market
- 113. Towards A Sound Islamic Banking System Islamic Banks Bank Indonesia (Central Bank) Policy & Regulation Control & Supervision Stakeholders IAI Asbisindo Basyarnas Real Sector Economic Growth Educational Institutions Others Feedback DSN
- 114. Efek Pengembangan Perbankan Syariah Terhadap Sektor Lain Bank Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah Asuransi Syariah Reksadana Syariah Obligasi Syariah Pasar Modal Syariah Sektor Riil Berbasis Syariah Aspek Hukum & Perundang- Undangan Voluntary Sector (ZISWaf) Kurikulum Pendidikan (SMP,SMA,PT)
- 115. Regulasi Perbankan Syariah Dalam UU Perbankan Indonesia
- 116. DASAR PEMIKIRAN •untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mau dilayani oleh bank dengan sistem bunga •mengoptimalkan peran sektor perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.
- 117. Landasan Hukum Bank Indonesia adalah otoritas pengawasan perbankan (termasuk perbankan syariah): Pasal 29 (1) (UU.No.7/1992 sbgmn diubah dg) UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan: Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia Pasal 8 UU No.3/04 ttg Perubahan atas UUNo.23 Th.1999 ttng BankIndonesia: Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter b.Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran c.Mengaturdan mengawasi bank.
- 118. Bank Umum dan BPR Syariah Pasal 1 ayat 3 (UU.No.7/1992 sbgmn diubah dg) UU No.10 /1998: Bank Umum: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 4 (UU.No.7/1992 sbgmn diubah dg) UU No.10 /1998: BPR:bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 119. Bank Umum dan BPR Syariah Pasal 6 huruf m UU No.10 Tahun 1998: “… Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: a.Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah b.Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; …”
- 120. Pendirian Bank Syariah Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998: Persyaratan dan tatacara pendirian bank umum dan BPR Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia • SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah • PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. • No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (mencabut SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah) • PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. • PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
- 121. Pendirian Bank Syariah Pendirian Bank Syariah 1. Izin Prinsip 2. Izin Usaha Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah 1. Izin Prinsip 2. Izin Perubahan Kegiatan Usaha
- 122. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional: – Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) – Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) – Unit Syariah (US)
- 123. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan cara: – Membuka KCS baru – Mengubah KC konvensional menjadi KCS – Meningkatkan status KCPS menjadi KCS Wajib melaksanakan hal-hal sbb: – MembentukUnit Usaha Syariah (UUS) – MembentukDewan Pengawas Syariah (DPS) – Menyediakan modal kerja: = 2 MuntukKCS di wilayah Jabotabek = 1 MuntukKCS di luarwilayah Jabotabek
- 124. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) – Bertempat dan beralamat di KC atau KCP bank umum konvensional (tidak perlu membangun atau menyewa gedung kantor sendiri) – Menginduk kepada KCS dalam satu wilayah kerja BI (termasuk kliring) – Wajib mendapat izin dari BI – Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek
- 125. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Unit Syariah (US) – Merupakan bagian dari KC atau KCP konvensional – Transaksi Produk dan Jasa US dibukukan secara terpisah dari kegiatan konvensional – Wajib mendapat izin dari BI – Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek – Dalam jangka waktu 3 tahun US harus sudah mengubah KC atau meningkatkan status KCP dimana US bertempat menjadi KCS
- 126. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Pasal 6, 7 dan 13 UU No.7 Tahun 1992 sbgmn telah diubah dlm UU No.10 Tahun 1998 mengatur kegiatan usaha bank secara umum Khusus untuk bank syariah, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan Prinsip Syariah
- 127. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Pasal 1 angka 13 UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
- 128. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU) PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 36: Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain 1. giro berdasarkan prinsip wadi’ah; 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah dan atau mudharabah; atau 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; a. melakukan penyaluran dana melalui : 1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain: a) murabahah; b) istishna; c) salam; 2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: a) mudharabah; b) musyarakah; 3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: a) ijarah; b) ijarah muntahiya bittamlik; 4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh;
- 129. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU) c.melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: 1. wakalah; 2. hawalah; 3. kafalah; 4. rahn. d.membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah; e.membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia; f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; g.memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 130. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU) h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah; j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah; k. memberikan fasilitas le tte r o f cre dit (L/C) berdasarkan prinsip syariah; l. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah; m. melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan prinsip syariah; n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah; o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 131. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU) Psal 37 : 1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat pula : a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf; b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan; c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 2) Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 132. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU) Pasal 38 1. Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan. 2. Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Pasal 39 1. Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. 2. Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.
- 133. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 34 BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian yang meliputi: – menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya. – pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya. – melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah. – Produk dan jasa baru wajib disetujui BI
- 134. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Pasal 36 • BPRS dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR Konvensional. • BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
- 135. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah Penjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m : Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: a.Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; b.Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah c.Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 136. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) • DPS wajib mengikuti fatwa dari DSN • DPS adalah dewan yang ditempatkan di Bank Syariah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank. • Keanggotaan DPS harus mendapat persetujuan BI. • DSN merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI merupakan satu- satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga- lembaga keuangan di Indonesia
- 137. PENUTUP • UU No.10 Tahun 1998: – mengakomodir legalitas hukum baik dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah dengan jelas – menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang berkepentingan. • UU No.23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004: – memberikan landasan hukum yang cukup kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Syariah. • Pengaturan hukum kegiatan usaha bank syariah secara “equal treatment regulations”. Namun demikian kadangkala terdapat pengaturan yang bersifat khusus terhadap kegiatan usaha bank syariah yang disesuaikan dengan karakter usaha bank Syariah.
- 138. PENUTUP • Standarisasi dalam penerapan akuntansi dan audit bank Syariah yang diperlakukan secara khusus sebagaimana ditentukan dalam standar internasional untuk akuntansi dan audit lembaga keuangan syariah yang diterbitkan oleh AAOIFI Bahrain. • Dalam kegiatan usaha bank syariah peranan DPS juga sangat penting dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. • DPS harus independen dan terdiri dari para pakar Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan dasar bidang perbankan. • Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa DSN. • DSN merupakan badan independen yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap produk dan jasa lembaga keuangan syariah di Indonesia.