Kebijakan moneter dalam ekonomi syariah membahas tiga poin utama, yaitu: 1. Konsep dasar kebijakan moneter konvensional dan Islam 2. Instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah 3. Implementasi kebijakan moneter dalam perspektif Islam

1. KEBIJAKAN
MONETER DALAM
EKONOMI
SYARIAH

2. S
C
I
E
N
C
E
C
L
A
S
S
JOHAN PUTRA
MOROW
(11190860000003)
WILDA HANIFAH
(11190860000031)
SARAH
SHABRINA
(11190860000032)
AIDA WIRDAINI
MA'RUF
(11190860000035)
FIONA AULIA
(11190860000082)
EKA NURIAWATI
(11190860000080)

3. KONSEP DASAR
KEBIJAKAN
MONETER

4. 1. PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER

5. A. KEBIJAKAN MONETER EKSPANSIF
(MONETARY EXPANSIVE POLICY)
2. BENTUK KEBIJAKAN MONETER
B. KEBIJAKAN MONETER KONTRAKTIF
(MONETARY CONTRACTIVE POLICY)

6. BANK INDONESIA MEMILIKI TUJUAN UNTUK MENCAPAI DAN
MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH. TUJUAN INI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM UU NOMOR 3 TAHUN 2004 PASAL 7 TENTANG BANK
INDONESIA
3. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER
KESTABILAN NILAI RUPIAH ADALAH KESTABILAN TERHADAP HARGA-
HARGA BARANG DAN JASA YANG TERCERMIN PADA INFLASI. UNTUK
MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT SEJAK TAHUN 2005 BANK INDONESIA
MENERAPKAN KERANGKA KEBIJAKAN MONETER DENGAN INFLASI
SEBAGAI SASARAN UTAMA KEBIJAKAN MONETER. DENGAN MENGANUT
SISTEM NILAI TUKAR YANG MENGAMBANG.

7. MANAJEMEN
MONETER
KONVENSIONAL DAN
ISLAM

8. 1.MANAJEMEN MONETER KONVENSIONAL
MENGUBAH TINGKAT BUNGA &
TINGKAT DISKONTO
OPERASI PASAR TERBUKA MENGUBAH TINGKAT
CADANGAN MINIMUM
KEBIJAKAN MONETER KUANTITATIF
KEBIJAKAN MONETER KUALITATIF
PENGAWASAN PINJAMAN
SECARA EFEKTIF
PEMBUJUKAN MORAL MENGAMBIL ASUMSI

9. 2.MANAJEMEN MONETER ISLAMI
KELEMBAGAAN YANG BERKAITAN
DENGAN KEGIATAN SOSIAL
EKONOMI DAN POLITIK
VALUE JUDGEMENT MEKANISME LEMBAGA
PERANTARA KEUANGAN
YANG BEROPERASI
BERDASARKAN BAGI HASIL

10. INSTRUMEN
KEBIJAKAN
MONETER DALAM
KONVENSIONAL DAN
SYARIAH

11. 1.INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM
EKONOMI KONVENSIONAL
OPERASI PASAR TERBUKA (OPEN
MARKET OPERATION)
FASILITAS DISKONTO (DISKONTO
RATE)
RASIO CADANGAN WAJIB
(RESERVE REQUIREMENT RATIO)
A
B
C
D IMBAUAN MORAL (MORAL
PERSUASION)

12. 2.INSTRUMEN
KEBIJAKAN
MONETER
DALAM
EKONOMI
ISLAM
A. RESERVE RATIO
B. MORAL SUASSION
C. LENDING RATIO
D. REFINANCE RATIO
E. PROFIT SHARING RATIO
F. ISLAMIC SUKUK
G. GOVERMENT INVESTMENT
CERTIFICATE

13. BEBERAPA MAZHAB INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER
DALAM EKONOMI ISLAM, YAITU SEBAGAI BERIKUT:
MAZHAB PERTAMA (IQTISHADUNA)
PADA MASA AWAL ISLAM SUATU KEBIJAKAN MONETER TIDAK DIPERFUKAN
KARENA HAMPIR TIDAK ADA SISTEM PERBANKAN DAN PENGGUNAAN UANG
PUN SANGAT MINIM. JADI, TIDAK ADA ALASAN UNTUK MELAKUKAN
PERUBAHAN TERHADAP PENAWARAN UANG MELALUL DISKRESIONER. PADA
MASA TERSEBUT KREDIT TIDAK MEMILIKI PERAN DALAM PENCIPTAAN UANG
KARENA KREDIT HANYA DIGUNAKAN DI ANTARA PARA PEDAGANG. SELAIN
ITU, PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SURAT PEMINJAMAN (PROMISSORY
NOTES) DAN INSTRUMEN NEGOSIASI (NEGOTIABLE INSTRUMENTS)
DIRANCANG SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK MEMUNGKINKAN
PENCIPTAAN UANG.
MD=MDTRANS +MDPREC
P A G E 0 6

14. 2. MAZHAB KEDUA (MAINSTREAM)
P A G E 0 6

15. 3. MAZHAB KETIGA (ALTERNATIVE)
DALAM MENJELASKANMANAJEMEN MONETER ISLAM, MAZHAB ALTERNATIVE
MENYATAKAN BAHWA KEBERADAAN UANG PADA DASARNYA TERINTEGRASI
DALAM SISTEM SOSIAL EKONOMI YANG BERLAKU SEHINGGA VALUE DAN
JUMLAH UANG BUKANLAH VARIABEL UTUH YANG BERDIRI SENDIRI.
TERINTEGRASINYA UANG DALAM SEBUAH SISTEM YANG KOMPLEKS
MENJADIKAN UANG TIDAK INDEPENDEN ATAU BUKANLAH VARIABEL YANG
EXOGENOUS.
P A G E 0 6

16. 3.APLIKASI INSTRUMEN MONETER ISLAM DI
INDONESIA
GIRO WAJIB MINIMUM (GWM)
SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH
ANTAR BANK SYARIAH (SERTIFIKAT IMA)
SERTIFIKAT WADIAH BANK
INDONESIA (SWBI)
A
B
C
PERATURAN PERBANKAN SYARIAH YANG DIKELUARKAN PADA 1998, YANG
MENGGANTIKAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH TAHUN 1992,
MEMUNGKINKAN PERKEMBANGAN SYARIAH DENGAN CEPAT. APALAGI
PADA TAHUN 2008 TELAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG BARU BANK
SYARIAH (UUPS) YANG MENGGANTIKAN UUPS TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

17. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
MONETER DALAM
ISLAM

18. DALAM EKONOMI ISLAM, KEBIJAKAN MONETER HANYA MERUPAKAN REPRESENTATIF
DARI SEKTOR RIIL SEHINGGA SEKTOR EKONOMI DENGAN SEKTOR RIIL MENJADI TIDAK
RELEVAN SEBAB SEKTOR MONETER SELALU TERKAIT LANGSUNG DENGAN SEKTOR RIIL.
PENGHAPUSAN BUNGA PADA SATU SISI DAN PENERAPAN LOSS PROFIT SHARING (LPS)
PADA SISI LAIN MERUPAKAN BUILT IN SYSTEM YANG AKAN MENGGABUNGKAN KEDUA
SEKTOR INI.
MENURUT UMER CHAPRA, TUJUAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM TERDIRI ATAS:
• KELAYAKAN EKONOMI YANG LUAS BERLANDASKAN FULL EMPLOYMENT DAN TINGKAT
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG OPTIMUM
• KEADILAN SOSIAL EKONOMI DENGAN PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
KESEJAHTERAAN
• STABILITAS DALAM NILAI UANG SEHINGGA MEMUNGKINKAN MEDIUM OF EXCHANGE DAPAT
DIPERGUNAKAN SEBAGAI SATUAN PERHITUNGAN, PATOKAN YANG ADIL DALAM
PENANGGUHAN PEMBAYARAN, DAN NILAI TUKAR YANG STABIL
• PENAGIHAN YANG EFEKTIF DARI SEMUA JASA BIASANYA DIHARAPKAN DARI SISTEM
PERBANKAN

19. 1.KEBIJAKAN MONETER DAN BANK SENTRAL PADA
MASA ISLAM KLASIK
• BAIT AL MAAL AL KHAS
• BAIT AL MAAL
• BAIT AL MAAL AL MUSLIMIN
2. KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF
MODERN
A. TUJUAN UTAMA FUNGSI KEBIJAKAN MONETER DALAM KERANGKA EKONOMI
ISLAMI
• KESEJAHTERAAN EKONOMI YANG DIPERLUAS DENGAN KESEMPATAN KERJA PENUH DAN LAJU
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG OPTIMAL
• KEADAAN SOSIAL EKONOMI DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN, SERTA PENDAPATAN YANG MERATA
• STABILITAS NILAI MATA UANG YANG MEMUNGKINKAN ALAT TUKAR SEBAGAI SUATU UNIT YANG
DAPAT DIANDALKAN, STANDAR YANG ADIL BAGI PEMBAYARAN MASA DEPAN, SERTA PENYIMPANAN
NILAI YANG STABIL
• MOBILITAS DANAU TABUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI YANG ADIL
• BERIKAN SEMUA BENTUK PELAYANAN EFEKTIF YANG SECARA NORMAL DIHARAPKAN DARI SISTEM
PERBANKAN

20. B. ALAT-ALAT KEBIJAKAN MONETER
• TARGET PERTUMBUHAN DALAM M DAN MO:
• PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERMINTAAN TABUNGAN
• PENYEDIAAN CADANGAN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN
• ALOKASI KREDIT YANG BERORIENTASI PADA NILAI
• SERTIFIKAT DEPOSITO
C. SUMBER EKSPANSI MONETER
• FIAT MONEY CREATION
• CREDIT MONEY
• BALANCE OF PAYMENT SURPLUS
3. TRANSFER DANA DALAM SISTEM MONETER ISLAM
A. PENGUMPULAN DANA
B. PENYALURAN DANA
• PEMBIAYAAN BAI'U BITHAMAN AJIL (BBA)
• PEMBIAYAAN MURABAHAH (MBA)
• PEMBIAYAAN MUDHARABAH (MDA)
• PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (MSA)
• PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN (QH)
• AL IJARAH
• BA'IU TAKJIRI
C. PRAKTIK BISNIS YANG DILARANG DALAM ISLAM, KAITANNYA DENGAN SYARAT TRANSAKSI
• HARAM ZATNYA
• HARAM SELAIN ZATNYA
• TIDAK SAH

21. 4. ASET INVESTASI DALAM ISLAM
MENURUT HUKUM ISLAM, SETIAP SESUATU DALAM MUAMALAH DIPERBOLEHKAN
SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT. HAL INI DIDUKUNG OLEH
ALQURAN, HADIS DAN PENDAPAT ULAMA
WAHBAH AZ-ZUHAILI MENYATAKAN SETIAP SYARAT YANG TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN DASAR-DASAR SYARIAH DAN DAPAT DISAMAKAN HUKUMNYA (QIYAS)
DENGAN SYARAT-SYARAT YANG SAMA
MAZHAB HAMBALI DAN PARA FUQOHA LAINNYA MENERANGKAN BAHWA PRINSIP
DASAR DALAM TRANSAKSI DAN SYARAT-SYARAT YANG BERKENAAN DENGANNYA
BOLEH DIADAKAN, SELAMA TIDAK DILARANG OLEH SYARIAT ATAU
BERTENTANGAN DENGAN NASH SYARIAH
"WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN JANGANLAH KAMU SALING MEMAKAN
HARTA SESAMAMU DENGAN JALAN YANG BATIL, KECUALI DALAM PERDAGANGAN
YANG BERLAKU ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DI ANTARA KAMU" (Q.S AN-NISA:
29)

22. 5. PASAR PENGHUBUNG UNIT DEFISIT DENGAN UNIT
SURPLUS
PADA DASARNYA KEGIATAN TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM OPERASIONALISASI BANK
ISLAM ADALAH MELAKUKAN JUAL BELI ATAU SEWA MENYEWA UANG DARI BENTUK MATA
UANG SAMA DENGAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DARINYA. AKAN TETAPI DALAM ISLAM
ADA PASAR MODAL. EQUITY FINANCING SANGAT DIANJURKAN UNTUK MENJAMIN BAHWA
PENGUSAHA DAPAT MENINGKATKAN KECUKUPAN MODAL EKUITAS NYA TANPA KESULITAN,
INVESTOR DAPAT MENJUAL SAHAMNYA DAN MELAKUKAN SHARE (PENYEBARAN) KARENA
MEREKA MEMBUTUHKAN LIKUIDITAS. LARANGAN RIBA DAPAT DIJADIKAN ALAT UNTUK
MENANGGULANGI TERJADINYA SPEKULASI SEHINGGA DAPAT MEMPERKECIL TERJADINYA
FLUKTUASI HARGA SAHAM
6. PERBANKAN ISLAM
A. PADA MASA DAULAH MU'AWIYAH
B. PADA MASA DAULAH MU'AWIYAH
C. PADA MASA DAULAH ABASIYAH II

23. 1. KEGIATAN & USAHA BANK
MEMINDAHKAN UANG, MENERIMA & MEMBAYARKAN KEMBALI UANG DALAM REKENING
KORAN, MENDISKONTOKAN SURAT BERHARGA, MEMBELI DAN MENJUAL SURAT
BERHARGA, MEMBELI DAN MENJUAL CEK, MEMBERI JAMINAN BANK
2. BEBAN BIAYA YG DISEPAKATI DIANTARA PARA PIHAK
UNTUK BERTRANSAKSI
3. TIDAK MENGGUNAKAN PERSENTASE
4. TIDAK ADA KEUNTUNGAN YANG PASTI
5. DALAM SIMPANAN DIGUNAKAN PRINSIP AL-WADI’AH
6. JUAL BELI UANG YANG SAMA DILARANG
7. JAMINAN KEBERADAAN TERHADAP UTANG
8. PENDAPATAN NON HALAL

24. THANK YOU!