macam-macam lembaga keuangan syariah

1. LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
NINA INDAH FEBRIANA, M.Sy

2. SISTEM EKONOMI ISLAM
Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem yang berasal dari
percampuran antara kapitalisme dan sosialisme
Sebab, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang khas, yang
berbeda sama sekali dengan kedua sistem tsb
Sistem ekonomi Islam bersumber dari wahyu Allah SWT, yang
telah diturunkan kepada Rosul-Nya
Sistem ekonomi Islam berasal dari Dzat Yng Maha Tahu terhadap
segala kebutuhan dan segala permasalahan yang akan dihadapi
oleh segenap mahkluknya
Sistem ekonomi Islam berasal dari Dzat Tang Maha Adil...

3. PRINSIP-PRINSIP LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH :
1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil
sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
2. Kemitraan, nasabah, dan pengguna dana, serta lembaga
keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha untuk
memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan
laporan keuangan secara terbuka dan
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras,
dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam
sebagai rahmatan lil alamin.

4. HAL LAIN DIPANDANG
PRINSIP
1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan
jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan
berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang
halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui
aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang
oleh Islam.
Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press Yogyakarta, 2000, hal 25

5. CIRI-CIRI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga
Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna
dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra
usaha, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya
berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted,
yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;

6. CIRI-CIRI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi
Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa
menyewa guna transaksi komersial, dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna
transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya
melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak
merugikan syiar Islam

7. Jawab Maksimum 15 menit
1 Apa yang disebut dengan LKS
2. Produk apa saja yang dikeluarkan oleh LKS
3. Sebutkan LKS non Bank yang Anda ketahui
4. Apa bedanya BUS dan UUS
5. Sebutkan Bank Syariah di Indonesia
Pada lembar jawaban tulis Nama, Kelas, Program Studi, dan
Semester
Free Test

8. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan
dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga
kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan
pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak
nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah
harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.
Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka
bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum
syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat
Indonesia dan lain sebagainya.
Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank
konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di
kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha
Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

9. LEMBAGA KEUANGAN

10. Pengertian Lembaga Keuangan
SK Menkeu RI
No. 792 Th.
1990
Undang Undang
No. 14/1967
Pasal 1
Lembaga Keuangan adalah semua
badan yang kegiatannya di bidang
keuangan, melakukan
perhimpunan dan penyaluran
dana kepada masyarakat.
Semua badan yang melalui
kegiatannya di bidang keuangan,
menaruh uang dari dan
menyalurkannya dalam
masyrarakat.

11. Pengertian Lembaga Keuangan
 Menurut Kasmir, lembaga keungan adalah setiap
perusahaan yang bergerak di bidang keuangan,
menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-
duanya.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa Lembaga Keuangan adalah: Suatu
perusahaan yang dalam kegiatan usahanya
berkaitan dengan keuangan, yang dalam
kegiatannya meliputi penghimpunan ataupun
penyaluran dana.

12. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Menurut Dewan Syariah Nasional Lembaga Keuangan
adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah
dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga
keuangan syariah.
Definisi tersebut menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua
unsur, yaitu kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas
operasi sebagai lembaga keuangan.
Secara umum Lembaga Keuangan Syariah dapat
disimpulkan sebagai suatu lembaga keuangan yang
dalam sistem operasionlnya menggunakan prinsip-
prinsip syariah.

13. Bentuk –bentuk Lembaga Keuangan
Syariah
 Lembaga Keuangan Bank
Yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada
masyarakat serta melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya seperti
transfer, kliring, penagihan, dll
 Lembaga Keuangan Bukan Bank
Yaitu lembaga keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman

14. Macam- Macam BANK
1. Bank Sentral, adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang
nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredearan
uang, mengatur pengerhan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur
perkreditan, mmenjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan uang.
Bank semtral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di
Indonesia.
2. Bank Umum, adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan
produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana
secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit
pinjaman, dan menjual jasa asuransi, giro, cek, dll.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank penunjang yang memiliki
keterbatasan wilayah operasional dana yang dimiliki dengan layanan yang
terbatas pula seperti mmberikan pinjaman dengan jumlah yang terbatas,
menerima simpanan, memberikan pembiayaan, dan menempatkan dananya
dalam bentuk Sertikat Bank Indonesia (SBI)

15. • Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), adalah lembaga keuangan mikro yang
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan
martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas
prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.
• Asuransi Syariah, yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seeseorang yang dipertanggungkan.
• Pegadaian Syariah, suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang
atas suatu barang bergerak.
• Koperasi Syariah, merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki
tujuan bersama. Secara umum sumber dana kooperasiaan adalah iuran wajib,
iuran pokok, dan iuran sukarela.
Macam-macam LKS Bukan Bank

16. • Reksa Dana Syariah, adalah sebuah wadah dimana masyarakat
dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer
investasi) dana itu diinvestasikan ke portfolio efek.
• Anjak Piutang Syariah, merupakan perusahaan yang kegiatannya
adalah melakukan penagihan dan pembelian, atau pengambilalihan
atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan
atau pembayaran tertentu milik perusahaan.
• Pasar Modal Syariah
• Modal Ventura Syariah
Macam-macam LKS Bukan Bank

17. • Meperlancar lalu lintas pembayaran
• Sebagai bankir, agen, dan penasehat Pemerintah
• Menciptakan uang kartal
• Menyelenggarakan kliring antara bank umum
• Memberikan pinjaman khusus dan sementara
• Melaksanakan transaksi valuta asing
• Membantu pengedaran surat berharga pemerintah
• Mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi
• Mengadministrasi dan mengelola hutang nasional
• Memberikan saran dan informasi menganai keadaan pasar uang
dan pasar modal.
Peran Lembaga Keuangan dalam
Perekonomian

18. Sejarah Bank
Berasal dari kata “banco” (Italia) berarti bangku atau counter.
Populer karena segala aktivitas pertukaran uang orang Itali menggunakan
bangku atau counter.
Perkembangan perbankan tersendat hingga zaman renaissance Eropa.
1157 : Bank pertama didirikan di kota Venice, Itali
140 : berdiri bank deposito di Barcelona
Awal bank Islam Mit Ghamr di Mesir (1963), Nasir Social Bank, Mesir (1973),
Islamic Development Bank, Jeddah (1973) dan Dubai Islamic Bank, Dubai
(1975)
Bank Islam berkembang di berbagai negeri Islam dan Eropa
1997 : 3 lembaga keuangan Barat yang menginvestasikan
dananya dalam pendirian lembaga keuangan Islam yaitu Citibank (USA), ABN
Amro (Eropa) dan ANZ (Australia)
 .

19.  Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya (pasal 1 ayat 1)
 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak (pasal 1 ayat 2).
 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau berlandaskan Prinsip
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran". (Pasal 1 ayat 3)

20.  Menghimpun dana dari masyarakat
 Menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada
masyarakat
 Menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem
pembayaran lainnya.

21.  Definisi menurut UU Perbankan Syariah : Bank
Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

22. Keterangan Bank Konvensional Bank Syariah
Sistem yang digunakan dalam produk Berbasis bunga
Non-bunga (bagi hasil,
marjin, sewa, fee)
Susunan Pengurus
Hanya Dewan Komisaris
dan Direksi
Dewan Komisaris, Direksi &
Dewan Pengawas Syariah
Jenis pengikatan / akad Hanya satu jenis pengikatan Beragam jenis akad
Hasil investasi setiap bulannya Tetap
Berfluktuasi, sesuai kinerja
bank
Penyaluran dana
Semua bisnis yang
menguntungkan
Hanya bisnis
menguntungkan yang
sesuai prinsip syariah
Laporan kinerja Kurang transparan Transparan
Fungsi sosial Tidak ada
Dapat berperan sebagai
Lembaga Amil Zakat (LAZ)

24.  Dapat berbentuk Bank Umum / BPR
 Perizinan melalui Gubernur Bank Indonesia
 Sumber dana tidak berasal dari sumber yang
diharamkan (money laundering)
 Wajib mencantumkan kata ”Bank Syariah”
 Dilengkapi sarana kantor yang
memperhatikan kaidah syariah, sarana
keamanan fisik, keamanan material untuk
menyimpan uang, surat atau dokumen
berharga

25. D e w a n A u d it
D e w a n K o m is a ris
D iv is i/U ru s a n D iv is i/U ru s a n D iv is i/U ru s a n
D ire k s i D e w a n P e n g a w a s S y a ria h
R U P S
R a p a t A n g g o ta

26.  Kemampuan teknis di bidang perbankan
 Mengetahui ketentuan dan prinsip syariah
 Amanah dan berkepribadian Islami
 Pendidikan dan pelatihan
 Kerjasama dengan bank syariah yang sudah ada serta
lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar
negeri
SYARAT
PENGEMBANGAN SDM

27.  WADI’AH
 MUDHARABAH
 JUAL BELI
 SYIRKAH
 JASA PERBANKAN/Sewa
PENGHIMPUNAN DANA
(funding product)
PENYALURAN DANA
(lending product)
 Agency/wakalah
 Jasa/Ujrah
FEE BASED INCOME
(services product)

28.  Susunan organisasi dan kepengurusan
 Permodalan
 Kepemilikan
 Keahlian di bidang perbankan
 Kelayakan rencana kerja

29. Bank Perkreditan Rakyat
Syariah (BPRS)

30. Sekilas Sejarah
• BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung
Nagari (LPN), Lembaga perkreditan Desa (LPD),
Badan Kredit Desa (BKD), Bada Kredit Kecamatan
(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi
Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat
dipersamakan dengan itu.
• Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan
merupakan lembaga yang berpengaruh atas
berdirinya BPR Syariah, keberadaan lembaga
keuangan tersebut memunculkan pemikiran untuk
mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang
berdiri pada tahun 1992.

31. Sekilas lahirnya BPR
 Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk
mendirikan BPR Syariah, yaitu
1. PT BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan
Margahayu-Bandung,
2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan
Padalarang-Bandung,
3. PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan
Banjaran-Bandung.
Ketiga BPR tersebut mendapatkan izin prinsip
Menteri Keuangan RI pada tanggal 8 Oktober
1990.

32. BPR
1. Pengertian
Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992,
BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan
uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan,
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk
itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa
BPR adalah lemabaga keuangan bank yang melaksanakan
kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan
prinsip syariah.
• Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip
syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No.
32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan
Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999.

33. BPRS
Pengertian
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu
lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya
mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam
BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004
tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan
Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan
sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang
operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

34. TUJUAN BPR SYARIAH
Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
umat islam, terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah yang pada
umumnya di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di
tingkat kecamatan sehingga dapat
mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat ukhuwah islamiyyah
melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan per kapita
menuju kualitas hidup yang memadai.

35. STRATEGI BPR SYARIAH
Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut
diperlukan strategi operasional sebagai berikut:
•BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya
permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan
melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha
berskala kecil ..
•BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran
uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha
skala menengah dan kecil.
•BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan
serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi
pembiayaan.

36. Usaha BPRS
Usaha BPRS telah ditetapkan dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/7/PBI/2004, sebagai berikut:
•Menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk :
1. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah
atau mudharabah.
2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip
mudharabah.
3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip
wadiah atau mudharabah.

37. Usaha BPRS
• Menyalurkan dana dalam bentuk:
1. Transaksi jual beli melalui prinsip murabahah,
istishna, salam.
2. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip
ijarah
3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
mudharabah dan atau musyarakah.
4. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip qardh.
• Melakukan kegiatan lain yang lazim
dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui
oleh Dewan Syariah Nasional.

38. Kegiatan Usaha BPR Syariah
Usaha yang boleh dilakukan oleh BPR Syariah antara
lain:
•Menghimpun dana dari masyarakat dalam
simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau
bentuk tabungan .
•Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
•Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat
Bank Indonesia, deposito berjangka, serifikat
deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

39. Kegiatan BPRS yang dilarang
 Menerima simpanan dalam bentuk giro dan
ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
 Melakukan kegiatan usaha dallam bentuk
valas
 Melakukan penyertaan modal
 Melakukan usaha perasuransian
 Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sebagaimana disebutkan pada kegiatan
usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.

40. Pendirian BPRS
 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Dewan
Gubernur Bank Indonesia.
 Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk
melakukan persiapan pendirian BPRS.
b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan usaha BPRS setelah
persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
selesai dilakukan

41. Pendirian BPRS
 Untuk mendirikan dan memiliki BPRS berdasarkan
(Pasal 4) Peraturan Bank Indonesia No.
6/17/PBI/2004 modal yang harus disetor adalah:
a. 2 Milyar untuk untuk BPRS yang didirikan di
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan
Bekasi.
b. 1 Milyar untuk BPRS yang didirikan di wilayah
ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada
huruf a di atas.
c. 500 Juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah
tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.

42. Pendirian BPRS
 BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
a. Warga negara Indonesia
b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknyua
warga negara Indonesia.
c. Pemerintah daerah.
d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c.

43. Contoh Struktur organisasi BPRS

45.  Menurut Hosen dan Hasan Ali (PKES, 2008:11)
BMT adalah lembaga keuangan mikro yang
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil
(syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha
mikro dan kecil dalam rangka mengangkat
derajat dan martabat serta membela
kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan
atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-
tokoh masyarakat setempat dengan
berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam
yaitu keselamatan (berintikan keadilan),
kedamaian dan kesejahteraan.
 Menurut Heri Sudarsono (2007) BMT yaitu
lembaga yang mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dan penyaluran dana yang non
profit seperti halnya zakat, infaq dan sodaqoh.

46. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi
yaitu :
1. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) –
menerima titipan dana zakat, infak dan
shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil =
Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan
pengembangan usaha-usaha produktif dan
investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi
pengusaha mikro dan kecil terutama dengan
mendorong kegiatan menabung dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonominya.

47.  Dalil Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang
menjelaskan tentang perintah berzakat, dimana pada
zaman Rasulullah baitul maal didirikan dengan fungsi
untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainya.
 Dalil yang ketiga yang dijadikan dasar didirikannya BMT
adalah hadits Fi’liyah dimana Rasulullah SAW sendirilah
yang telah membangun BMT
 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995
yang menetapkan bahwa bila disuatu wilayah dimana telah
ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan baik dan
organisasinya telah diatur dengan baik, maka BMT bisa
menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat
Pelayanaan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan
bila KUD yang telah berdiri itu belum berjalan dengan
baik, maka KUD tersebut dapat di operasikan sebagai BMT.

48. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT
harus tunduk pd Undang-undang Nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian & PP Nomor 9 tahun 1995
tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh
koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91
tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan
syari’ah. Undang-undang tersebut sbg payung
berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah).
Meskipun sebenarnya tdk terlalu sesuai karena simpan
pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi
anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT,
pembiayaan yg diberikan tdk hanya kpd anggota
tetapi juga utk diluar anggota atau tdk lagi anggota
jika pembiayaannya telah selesai.

49. Status Hukum BMT
Karena ketiadaan payung hukum bagi BMT, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum
dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada
umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang
belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya
Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.
Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu;
a. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam
melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun
menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi
Jasa Keuangan Syari’ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional
Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah.
b. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004
tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan
Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.
c. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki
status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga
Swadaya Masyarakat.
d. BMT yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena
belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan
Kemakmuran Masjid.

50. Penggunaan badan hukum Koperasi untuk BMT itu
disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada
lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU
nomor 7 tahun 1992 dan UU nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, yang dapat diopersikan untuk
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Menurut UU pihak yang berhak menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan
dengan cara konvensional maupun syariah atau
bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan
badan hukum KSM atau Koperasi itu telah
berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat
BPR, maka pihak menajemen dapat mengusulkan
diri kepada Pemerintah agar BMT itu dijadikan
sebagian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)
dengan badan huukum koperasi atau perseroan

51.  Pada masa Rasulullah BMT telah ada namun
bentuknya masih sederhana, yaitu BMT hanya
berfungsi sebagai tempat dikumpulkannya
[endapatan Negara untuk kemudian dibaikan
kepada masyarakatnya.
 Pada masa Khulafaur Rasyidin keberadaan BMT
semakin difungsikan bahkan pada masa Umar
BMT dibangun di provinsi-provinsi.
 Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan
Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al
jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola
dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah
SWT dan amanat rakyat, maka pada masa
pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada
sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat
dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

52.  Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun
1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid
Salman yang mencoba menggulirkan
lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah
bagi usaha kecil.
 Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI
sebagai sebuah gerakan yang secara
operasional ditindaklanjuti oleh Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

53. BMT bertujuan mewujudkan kehidupan
keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang
selamat, damai dan sejahtera.Untuk
mencapai visi dan pelaksanaan misi dan
tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha-
usaha yaitu mengembangkan lembaga dan
bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu
kelompok simpan pinjam yang khas binaan
BMT.

54.  Didirikan untuk pemberdayaan ekonomi ummat
 Menciptakan iklim agar potensi masyarakat berkembang
secara berkesinambungan dalam suasana akibat:
 Keterbelakangan pendidikan dan ekonomi
 Rendahnya semangat ekonomi dan kewirausahaan
 Feodalisme akibat penjajahan
 Pemahaman ibadah yang sempit
 Sistem dan birokrasi yang tidak memihak secara
seimbang dan proporsional.

55. 1. Didirikan dan dimiliki masyarakat setempat
(swadaya)
2. Profesional dan berorientasi laba bersama
3. Pengelolaan berprinsip syari'ah
4. Pengelola berjiwa Islam
5. Mundukung usaha kecil - bawah
6. Sesuai budaya masyarakat setempat

56. BMT Sebagai :
1. Lembaga Keuangan Syariah, tetapi bukan seperti bank
2. Lembaga Sosial untuk menyantuni kaum dhuafa
3. Lembaga bisnis riil, sebagai usaha demi keuntungan
bersama
Sosial Bisnis riil
LKS

57.  Dengan memanfaatkan dana ZIS
 Prioritas penunjang pemenuhan kebutuhan
pokok masyarakat (sandang, pangan, papan,
kesehatan, pendidikan)
 Bukan hanya kebutuhan material. Juga
pembinaan syakhsiyah anggota digarap (fungsi
dakwah)
ASPEK SOSIAL

58.  Sebagai lembaga simpan pinjam
 Tapi bukan BPRS
 Kompetotor BMT adalah para rentenir
 Dilakukan secara proaktif (jemput bola)
 Prinsip kehati-hatian diutamakan
 Bantuan manajemen akan sangat membantu
(Usaha2 Kecil)
ASPEK KEUANGAN

59.  Sebagai kegiatan dengan orientasi pencarian
laba
 Bisa dilakukan secara langsung (usaha riil) atau
tidak langsung (syirkah, murabahah dsb)
 Bentuk bisnis yang dilakukan disesuaikan dengan
kondisi yang ada
ASPEK BISNIS

60. 1. Prinsip Bagi Hasil
Menggunakan konsep Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara’ah
dan Al-Musaqah.
2. Sistem Profit
Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan adalah
merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial.
Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja
3. Sistem Balas Jasa
Tata cara jual beli yg dalam pelaksanannya BMT mengangkat nasabah
sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas
nama BMT & kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual
barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark up. Keuntungan
BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa
yang dipakai antara lain : Ba’Al-Murobahah, Ba’As-Salam, Ba’Al-
Istishna & Ba’bitstaman Ajil.

61. 4. Akad Bersyarikat
Akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih &
masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam
berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian
keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yg
digunakan yaitu Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah.
5. Produk Pembiayaan
Penyediaan uang & tagihan berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dg pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu
tertentu. Menggunakan konsep : Al-Murabahah, Al-
Bai’Bitsaman Aji, Al-Mudharabah & Al-Musyarakah.

62. Secara umum produk BMT dalam rangka
melaksanakan fungsinya tersebut dapat
diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:
a. Produk penghimpunan dana (funding)
b. Produk penyaluran dana (lending)
c. Produk jasa
d. Produk tabarru’: ZISWAH (Zakat, Infaq,
Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

63. A. Pola tabungan, dimana Tabungan atau simpanan dapat
diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan
usaha kepada pihak BMT.
Akad yang digunakan adalah :
1. Simpanan Wadi’ah, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat
ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam
surat berharga pemindah bukuan/transfer & perintah membayar
lainnya.
Akad di bagi 2 yaitu :
a. Wadhi’ah Yadhomanah yaitu titipan yg akan mendapat bonus
dari pihak Bank Syari’ah jika Bank Syari’ah mengalami
keuntungan.
b. Wadhi’ah Amanah yaitu titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh

64. 2. Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik
dana yang penyetoran dan penarikannya dapat
dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati sebelumnya.
Jenis-jenis Tabungan/simpanan :
 Tabungan persiapan qurban;
 Tabungan pendidikan;
 Tabungan persiapan untuk nikah;
 Tabungan persiapan untuk melahirkan;
 Tabungan naik haji/umroh;
 Simpanan berjangka/deposito;
 Simpanan khusus untuk kelahiran;
 Simpanan sukarela;
 Simpanan hari tua;
 Simpanan aqiqoh dan lain-lain

65. B. Pola Pembiayaan
Ada 2 jenis pembiayaan yaitu :
1. Akad Tijarah (jual beli), yakni suatu perjanjian pembiayaan yg
disepakati antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan
dananya untuk sebuah investasi & atau pembelian barang modal
dan usaha anggotanya yg kemudian proses pembayarannya
dilakukan secara mencicil atau angsuran atau pengembalian
dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaannya.
2. Akad Syirkah (penyertaan & bagi hasil)
- Musyarakah
- Mudharabah

66. 1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat
dengan mendapat surat keterangan operasional
dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
2. Koperasi serba usaha atau Koperasi syari’ah
3. Koperasi simpan pinjam syari’ah (KSP-S)
PENGURUS
Ditentukan oleh rapat Anggota
Memilih dan mengawasi pengelola
PENGELOLA
Dipilih oleh pengurus
Bertugas menjalankan BMT

67. SISTEM MANAJEMEN DAN SARANA
 Sistem manajemen dan akuntansi yang standar
lembaga keuangan syari'ah baik koperasi maupun
perbankan
 Komputerisasi dan software standar
 Sarana prasarana mendukung
MODAL AWAL
 Modal awal + Rp. 10 juta berasal dari simpanan
pokok, simpanan wajib serta hibah
 Selanjutnya aset BMT harus dapat mencapai
minimal Rp 50 juta serta memenuhi model
keuangan yang sehat.

69. 1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum
bisa dipenuhi oleh BMT.
2. Adanya rentenir yang memberikan dana yang
memadai & pelayanan yang baik dibanding BMT.
3. Nasabah bermasalah.
4. Adanya persaingan tidak islami antar BMT,
karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan
bukan partner.
5. Ketimpangan fungsi utama BMT antara baitul
maal & baitul at tamwil.
6. Kualitas SDM yang kurang

70. 1. Optimalisasi SDM yang ada di BMT.
2. Strategi pemasaran yang lebih luas.
3. Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
4. Fungsi partner BMT perlu digalakkan, bukannya
menjadi lawan.
5. Evaluasi bersama BMT.

71. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
BMT DENGAN KOPERASI
KONVENSIONAL

72. 1. Latar belakang & sejarah kelahiran
kedua lembaga ini adalah sama-sama
dalam rangka memperjuangkan
kepentingan rakyat golongan bawah
sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi
yang berlaku pada waktu itu.
2. Kedua lembaga ini sama-sama
mengandung unsur ekonomi dan sosial
yang saling berkaitan

73. 3. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama
berusaha untuk mensejahterakan anggota pada
khususnya & masyarakat pada umumnya
terutama bagi golongan masyarakat kecil
dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi
perbaikan ekonomi rakyat.
4. Jika mengacu pada konsep mekanisme kerja
bahwa kedua lembaga ini diusahakan bergerak
pada 3 sektor yaitu sektor jasa keuangan
melalui simpan pinjam, sektor sosial dan
sektor riil.

74. 1. Aspek Pembiayaan
Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah
sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi
hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya
2. Aspek Pengawasan
Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional
adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja
para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi
syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga
pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi,
maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan
pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta
pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

75. 3. Aspek Penyaluran produk
Koperasi konvensional memberlakukan system kredit barang atau
uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi
konvensional tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang
digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi
atau tidak ?, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar
yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT.
Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak
mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara
tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah
terjadi pada koperasi syariah, uang / baramg yang dipinjamkan
kepada para nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi
hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun
mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini
merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi
syariah
by Imr@n

76. 4. Aspek Fungsi sebagai lembaga zakat
Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya
sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan
koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para
nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi
sebagai institusi Ziswaf .

77. Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur
sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan,
dengan ketentuan :
• Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih
propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat
domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri
mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
• permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang
anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu
propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat
propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang
koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang
bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat
keputusan pengesahan akta pendiriannya;

78.  permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya
berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota
diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi
pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya
Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan
akta pendiriannya;
 jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya
permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;
 bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian
diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi
koperasi di wilayah masing-masing;
 pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a,b,dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
 tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang
dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat
Propinsi/DI yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada
Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
 pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c
berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha
pembiayaan.

79. ASURANSI SYARIAH

80.  Secara Bahasa Arab -> at-ta’min (amana): memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dr rasa takut.
QS. Quraisy (106):4, yaitu “Dialah Allah yg mengamankan dari
rasa ketakutan.”
 Ensiklopedi Hukum Islam -> at-takaful al-ijtima’i atau solidaritas
yg diartikan sbg sikap anggota masyarakat Islam yg saling
memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi
kesulitan; anggota masyarakat Islam yg satu merasakan
penderitaan yg lain sbg penderitaanya sendiri dan
keberuntungannya adl juga keberuntungan org lain.
 Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001: Asuransi Syariah (ta’min,
takaful atau tadhamun) adlh usaha saling melindungi dan tolong
menolong di antara sejumlah org/pihak melalui investasi dlm
bentuk aset dan/atau tabarru yg memberikan pola
pengembalian utk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yg sesuai dgn syariah.
PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH

81. Asuransi Islam menurut para ahli:
1. Mustafa Ahmad az-Zarqa -> suatu cara utk memelihara manusia dlm
menghindari resiko (ancaman) bahaya yg beragam yg akan terjadi
dlm hidupnya, dlm perjalanan kegiatan hidupnya atau dlm aktivitas
ekonominya.
2. Moh. Ma’sum Billah -> “mutual guarantee provided by a group of
people living in the same society against a defained risk or castarophe
befalling one’s life, property or any form of valuable things”.
3. Muhammad Syakir Sula -> saling memikul risiko di antara sesama
orang, sehingga antara satu dgn yg lainnya menjadi penanggung
atas risiko yg lainnya.
4. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi dalam dua bentuk:
a. At-ta’min at-ta’awuni (asuransi tolong menolong): “kesepakatan
sejumlah orang utk membayar sejumlah uang sbg ganti rugi
ketika salah seorang di antara mereka mendapat
kemudaratan”.
b. At-ta’min bi qist sabit (asuransi dgn pembagian tetap): “akad yg
mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kpd pihak
asuransi yg terdiri atas beberapa pemegang saham dgn
perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia
diberi ganti rugi”.

82.  Dlm Islam, praktik asuransi dilakukan pd masa Nabi
Yusuf as. Yaitu pada masa kepemimpinan dari Raja
Firaun, tafsiran yg ia sampaikan adl bahwa Mesir akan
mengalami masa 7 tahun panen yg melimpah dan 7
tahun paceklik. Dan utk mengatasi masa paceklik itu
Nabi menyarankan utk menyisihkan sebagian hasil
panen pada masa tahun pertama, dan saran ini diikuti
sehingga masa paceklik dapat ditangani dgn baik.
 Menurut AM. Hasan Ali, Pada masa Arab sendiri tdpt
sistem ‘aqilah yaitu cara penutupan dari kel
pembunuh thdp kelg korban (yg terbunuh). Ketika
terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain,
maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dlm
bentuk uang darah.
B. SEJARAH ASURANSI ISLAM

83. Falsafah Asuransi Islam: penghayatan terhadap
semangat saling bertanggungjawab, kerjasama
dan perlindungan dalam kegiatan2 masyarakat,
demi tercapainya kesejahteraan umat dan
masyarakat pada umumnya.
Prinsip-prinsip Asuransi Islam:
1. Saling bertanggung Jawab
2. Saling Bekerja Sama untuk Bantu Membantu
3. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan
FALSAFAH DASAR ASURANSI ISLAM

84. No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1 Konsep Perjanjian antara dua pihak atau
lebih, dimana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima
premi asuransi, untuk
memberikan pergantian kepada
tertanggung
Sekumpulan orang yang saling membantu,
saling menjamin, dan bekerja sama, dengan
cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’
2 Asal-usul Masyarakat Babilonia 4000-3000
SM yang dikenal dengan
perjanjian Hamurabi. Dan tahun
1668 berdiri Lloyd of London
sebagai cikal bakal asuransi
konvensional
Dari Al Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh
sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh
Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah
tertuang dalam konstitusi pertama di dunia
(konstitusi Madina) yang dibuat langsung
Rasulullah
3 Sumber
hukum
Bersumber dari pikiran manusia
dan kebudayaan. Berdasarkan
hukum positif, hukum alami,
dan contoh sebelumnya
Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum
dalam syariah Islam adalah Al Qu’ran, Sunnah
atau kebiasaan rasul, ijma’, fatwa Sahabat,
qiyas, istishan, urf tradisi, dan marshalih
mursalah
D. PERBANDINGAN ANTARA ASURANSI ISLAM
DAN ASURANSI koNvESIoNAL

85. 4 “Maghrib”
(Maisir,
gharar,
riba)
Tidak selaras dengan Syariah
Islam karena adanya maisir,
gharar, riba
Bersih dari praktek maisir, gharar, dan riba
5 Dewan
Penga
was
Syariah
(DPS)
Tidak ada. sehingga banyak
prakteknya yang bertentangan
dengan kaidah syara’
Ada, berfungsi mengawasi pelaksanaan
operasional sehingga terbebas dari praktek
yang bertentangan dengan syara’
6 Akad Akad jual beli Akad takaful, tabarru’, dan akad ijarah
7 Jaminan/
risk (resiko)
Transfer of risk (transfer resiko
dari tertanggung kepada
penanggung)
Sharing of risk (saling menanggung antara
satu peserta dengan peserta lainnya
(ta’awun))
8 Penge-
lolaan dana
Tidak ada pemisahan dana
yang berakibat terjadinya dana
hangus (untuk produk saving
life)
Pada produk saving (life) terjadi pemisahan
dana, yaitu dana tabarru’, derma, dan dana
peserta, sehingga tidak mengenal istilah
dana hangus. Sedangkan untuk term
insurance (life) dan general insurance
semuanya bersifat tabarru’

86. 9 Investasi Bebas melakukan investasi dalam
batas ketentuan perundang-
undangan dan tidak terbatasi pada
halal dan haramnya objek atau
sistem investasi yang digunakan
Dapat melakukan investasi sesuai
perundang-undangan sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah, bebas
dari riba, dan tempat-tempat investasi yang
terlarang
10 Kepemilikan
dana
Dana yang terkumpul dari premi
peserta seluruhnya menjadi milik
perusahaan. Perusahaan bebas
menggunakan dan menginvestasikan
kemana saja
Dana yang terkumpul dari peserta dalam
bentuk iuran atau kontribusi merupakan
milik peserta. Asuransi syariah hanya
sebagai pemegang amanah dalam
mengelola dana tersebut
11 Unsur premi Unsur premi terdiri dari tabel
mortalita, bunga, dan biaya asuransi
Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur
tabarru’ dan tabungan (yang tidak
mengandung unsur riba). Tabarru’ juga
dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa
perhitungan bunga teknik
12 Loading
(komisi
Agen)
Loading cukup besar dapat
menyerap premi tahun pertama dan
kedua. Karena itu, nilai tunai tahun
pertama dan kedua biasanya belum
ada (hangus)
Loading sebagian asuransi syariah tidak
dibebankan pada peserta tapi dari dana
pemegang saham. Namun sebagian lainnya
mengembalikan 20-30% dari premi tahun
pertama. Dengan demikian nilai premi
tahun pertama sudah terbentuk

87. 13 Sumber
pemba-
yaran klaim
Dari rekening perusahaan, sebagai
konsekuensi penanggung terhadap
tertanggung. Bisnis semata
Dari rekening tabarru’, yaitu peserta
saling menanggung. Jika salah satu
peserta mendapat musibah maka
peserta lainnya ikut menanggung
bersama resiko
14 Sistem
akuntansi
Akuntansi accrual basis, yaitu proses
akuntansi yang mengakui terjadinya
peristiwa/keadaan non kas. Dan
mengakui pendapatan, peningkatan
aset, expenses, liabilities dalam
jumlah tertentu yang baru akan
diterima dalam waktu yang akan
datang
Akuntansi cash basis, yaitu mengakui
apa yang benar-benar telah ada.
Sedangkan accrual basis dianggap
bertentangan dengan syariah karena
mengakui adanya pendapatan, harta,
beban, atau utang yang akan terjadi di
kemudian hari
15 Keun-
tungan
(profit)
Diperoleh dari surplus underwriting,
komisi reasuransi, dan hasil investasi
seluruhnya adalah keuntungan
perusahaan
Diperoleh dari surplus underwriting,
komisi reasuransi, dan hasil investasi,
bukan seluruhnya milik perusahaan
namun dilakukan dengan bagi hasil
dengan peserta
16 Misi Secara garis besar mempunyai misi
ekonomi dan sosial
Misi aqidah, ibadah (ta’awun), ekonomi,
dan pemberdayaan umat (sosial)

88. LANDASAN HUKUM SYARIAHLANDASAN HUKUM SYARIAH
AL QUR’ANAL QUR’AN
HADITSHADITS
QIYASQIYAS
IJMA ULAMAIJMA ULAMA
LANDASAN HUKUM POSITIFLANDASAN HUKUM POSITIF
KONSTITUSIKONSTITUSI
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN MENTERIPERATURAN MENTERI
LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM

89. Landasan Hukum Asuransi Syariah (1)
1. Al Quran:
 Mempersiapkan masa depan: Al Hasyr:18 dan
Yusuf:47-49
 Saling menolong dan bekerja sama: Al Maidah:2 dan
Al Baqarah:185
 Saling melindungi dalam keadaan susah: Al Quraisy:4
dan Al Baqarah:126
 Bertawakal dan optimis berusaha: Al Taghaabun:11
dan Luqman:34
 Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang
dilakukan manusia: Al Baqarah 261
pertemuan 9

90. Pendapat Ulama tentang Asuransi
Pendapat yang mengharamkan:
 Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang
di dalam Islam
 Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
 Asuransi mengandung unsur riba
 Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata
uang tidak secara tunai
 Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup
matinya seseorang (mendahului takdir Allah)
 Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat
menekan

91. Pendapat Ulama tentang Asuransi (2)
Pendapat yang membolehkan:
 Tidak terdapat nash Al Quran atau Hadits yang
melarang asuransi
 Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan
kerelaan antara kedua belah pihak
 Asuransi menguntungkan kedua belah pihak
 Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab
premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam
kegiatan pembangunan
 Asuransi termasuk akad mudharabah antara
pemegang polis dengan perusahaan asuransi
 Asuransi termasuk syirkah at-ta’awuniyah (usaha
bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-
menolong

92. Pendapat Ulama tentang Asuransi (3)
 Dari kontroversi tersebut dilakukan alternatif, yaitu
dengan membentuk asuransi berdasarkan prinsip
syariah, yaitu asuransi takaful
 Indonesia telah melakukan asuransi takaful sejak
tahun 1994

93. Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi
1. Fatwa No 21 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syari’ah
2. Fatwa No 39 tentang Asuransi Haji
3. Fatwa No 51 tentang Mudharabah
Musyarakah pada Asuransi Syari’ah
4. Fatwa No 52 tentang Akad Wakalah bil-
Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi
Syari’ah
5. Fatwa No 53 tentang Akad Tabarru’ pada
Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.

94. Peraturan Perundang-undangan Asuransi
Undang undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal
30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal
30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal
30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan
Perasuransian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal
30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal
30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi.

95. Peraturan Baru
 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008:
 Penyesuaian Permodalan
 Istilah Unit Syariah
 Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2008:
 Asuransi Kredit dan Suretyship untuk usaha asuransi umum syariah
dilarang, dan akan diatur tersendiri
 Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2008:
 Penilaian surat utang negara;
 Dana jaminan (minimum jumlah, perluasan jenis dan penempatan di
Kustodian)
 Peraturan Ketua Bapepam LK No.Per-02/BL/2009 Tahun 2009:
 Pemisahan pencatatan kelompok akun Dana Tabarru’, Investasi
Peserta dan Dana Perusahaan;
 Perhitungan Solvabilitas Dana Tabarru’

96. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Umum
1. Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha
saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan
syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung
gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk
tujuan komersial.
4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan
tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan
komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan
sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan
kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

97. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Kedua: Akad dalam Asuransi
1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah
dan / atau akad tabarru'.
2. Akad tijarah adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
b. cara dan waktu pembayaran premi;
c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati,
sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan
Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru’
1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib
(pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);
2. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan
untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan
bertindak sebagai pengelola dana hibah.

98. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’
1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila
pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya
sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum
menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad
tijarah.
Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya
1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi
kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah
mudharabah dan hibah.

99. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Keenam : Premi
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat
menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel
morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba
dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil
investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.
Ketujuh : Klaim
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan
kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban
perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

100. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Kedelapan : Investasi
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari
dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
Kesembilan : Reasuransi
Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan
reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.
Kesepuluh : Pengelolaan
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu
lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan
dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan
dana akad tabarru’ (hibah).

101. Prinsip Operasional Asuransi Syariah
1. Menghindari gharar:
• Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis,
yaitu dengan akad takaful. Dalam asuransi
konvensional menjadi gharar karena sudah tahu
berapa yang akan diterima tapi tidak tahu berapa
yang akan dibayarkan (premi)
• Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan
syar’i penerima uang klaim itu sendiri. Pembayaran
pada takaful dibagi menjadi dua, masuk ke rekening
pemegang polis dan rekening khusus peserta yang
diniatkan dengan tabarru’

102. Prinsip Operasional Asuransi Syariah (2)
2. Menghindari maisir (gambling)
Jika peserta tidak mengalami musibah maka ia tetap
berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana
yang dimasukkan ke dalam dana tabarru’
3. Menghindari unsur riba
dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan
prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan
musyarakah

103. JENIS TAKAFUL
1. Takaful keluarga
• Dapat disebut dengan sistem pengelolaan
dana dengan unsur tabungan
• Premi takaful akan dimasukkan ke dalam
rekening tabungan dan rekening
khusus/tabarru’
• Hasil keuntungan akan dibagi menjadi
keuntungan perusahaan serta masuk ke
rekening tabungan dan rekening takaful
• Keuntungan perusahaan akan digunakan
untuk membiayai operasional perusahaan

104. JENIS TAKAFUL
2. Takaful umum
• Premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam
rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan untuk
tabarru’/derma dan digunakan untuk membayar klaim
kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda
atau peserta itu sendiri
• Premi peserta akan dikumpulkan dalam kumpulan dana
peserta kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan.
• Keuntungan investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana
peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi
asuransi). Jika ada kelebihan sisa akan dibagikan menurut
prinsip mudharabah.
• Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada
peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan
penyertaannya. Bagian keuntungan perusahaan akan
digunakan untuk membiayai operasional perusahaan

105. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional
Asuransi Syariah Asuransi
Konvensional
Asuransi
Konvensional
Memiliki Dewan Pengawas Syariah Tidak memiliki Dewan Pengawas
Syariah
Akad yang dilaksanakan
pada asuransi syari'ah berdasarkan
tolong menolong
Berdasarkan jual beli
Investasi dana pada asuransi
syari'ah berdasarkan bagi hasil
(mudharabah)
Memakai bunga (riba) sebagai
landasan perhitungan investasinya
Kepemilikan dana pada asuransi
syari'ah merupakan hak peserta
Dana yang terkumpul dari nasabah
(premi) menjadi milik perusahaan
Pembagian keuntungan pada
asuransi syari'ah dibagi antara
perusahaan dengan peserta sesuai
prinsip bagi hasil dengan proporsi
yang telah ditentukan
Seluruh keuntungan menjadi hak milik
perusahaan
Pembayaran klaim pada asuransi
syari'ah diambil dari
dana tabarru' (dana
kebajikan) seluruh peserta
Pembayaran klaim diambilkan dari
rekening dana perusahaan

107.  Selama ini kita lebih mengenal Nama “Koperasi” tanpa
ada tambahan Kata “Syariah / Islam”. Sebenarnya,
umat Islam juga ada mempunyai lembaga keuangan
yang namanya “KoperasiSyariah”.
 KoperasiSyariah adalah usaha ekonomi yang
terorganisir secara mantap, demokratis, otonom
partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya
menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika
moral dengan memperhatikan halal atau haramnya
sebuah usaha yang dijalankannya menurut syariah
Islam.

108.  Berlandaskan UU NO. 25/1992 rev UU No
17/2012, sehingga antara koperasi syaraih
dengan koperasi biasa tidak ada bedanya.
Perbedaannya terletak pada salah satu teknis
operasionalnya, dimana koperasi syariah
mengharamkan bunga dan mengusung etika
moral dengan melihat kaidah halal dan haram
dalam melaksanakan usahanya.

109.  Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.
15/DSN-MUI/IX/2000, bahwa pada dasarnya Koperasi
syariah boleh menggunakan prinsip bai hasil (revenue
sharing) maupun bai untung (profit sharing) dalam
pembagian hasil usahanya dengan mitranya (anggota)
sesuai kesepakatan rapat anggota.
 Prinsip revenue sharing yang dibagikan kepasa anggota
adalah pendapatan (revenue). Pemilik dana (anggota)
menanggung kerugian juga jika usaha dilikuidasi dan
jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya.

110.  Prinsip profit sharing yang dibagikan kepada
anggota adalah keuntungan (profit). Pemilik
dana (anggota) tidak menanggung kerugian
jika kerugian tersebut disebabkan oleh
kelalaian pengurus/pengelola koperasi dan
sebaliknya.
 Namun, apabila dilihat dari segi kemaslahatan
(kebaikannya) maka pembagian dengan cara
revenue sharing akan lebih baik.

111.  Dalam Undang-Undang RI No0 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam
pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan
prinsip koperasi. Beriku ini prinsip-prinsip koperasi
adalah :
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggota.
4. Pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya
setoran modal.
5. Memegang teguh prinsip kemandirian.

112.  Sebagian ulama menisbatkan koperasi dengan akad mudharabah.
Akan tetapi menurut syaltut Menurut Mahmud Syaltut, koperasi
merupakan syirkah baru yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis-
jenis syirkah sebagaimana yang ada dalam khazanah fikih.
 Sedangkan Khalid Abdurrahman Ahmad, seorang enulis Timur
Tengah, berpendapat bahwa haram bagi umat Islam berkoperasi.
Dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip syariah dan Tujuan utama
pembentukan koperasi hanya bermaksud untuk menenteramkan dan
membatasi keinginan orang lemah, di samping hanya
mempermainkan mereka dengan teori-teori. Namun, di sisi lain
hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat dan
kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah
dan ini dimiliki oleh koperasi. Melalui pendekatan kaidah ishtishlah
dan istihsan ada kecenderungan diperbolehkannya kegiatan
koperasi.Di samping itu, jika dilihat dari keberadaan simpanan pokok,
wajib, dan suka rela, pada dasarnya koperasi syariah dapat didirikan
atas dasar prinsipsyirkah mufawadhah dan syirkatul inan.

113. Sebagaimana yang diungkap di atas koperasi syariah
tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan
koperasi konvensional.Oleh karena itu payung hukum
yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum
dapat menggunakan payung hukum koperasi
konvensional Undang-undang No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah
koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-
undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum
koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang
Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi
Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

114. Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum
dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk
sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini
didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi
dan UKM Republik Indonesia No
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya
diterbitkan instrumen pedoman standar operasional
manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian
kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman
pengawasan KJKS/ UJKS koperasi.

115. Pada prinsipnya koperasi syariah menganut prinsip ekonomi islam pada
umunya:
1)Kekayaan adalah amanah Allah
2)Manusia diberi kebebasan bermuamalah
3)Menjunjung tinggi keadilan.
Selain itu koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa hal
seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat
(thayyib), Dalam menjalankannya harus dalam sertifikais usaha
koperasi, usha-usahanya sesuai dengan ketentuan dewan syariah
nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.
Dengan demikian, dalam kegiatan usahanya peroduk koperasi syaria
berupa: Investasi/ kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa hiwalah/
anjak piutang, jasa gadai dan jasa wadiah(titipan)

116. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-
prinsip syariah islam sebagai berikut
1)Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka
2)Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara
konsisten dan konsekuen (istiqomah)
3)Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional
4)Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota
5)Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional
menurut sistem bagi hasil
6)Jujur, amanah dan mandiri
7)Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber
daya informasi secara optimal
8)Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta
dengan dan atau lembaga lainnya

117. 1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha
yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta
menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba,
judi atau pun ketidakjelasan (ghoror).
2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah
menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam
sertifikasi usaha koperasi.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus
sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia
4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

118. a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi
lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen
(istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam
dan prinsip-prinsip syariah islam.
c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
d) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan
dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
e) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu
bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
g) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota

119. Sub sistem koperasi syariah adalah badan usaha yang melayani
anggota masyarakat. Contohnya sistem yang sering terjadi di koperasi syariah
yaitu koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi simpan pinjam atau
koperasi jasa keungan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya
bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil
(syariah). Seputar koperasi simpan pinjam syariah, pada dasarnya koperasi
simpan pinjam syariah di Indonesia sering di sebut BMT atau Baitul Maal Wa
At-Tamwil. Selain itu koperai simpan pinjam syariah dalam istilah undang-
undang perkoperasian juga di sebut KJKS atau koperasi jasa keuangan
syariah. Intinya, koperasi simpan pinjam syariah adalah sebuah bentuk
koperasi yang telah mendapat pengesahan oleh dinas koperasi dan usaha
kecil menengah yang sistem pengoperasiannya kurang lebih sama dengan
koperasi konvensional, hanya saja menggunakan konsep syariah atau bagi
hasil. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi
konvensional sebenernya hampir sama yang umumnya hampir menyangkut
produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila dibandingkan pada
sistemnya, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan
koperasi simpan pinjam syariah menggunakan sistem bagi hasil

120. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi
dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah
memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah
jalan.Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah
disahkan oleh notaris. (Biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal, berkisar
300 ribu rupiah).
Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal.
Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat
bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal
Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah
Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib,
cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari
Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta
sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan
sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga

121. 1. Aspek Pembiayaan:
Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap naabah sebagai
keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah
cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.
2. Aspek Pengawasan:
Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah
pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para
pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah,
selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan
syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu
kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini,
bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak
luput dari pengawasan

122. 3. Penyaluran Produk:
koperasi konvensinal memberlakukan system kredit barang atau uang
pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional
tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang digunakan para nasabah
untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tida ?, nasabah harus tetap
mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah
ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini
tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualn secara tunai
maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada
koperasi syariah, uang / baramg yang dipinjamkan kepada para
nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika
nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan
pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil
yang diterapkan pada koperasi syariah.
4. Fungsi sebagai lembaga zakat:
Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan
penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para
nasabahnya, karena kopersai ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf .