Dosen Pengampu : Shinta Melzatia, SE. M.Ak.

1. PERBANKAN SYARIAH
LATIHAN SOAL BUKU RIZAL YAYA, AJI ERLANGGA, AHIM ABDURAHIM
EDISI 2
KELOMPOK :
LEONARDUS IDA TRANSETIO / 43214120115
RIZAL SUTIAWAN / 43214120445

2. BAB 2 : PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
1. Kaitan Al-Qur’an dengan keberadaan lembaga keuangan syariah adalah
sebagai berikut :
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan
berlandaskan prinsip syariah Islam, dan pedomannya adalah Al-Qur’an dan Hadist.
Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro
bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail
tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-
ekonomi. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan
untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga
tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi
Muhammad SAW adalah sebagai berikut :
Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah
SAW mendirikan Baitul Mal saat pemerintahan Islam di Madinah.Baitul Mal pada zaman
Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan negara.Pada saat itu BaitulMal
mempunyai fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan negara.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa
kekhalifahan adalah sebagai berikut :
Pada masa khulafaurrasyidin, Baitulmal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang
dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara
administrasi dan dibentuk dewan-dewan administrasi.Selanjutnya mulai Dinasti Abasyiah
fungsi Baitulmal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga saat runtuhnya
Dinasti Usmaniyah di Turki, nama Baitulmal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan
fiskal dan moneter negara.

3. 4. Sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan
pengaruhnya terhadap dunia Internasional adalah sebagai berikut :
Pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dibantuk di sebuah pedesaan di
Mesir yang diberi nama Mit Ghamr Savings Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang
dipelopori oleh seorang ekonom yang bernama Dr. Ahmad El Najjar. Lembaga keuangan
tersebut sangat sukses, baik dalam penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan,
uang titipan, zakat, sadaqah, dan infaq, maupun dalam memberikan modal kepada
masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama dalam bidang perdagangan dan industri.
Dalam operasinya Mit Gamhr tidak membebankan bunga pada peminjam maupun
memberikan bunga kepada para penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung
maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selajutnya membagi keuntungan
dengan para penabung.
Keberhasilan Mit Ghamr Bank menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama
antara lain adalah sebagai berikut :
a. Pemerintah Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Naser membentuk Naser
Social Investment dengan basis perkotaan pada tahun 1972
b. Masyarakat cendekiawan dan professional di Filiphina membentuk Bank Amanah
pada tahun 1973
c. Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah berbagai
negara berpenduduk muslim mendirikan Islamic Development Bank (IDB) pada
tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah.
Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara
termasuk di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.
5. Peran lembaga-lembaga interasional seperti IDB, AAOIFI, IFSB, dan IIFM
dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di
Indonesia secara khusus adalah sebagai berikut :
 Islamic Bank Development (IDB)
Sejak berdiri pada tahun 1975, IDB telah banyak berperan dalam berbagai aspek sebagai
lembaga pembiayaan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip syariah.Melalui instrumen

4. ini, IDB membiayai berbagai proyek dalam bidang pertanian, industri, agro-industri, dan
sektor infrastruktur. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan IDB terdiri atas :
 Pinjaman Pembiayaan (Loan financing)
 Sewa Kontrak (Leasing)
 Penjualan Angsuran (Installment Sale)
 Pengikutsertaan berkeadilan (Equity Participation)
 Bagi hasil (Profit Sharing)
 Istisna’a
 Bantuan-bantuan teknis (Technical Assistance)
 Pembiayaan pembangunan sumber daya manusia (HRD and Project
Finance)
 Penelitian dan pelatihan (Research and Training)
Dukungan secara khusus IDB untuk Indonesia antara lain dalam bentuk penyertaan modal
maupun kepemilihan saham pada bank syariah, yaitu pada Bank Muamalat Indonesia
sebanyak 16,02 % sahamnya dimiliki oleh IDB. Keikutsertaan dalam kepemilikan saham di
BMI sejak tahun 1999 sangat banyak membantu perkembangan bank tersebut hingga dapat
keluar dari krisis keuangan yang sempat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
 Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial
Institution ( AAOIFI)
AAOIFI bertugas untuk merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit,
pemerintahan, etika dan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam (IFIs), AAOIFI
adalah organisasi internasional yang bersifat independen, didukung oleh 200 anggota dari 40
negara termasuk bank sentral, lembaga keuangan Islam, dan anggota lainnya dari industri
perbankan internasional di seluruh dunia.
Dewan syariah AAOIFI mempunyai peran strategis dalam perkembangan bank syariah
dunia.Peran tersebut adalah melakukan berbagai upaya untuk mengharmonisasikan konsep

5. dan penerapan fatwa-fatwa di antara Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga
keuangan untuk menghindari adanya kontradiksi dan inkonsistensi.
Berbagai standar yang dikeluarkan AAOIFI telah dijadikan sebagai acuan oleh lembaga
regulator di berbagai negara. Beberapa negara bahkan menjadikan standar AAOIFI bersifat
mandatory ( wajib) untuk diikuti.
Secara khusus untuk Indonesia, Bank Indonesia sebagai regulator bank syariah bersama
Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi yang berwenang mengeluarkan standar
akuntansi telah menjadikan berbagai standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai acuan
dalam membuat standar akuntansi yang khusus bagi bank syariah, Bank Muamalat Indonesia
banyak mengacu pada standar yang digunakan oleh AAOIFI dalam hal ini dibolehkan oleh
BI.
 International Islamic Financial Market (IIFM)
International Islamic Financial Market (IIFM) dibentuk pada 2002 adalah lembaga keuangan
syariah internasional yang berkantor pusat di Bahrain. Peranan utama IIFM adalah
mendorong perkembangan pasar keuangan syariah internasional baik pasar primer maupun
sekunder antara lain dalam mengupayakan standardisasi instrument keuangan syariah
khususnya dari kontrak dan strukturnya, menerbitkan sejumlah pedoman serta mendorong
kerja sama di antara lembaga keuangan syariah.
Untuk mendorong perkembangan keuangan syariah IIFM juga secara aktif menjalin kerja
sama tidak hanya yang menjalankan prinsip syariah namun juga yang menjalankan prinsip
konvensional. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan best practices.
Untuk Indonesia keberadaan IIMF dimanfaatkan dalam hal perancangan produk serta bantuan
teknis dan konsultasi hingga produk keuangannya dapat diperdagangkan di pasar modal
maupun pasar uang.
 Islamic Financial Services Board(IFSB)
Islamic Financial Services Board (IFSB) adalah lembaga internasional yang bertujuan
merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam.
Lembaga ini merupakan lembaga yang memfokuskan kegiatannya sebagai lembaga
standar setting internasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah

6. terutama melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga
keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah.
Standar yang dikembangkan oleh IFSB diperuntukkan sebagai acuan pengelolaan bank
syariah oleh kebijakan bidang perbankan syariah. Meskipun demikian saat ini BI masih
belum mengadopsi standar IFSB, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang
akan datang BI akan mengadopsi standar IFSB.
6. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan
karakteristiknya masing-masing:
1) Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah
Bank Konvensional
 Bank Umum Syariah kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran, karakteristik nya :
 Universal, memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk
setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan
ekonomi maupun perbedaan agama.
 Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melaran
adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan),
gharar (ketidakjelasan), haram, riba,
 Transparan, dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka
bagi seluruh lapisan masyarakat.
 Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui akitfitas
perbankan syariah yang mencangkup pengembangan sektor riil
dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
 Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh
aspek kehidupan

7.  Variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah,
tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi
hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian,
jasa transfer, dan jasa pembayaran (debet card, syariah charge).
 Fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah,
wakaf, dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile
banking, internet banking dan interkoneksi antarbank syariah.
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan Bank Syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Karakteristiknya :
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat
dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk
membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor
lainnya di luar negeri.
 Unit Usaha Syariah Bank Konvensionaladalah suatu bank umum
(konvensional) yang dimana bank umum (konvensional) tersebut
membuka cabang khusus tersendiri yang kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu
bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit usaha
syariah.
2) Baitul Maal wat Tamwil (BMT / Koperasi Syariah )
Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi
hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir
miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat
dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salaam.BMT bersifat terbuka, independen,
tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung

8. bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan social masyarakat sekitar,
terutama usaha mikro dan fakir miskin.
3) Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau
tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang
sesuai dengan syariah.
4) Pasar Modal Syariah yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah
adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara
penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Karena itu sehubungan dengan
pembahasan sekuritas syariah ini, ada tiga kategori sekuritas:
 Pertama, segala jenis sekuritas yang menawarkan predetermined fixed
income tidak diperbolehkan dalam islam, karena termasuk kategori
riba. Dengan demikian, interest bearing security baik long term
maupun short term. Akan masuk daftar instrument investasi yang tidak
sah. Saham preferen (preference stock), debenture, treasury securities
and consul, dan commercial papers masuk dalam kategori ini.
 Kategori kedua, sekuritas- sekuritas yang berbeda dalam grey area
(questionable) karena dicurigai sarat dengan gharar, meliputi produk-
produk derivates, seperti forward, future dan juga options.
 Kategori ketiga, yakni sekuritas yang diperbolehkan, baik secara penuh
maupun dengan catatan-catatan meliputi, saham, dan islmic bonds,
profit loss sharing based, government securities, penggunaan institusi
pasar sekunder dan mekanismenya semisal margin trading. Karena
sering seklai catatan-catatannya begitu dominan.
5) Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan
saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer
investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para
investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut

9. dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi
syariah yang dinilai menguntungkan.
6) Ar Rahnu (Pegadaian syariah ) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi
sesuai dengan prinsip syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada
sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang
diselaraskan dengan nilai Islam
7) Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat
 Lembaga Amil Zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenunya
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di
bidang da’wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga
Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Dalam
melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah
sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA). Lembaga Amil Zakat adalah
intitusi pengelolaan zakat yang sepenunya dibentuk atas prakarsa
masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da’wah,
pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat
dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Dalam melaksanakan
tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan
tingkatannya (pasal 31 KMA).
 Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh
pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan
ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ
Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan. Badan Amil Zakat
terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional
dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan

10. antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan
berintergritas tinggi.
7. Berikut ini adalah kaitan kerjasama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah
dengan lembaga-lembaga keuangan keuangan syariah lainnya:
 Bank Syariah sering bekerjasama dengan BMT/ Koperasi syariah dalam
menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan BMT
mempunyai kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah
yang membutuhkan pembiayaan dengan skala kecil atau mikro
 Asuransi syariah memiliki kaitan erat dengan bank syariah. Karena berbagai
pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan
dengan skema syariah. Praktik asuransi ini dilakukan untuk mengantisipasi
kegagalan bayar pembiayaan nasabah karena factor meninggalnya nasabah
maupun fakto lainnya yang disepakati dalam asuransi
 Bank syariah yang mempunyai kelebihan dana dan memandang penempatan
pada pasar modal syariah merupakan sesuatu yang menguntungkan secara
bisnis biasanya akan menyalurkan kelebihan likuiditasnya ke pasar modal
dengan melakukan pembelian obligasi syariah /sukuk.
 Bank syariah juga bisa bekerja sama dengan reksa dana syariah dalam hal
pembelian sukuk
8. Berikut ini adalah peran institusi-institusi seperti BI, Departemen Keuangan,
MUI, dan IAI terhadap pengembangan industri perbankan syariah :
 Bank Indonesia
Bank Indonesia merupaka regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di
Indonesia, termasuk BUS dan BPR syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan
adanya payung hukum bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan
memasukkannya istilah prinsip syariah dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang
perbankan.

11. Secara khusus, BI membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang dijadikan acuan
pengembangan bank syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Pada pertengahan tahun 2008,
pengaturan Bank Syariah dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No. 21 Th 2008
tentang Perbankan Syariah.
 Dewan Syariah Nasional-MUI dan Dewan Pengawas Syariah
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang memuat fatwa terkait
produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut;
1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk
sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4) Mengawasi penerapan fatwanyang telah diterapkan.
 Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI)
KAS merupakan komite yang dibentuk IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah,
yang dibentuk sejak Oktober 2005.KAS sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep
Bangun Prinsip Keuangan Syariah, serta 6 exposure draf PSAK Syariah.Draf yang telah
dihasilkan KAS-IAI selanjutnya disahkan oleh DSAK pada tahun 2007.
9. Melihat data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI maka perkembangan bank
syariah di Indonesia saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat. Kiprah bank
syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ke 3. Sejak pertama kali dirintis pada
tahun 1992 oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah lainnya pun
bermunculan. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah disektor keuangan
syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21
tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi payung hukum serta bukti
pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia.

12. Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri
dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah
banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan
akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi
pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi dan ditambah lagi dengan volume
penerbitan sukuk yang terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari Islamic Finance
Country Index (IFCI).
Di Indonesia memiliki keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah adalah
regulasinya dimana kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah terpusat pada satu
lembaga independen yaitu Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
berbeda dengan di negara lain fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga
kemungkinan terjadinya perbedaan regulasi satu sama lain lebih besar.
10. Permasalahan yang dihadapi oleh industry perbankan syariah Indonesia pada
saat ini antara lain:
Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah.Hal ini dikarenakan
selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip
syariah.Standardisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki
perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya
diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.
Kedua, tingkat pemahaman (awareness) produk bank syariah.Hingga saat ini, sangat sedikit
masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah
di perbankan syariah."Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui
istilah perbankan syariah serta tingkat awareness-nya," tambahnya.
Selain itu, masalah ketiga industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia
(SDM).Masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari
SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni.
11. Peran Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah tingkat internasional
adalah sebagai berikut :

13. Menurut Dr. Adiwarman Azwar Karim yang merupakan Dewan Syariah Nasional MUI dan
dewan pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah, "Indonesia adalah the biggest Islamic
Retail Banking In the world."
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi Islamic Financial Hub.Selain
Perbankan Syariah Ritel terbesar dunia, jumlah nasabah, universitas penyelenggara prodi
Perbankan Syariah di Indonesia adalah terbanyak di dunia.Kedepannya, Indonesia memiliki 4
peluang besar di Industri Keuangan Syariah yaitu Islamic Finance, Islamic Food, Islamic
Fashion and Islamic Fun.
12. Ada yang berpendapat bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat Muslim
hanyalah Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan Nabi dan para khalifah
pemerintahan Islam, adapun bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain tidak
memiliki dasar syariah yang kuat untuk dikembangkan, kami tidak setuju dengan
pendapat tersebut.
Karena alasan sebagai berikut :
1) Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar segala transaksi dalam perbankan
syariah tetap berdasarkan Al-Qur’an dan hadist
2) Meskipun ada transaksi yang tidak terdapat pada masa Rasulullah, dasar atas
diperbolehkannya transaksi tersebut sudah ada Lembaga-Lembaga Islam
internasional yang mengaturnya. Dalam lembaga tersebut, tidak hanya mengikuti
1 madzab, misalnya madzab maliki, namun menyerap dasar dari 4 madzab dari
seluruh dunia dan membahasnya secara bersama.
13. Kekurangan Bank Konvensional
1) Sistem bunga haram dalam Islam
Entah siapa yang pertama kali memberlakukan system bunga ini, tetapi sampai hari ini sangat
dikenal masyarakat luas.Dalam pandangan Islam sendiri, system bunga pada bank itu tidak
boleh dilakukan alias diharamkan.

14. 2) Bunga yang begitu besar.
Bunga yang ada di bank konvensional begitu besarnya kadang membuat orang berfikir dua
kali untuk membuka tabungan atau rekening di bank konvensional tersebut.Setiap bulan pasti
berkurang uang yang ada di rekening bank konvensional dengan persentase bunga yang
cukup.Maka dari itu, di point nomor dua ini yaitu bunga begitu besar sangat cocok untuk
kekurangan bank konvensional.
3) Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan
penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu
4) Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
5) Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.
14. Kelebihan dan Kelemahan Bank Syariah
Kelebihan Bank Syariah : Bank syariah menurut Karnaen Perwataatmadja dan M Syafi’I
Antonio, penulis buku “Apa Dan Bagaimana Bank Islam”
a) Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola
bank, dan nasabahnya.
b) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat
dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran
agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa
berkah.
c) Adanya Fasilitas pembiayaan (al=mudharabah dan al-musyarakah) yang tidak
membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara
tetap.
d) Adanya sistem bagi hasil, untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan
dini tentang keadaan banknya yang bias diketahui sewaktu-waktu dari naik
turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

15. e) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan
bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam
maupun dari luar negeri.
15. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan
sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan
prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam
kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah
yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas
keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya
integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.
Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar
domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional
harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan
kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin
diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat
universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem
perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang
dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi
oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam
mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka
upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh
segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

16. BAB 3 : PRINSIP DASAR BANK SYARIAH
Menurut Dewan Syariah Nasional Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang
mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai
lembaga keuangan syariah(DSN-MUI,2003).
1. Beberapa prinsip dalam hukum muamalah sbb :
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah,kecuali yang ditentukan
lain oleh Alquran dan sunah rasul(prinsip mubah).
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan(prinsip sukarela).
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat(prinsip mendatangkan manfaat
dan menghindarkan mudarat).
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,menghindari unsur-
unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan(prinsip keadilan).
2. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan
dibank konvensional :
a. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
b. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuangan yang diharamkan
(tadlis, bai’ ikhtiar, bai’ Najsy, riba, gharar, maysir).
c. Tidak sah akadnya.
3. Tadlis merupakan ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak sedangkan
gharar merupakan ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang
bertransaksi jual beli.
4. Contoh di masyarakat yang mungkin terjadi dalam kategori tadlis yaitu barang-
barang yang dibeli melalui pesanan. Biasanya harga yang ditawarkan lebih tinggi
dari harga pasaran dengan alasan kualitas yang lebih baik namun kenyataannya
kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan harga yang diajukan bahkan
ketika penjual mempromosikan barang dagangannya, penjual tersebut

17. menyanggupi produk akan selesai pada waktu yang lebih singkat padahal hal itu
hanya untuk menutupi kemampuan dan manarik hati para pemesan.
5. Contoh yang mungkin terjadi di masyarakat terkait dengan praktik gharar dalam
kategori harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan yaitu pembelian
sebidang tanah yang ditanami bermacam- macam buah dan sayur namun belum
tampak hasilnya. Ketika transaksi terjadi harga telah disepakati dan dibayar DP
terlebih dahulu tetapi waktu penyerahan tanah tersebut akan dilaksanakan ketika
pembayarannya telah dilunasi atau setelah ada hasil panen. Dapat disimpulkan
bahwa kualitas dan kuantitas hasil tanaman tersebut tidak diketahui oleh kedua
pihak. Selain itu harga yang disepakati pada saat terjadi transaksi bisa saja lebih
tinggi atau lebih rendah dari hasil panen nanti dan waktu penyerahan pun tidak
menentu karena akan terjadi penyerahan ketika telah dilunasi.
6. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya
padanan(iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
Tiga contoh praktik riba di masyrakat: Bank Konvensional, Praktek lintah
darat(rentenir), Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang
jauh lebih rendah.
7. Perbedaan antara bai’ najasy dengan bai’ ikhtiar adalah :
bai’ najasy merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak
permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik. Sedangkan bai’ ikhtiar
mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.
Contoh Bai’ najasy yaitu perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan produksi
barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga
barang tersebut.
Contoh Bai’ Ikhtiar yaitu Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok lainnya
yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya.
8. Masyir merupakan sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh
keuntungan sementara pihak lain akan memperoleh kerugian.
Contohnya :

18. Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak yang
dirugikan praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian.
Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk dapat
memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak.
9. Rukun sah nya akad sbb :
a. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad.Dalam hal
ini,kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk
mengikuti proses perjanjian,jika tidak akan dianggap tidak
sah.Kemampuan tersebut dibuktikan dengan kemampuan membedakan
yang baik dengan yang buruk (sudah baligh dan tidak dalam keadaan
tercekal seperti dinyatakan pailit) dan tidak dibawah paksaan.
b. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad,yakni barang yang dijual dalam
akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan
sejenisnya. Adapun syarat barang tersebut dianggap sah apabila:
• Barang tersebut atau tidak terkena najis,bisa disucikan.
• Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan.
• Komoditas harus diserahterimakan.
• Barang yang dijual harus milik penjual.
• Bila barang dijual harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada
dilokasi, harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya.
c. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terimah. Sedangkan
kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang
berikutnya.
10. Perbedaan antara riba fadhl dengan riba ansi’ah adalah :
Riba fadhl merupakan riba yang timbul karena pertukaran antara barangribawi yang sejenis
dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan riba nasi’ah merupakan riba yang timbul
karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis
barang lainnya.

19. 11. Contoh riba qardh yaitu praktik perbankkan konvensional yang mengharuskan
pengembalian dana yang dipinjam beserta dengan kelebihannya atau disebut
dengan bunga.
Contoh Riba Jahiliyah yaitu Pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang dibebankan
akan semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah
ditetapkan.
12. Ta’alluq adalah dua akad yang saling berkaitan, dimana berlakunya akad 1
bergantung pada akad 2. Contohnya yaitu penjualan dengan cara ‘inah, yaitu
seorang penjual barang seharga tertentu secara cicilan (misalkan Rp 11 juta)
kepada orang lain dengan syarat, orang lain tersebut kembali menjual barang
tersebut secara tunai(misalkan Rp 10 juta).
13. Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’- Najasy
dimana short selling merupakan prektek perjanjian penyerahan syrat berharga
yang dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh dengan
harga yang jauh lebih murah sebelum tanggla penyerahan.
14. Hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada system ekonomi kapitalis
yaitu ekonomi Gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang
mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih
tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba,
dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu
pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek
ekonomi gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi
nilai instrinsiknya.

20. BAB 4 : SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1. Landasan hukum pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari UU No 7/92
tentang perbankan syariah yang hanya mngatur tentang perbankan secara
konvensional, kemudian Bank syariah sendir dalam sistem operasinya UU tersebut
dijadikan sebagai landasan hukumnya ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 1992 tentang Bank berdasar Bagi Hasi. Yang terakhir, Undang Undang nomor
10 tahun 1998 sebagai landasaan hukum bank syariah.
“dalam pasal 1 butir 3, UU No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa : bank umum adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”
Jadi dengan adanhya UU No 10 tahun 1998 tersebut, bank umum dibolehkan untuk
menjalankan :
a. Sistem konvensional atau
b. Sistem syariah atau
c. Sistem konvensional dan cabnag syariah
2. Perbedaan BUS dan BPRS adalah pada boleh tidaknya menghimpun dana dalam giro
dan boleh tidaknya menggunakan jasa pembayaran ( ekspor, impor dan lainnya). Pada
BPRS tidak boleh menghimpun dana bentuk giro dan tidak boleh menggunakan jas
apembayaran (ekspor, impor dan lainya)
3. Perbedaan BUS dan UUS terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Pada BUS
statu sindependen dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional.
Sementara UUS statusnya tidak independent dan masih bernaung di bawah aturan
manajemen perbankan konvensional, dimana bank konvensional masih menerapkan
sistem riba.
4. Bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank
syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Antara lain :
a. Fungsi manager investasi

21. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang
dihimpun (dalam perbankan lazim disebut deposan/penabung), karena besar kecilnya
pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana trsebut sangat bergantung pada
pendapatan yang diterima bank syariah dalam menjalankan dana mudhaeabah sehingga
sangat tergantung pada keahlian, kehati hatian, dan profesionalisme bank syariah. Jadi, apa
yang dilakukan oleh bank syariah, khusunya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan
membawa dampak atau resiko kepada pemilik dana dari dana yang dihimpun. Hal ini sangat
berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan memberikan dana kepada bank
konvensional dan dijalankan bunga tertentu, deposan tidak menanggung resiko. Bank
konvensional bisa menyalurkan dana atau tudak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak,
deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan.
b. Fungsi investor
Dalam pnyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudhabarah dan musyarakah), prinsip
uji roh (ijarah dan ijarah muntahia bittamik ) maupun prinsip jual beli (murbahah salam, dan
alam parallel, istishna, dan istihna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai
pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan
dengan prinsip prinsip yang telah ditetapkan dan melanggar syariah, ditanamkan pada sektor
sektor produktif dan mempunyai resiko yang minim. Penerimaan pendapat dan kualitas
aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana,
karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran inilah yang akan dibagikan kepada
pemilik dana.
c. Fungsi sosial
Konsep perbankan islam mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui
dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran islam.
Lebih jauh lagi, konsep islam juga mengharuskan bank islam memainkan peran dalam
pembangunan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta
pengembangan lingkungan hidup.
d. Fungsi jasa keuangan
Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank
konvensional, seperti memberikan layanan clearing, trnsfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of
guarantee, letter of credit, dsb. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan

22. dan tranksaksi tersebut, bank syariah harus tetap menggunakan skema yang sesuai dengan
prinsip syariah.
5. Fungsi manager investasi pada bank syariah adalah sebagai berikut :
Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana dari dana yang dihimpun,
karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dan atersebut sangat
bergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana sehinga
sangat tergantung pada keahlian, kehati hatian, dan profesionalisme bank syariah. Jadi apa
yang dilakukan bank syariah, khususny atentang penyaluran dana akan membawa dampak
atau resiko pada pemilik dana dari dana yang di himpun.
6. Fungsi investor pada bank syariah adalah sebagai berikut :
Dalam pnyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudhabarah dan musyarakah), prinsip
uji roh (ijarah dan ijarah muntahia bittamik ) maupun prinsip jual beli (murbahah salam, dan
alam parallel, istishna, dan istihna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai
pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan
dengan prinsip prinsip yang telah ditetapkan dan melanggar syariah, ditanamkan pada sektor
sektor produktif dan mempunyai resiko yang minim. Penerimaan pendapat dan kualitas
aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana,
karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran inilah yang akan dibagikan kepada
pemilik dana.
7. Fungsi manager investasi pada bank syariah adalah sebagai berikut :
Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana dari dana yang dihimpun,
karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dan atersebut sangat
bergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana sehinga
sangat tergantung pada keahlian, kehati hatian, dan profesionalisme bank syariah. Jadi apa
yang dilakukan bank syariah, khususny atentang penyaluran dana akan membawa dampak
atau resiko pada pemilik dana dari dana yang di himpun.
8. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional prinsip pnghimpunan dana yang digunakan
dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.
 Prinsip wadiah dalamperbankan syariah dapatt diterapkan pada kegiatan
penghimpunan dan berupa giro dan tabungan. Di indonesia, hampir semua

23. bank syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. Giro wadiah
adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengann menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM,
sarana perintah pembayaran lainny atau dengan cara pemindahbukuan.
 Mudharabah dapat dibagi menjadi dua skema, yaitu skema muthlaqah dan
skema muqayyadah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah
muthlaqah, kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang
mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana
(shahibul maal). Hasil uaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara
bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati
semula.
9. Wadi’ah yad ad-dhamanah
Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penrima titipan dengan tau tanpa izin
pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yan dititipkan dan harus bertanggung
jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. akad ini berlaku apabila orang
yang dititipi barang tidak lagi meng-idle-kan asset atau barang titipan tesebut, tetapi
penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapatkan izin dari orang yang
memilki harta. Dengan demikian akad yang berlaku adalah wadi’ah yand dhamanah (tangan
penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi
pada barang tesebut.
Wadi’ah yad al-amanah
Adalah akad penititipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan
menggunakan barang atau uang tersebut. tapi orang yang dititpi barang tidak bertanggung
jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama bukan akibat dari kelalaian atau
kecerobohan yang ersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan. Hal ini dikemukakan
dalam senuah Hadis Rasulullah “jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam
yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerimaan titipan tidak lalai”.
10. Dalam mudharabah mutlaqah, nasabah yang menyimpan dananya dibank syariah
tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang

24. disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apakah yang akan
nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu
diberikan, uasaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain lain. Jadi prinsip
mdharabah mutlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Sedangkan dalam
mudharabah muqayyadah,nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah
memberikan batasan batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana
simpannya. Pada prinip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti
usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana
dan lain lain.
11. Tiga alasana mengapa mudharabah muqayyah tidak cocok diterapkan pada
penghimpunan dan tabungan dan deposito sebagai berikut :
a. Kedudukan bank hanya sbagai agen
b. Semua resiko ditanggung oleh pemilik dana
c. Pemilik dana membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dan
seperti, hany auntuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan
tempat tertentu.
12. Perbedaan antara investasi terikat chaneling apabila semua resiko ditanggung oleh
pemilik dana bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun sedangkan pola
executing apabila pemilik dana dan bank sama-sama menanggung resiko.
13. Perbedaan tabungan, deposito dan giro menurut UU perbankan No 10 tahun 1998
adalah giro sebagai simpanan yang penarikannya dapat dilakukakan setiap saat
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau
dengan cara pemindah bukuan. Deposito adalah simpanan yang penarikanny ahanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Tabungan adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu
yang disepakati, tetpi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan lainnya.
14. Perbedaan tabungan mudharabah dngan tabungan konvensional adalah tabungan
mudharabah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan sedangkan
tabungan konvensional menggunakan prinsip ekonomi perbankan.

25. 15. Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak tiga aspek yaitu sifat
dana, insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat
titipan seang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi insentif pada
tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaraktkan dimuka dan bersifat sukarela
jika bank hendak memberikannya. Dalam hal pengembalian dana, tabungan wadiah
dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, akan tetapi pada tabungan mudharabah
tidak dijamin dikembalikan semua.

26. BAB 5 : KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
1. Jelaskan tujuan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah bagi
penyusun standar, penyusun laporan keuangan, auditor, dan para pemakai
laporan keuangan!
Tujuan kerangka dasar yaitu untuk digunakan sebagai acuan bagi:
a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah
yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan
disusun sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku umum.
d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan
syariah.
2. Uraikan maksud paradigma transaksi syariah!
Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan
sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat
manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Pradigma
dasar ini menekankan bahwa setiap aktifitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan
nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan
buruk, benar dan salahnya aktifitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang
membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar
(market discipline) yang baik
Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktifitas umat manusia yang berisi
perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan
maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum
dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku

27. kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika
yan berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi
saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis.
3. Jelaskan yang dimaksud dengan asas ukhuwah, ‘adalah, mashlahah, tawazun,
dan syumuliyah beserta kaitannya dengan akuntansi!
Berdasarkan KDPPLK Syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:
a) Persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata
interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan
secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing
economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas
kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip
saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong
(ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi
(tahaluf).
b) Keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya
dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan
sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa
aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
 riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah
maupun fadhl);
 kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun
lingkungan);
 maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);
 gharar (unsur ketidakjelasan); dan
 haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas
operasional yang terkait).

28. c) Kemaslahatan (maslahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan
manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta
individual dan kolektif.
d) Keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material
dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis
dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi
syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan
semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang
didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada
semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
e) Universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan
untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan
suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta
(rahmatan lil alamin).
4. Transaksi syariah dapat berupa komersial dan non komersial, jelaskan kedua
bentuk transaksi tersebut!
Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas
sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa:
investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau
pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial
dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan
dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.
5. Sebutkanlah pihak – pihak yang membutuhkan laporan keuangan!
Pemakai laporan keuangan meliputi :
a. Investor sekarang dan investor potensial ; hal ini karena mereka harus
memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau
penerimaan dividen.

29. b. Pemilik dana qardh ;untuk mengetahui apakah dana qardh dapat di bayar pada saat
jatuh tempo
c. Pemilik dana syirkah temporer ; untulk memberikan keputusan pada investasi
yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman
d. Pemilik dana titpan ; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil tiap saat
e. Pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah dan wakaf ; untuk informasi tentang
sumber dan penyaluran dana tersebut.
f. Pengawas syariah ; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah
terhadap prinsip syariah.
g. Karyawan ; untuk nmemperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas
entitas syariah.
h. Pemasok dan mitra usaha lainnya ; untuk memmperoleh informasi tenteng
kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo
i. Pelanggan ; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas
syariah
j. Pemerintah serta lembaga – lembaganya ; untuk memperoleh informasi tentang
aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya.
k. Masyarakat ; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap
masyarakat dan Negara.
6. Jelaskan yang dimaksud dengan pemberi dana qard dan informasi apakah yang
diperlukannya dari laporan keuangan!
Al-Qardh (soft and benevolent loan) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan
imbalan.
Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategrikan dalam ‘aqd tathawwu’i atau akad saling
membantu dan bukan transaksi komersial.

30. Pemilik dana qardh membutuhkan informasi untuk mengetahui apakah dana qardh dapat di
bayar pada saat jatuh tempo atau tidak.
7. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana syirkah temporer dan informasi
apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan!
Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi jangka waktu tertentu
dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak hak untuk
mengelolahdan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi
berdasarkan kesepakatan.
Pemilik dana syirkah temporer membutuhkan informasi untuk memberikan keputusan pada
investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman.
8. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana titipan dan informasi apakah
yang diperluakan dari laporan keuangan!
Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro
atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah
untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya
sewaktu-waktu.
Pemilik dana titpan membutuhkan informasi untuk memastikan bahwa titipan dana dapat
diambil tiap saat.
9. Jelaskan informasi yang diperlukan oleh pembayar dan penerima zakat, infak,
sedekahdan wakaf!
Pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah dan wakaf membutuhkan inormasi tentang
sumber dan penyaluran dana tersebut.

31. 10. Jelaskan kepentingan pengawas syariah terhadap laporan keuangan
perusahaan!
Pengawas syariah berkepentingan untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah
terhadap prinsip syariah. Pentingnya keberadaan pengawas syariah atau biasa disebut dengan
audit syariah tersebut untuk membantu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam
menjalankan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan
stakeholder, menjamin kehalalan atas keuntungan yang dihasilkan, serta sebagai komitmen
LKS dalam melakukan bisnis dengan prinsip syariah.
11. Apakah tujuan utama dan tujuan lain laporan keuangan syariah?
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi
keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Tujan lainnya adalah :
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah
b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas
syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada
tingkat keuntungan yang layak.
d. Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal
dan pemilik dana syirkah temporer ; dan informasi mengenai pemenuhan
kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan
penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
12. Apakah yang dimaksud dengan asumsi dasar akrual?
Laporan keuangan disajikan atas dasar actual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan
peristiwa yang lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam cacatan akuntansi serta
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

32. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai
tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga
kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepsesentasikan kas
yang akan diterima di masa depan
13. Apakah yang dimaskud dengan asumsi kelangsungan usaha?
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah
yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan
tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala
usahanya.
14. Jelaskan empat karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah!
a. Dapat dipahami
Kualitas penting informasiyang ditampung dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
b. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk ,memenuhi kebutuhan pemakai
dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau
dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan
atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
c. Keandalan
Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan
material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur
dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat
disajiakan.
d. Dapat dibandingkan
Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode
untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan kuntansi yang digunakan

33. dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahn kebijakan serta pengaruh
perubahantersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar
akuntansi yang berlaku.
15. Dalam bentuk apakah manfaat ekonomi masa depan dalam suatu aset mengalir
dalam entitas syariah?
Manfaat ekonomi masa depan dalam bentuk asset. Asset, adalah sumber daya yang dikuasai
oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di
masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
16. Dengan cara apakah penyelesaian kewajiban suatu entitas syariah dapat
dilakukan dimasa depan?
Penyelesaiankewajiban di masadepan dapatdilakukandenganberbagai cara,misalnya,dengan:(a)
pembayarankas;(b) penyerahanasetlain;(c) pemberianjasa;(d) penggantiankewajibantersebut
dengankewajibanlain;atau(e) konversi kewajibanmenjadiekuitas.
17. Apakah yang dimaksud dengan dana syirkah temporer?
Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi jangka waktu tertentu
dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak hak untuk
mengelolahdan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi
berdasarkan kesepakatan.
18. Sebutkan beberapa contoh dana syirkah temporer!
Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah
muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabahmusytarakah, dan akun lain yang sejenis.
a. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana (shahibul
maal)memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam
pengelolaaninvestasinya.

34. b. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan
batasankepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek
investasi.
c. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana
menyertakanmodal atau dananya dalam kerja sama investasi
19. Kenapa dana syirkeh temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban
maupun ekuitas?
Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas
syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana
awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah.
Disisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai
waktu jatuh tempo danpemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan
pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset
lancar dan aset non investasi (current and other non investment accounts)
20. Jelaskan yang dimaksud dengan penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas
bagi hasil!
a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan.
b. Beban expenses adalah penurunan manfaat ekonomo selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya
kewajiban yang melibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian
kepada penanaman modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan
aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.
c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil
Hak pihak ketiga atas bagi hassil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil
pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah
dalam suatu periode laporan keuangan.

35. 21. Kapankah suatu aset diakui?
Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dimasa depan
diperoleh entitas syariah dan aset tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
handal.
22. Kapankah suatu kewajiban diakui?
Kewajiban diakui dalam neraca jika besarkemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
sekarang dan jumlah yang harus diselaikan dapat diukur secara andal.
23. Kapankah dana syirkah temporer diakui?
Pengakuan dana syirakah temporer dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah
memilki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber
daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur
secara handal.
24. Kapankah suatu penghasilan diakui?
Pengukuran penghasilan diakuai dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi
masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi
dan dapat diukur.
Menurut kriteria pengakuan pendapatan yang terdapat dalam PSAK 23, suatu entitas dapat
mengakui pendapatan jika memenuhi kriteria di bawah ini:
 Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan
kepada pembeli.
 Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan
atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.

36.  Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal
 Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut
mengalir ke entitas dan,
 Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan
tersebut dapat diukur secara handal.
Sedangkan menurut IAS 18, pendapatan dapat diakui oleh entitas ketika risiko yang melekat
pada barang atau jasa telah berpindah ke pembeli atau pengguna jasa.
25. Kapankah suatu beban diakui?
Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diakui
andal

37. BAB 6 : AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA
1. Perbedaan mekanisme kerja instrument penghimpunan dana syariah terletak pada
tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvesional dalam memberikan
keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan
mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
dalam fatwa DSN Nomor 1 tentangGiro, Nomor 2 tentang Tabungan, dan Nomor 3
tentang deposito. Mekanisme giro dan tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip
syariah adalah giro dan tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah,
sedangkan untuk deposito berdasarkan prinsip mudharabah saja. Oleh karena
mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadiah
(titipan) dan mudharabah (bagihasil), secara teori pengklasifikasian penghimpunan
dana di bank syariah didasarkan pada penghimpunan berdasarkan wadiah dan
penghimpunan berdasarkan mudharabah.
2. Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad
wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan prinsip dana mengizinkan
kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib
mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut.
3. Perbedaan mekanisme transfer antar kantor bank yang sama dengan antar bank yang
berbeda :
Untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor, dalam praktik perbankan biasa digunakan
rekening sementara dengan nama RAK. Adapun untuk transaksi yang melibatkan transaksi
antar bank yang berbeda biasanya diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi oleh Bank
Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
4. Akad Mudharabah. Keuntungannya antara lain:
a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat
Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode end of month, yaitu:

38. a. Pembayaran bagi hasil mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup
buku setiap bulan
b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif, termasuk tanggal
tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan giro.
c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif. Tingkat bagi hasil
yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersnagkutan (28 hari, 29
hari, 30 hari, 31 hari)
e. Bagi hasil yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai
permintaan nasabah
5. Akad yang bisa digunakan untuk tabungan adalah Akad wadiah. Keuntungannya
untuk wadiah sebagaimana dijelaskan hanya berupa titipan. Dalam jangka waktu
pendek memang akan menguntungkan. Nasabah biasanya tak akan dikenakan biaya
apa-apa, seperti biaya adm. Namun jika dikaji lebih mendalam, apabila wadiah ini
dilakukan untuk jangka panjang jelas merugikan. Kenapa tidak, dari waktu kewaktu
nilai uang akan mengalami inflasi. Nilai uang yang tadinya Rp 1000 pada tahun 2001
tidak akan sama dengan nilai Rp 1000 pada tahun 2016. Sementara meskipun jumlah
uang sama, tetapi nilai uang akan mengalami penurunan.

40. BAB 7 : AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH
1. Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu berpegian untuk urusan
dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti potongan,
karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian
keuntungan.
Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola
dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut
kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si
pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, dan violatian oleh pengelola
dana.
Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdarsarkan
kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Mudharabah dalam
istilah bahasa inggris disebut trust financing, pemilik dana yang merupakan investor disebut
beneficial ownership, atau sleeping partner, dan pengelola dana disebut managing trustee atau
laboor partner.
Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut
campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana
tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelolaan
dana.
Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk
bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan
tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah.
2. Perbedaan antara mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah
musytarakah ini pada persetujuan yang diserahkan pemilik modal terhadap dana yang
diinvestasikannya, pada mudharabah muthlaqah pemilik dana memberikan kebebasan
kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, sedangkan pada mudharabah
muqayyadah pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain
mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

41. 3. Mudharabah muthlaqah dapat diterapkan pada kondisi nasabah membebaskan
mudharib mengusahakan dananya, sehingga mudharib dapat dengan leluasa
mengelola dana tanpa ada batasan walaupun pastinya dana yang dikelola harus
dibidang yang halal dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.
Mudharabah muqqayadah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah menetapkan batasan-
batasan kepada mudharib, batasan-batasan yang dimaksudkan yaitu mengenai dana, lokasi,
cara dan/atau objek investasi.
Mudharabah musytarakah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah hanya menitipkan
dananya kepada bank untuk disimpan secara aman.
4. Dalil Al-quran landasan akad mudharabah yaitu :
Surah Al-Jumu’ah ayat 10 artinya
”apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kami beruntung
Surah Al-Baqarah ayat 283 artinya ”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak
secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu
memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saksi) menyembunyikan persaksian, Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
5. rukun akad mudharabah ada 4 yaitu
a. pelaku
b. Objek mudharabah dibagi lagi menjadi 2 yaitu modal dan kerja (usaha)
c. Ijab kabul
d. Nisbah keuntungan