5. Kekerasan adalah setiap
perbuatan terhadap Anak yang
berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, psikis, seksual,
dan/atau penelantaran,
termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan
hukum
Sumber: SIMFONI PPA
2021 2022 2023
Fisik 3437 3746 4410
Psikis 3602 4162 4511
Seksual 8703 9588 10932
Eksploitasi 276 216 260
TPPO 406 219 206
Penelantaran 1037 1269 1332
Lainnya 1866 2041 2507
3437
3746
4410
3602
4162
4511
8703
9588
10932
276 216 260
406
219 206
1037
1269 1332
1866
2041
2507
Data SIMFONI PPA
Fisik Psikis Seksual Eksploitasi TPPO Penelantaran Lainnya
Sulawesi
Barat
2023
Fisik Psikis Seksual Eksploitasi TPPO Penelantaran Lainnya
Jumlah
Korban
Jumlah
Kasus
26 28 61 1 4 0 7 93 100
6. PREVALENSI
KEKERASAN PADA ANAK INDONESIA
62.75% 62.31%
46%
37%
Anak Perempuan Anak Laki-Laki
Survei Nasional Pengalaman Hidup
Anak dan Remaja
2018 2021
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah
mengalami satu jenis kekerasan atau lebih
di sepanjang hidupnya
Turun 16.80% Turun 24.90%
3,65% 8,43%
Usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual
dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya (perkotaan
maupun perdesaan)
4 dari 100 8 dari 100
1,87%
Usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual
kontak sepanjang hidupnya (perkotaan maupun
perdesaan)
2 dari 100 6 dari 100
6,87%
Usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual
non kontak sepanjang hidupnya (perkotaan maupun
perdesaan)
2 dari 100 4 dari 100
2,34% 3,79%
Sumber: Data SNPHR 2021
7.
8. DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
P
S
I
K
I
S
S
O
S
I
A
L
Gangguan
Mental
Kepercayaan diri
yang rendah
Suka menyendiri
Muncul rasa takut
penolakan
Susah percaya
dengan orang lain
Susah berempati
Dapat memicu
melakukan perilaku
berisiko di kemudian
hari
F
I
S
I
K
Luka Berat
Meninggal Dunia
Hilangnya Fungsi
Reproduksi
Penyakit Menular
Dampak dari kekerasan anak
tidak hanya berhenti pada
penyintas saja, tetapi juga
keluarga, lingkungan sosial,
generasi selanjutnya dan
bahkan negara
Studi di wilayah Asia Timur dan Pasifik menyebutkan:
PENANGANAN KEKERASAN ANAK MENGHABISKAN 3-4%
PDB (tiap negara pertahunnya)
Berpotensi menjadi
pelaku kekerasan
Keinginan untuk
menyakiti diri
Keinginan untuk
mengakhiri hidup
Sulit Mengendalikan
Emosi
Penurunan Fungsi
Otak
10. Biro Perencanaan dan Keuangan
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 2022
Tren Persentase Perempuan 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun
(Perkawinan anak, 2018-2022)
Angka perkawinan anak terus mengalami penurunan setiap
tahunnya dari tahun 2018 hingga 2022 .
Angka perkawinan anak secara nasional pada tahun 2022
(8,06 persen), telah melampaui target RPJMN 2020-2024
untuk tahun 2022, yaitu 9,44 persen, bahkan juga melampaui
target tahun 2024 (8,74 persen).
Namun begitu, tetap diperlukan perhatian khusus dari
berbagai pihak dalam mengendalikan terjadinya
permohonan dispensasi perkawinan hingga level terendah.
2.07
2.78
3.62
3.66
3.80
3.89
4.83
4.87
5.71
5.79
7.08
7.22
7.54
7.80
7.91
8.06
8.14
8.37
8.65
8.80
8.82
9.33
9.46
9.70
9.91
10.53
11.42
11.70
12.26
12.52
12.65
12.84
13.65
14.72
16.23
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Sumatera Barat
Bali
Sumatera Utara
Maluku
Aceh
Kep Riau
NTT
Riau
Banten
Kalimantan Timur
Papua Barat
Jawa Tengah
Kep Bangka Belitung
Indonesia
Lampung
Kalimantan Utara
Jawa Barat
Bengkulu
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Jawa Timur
Papua
Jambi
Kalimantan Selatan
Sumatera Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Gorontalo
Kalimantan Tengah
NTB
Persentase Perkawinan Anak
Menurut Provinsi Tahun 2022
Provinsi NTB merupakan provinsi
dengan persentase perkawinan anak
tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar
16,23 persen.
Sementara Provinsi DKI Jakarta
menjadi provinsi dengan persentase
perkawinan anak terendah, yaitu
sebesar 2,07 persen.
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
memiliki % perkawinan anak sebesar
7,22
Perkawinan Anak di Indonesia
11.21
10.82
10.35
9.23
8.06
2018 2019 2020 2021 2022
11. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia
25.267
65.299
63.360
52.395
28424
2019 2020 2021 2022 2023 (hingga Agustus)
12. Alasan Dispensasi Kawin Tahun 2022
HAMIL,
25,83%
HUBUNGAN
INTIM, 2,17%
EKONOMI,
4,62%
PERJODOHAN
, 0,22%
HUBUNGAN
CINTA, 67,16%
13. Langgengnya
praktik
perkawinan
anak sebagai
bagian dari
tradisi di dalam
masyarakat
Belum
optimalnya
pelaksanaan
peraturan yang
mendukung
pencegahan
perkawinan
anak
PENGUATAN
KEBIJAKAN
DAN ADVOKASI/
SOSIALISASI
Masif
Holistik
Integratif
Tidak semua anak
memiliki resiliensi yang
tinggi
Perilaku Berisiko
pada Remaja
Belum pahamnya orangtua, keluarga,
masyarakat, dan tokoh adat/agama/masyarakat tentang
hak & perlindungan anak
Regulasi sudah cukup kuat, namun masih perlu peraturan teknis
Pemangku kepentingan dan masyarakat
secara luas belum memahami
peraturan mengenai perkawinan
anak
Kebijakan perkawinan anak
belum terinternalisasi
dalam kebijakan dan program
lintas sektor secara langsung
Tantangan
Upaya Pencegahan Perkawinan Anak
Masyarakat di daerah-daerah tertentu masih
menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai
pembenar praktik Perkawinan anak
PERUBAHAN POLA PIKIR
DAN PERILAKU
14. Biro Perencanaan dan Keuangan
Kejahatan online yang menjerat anak
meningkat rata-rata setiap tahun: Tahun
2017 menjadi 608 kasus dan pada 2020
mencapai 651 kasus, dengan total 2,591
antara 2017-2020 (KPAI, 2022)
Indonesia high risk, urutan 46, untuk
dampak perubahan iklim pada anak
(WHO, UNICEF). Indonesia sangat rentan
terhadap bencana hidrometeorologis
topan, banjir, longsor, kebakaran hutan
dan lahan (World Bank dan ADB, 2021)
34,9% (15,5 juta) remaja mengalami
masalah kesehatan mental (I- NAMHS,
2022).
Pada tahun 2021, kekerasan fisik diterima oleh perempuan sebanyak
4.814 kasus, selanjutnya untuk kasus Kekerasan Gender Berbasis
Siber sebanyak 1.721 kasus atau meningkat 83% dari tahun
sebelumnya (Komnas Perempuan, 2022)
Kekerasan Gender Berbasis Siber
SENSOR!
Perubahan Iklim
Kesehatan Mental
FGM/C
Sebanyak 55% anak perempuan dari perempuan 15-49
mengalami sunat, dengan prevalensi tertinggi pada kategori
sunat simbolis
Anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang
tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan
kriteria WHO
Anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang
tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat
perempuan hanya secara simbolis saja.
2017 2018 2019 2020 2021
279
184
191
382
624
88%
12%
Wilayah dengan kasus TPPO tertinggi: Jakarta,
Bandung, Surabaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Pontianak. Batam, dan Medan,
DATA KEKERASAN TPPO
Sumber: Simfoni PPA, 2022
Isu Strategis Lainnya
15. 06
"KEKERASAN DAN
PERLAKUAN SALAH
TERHADAP ANAK
BAGAIKAN FENOMENA
GUNUNG ES, YANG
TERLIHAT HANYA DI
BAGIAN PUNCAKNYA
SAJA, SEDANGKAN
KONDISI YANG
SEBENARNYA JAUH LEBIH
BESAR DARI ITU"
16. “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang
tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
(Pasal 28 B ayat 2)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Konvensi Hak
Anak (KHA)
Keputusan
Presiden Nomor 36
Tahun 1990
UU No. 23/2002:
Perlindungan
Anak
UU No.35/2014
(perub.UUPA)
UU Nomor 17
Tahun 2016
(Perub.II UUPA)
UU Nomor 23
Tahun 2014:
Pemda
HAK-HAK ANAK DILINDUNGI OLEH PERATURAN YANG BERLAKU
Perpres
No.101/2022:
Stranas PKtA
17. PERATURAN PRESIDEN NO. 101 TAHUN 2022
TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK
Meningkatkan kapasitas anak untuk
kemandirian dan ketahanan diri anak
Memperkuat jejaring kerjasama dan sinergitas K/L,
Pemda dan Masyarakat untuk meningkatkan
perlindungan anak dari kekerasan
Penguatan ekonomi keluarga untuk
pencegahan kekerasan terhadap anak
Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan
pencegahan dan penanganan KtA yang dilaksanakan
oleh K/L terkait, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
ARAH KEBIJAKAN STRANAS PKTA
7 Strategi Kunci
13 Fokus Strategi
29 Intervensi Kunci
37 Indikator
16 Kementerian/Lembaga
7 STRATEGI KUNCI
1. Penyediaan kebijakan,
pelaksanaan regulasi dan
penegakan hukum
2. Penguatan norma dan nilai
anti kekerasan
3. Penciptaan lingkungan yang
aman dari kekerasan
4. Peningkatan kualitas
pengasuhan dan
ketersediaan dukungan
orangtua/pengasuh
5. Pemberdayaan ekonomi
keluarga rentan
6. Ketersediaan dan akses
layanan terintegrasi
7. Pendidikan kecakapan hidup
untuk ketahanan diri anak
18. TAHAPAN PELAKSANAAN STRANAS PKtA
1
Pemetaan kondisi daerah
a. identifikasi Kekerasan terhadap Anak
b. identifikasi aspek sosial budaya
c. pemangku kepentingan terkait
d. kebijakan terkait penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
2
Penguatan koordinasi dan membangun
komitmen bersama untuk penghapusan
Kekerasan terhadap Anak
a. Memperkuat komitmen setiap kementerian/lembaga,
organisasi masyarakat, aliansi penghapusan Kekerasan
terhadap Anak melalui pembuatan kebijakan dan nota
kesepakatan dalam penghapusan Kekerasan terhadap
Anak
b. Mengembangkan kapasitas forum/kelompok Anak tingkat
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai pelopor
dan pelapor dalam penghapusan Kekerasan terhadap
Anak
3
Perencanaan dan penganggaran untuk Stranas PKtA
a. Bersifat partisipatif dan dilaksanakan bersama dengan Anak, organisasi
masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
b. Alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam upaya penghapusan
Kekerasan terhadap Anak; dan
c. Berdasarkan pada kebutuhan dan usulan dari peserta perencanaan
4
Pelaksanaan upaya penghapusan Kekerasan
terhadap Anak
a. Berjenjang dari tingkat rumah, lingkungan, sekolah,
tempat pengasuhan alternatif, dan tempat umum di mana
berkumpul, dan di mana Anak dipekerjakan.
b. Pelibatan Anak, orang tua/pengasuh/wali, keluarga
besar, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama,
tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh media, dan
pengusaha.
5
Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas
penghapusan Kekerasan terhadap Anak
20. BAGAIMANA MELAKSANAKAN
7 STRATEGI KUNCI STRANAS PKTA ?
STRATEGI 4:
PENINGKATAN KUALITAS
PENGASUH DAN
KETERSEDIAAN DUKUNGAN
BAGI ORANGTUA/PENGASUH
6 intervensi kunci
8 indikator
2 KL Penanggung Jawab
(Kemen PPPA, Kemensos)
Target :
8.740 Taman Anak Sejahtera, 25
Taman Anak Ceria, 203 Lembaga
Konsultasi Keluarga,
2.000 keluarga mendapat pelatihan
pengasuhan, 1000 keluarga 2P,
9 kegiatan sosialisasi, 4 kegiatan
penguatan kapasitas pengasuhan,
770 SDM tersertifikasi konsultasi
pengasuhan
STRATEGI 6:
KETERSEDIAAN DAN AKSES
LAYANAN TERINTEGRASI
4 intervensi kunci
10 indikator
3 KL Penanggung Jawab
(Kemen PPPA, Kemensos,
Kemendagri)
Target :
Kurang dari 3.730 respon kasus
rehsos; Kurang dari 53 respon
kasus via telepon pelayanan
sosial anak; 287 kasus KTA
tertangani secara
komprehensif di SAPA 129; 2
dokumen, 80 UPTD PPA, 50
paralegal tersertifikasi
kompetensi PPA, 30 peksos
UPTD PPA Provinsi, 170 Peksos
UPTD PPA Kab/Kota, 10 Peksos
SAPA 129, Integrasi SIMFONI
PPA berbasis NIK
STRATEGI 5:
PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA RENTAN
1 intervensi kunci
2 indikator
1 KL Penanggung Jawab
(Kemenko UMK)
Target :
3.810 UMKM
terstandarisasi dan
1.150 UMKM
menerima pelatihan
• KOMITMEN
• KEBIJAKAN
• ALOKASI ANGGARAN
• SINERGITAS PELAKSANAAN
21. BAGAIMANA MELAKSANAKAN
7 STRATEGI KUNCI STRANAS PKTA ?
STRATEGI 7:
PENDIDIKAN KECAKAPAN
HIDUP UNTUK KETAHANAN
DIRI ANAK
3 intervensi kunci
5 indikator
3 KL Penanggung Jawab
(Kemen PPPA,
Kemenedikbudristek,
Kemenag)
Target :
350 pondok pesantren; 548
Prov/Kab/Kota; 548 satuan
Pendidikan di prov/kab/kota
yang menerapkan program
cipta iklim satuan Pendidikan
yang aman; Jumlah FA di 34
Provinsi, 514 Kab/Kota, 1.657
Kecamatan dan 2.747 Desa)
Output Stranas PKTA
secara signifikan mengurangi
Kekerasan dan menuju Indonesia
Bebas Kekerasan terhadap
Anak Tahun 2030
Secara signifikan mengurangi
bentuk kekerasan dan angka
kematian dimanapun
Menghentikan perlakuan kejam,
eksploitasi, perdagangan, dan segala
bentuk kekerasan dan penyiksaan
terhadap anak
Menggalakkan negara berdasarkan
hukum di tingkat nasional dan
internasional serta menjamin akses yang
sama terhadap keadilan bagi semua
22. KERANGKA KELEMBAGAAN
DAN KOORDINASI
• Merupakan bagian dari
penyelenggaraan koordinasi
perlindungan anak secara nasional
• Tidak dilakukan pembentukan
kelembagaan secara khusus, melainkan
terintegrasi dengan kelembagaan dan
mekanisme koordinasi yang ada sesuai
PP 59/2019
•Menteri melalui Tim Koordinasi
Perlindungan Anak di Pusat
•Gubernur dan Bupati/Walikota
mengkoordinasikan pelaksanaan stranas
PKtA di provinsi dan kabupaten/kota
Kerangka Kelembagaan
Koordinasi
KUNCI
KEBERHASILAN
STRANAS PKTA
4
KOMITMEN KEBIJAKAN
ALOKASI ANGGARAN
SINERGITAS
PELAKSANAAN
SINERGI PUSAT & DAERAH
23. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
Optimalisasi Kapasitas Anak;
Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;
Aksesibilitas dan Perluasan Layanan;
Penguatan Regulasi dan Kelembagaan;
Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan
1
2
3
4
5
24. Panduan Praktis PPA
.
sebagai alat bantu bagi daerah dalam:
Pelaksanaan STRANAS PPA;
Penyusunan perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi
untuk memastikan komitmen
bersama dalam upaya pencegahan
perkawinan anak;
Penyusunan mekanisme
monitoring dan evaluasi bersama
terhadap pelaksanaan lima
strategi pencegahan perkawinan
anak.
KEBUTUHAN pelaksanaan Strategi Nasional
Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) di
daerah,
- komitmen dan strategi berdasarkan kondisi dan
kapasitas daerah masing-masing, baik provinisi
maupun kabupaten/kota, sesuai fungsi dan
kewenangannya. Selain
- menetapkan kebijakan strategi dan rencana aksi
daerah, juga diharapkan dapat memastikan program
dan kegiatan dalam rencana aksi dituangkan dalam
perencanaan dan penganggaran tahunan, baik bagi
pengampu utama maupun pengampu penunjang.
- memastikan kolaborasi pelaksanaan program dan
kegiatan dengan non-pemerintah, serta memastikan
pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan baik.
:
25. PENCEGAHAN
PERKAWINAN
ANAK
ANAK
Forum Anak
34 Provinsi
458 Kab/Kota
1.625 Kecamatan
2.694 Desa/Kelh
KELUARGA
PUSPAGA
258 Puspaga di
218 Kab/Kota
14 Provinsi
SEKOLAH
SRA
62.578 SRA di
334 Kab/Kota
34 Provinsi
LINGKUNGAN
1. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
2. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
3. Puskesmas Ramah Anak (PRA)
4. Pusat Kreativitas Anak (PKA); mis:
Masjid Ramah Anak (MRA), GEREJA
Ramah Anak (GRA), dll
REGION/WILAYAH
IDOLA
PROVILA
KLA
KELANA
DEKELA
26. BERSAMA KITA PROFESIONAL AKUNTABEL INFORMATIF
DINAMIS
RENCANA TINDAK LANJUT
PERAN PUSAT, DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PPA
26
26
LIIMGKUNGAN
Partisispasi Masyarakat dan dunia
usaha serta media mendukung untuk
pencegahan Perkawinan anak
TOOLSKIT STRANAS PPA
DAERAH
• Implementasi Pendampingan
Toolskit di 4 Provinsi, Jatim,
Jateng, Acah, NtTB Sulsel
• Pembentukan FASNAS PPA
PUSPAGA
Pemguatan Layanan PUSPAGA dalam
pendampingan DISKA maupun dalam
Pendampingan bagi yang terlanjur bersiko
kehamilan
PERDES PPA
Pendampingan PERDES PPA dengan
menerapkan sanksi adminitratif dan sanksi
sosial
RAD _PPA)
Fasilitasi Penyususnan Rencana AKSI
DAERAH
RAD PROV NTB dan RAD Prov. Papua
SATUAN PENDIDIKAN
Satuan pendidikan dan
madrasahdalam mekanisme
koordinasi pencegahan dan
peemenuhan hak pendidikan bagi
anak yang beresiko kehamilan ,
FORUM ANAK
Pemguatan Dengan Forum Anak
sebagai 2p Pelopor dan Pelapor dalam
kampanye Media siosial maupun dalam
partisipasi pembangunan
Penyusunan Rancangan PERPRES
Stranas PPA
