Media20220317601KLA PROVINSI JATENG -09032021-by Lenny_compressed.pdf
1. oleh:
LENNY N. ROSALIN, SE, MSc, MFin
DEPUTI MENTERI PPPA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Virtual, 9 Maret 2021
PERCEPATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
menuju
PROVINSI LAYAK ANAK (PROVILA)
2. PENDUDUK
267 Juta Jiwa
Keluarga
81,2 Juta
ANAK
79,5 Juta
PENDUDUK INDONESIA
2
Sumber: BPS, 2020 Sumber: BPS 2015
Sumber: Profil Anak, 2019
ANAK ADALAH SESEORANG YANG BELUM BERUSIA 18 TAHUN,
TERMASUK ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN
“
”
(UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
3. 80 JUTA ANAK
LUAR JAWA JATIM JATENG JABAR DKI DIY BANTEN
KOMPOSISI ANAK INDONESIA
TAHUN 2019
PULAU JAWA
42,3 Juta
(53%)
Sumber: Profil Anak Indonesia, KPPPA, 2019
LUAR JAWA
37,2 Juta
(47%)
JAWA TENGAH
+ 10 Juta Anak
(12,5%)
79,5 JUTA ANAK
4. 0 - < 18 th 27 - < 46 th
10 juta < 10 juta
Th
2018
Th
2045
Masalah?
Intervensi ?
Strategi ?
(Pemenuhan Hak Anak)
4
5. 5
Konvensi Hak
Anak (KHA)
Tahun 1989
Keputusan
Presiden Nomor
36 Tahun 1990
HAK-HAK ANAK DILINDUNGI OLEH BERBAGAI PERATURAN
Non
Diskriminasi
Kepentingan
Terbaik bagi
Anak
Hidup, Tumbuh,
dan
Berkembang
Partisipasi/
Suara Anak
Prinsip-Prinsip KHA:
UU Nomor
23 Tahun
2002
UU Nomor
35 Tahun
2014
UU Nomor
17 Tahun
2016
UU Nomor
23 Tahun
2014
6. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 20
Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
6
UU 35/2014 tentang Perubahan Pertama Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 21
•Ayat (4) … Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
•Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diwujudkan melalui
upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Kualitas
Hidup
Perempuan
Perlindungan
Hak
Perempuan
Kualitas
Keluarga
Sistem Data
Gender dan
Anak
Pemenuhan
Hak Anak
Perlindungan
Khusus Anak
URUSAN PPPA
MERUPAKAN URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR
dengan 6 Sub-Urusan
8. PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
di Era Otda Diwujudkan dalam “KLA”
KLASTER I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KLASTER II
LINGKUNGAN KELUARGA
DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF
KLASTER III
KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN
KLASTER IV
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN
WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN
BUDAYA
KLASTER V
PERLINDUNGAN KHUSUS
Pemenuhan
Hak Anak
Perlindungan
Khusus Anak
PERLINDUNGAN
ANAK
8
PROVILA
KELANA
DEKELA
DUNIA
LAYAK
ANAK
RW
RT
10. UU 35/2014 tentang Perubahan Pertama Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
• Ayat (1)
Masyarakat berperanserta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan
maupun kelompok.
• Ayat (2)
Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
• Ayat (5)
Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial,
budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan
terbaik bagi anak.
• Ayat (6)
Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
(1) Kebijakan perusahaan yang berspektif anak;
(2) Produk yang ditujukan anak harus aman bagi anak;
(3) Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial
perusahaan. 10
11. 11
Adalah kabupaten/kota dengan
sistem pembangunan yang
menjamin pemenuhan hak Anak
dan perlindungan khusus Anak
yang dilakukan secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.
APA
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
16. 16
MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA
mengkoordinasikan
pelaksanaan Kebijakan
KLA.
bertanggung jawab atas
terwujudnya KLA di
provinsi
penyelenggaraan KLA di
kabupaten/kota,
bupati/walikota
membentuk gugus tugas
KLA
melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap tahun
dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan
melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap tahun
sesuai kewenangannya
evaluasi penyelenggaraan
KLA secara berkala setiap
tahun sesuai
kewenangannya
PENYELENGGARAAN KLA
17. PENYELENGGARAAN KLA
• Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
• Dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
• Diatur dengan Peraturan Daerah.
• Peraturan Daerah harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang
mengacu kepada Kebijakan KLA.
17
18. ARAH KEBIJAKAN KLA
18
1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan
kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan
kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar
dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas
pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan
kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus.
19. STRATEGI KEBIJAKAN KLA
a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran
kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam
pencegahan dan penyediaan layanan.
b. peningkatan peran: orang perseorangan, lembaga perlindungan
anak, lembaga kesejahteraan sosial,organisasi kemasyarakatan,
lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan anak
melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung
pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
19
20. 20
1. DEKLARASI membangun komitmen
2. Pembentukan Gugus Tugas
3. Pengumpulan Data Basis Profil KLA
4. Penilaian Mandiri 24 Indikator KLA
5. RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
6. PELAKSANAAN KLA
7. EVALUASI KLA
PERENCANAAN
PRA KLA
TAHAPAN Penyelenggaraan KLA
8. PENETAPAN PERINGKAT KLA
Sumber: R-Perpres KLA, 2020
22. TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA
1. PERENCANAAN
a. DEKLARASI
b. PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KLA
c. PROFIL KLA
2. PRA KLA
• Kabupaten/kota melakukan penilaian mandiri
terhadap profil KLA untuk mengetahui status KLA
oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum
memulai penyelenggaraan KLA.
• Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 Indikator
KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima)
klaster KLA. 22
23. TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA
3. RAD KLA
• merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan
daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang
secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
• dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan
Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional KLA, RAN KLA
dan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD/Renja SKPD).
• untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor
karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan
rencana kerja kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah
(OPD) terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media
massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak.
23
24. RAD KLA
• wajib memuat data dasar yang menjabarkan
situasi dan kondisi anak di kabupaten/kota yang
disusun dan diperbarui secara berkala dan
berkesinambungan.
• sumber data dasar berasal dari Badan Pusat
Statistik (BPS), dinas/badan/kantor terkait,
lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam
mengumpulkan dan menganalisis data dasar,
Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan
lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.
24
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA
25. 4. PELAKSANAAN KLA
• didasarkan pada RAD KLA.
• untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA
memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik
yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
media massa, dan dunia usaha secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.
• dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan
pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan
kesesuaian dengan rencana aksi, mengidentifikasi, serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul,
agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA
26. 5. EVALUASI KLA
• Untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan
memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan
KLA.
• Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi
dan nasional.
• Bupati/Walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa/kelurahan.
• Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara
berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
di wilayahnya.
• Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat
nasional secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan. 26
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA
28. 435 KABUPATEN/KOTA
YANG TELAH MENGINISIASI “KLA”
28
MEMPEROLEH AWARD 2019
BELUM MEMPEROLEH AWARD 2019
BELUM MELAKSANAKAN KLA
247 KK
79 KK
188 KK Sumber: Deputi Bidang TKA, 2019
29. 29
PENERIMA PENGHARGAAN KLA BERDASARKAN KATEGORI
Tahun 2011, 2012, 2013, 2015, 2017,2018, dan 2019
Kategori Penghargaan KLA:
1.Kabupaten/Kota Layak Anak
2.Utama
3.Nindya
4.Madya
5.Pratama
6
4 3
25
12
3
36
22
4
50
24
3
90
28
6 2
113
51
11 2
135
86
23
3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Pratama Madya Nindya Utama
2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019
Sumber: Deputi Bidang TKA, 2019
31. HASIL EVALUASI KLA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017-2019
14
21
13
5
6
13
1 1
5
1 1 1
0
5
10
15
20
25
2017 2018 2019
Pratama Madya Nindya Utama
29 Kab/Kota
21 Kab/Kota 32 Kab/Kota
32. KONDISI KABUPATEN/KOTA HASIL EVALUASI KLA
TAHUN 2017 - 2019 (1)
NO KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019
1 Kota Surakarta Utama Utama Utama
2 Kota Semarang Pratama Madya Nindya
3 Kota Magelang Nindya Nindya Nindya
4 Kabupaten Magelang Madya Madya Nindya
5 Kabupaten Brebes Madya Madya Nindya
6 Kabupaten Rembang Madya Madya Nindya
7 Kabupaten Pekalongan Madya Madya Madya
8 Kabupaten Klaten Madya Madya Madya
9 Kabupaten Wonosobo Pratama Pratama Madya
10 Kabupaten Cilacap Pratama Pratama Madya
11 Kabupaten Kebumen Pratama Pratama Madya
12 Kabupaten Pemalang - Pratama Madya
13 Kabupaten Purworejo Pratama Pretama Madya
14 Kota Tegal Pratama Pratama Madya
33. KONDISI KABUPATEN/KOTA HASIL EVALUASI KLA
TAHUN 2017 - 2019 (2)
NO KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019
15 Kabupaten Sukoharjo Pratama Pratama Madya
16 Kabupaten Kudus Pratama Pratama Madya
17 Kabupaten Temanggung Pratama Pratama Madya
18 Kota Pekalongan - Pratama Madya
19 Kota Salatiga - Pratama Madya
20 Kabupaten Demak - Pratama Pratama
21 Kabupaten Kendal Pratama Pratama Pratama
22 Kabupaten Pati Pratama Pratama Pratama
23 Kabupaten Blora Pratama Pratama Pratama
24 Kabupaten Semarang - Pratama Pratama
25 Kabupaten Grobogan Pratama Pratama Pratama
26 Kabupaten Tegal - Pratama Pratama
27 Kabupaten Batang - - Pratama
28 Kabupaten Sragen - Pratama Pratama
34. KONDISI KABUPATEN/KOTA HASIL EVALUASI KLA
TAHUN 2017 - 2019 (3)
NO KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019
29 Kabupaten Jepara Pratama Pratama Pratama
30 Kabupaten Karanganyar - - Pratama
31 Kabupaten Boyolali - - Pratama
32 Kabupaten Banyumas - - Pratama
33 Kabupaten Purbalingga - - -
34 Kabupaten Banjarnegara - - -
35 Kabupaten Wonogiri - - -
35. Hak Sipil
Kebebasan
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Kesehatan
Dasar &
Kesejahteraan
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang &
Kegiatan
Budaya
Perlindungan
Khusus
Kelembagaan
1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media
4. Akta Kelahiran
5. Informasi Layak Anak
6. Partisipasi Anak
7. Perkawinan Anak
8. Lembaga Konsultasi bg
Ortu/Keluarga
9. Lembaga Pengasuhan
Alternatif
10. PAUD-HI
11. Infrastruktur Ramah Anak
12. Persalinan di
Faskes
13. Prevalensi Gizi
14. PMBA
15. Faskes dgn
Pelayanan
Ramah Anak
16. Air Minum dan
Sanitasi
17. KTR dan IPS
Rokok
18. Wajar 12 Th
19. SRA
20. PKA
21. Korban
Kekerasan &
Eksploitasi
22. Korban
Pornografi &
Situasi Darurat
23. Penyandang
Disabilitas
24. ABH, Terorisme,
Stigma
Kluster I
Kluster II
Kluster III
Kluster IV
Kluster V
35
24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
36. ANAK
Forum Anak
FA Provinsi
FA Kab/Kota
FA Kecamatan
FA Desa/Kelh
(dilatih sebagai 2P dan PAPP)
KELUARGA
PUSPAGA
SATUAN PENDIDIKAN
SRA + MRA
LINGKUNGAN
1. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
2. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
3. Fasyankes Ramah Anak (Puskesmas
Ramah Anak (PRA), RS Ramah Anak)
4. Pusat Kreativitas Anak (PKA)
5. Rumah Ibadah Ramah Anak (Masjid
Ramah Anak (MRA), Gereja Ramah
Anak (GRA), dll)
REGION/WILAYAH
IDOLA
PROVILA
KLA
KELANA
DEKELA
TARGET
INTERVENSI
1
2
3
4
5
37. 37
KLASTER 1
4. Akta Kelahiran 5. Informasi Layak Anak 6. Partisipasi Anak
• Memiliki Nama
• Setiap anak lahir memiliki
Akta dan KIA
• dll
• Mendapatkan informasi yang
layak
• Fasilitas Pusat Informasi Sahabat
Anak (PISA)
• Didampingi dalam mengakses
informasi
• dll
• Dilibatkan dalam proses
perencanaan dan
pembangunan mulai dari level
desa/kelurahan hingga nasional
• Diberikan kesempatan
berorganisasi (Forum Anak) dan
menyuarakan pendapat
• Dilatih untuk berperan menjadi
Pelopor dan Pelapor (2P)
• dll
38. KLASTER 2
7. Perkawinan Anak
10. PAUD Holistik- Integratif
9. Lembaga Pengasuhan
Alternatif
8. Lembaga Konsultasi
bagi Orangtua
11. Ruang Publik Ramah Anak
• Ruang Bermain Ramah
Anak terstandardisasi
• Ruang (Infrastruktur) Publik
Ramah Anak
• Tidak dikawinkan <19 Thn
• Layanan PUSPAGA
• Layanan Daycare Ramah Anak
• Menjamin Pengasuhan
Berbasis Hak Anak
dalam Lembaga
Pengasuhan Alternatif
• PAUD HI (Posyandu+Pos PAUD+BKB) di
setiap Desa/Kelurahan
39. KLASTER 3
12. Persalinan di
Faskes
15. Fasyankes dg Pelayanan
Ramah Anak
14. PMBA
13. Gizi
16. Air Minum dan Sanitasi
17. KTR dan IPS Rokok
• Pemenuhan Gizi Anak
• Menurunnya angka stunting,
dan gobesitas
• Puskesmas Ramah Anak
• Rumah Sakit Ramah Anak
• Layanan Bersalin di Faskes
• Turunnya AKI
• ASI Eksklusif
• PMT pada Bayi
• Air Bersih
• Sanitasi Layak
• PHBS
• STBM
• KTR dan Bebas IPS di ruang publik
• KTR dan Bebas IPS di Sekolah
• Smoke Free Home
40. KLASTER 4
18. Wajib Belajar 12 Tahun 3. Pusat Kreativitas Anak
• Disekolahkan 12 Tahun
• Tidak ada anak yang putus
sekolah
• Sekolah Ramah Anak
• Madrasah Ramah Anak
• Anak diberikan kesempatan
mengembangkan bakat dan
minat
• Diberikan hak berkreativitas
• Mengisi waktu luang dengan
berkegiatan yang psitif, kreatif dan
inovatif
• Disediakan Pusat Kreativitas Anak
• Rumah Ibadah Ramah Anak
19. Satuan Pendidikan
Ramah Anak
41. Klaster 5 Anak dlm situasi darurat
Anak berhadapan dengan
hokum
Anak dari Kelompok minorintas
& terisolasi
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/
atau seksual
Anak menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya
Anak yang menjadi korban
pornografi
Anak dengan HIV/AIDS
Anak korban penculikan, penjualan, dan/
perdagangan
Anak korban Kekerasan fisik dan/
atau psikis
Anak korban kejahatan seksual
Anak korban jaringan terorisme
Anak penyandang disabilitas
Anak korban perlakuan salah dan
penelantaran
Anak dengan perilaku sosial
menyimpang
Anak menjadi korban
stigmatisasi dari pelabelan
terkait dengan Kondisi orgtuanya
42. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)
INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)
INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)
MERUPAKAN UKURAN
INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA) 2030
43. INDIKATOR PENYUSUN
INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)
KLASTER
I
KLASTER
II
KLASTER
IV
KLASTER
V
5
Indikator
1 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
2 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat
3 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet
4 Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar
5 Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah
4
Indikator
1 Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
2 Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
3 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua
4 Angka kesiapan sekolah
KLASTER
III
8
Indikator
1 Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan
2 Persentase balita stunting
3 Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
4 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1.400 kkal
5 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
6 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
7 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok
8 Persentase anak berusia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
5
Indikator
5
Indikator
1 Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah
2 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia
3 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)
4 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler
5 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
1 Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
2 Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet
3 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas)
4 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan
5 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang terlantar
49. Kandungan – Bayi – Balita – Anak – Remaja
BONUS
0
TAHUN
18
TAHUN
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK
PERINGKAT KLA
FOKUS
50. 50
Di dalam penyelenggaraan KLA, sejak tahap
awal hingga akhir, pandangan, suara, pendapat
dan aspirasi anak HARUS DIPERHATIKAN
DAN DIPERTIMBANGKAN, baik untuk
memberikan masukan mengenai bagaimana
tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan
yang dilakukan para pemangku kepentingan,
maupun anak TERLIBAT DAN DILIBATKAN
LANGSUNG dalam pelaksanaan progam dan
kegiatan…!!!
