Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di DKI Jakarta, mencakup komitmen pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan melalui regulasi, layanan, dan program-program kolaboratif antar instansi.
1. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KANTOR
#StopKekerasanPerempuandanAnak
#JanganDiamSegeraLaporkan
#JakartaTanpaKekerasan
Disampaikan oleh :
Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. FOKUS PERLINDUNGAN
PENCEGAHAN
Untuk Mencegah dan
Mengurangi Risiko
menjadi Korban
PENANGANAN
KORBAN (Respon)
Untuk Menyelamatkan,
Menangani Dampak,
Penegakan Hukum, dan
Pemberdayaan
3. TUJUAN PERLINDUNGAN
PS. 3 PERDA NO. 8/2011
Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk :
1. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk
perdagangan orang;
2. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak;
3. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
4. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak
kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
5. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga
untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan
sejahtera.
4. KOMITMEN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
Undang-undang:
1. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
2. UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
3. UU 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
5. UU No 12 Tahun 2017 Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang
Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
Keputusan Presiden
• Ratifikasi Konvensi Hak Anak
5. 1. No. 7 Th. 2012 : Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di RS
2. No. 397 Th 2016: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT P2TP2A
3. No. 64 Th 2019: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. No. 86 Th 2019: Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan
Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
5. No. 44 Tahun 2019: Perubahan atas Pergub 48/2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan
6. No. 5 Tahun 2020: Pencegahan Perkawinan Usia Anak
7. No. 17 Th. 2020: Perubahan Kedua atas Pergub 68 Th 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan KSD
Peraturan Gubernur
Peraturan Daerah
• Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan & Anak dari
Tindak Kekerasan;
• Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
6. Keputusan Gubernur
• No. 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kepgub No. 1042 Th 2018
tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD 13 : Perlindungan dan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)
• No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di
Provinsi DKI Jakarta
• No. 826 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan
Satuan Pendidikan
Instruksi Gubernur
• No. 36 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Pencegahan Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak
• No. 44 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
7. KSD 13 : Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak
RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN
Renaksi 1 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak (KtP/A) Melalui Satuan
Pendidikan
Dinas Pendidikan Meningkatnya pemahaman guru, komite sekolah, siswa dan
keluarga siswa terhadap pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak
Renaksi 2 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak (KtP/A) Kolaborasi dengan
dengan Organisasi Perempuan/ Kemasyarakatan/
Keagamaan, BUMD, dan Forum Anak, Forum Genre
dan perguruan tinggi
Dinas Pemberdayaan
Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
1. Meningkatnya pemahaman individu/anggota organisasi
perempuan/kemsyarakatan/keagamaan, BUMD, Forum
Anak, Forum Genre dan Perguruan Tinggi yang
berkolaborasi dalam sosialisasi terhadap pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Terselenggaranya kampanye Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak secara Kolaboratif
Renaksi 3 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Bagi Aparatus Sipil Negara
Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya pemahaman penyelenggara Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terhadap pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Renaksi 4 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Bagi Tokoh Masyarakat
Biro Pemerintahan Meningkatnya pemahaman para tokoh masyarakat (unsur
RW/RT/LMK) terhadap pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
Renaksi 5 Fasiltasi Data, Informasi dan Laporan Pos Sahabat
Perempuan dan Anak (Pos SAPA) pada Moda
Transportasi
Dinas Perhubungan Tersedianya data, informasi dan laporan pelayanan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada
Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) pada Moda
Transportasi
8. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN
Renaksi 6 Fasilitasi Data, Informasi dan Laporan
Pos Sahabat Perempuan dan Anak
(Pos SAPA) di Perguruan Tinggi dan
jalur masyarakat (RPTRA)
Dinas Pemberdayaan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk
Tersedianya data, informasi dan laporan pelayanan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
pada Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di
Perguruan Tinggi dan jalur masyarakat (RPTRA)
Renaksi 7 Pendampingan Penjangkauan Korban
Kekerasan Perempuan dan Anak
Satuan Polisi Pamong Praja Terselenggaranya proses pedampingan dan keamanan
sewaktu penjangkauan terhadap korban kekerasan
Renaksi 8 Pemantapan Pelayanan KIE
Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Kekerasan di Rumah
Susun/Apartemen
Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan
Permukiman
Terselenggaranya sosialisasi pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak di Rumah Susun dan
Apartemen
Renaksi 9 Fasilitasi Data, Informasi dan Laporan
TPPO di lokasi kawasan wisata dan
hiburan dibawah Koordinasi
Disparekraf
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersedianya Data, Informasi dan Laporan TPPO di lokasi
kawasan wisata dan hiburan dibawah Koordinasi
Disparekraf
Renaksi 10 Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk
Tindak lanjut aduan masyarakat terhadap pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
Renaksi 11 Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi
Penanganan Korban Tindak
Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk
Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penanganan
korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
secara digital
9. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN
Renaksi 12 Layanan Pengaduan 112 dan Aplikasi
Jakarta Aman Terkait Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (UPT.
PUSDATIN JAKARTA SIAGA
112)
Terjalinnya koordinasi secara intensif antara Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan
Kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
terhadap aduan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak
Renaksi 13 Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu
(PPT) Bagi Korban Kekerasan Perempuan
dan Anak di 32 RSUD/RSKD dan Layanan
KTPA di 44 Puskesmas Kecamatan
Dinas Kesehatan Terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban
Kekerasan Perempuan dan Anak di 32 RSUD/RSKD dan
Layanan KTPA di 44 Puskesmas Kecamatan
Renaksi 14 Layanan Rumah Aman Untuk Korban
Kekerasan Perempuan dan Anak
Dinas Sosial Terlayaninya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
berdasarkan KTP dan TKP di DKI Jakarta
Renaksi 15 Monev KSD 13: Perlindungan dan
Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
Biro Kesejahteraan Sosial Tersedia data monev pelaksanaan KSD 13
Renaksi 16 Penyampaian Informasi keberhasilan dan
Layanan Program KSD 13 kepada publik
Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Tersampaikannya informasi terkait keberhasilan dan layanan
program KSD 13 kepada publik
Renaksi 17 Center ofExcellence in Family Hapiness Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Tersedianya rancangan Pembentukan CoE in Family Happines
10. DATA dan FAKTA
• PELECEHAN TIDAK HANYA TERJADI DI INDONESIA, TAPI JUGA DI SEMUA NEGARA DISELURUH DUNIA,
DI SEMUA TINGKATAN ORGANISASI, KEPADA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI.
• SURVEI DI 22 NEGARA PADA TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN REUTERS DAN IPSOS GLOBAL
ADVISORY MENGUNGKAPKAN BAHWA 1 DARI 10 PEKERJA MERASA MENGALAMI PELECEHAN
SEKSUAL.
• DARI SEJUMLAH PENELITIAN LAIN, TINGKAT PELECEHAN SEKSUAL DI NEGARA-NEGARA ASIA
PASIFIK MENCAPAI 30—40 % DARI MASALAH KETENAGAKERJAAN.
PEKERJA PEREMPUAN KHUSUSNYA RENTAN TERHADAP PELECEHAN, KHUSUSNYA PELECEHAN
SEKSUAL. BAHKAN, PEREMPUAN 9 KALI LEBIH RENTAN MENINGGALKAN PEKERJAANNYA AKIBAT
PELECEHAN SEKSUAL (GLOBAL BETTER WORK DATA).
PEKERJA MIGRAN MEMPUNYAI RESIKO YANG LEBIH RENTAN KARENA LEBIH TERISOLIR.
11. Mengapa Penting Memahami Pelecehan
• PELECEHAN SERING KALI DISEBABKAN OLEH KETIMPANGAN KEKUASAAN, DIMANA
SESEORANG MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN YANG MEREKA MILIKI. KORBAN
DAPAT MENGALAMI KESULITAN MEMBELA DIRI DAN MENDERITA DAMPAK YANG
SANGAT BERAT.
• PELECEHAN DAPAT TERJADI DI SITUASI KERJA ATAU HUBUNGAN KERJA SEPERTI
APAPUN, TERMASUK DALAM PERJALANAN KE TEMPAT KERJA, DALAM KEGIATAN
PELATIHAN ATAU MAKAN SIANG PERUSAHAAN, MELALUI TELEPON ATAU SMS, WA
• PELECEHAN DAPAT DILAKUKAN OLEH SIAPA SAJA: SUPERVISOR, MANAJER,
REKAN KERJA, KLIEN, MITRA BISNIS, ATAU KONTRAKTOR
12. Ketimpangan Kekuasaan
❖ PELECEHAN SERINGKALI TERKAIT DENGAN KETIMPANGAN KEKUASAAN DIMANA
SESEORANG MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN MEREKA. AKIBATNYA, KORBAN
SERINGKALI MENGALAMI KESULITAN MEMBELA DIRI.
❖ DISKRIMINASI DAN PELECEHAN, TERMASUK PELECEHAN SEKSUAL, ADALAH KASUS
YANG SANGAT SERIUS KETIKA MELIBATKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
DIMANA SESEORANG MEMANFAATKAN PENGARUH DENGAN TIDAK SEPANTASNYA
KEPADA ORANG LAIN.
❖ DISKRIMINASI ADALAH PERLAKUAN TIDAK ADIL ATAU PEMBEDAAN DENGAN
SENGAJA BERDASARKAN LATAR BELAKANG RAS, JENIS KELAMIN, GENDER, AGAMA,
KEBANGSAAN, ETNIS, DISABILITAS, USIA, LATAR BELAKANG SOSIAL, STATUS, DAN
SEBAGAINYA. DISKRIMINASI DAPAT BERUPA PERISTIWA TUNGGAL YANG DIALAMI
SATU ORANG ATAU SATU KELOMPOK, YANG MEMILIKI SITUASI SERUPA, ATAU YANG
TERJADI KARENA PELECEHAN ATAU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
13. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual
yang tidak diinginkan, permintaan untuk
melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau
fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku
lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat
seseorang merasa tersinggung, dipermalukan
dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu
adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang
ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja,
dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan
lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan
atau tidak sopan.
Pelecehan Seksual
Sumber : Pedoman Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja yang diterbitkan oleh
Kemenakertrans, 2011
14. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual
❖ Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual
seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
❖ Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan
pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
❖ Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan
yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
❖ Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi , gambar,
screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik
lainnya
❖ Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang
terusmenerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau
celaan yang bersifat seksual.
15. JENIS PELECEHAN DAN KEKERASAN YANG KHAS DI TEMPAT KERJA
➢ Quid pro quo secara literal artinya
“ini untuk itu”.
➢ Satu pihak memaksa pihak lain
menerima tawaran hubungan seksual
atau hubungan kerja intim sebagai
imbalan atas perekrutan, promosi
atau kenaikan gaji dalam kekuasaan
pihak pertama dan mengancam
untuk menurunkan, memotong gaji,
atau bahkan pihak kedua jika
menolak
➢ Tindakan atau perilaku yang bermuatan
seksual yang menciptakan lingkungan
kerja yang mengintimidasi, bermusuhan
atau menyinggung perasaan pekerja.
Sehingga mempengaruhi kemampuan
mereka untuk melaksanakan pekerjaan
dengan baik.
➢ Garis antara pelecehan "quid pro quo"
dan “lingkungan yang kasar“ tidak
selalu jelas dan dua bentuk pelecehan
mungkin terjadi bersamaan
Quid Pro Quo
Hostile Environment atau Lingkungan yang
tidak ramah
17. BAGAIMANA DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KANTOR?
1. Stress, kekhawatiran, gangguan tidur,
gangguan Stress Pasca Trauma
2. Ketidakmampuan untuk bekerja, hilangnya
harga diri dan rasa percaya diri.
3. Produktivitas dan kinerja yang menurun.
4. Timbulnya perasaan terkucil di tempat kerja.
5. Gejala stress yang timbul secara fisik.
6. Memburuknya hubungan personal.
7. Depresi.
8. Dll.
18. JIKA ANDA MENYAKSIKAN TINDAKAN
PELECEHAN
● Bersikap peduli
● Usahakan untuk mendokumentasikan
peristiwa.
● Catat secara rinci dan akurat, jika
memungkinkan disertai keterangan
waktu dan tempat yang spesifik.
● Beri informasi
● Dorong untuk memperoleh bantuan ke
lembaga bantuan atau profesional
● Jika anda mengetahui ada orang lain
yang menjadi korban dari pelaku yang
sama, beritahu korban.
● Bisa melaporkan kepada yang
berwenang
PEDULI
BERI INFORMASI
CARI BANTUAN
Dokumentasi
19. APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANDA MENGALAMI
PELECEHAN ?
● Saat mengalami peristiwa yang kurang nyaman, cari tahu dan pahami
peristiwa tersebut (apa itu pelecehan dll)
● Bisa dilakukan dengan konfrontasi langsung ketika seseorang
bertindak tidak pantas di depannya
● Sebisa mungkin kumpulkan bukti kekerasan (foto, rekaman suara atau
video)
● Laporkan dan buat pengaduan. Mintalah dukungan kepada teman
atau pihak yang bisa dipercaya
● Jangan takut, ada banyak orang yang peduli dan ada lembaga khusus
yang bisa membantu, Carilah informasi ke lembaga bantuan atau
profesional yang biasa menangani kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
● Gunakan kebijakan yang berlaku di perusahaan mengenai sistem
pelecehan
20. PERAN PERUSAHAAN/KANTOR UNTUK MENCEGAH
TINDAK PELECEHAN SEKSUAL
1. Melaksanakan strategi menangani pelecehan seksual
2. Menuliskan dan melaksanakan kebijakan kekerasan seksual
3. Memastikan kebijakan ini bisa diakses oleh semua pegawai dan didiskusikan serta
dilaksanakan
4. Mengkaji kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai perkembangan
(update)
5. Memberikan pelatihan dan informasi berkala mengenai kekerasan seksual kepada
semua pegawai.
6. Memajang poster anti kekerasan seksual di papan pengumuman di area kerja umum
dan mendistribusikan informasi yang relevan.
7. Ciptakan lingkungan kerja yang positif dengan menghilangkan material yang
mengandung pornografi baik tersirat maupun tersurat, seperti kalendar, poster dan
cetakan-cetakan lain di tempat kerja. Perusahaan/kantor harus mengembangkan
kebijakan yang melarang penggunaan yang tidak pantas atas teknologi komputer
seperti email, screen saver dan internet. Pemeriksaan tempat kerja juga harus
dilakukan secara berkala untuk memonitor lingkungan kerja dan kejadian pelecehan
seksual.
22. APAKAH UPT P2TP2A ITU ?
P2TP2A adalah singkatan dari PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
P2TP2A merupakan salah satu Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI
Jakarta yang menyediakan pelayanan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di DKI
Jakarta yang meliputi :
Pelayanan Pengaduan, Layanan Hukum, Layanan Psikologis,
Layanan Pendampingan Korban , Layanan Rujukan (medis,
rumah aman /shelter, dll) SECARA GRATIS
23. Berdasarkan Wilayah
Adminitrasi
Berdasarkan Klien
Perempuan dan Anak
Berdasarkan Jenis
Kekerasan
Berdasarkan Bentuk
Kekerasan dalam KDRT
Data kasus yang ditangani
P2TP2A DKI Jakarta
Tahun 2020
Jakarta Timur
(272 kasus)
Jakarta Utara
(212 kasus)
Jakarta
Selatan
(191 kasus)
Jakarta Pusat
(86 kasus)
Kep. Seribu
(2 kasus)
109 anak
laki-laki
385 anak
perempuan
453 orang
perempuan
Total Klien P2TP2A DKI
Jakata : 947 orang
1. KDRT : 386 kasus
2. Kekerasan Seksual : 311 kasus
3. Trafficing : 125 kasus
4. Kasus lainnya : 125 kasus
1. Fisik : 285 kasus
2. Psikis : 328 kasus
3. Seksual : 114 kasus
4. Penelantaran : 64 kasus
Jakarta Barat
(184 kasus)
25. TAHUN 2021 S/D APRIL 2021
No Kategori Kasus /TKP Jumlah
1 Apartemen 5
2 Depan Rumah Korban 1
3 Fasilitas Umum 131
4 Hotel 1
5 Rumah/Kediaman Pelaku 5
6 Kendaraan Pribadi 1
7 Kontarakan 7
8 Lainnya 4
9 Media Sosial 4
10 Mobil Terlapor 1
11 Rumah Klien/Korban 10
12 Rumah Tangga 204
13 Sekolah 3
14 Tempat Kerja 5
15 Tempat Terbuka (Gang Buntu) 1
16 Tempat Tinggal Pelapor 2
17 Tempat Tinggal Terlapor 15
18 Trasportasi Umum 2
19 Tidak Terisi 7
No
Pekerjaan Korban Tertulis Moka
Jumlah
1 Bekerja 40
2 Ibu Rumah Tangga 50
3 N/A 9
4 Pedagang/Tani/Nelayan 2
5 Pelajar 96
6 PNS/TNI/POLRI 1
7 Swasta/Buruh 20
8 Tidak Bekerja 191
9 Blank/Tidak Tertulis 0
No
Pekerjaan Pelaku Tertulis Moka
Jumlah
1 Bekerja 55
2 Ibu Rumah Tangga 6
3 N/A 21
4 Pedagang/Tani/Nelayan 4
5 Pelajar 10
6 PNS/TNI/POLRI 10
7 Swasta/Buruh 32
8 Tidak Bekerja 78
9 Blank/Tidak Tertulis 193
26. 1. Merasa malu, atau menilai kasus yang dialami sebagai aib,
2. Takut dengan ancaman pelaku,
3. Khawatir akan masa depan,
4. Khawatir masalah ini diketahui oleh banyak orang,
5. Tidak tahu bahwa yang dialami adalah kekerasan seksual,
6. Takut atau tidak tahu bagaimana menjalani proses hukum,
7. Khawatir akan mengeluarkan biaya dan tidak mengetahui
kemana harus lapor.
8. Dilarang keluarga besar
KENAPA BANYAK KORBAN YANG TIDAK MELAPOR?
28. 1. Memberikan efek jera kepada pelaku karena akan
mendapatkan sanksi hukum dan sosial.
2. Korban akan mendapat layanan pemulihan,
3. Keluarga akan mendapat penguatan dan dukungan,
4. Diberi informasi mengenai langkah-langkah yang tepat sesuai
hukum yang berlaku,
5. Menghindari dari permasalahan hukum yang mungkin
dihadapi dari tindakan penyelesaian yang kurang tepat
6. Dapat dirujuk untuk layanan kesehatan yang lebih tepat,
utamanya untuk kasus kekerasan seksual yang mungkin perlu
penanganan khusus,
7. Mendapat akses layanan pendampingan selama proses hukum,
8. Mencegah keberulangan peristiwa terjadi pada korban atau
korban lainnya.
29. BAGAIMANA CARA MELAPOR KE UPT P2TP2A DKI
JAKARTA ?
TELEPON 112
Jakarta Siaga 24 Jam
(Bebas Pulsa)
DATANG LANGSUNG
ke Kantor P2TP2A DKI Jakarta
(Senin s.d Jumat)
Pukul 08.00 – 16.00 / 16.30 WIB
HUBUNGI HOTLINE
PENGADUAN 24 JAM
0813 176 176 22
(Whatsapp, Telepon, SMS)
DATANG LANGSUNG
ke 19 Pos Pengaduan
(Senin s.d Jumat)
Pukul 08.00 – 16.00/16.30 WIB
30. BENTUK PELAYANAN YANG BISA DIAKSES OLEH KORBAN
DIP2TP2A DKI JAKARTA
1. Pengukuran Awal
2. Psikososial/ Psikoedukasi
3. Pendampingan Psikologis
4. Asesmen Risiko
5. Saksi ahli di Kepolisian dan
Pengadilan
6. Pemeriksaan Psikologis
7. Konseling Psikologis
LAYANAN
PSIKOLOGIS
1. Konsultasi Hukum
2. Pendampingan Hukum di
Kepolisian
3. Pendampingan Hukum di
Kejaksaan & Pengadilan
4. Mediasi
5. Kuasa Hukum Korban KDRT
6. Penjangkauan URC
LAYANAN
HUKUM
1. Penerimaan Pengaduan
2. Assesment
3. Visitasi ke Rumah, Sekolah, RS
4. Rujukan ke Rumah Aman/shelter
5. Rujukan ke layanan medis
6. Penjangkauan dan Pendampingan
7. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
LAYANAN
PENERIMAAN
PENGADUAN DAN
PENDAMPING
KORBAN
31. Video infografis dapat dilihat pada
laman Instagram Dinas PPAPP Provinsi
DKI Jakarta :
@dppappdki
Selama masa
pandemi COVID-19
kami tetap ada..
32. Click Like pada Halaman:
- DINAS PPAPP PROVINSI DKI
JAKARTA
- CARIK JAKARTA
Follow Akun:
- @dppappdki
- @carik.jakarta
Follow Akun:
- @dppappdki
Terima Kasih
Atas
Perhatiannya!
Subscribe:
DINAS PPAPP PROVINSI DKI
JAKARTA
