PERAN KAMPUS DALAM PERLINDUNGAN ANAK.pptx
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•3 views
Memastikan Perguruan Tinggi bukan menara gading yang enggan advokasi pada masalah kerakyatan dan penindasan. Perlindungan anak dan perguruan tinggi adalah komunitas aktif membangun dunia Ramah anak. Bagaimana memulainya? Yuk simaaak...
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PERAN KAMPUS DALAM PERLINDUNGAN ANAK.pptx
Similar to PERAN KAMPUS DALAM PERLINDUNGAN ANAK.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PERAN KAMPUS DALAM PERLINDUNGAN ANAK.pptx
- 1. SEMINAR NASIONAL Kolaborasi Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak Ai Maryati Solihah, M.Si Ketua KPAI Papua, 05 Desember 2023 Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 Telp. 021-31901446, 31901556. Fax. 021-3900833 Website : www.kpai.go.id
- 2. • AKTIVITAS SOSIAL : 1. Ketua Umum PB Korps PMII Putri (KOPRI) Tahun 2005-2007 2. Founder Lembaga Pertiwi Bangsa-Jakarta, 2008 sd sekarang 3. Wasekjend PP Fatayat NU Tahun 2015-sekarang 4. Wasekjend PB Ikatan Alumni PMII 5. Sekjend Lembaga kemaslahatan Keluarga PBNU (LKKPBNU) 6. Menjadi Kolomnis, Fasilitator, Instruktur dan Nara Sumber di berbagai media dan konferensi tingkat Nasional dan Internasional • MENULIS BUKU, MODUL, DAN ARTIKEL: 1. Modul GELATIK (Gerakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan) tahun 2016-2018 2. Modul Gerakan CETING (Cegah Trafficking) tahun 2018 3. Buku Taman Perlindungan Anak Indonesia (2019 ISBN) 4. Buku Anak Dalam Pusaran Perdagangan Orang Dan Eksploitasi (2020); ISBN 5. Buku Pengasuhan Tanpa Kekerasan dari Rumah (ISBN, 2021) 6. Buku Perlindungan Anak Dalam Dunia Daring di Masa Pandemi (ISBN, 2021) 7. Buku Jerat Prostitusi pada Anak; Hasil Pengawasan dan Tantangan (Tahun 2020) 8. Buku Pengawasan Pekerja Anak di Masa Pandemi (Tahun 2020) 9. Kolom Otokritik Perlindungan Anak; Detik.Com, 2018 10. Kolom Trend Perdagangan Anak Dan Eksploitasi; Detik.com, 2019 11. Kolom Anak Isis Dipulangkan?; Detik.Com, 2020 12. Kolom hari-santri-dan-bonus-demografi-di-Indonesia; Detik.Com 2022 13. Kolom lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak; Detik.com 2023 14. dll… Curiculum Vitae Ai Maryati Solihah Cianjur, 17 Desember 1980 Desari Residence Jl. Mandor Samin-Kalibaru, Cilodong-Depok PENDIDIKAN : • SI PAI/Tarbiyah/ UIN SGD Bandung Lulus Tahun 2003 • S2 Ilmu Politik/Fisipol/ UNAS Jakarta Lulus Tahun 2014 • S3 Ilmu Politik/Fisipol/UNAS Jakarta-sedang berlangsung PEKERJAAN : • Presidium GPPBM (Gerakan Perlindungan Perempuan Untuk Buruh Migran) Bersama Komnas Perempuan Tahun 2007 sd 2010 • Tim Staf Khusus Menteri Agama RI Tahun 2009-2013 • PNS GURU KEMENAG RI JAKARTA PUSAT • KOMISIONER KPAI 2017-2022 • KETUA KPAI 2022-2027
- 3. Pembahasan I. Urgensi Perlindungan Anak II. Data Pelaporan Pelanggaran Hak Anak III. Dampak Kekerasan terhadap anak IV. Peran Perguruan Tinggi V. Kolaborasi dan Agenda
- 4. Sumber : BPS, 2020 1 Penduduk 270.3 Juta Sumber : Susenas, 2020 2 Keluarga 91.2 Juta Sumber :BPS, 2020 3 Anak 84.4 Juta (31,6%) Sumber : BPS, 2020 4 Perempuan 133.54 Juta (49.4 %) JUMLAH PENDUDUK DI INDONESIA 4 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan psl 1(1) UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak Revisi atas UU No 23/2022 tentang Perlindungan Anak
- 5. Anak subjek dan ujung tombak bonus demografi generasi emas Tahun 2045 Dalam Al-Quran Hak Hidup QS al-Isra’ (17) ayat 31 Hak pendidikan dalam keluarga (QS al-Tahrim (6): 66) Dan seluruh nilai-nilai agama memuliakan anak SECARA TEOLOGIS Amanah dari Tuhan YME SECARA SOSIOLOGIS Penerus keluarga, dan peradaban bangsa SECARA YURIDIS Merupakan bagian dari HAM, dan menjadi mandate UUD 1945 Pentingnya Perlindungan Anak 1. Mandat ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Kepres 36/1990 2. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 3. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 6. UNTUK • Bermain • Berekreasi • Berpartisipasi • Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan • Beragama • Berkumpul • Berserikat • Diasuh oleh orang tua • Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang UNTUK MENDAPAT • Nama • Identitas • Kewarganegaraan • Pendidikan • Informasi • Kesehatan • Jaminan Sosial PERLINDUNGAN KHUSUS Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; PERLINDUNGAN KHUSUS • Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; • Anak korban kejahatan seksual; • Anak korban jaringan terorisme; • Anak Penyandang Disabilitas; • Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; • Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan • Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”
- 7. PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG NON DISKRIMINASI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PARTISIPASI ANAK
- 8. Regulasi Perlindungan Anak Upaya Menghapus Kekerasan : UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No.13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peraturan Pemerintah No. 59/2019 tentang Koordinasi perlindungan Anak Peraturan Pemerintah No 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Anak PERPRES No 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Peraturan Menteri Agama RI No 73 /2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan pendidikan Pada Kementerian Agama Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Permendikbudriatek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan SK Dirjen Pendis Kemenag RI No. 5494 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di PTKI
- 10. www.kpai.go.id
- 11. 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan 2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam Pendidikan atau pengasuhan anak; 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Penurunan pekerja anak; 5. Pencegahan perkawinan anak. ARAHAN PRESIDEN UNTUK PEMBANGUNAN PPPA PERIODE 2020-2024 11
- 12. Data KPAI Pemenuhan Hak Anak Tahun 2017 - 2022 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN LINKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF KESEJATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 61 773 247 447 55 906 282 471 47 927 168 305 68 1650 89 1658 81 2281 197 412 41 1960 120 429 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 13. Data KPAI Perlindungan Khusus Anak Tahun 2017 - 2022 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Sebagai Pelaku) ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK KORBAN PORNOGRAFI DAN CYBER CRIME ANAK DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL 1028 356 211 323 305 1099 336 207 359 281 1003 304 203 352 204 623 389 439 240 112 126 1138 859 345 147 184 502 834 87 85 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 15. CONTOH KASUS ABH :
- 16. Lanjutan
- 18. Jenis Kekerasan Pada Anak www.kpai.go.id 1. KEKERASAN FISIK Dalam UU No 23/2004 tentang KDRT Serangkaian perbuatan kontak fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka 2. KEKERASAN SEKSUAL Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik 3. KEKERASAN PSIKIS Perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang 4. PENELANTARAN perbuatan orang dewasa atau orang tua atau wali yang secara hukum bertanggungjawab akan kesejahteraan si anak selama pengasuhannya) yang tidak memberi atau menyediakan kebutuhan dasar anak meskipun sebenarnya sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut tersedia Bentuk kehilangan Asah Asih Asuh 5. BULLYING Tekanan serta intimidasi secara terus menerus yang dilakukan untuk menyakiti seseorang secara fisik maupun emosional
- 19. Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak • Definisi : Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik • Jenis kekerasan : (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a.pelecehan seksual nonfisik; b.pelecehan seksual fisik; c.pemaksaan kontrasepsi; d.pemaksaan sterilisasi; e.pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g.eksploitasi seksual; h.perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 20. Jenis TPKS (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a.perkosaan; b.perbuatan cabul; c.persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d.perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e.pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g.tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h.kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan
- 21. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ps.14) Dan Pengecualian Bagi Anak & Disabilitas (1) Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ataumengambil gambar atautangkapanlayaryang bermuatan seksualdi luar kehendak atau tanpa persetqjuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).( 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp30O.0OO.00O,0O (tiga ratus juta rupiah).
- 22. Lanjutan ... • (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalahAnak atau Penyandang Disabilitas. • (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukandemi kepentinganumum atau untukpembelaan atas dirinyasendiridari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapatdipidana. • (5)Dalamhal Korbankekerasanseksualberbasiselektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- 23. www.kpai.go.id Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak Online Materi yang menampilkan kekerasan seksual/eksploitasi seksual terhadap anak Pengertian Bujuk Rayu (Grooming) untuk tujuan seksual online Sexting (chat/obrolan untuk pemuasan seksual kepada anak Sextorting (pemerasan seksual) Siaran langsung kekerasan seksual pada anak
- 24. Dampak KEKERASAN SEKSUAL dan Eksploitasi Ekonomi Dan Atau Seksual Terhadap Anak Terganggu Fisik Dan Psikis/ Tumbuh Kembang Putus Sekolah Kehamilan Tidak Diinginkan Perkawinan Anak Disorientasi Minder Mengajak/Me rekrut Teman Sebaya Tanpa Kompetensi Money Oriented Stigma Buruk Di Masyarakat Menjadi Korban Kembali; Bullying Dan Kekerasan Ketergantunga n Pada Kesenangan Penyakit Kelamin Ringan - Berat Rentan risiko Terpapar HIV/AIDS Dikucilkan Di Masyarakat Mata Rantai Kemiskinan Tidak Ada Keahlian Berpotensi menjadi Pelaku Tindak Pidana Rentan Dengan Kriminalitas Addicted Hilang Kepercayaan Pada Orang- orang Terdekat Mengalami Kekerasan Hingga Cacat Masa Bodoh Pada Keselamatan Fatal/Kematia n o Trauma, sesuai kondisi korban o Merasa Kotor o Tidak percaya diri o Sulit percaya kepada orang lain o Bisa jadi lebih liar o Addicted o Masa depan terancam o Dianggap lumrah atau kalau tidak melakukan dianggap aneh
- 25. Penyebab anak menjadi korban kekerasan Fisik dan/psikis pengaruh negatif teknologi dan informasi permitivitas lingkungan sosial-budaya lemahnya kualitas pengasuhan kemiskinan keluarga tingginya angka pengangguran kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak
- 26. HASIL SURVEY KPAI TAHUN 2020 APAKAH ORANG TUA MENGIKUTI PELATIHAN ATAU MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PENGASUHAN ANAK ? Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau memperoleh informasi tentang pengasuhan anak? Jika Ya, dimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi atau pelatihan pengasuhan anak tersebut? Ya, 33.8 Tidak, 66.2 PKK/arisan Media Cetak Posyandu Sekolah Acara agama Media Online Media Televisi Media Sosial 10.8% 17.5% 22.0% 33.3% 34.4% 35.1% 37.9% 56.2% Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian kecil orang tua pernah mengikuti pelatihan atau memperoleh informasi tentang pengasuhan anak, hanya 33,8%. Orang tua mendapatkan informasi atau pelatihan pengasuhan anak dari media sosial 56,2%, media televisi 37,9%,media online 35,1%,acara agama 34,4%,sekolah 33,3% dll.
- 27. Perguruan Tinggi • UU 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 4 ayat (2), pendidikan tinggi berfungsi; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan • UU 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 51 (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pengembangan Perkuliahan yang responsif terhadap kasus2 anak terkini; kebutuhan mendesak “Berguna bagi masyarakat” diantaranya; perguruan tinggi berperan dalam pengembangan budaya ramah anak di sekolah, pesantren, lingkungan sosial, dll.
- 28. PETA MASALAH ANAK DAN TANTANGAN KAMPUS Perguruan tinggi memiliki Integrasi perspektif perlindungan anak dalam tridharma perguruan tinggi merupakan momentum mainstreaming, mencetak alumni, sebagai pelopor perlindungan anak; peran strategis untuk peningkatan kualitas perlindungan anak Perkembangan era digital, menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan anak Kasus dan pola kejahatan terhadap anak, semakin dinamis; semakin eskalatif
- 29. Peran Apa yang Perlu dilakukan oleh Perguruan Tinggi? Mengintegrasikan perlindungan anak dalam perkuliahan; Mengintegrasikan dalam program penelitian; Mengintegrasikan dalam program pengadian masyarakat;
- 30. Harapan Integrasi Perlindungan Anak dalam Perkuliahan Peningkatan perspektif perlindungan anak di kalangan mahasiswa. Pembentukan sikap dan peningkatan skill mahasiswa yang ramah anak; Penyiapan kepeloporan alumni yang ramah anak.
- 31. Peta Mata Kuliah (1) Mata kuliah nasional; (2) Mata kuliah perguruan tinggi/universitas; (3) Mata kuliah fakultas; (4) Mata kuliah program studi.
- 32. Program Penelitian Terkait Perlindungan Anak Integrasi perspektif perlindungan anak dalam metodologi riset dan isu yang menjadi obyek riset; Isu • Riset terkait problematika kasus pelanggaran hak anak terkini; • Riset terkait kualitas layanan perlindungan anak; • Riset terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum; • Riset terkait rehabilitasi anak korban dan pelaku; • Riset evaluasi implementasi model-model kebijakan dan program yang ramah anak; • dan lain-lain.
- 33. Integrasi Perlindungan Anak Dalam Pengabdian Masyarakat Pemilihan wilayah/lokasi/daer ah pengabdian; contoh; area kasus kekerasan tinggi Pemilihan fokus program pengabdian terkait anak; Pengembangan model2 inovasi program ramah anak; Dan lain-lain; Tujun: Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak di masyarakat
- 34. REGULASI Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual DI PERGURUAN TINGGI: Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi • Setiap manusia berhak mendapat perlindungan dari tindakan KS • Peningkatan peristiwa KS di komunitas termasuk PT menurunkan kualitas tri dharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian) perguruan tinggi • Pengaturan ini Pencegahan dan penanganan KS di PT menjamin kepastian hukum Pencegahan Pencegahan melalui : pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan • Pembentukan satuan tugas • Mekanisme pelaporan • Berperan aktif dalam pencegahan KS Penanganan: • Pendampingan (konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan soisal/rohani) • Pelindungan (keberlanjutan hak pendidikan/pekerjaan, identitas, dll) • Pengenaan Sanksi administratif (apabila terbukti melakukan KS) • Pemulihan (tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan sosial dan rohani) Satuan Tugas Tim Seleksi yang membentuk dan merumuskan SOP Keanggotaan yang menjalankan mandat perlindungan dari TPKS (menerima laporan, pemeriksaan, penyususnan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, tindakan pencegahan keberulangan) Pemantauan dan evaluasi Dimanakah Rujukkan dan Koordinasi? Pasal 22-24 : mengatur pelibatan lembaga lain yang memiliki peran pelindungan dan pemulihan Tentang pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual
- 35. Kolaborasi Perlindungan Anak Menekan Kekerasan Rekomendasi : 1 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk DPR dan DPRD menjadikan perlindungan anak sebagai mainstream pembangunan, melalui perbaikan (kualitas regulasi, kelembagaan, program dan pendanaan untuk peningkatan pengawasan, layanan, dan kualitas anak- anak indonesia.) 2 Memastikan anak berada dalam pengasuhan positif di keluarga serta pemerintah memampukan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan dalam pemenuhan hak dan menghindarkan anak dari kekerasan dan diskriminasi 3 Mengoptimalkan perlindungan anak berbasis siber dan kejahatan transnasional baik melalui pencegahan maupun penanganan, dan mengoptimalkan edukasi literasi digital dengan melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, media, dan pihak terkait. 4 Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial anak melalui UPTD PPA, Balai Rehabsos, Rumah Aman maupun shelter yang diinisiasi masyarakat 5 Aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan perlu meningkatkan kualitas hukum yang perspektif perlindungan anak, baik dalam proses hukum maupun pemenuhan hak restitusi anak korban pidana 6 Meningkatkan kualitas forum anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) perlindungan anak serta partisipasi anak yang bermakna dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di berbagai tingkatan.
- 36. Hotline KPAI