3. TUJUAN BERNEGARA
Melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial
4.
5. Penduduk Laki-laki
Jumlah penduduk laki-laki
di Indonesia hasil SP2020
sebanyak 136,66 juta
orang atau 50,58% dari
penduduk Indonesia
50,58%
Penduduk Perempuan
Jumlah penduduk perempuan di
Indonesia hasil SP2020 sebanyak
133,54 juta orang, atau 49,42%
dari penduduk Indonesia
49,42%
Rilis
BPS
270,20
juta jiwa
(September
2020)
Potret Penduduk Indonesia
“Perempuan adalah
kekuatan bangsa untuk
berkontribusi dalam
pembangunan”
7. Potret
Penduduk Indonesia…
(lanjutan)
Pada tahun 2020-2035, Indonesia
diprediksi akan mengalami
bonus demografi
PENDUDUKUSIA
PRODUKTIF > PENDUDUKUSIA
TDK PRODUKTIF
15-64 thn < 15 thn & > 64 thn
10. Pewujudan Indonesia Layak Anak melalui
penguatan Sistem Perlindungan Anak yang
responsif terhadap keragaman anak dan
karakteristik wilayah untuk memastikan anak
menikmati haknya
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM
PRIORITAS 5
Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan
pemuda
PERPRES NO 18/2020:
RPJMN 2020-2024
11. MENUJU INDONESIA 2030
Indonesia akan
memiliki
generasi anak
yang cerdas,
ceria, dan
berkualitas.
Menguatnya sistem perlindungan anak.
Upaya PENCEGAHAN DAN PENANGANAN yang
menyeluruh pilar utama dalam mewujudkan
Indonesia yang layak anak.
Keluarga yang berkualitas.
Sumber: Bapenas, 2019: 279
12. PERLINDUNGAN ANAK DALAM RPJMN 2020-
2024 (PERPRES 18/2020)
ARAH KEBIJAKAN
Pewujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk
memastikan anak menikmati haknya
INDIKATOR DAN TARGET
Indikator
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang
pernah mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya (%)
Proporsi perempuan umur 20-24
tahun yang menikah sebelum 18 tahun
Baseline Target 2024
62,72
(2018)
73,49
11,2
(2018)
8,74
L: 61,7
P:62,0
Menurun
NGGUL VISIONER BERINTEGRITAS
BERIN
TEGRI
UN
GG 1
13. Penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang
proporsional terhadap kepentingan terbaik anak.
Penguatan efektivitas kelembagaan melalui
peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan,
koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi
pembinaan dan pengawasan
Peningkatan pemahaman tentang perlindungan
anak bagi para pemangku kepentingan,
masyarakat, keluarga, dan anak
Penguatan jejaring antara pemerintah dengan
komunitas, media massa, dunia usaha, dan
lembaga masyarakat.
Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan
sesuai dengan tingkat kematangan usianya.
Penguatan upaya pencegahan dan
penanganan berbagai tindak kekerasan,
eksploitasi termasuk isu pekerja anak, dan
penelantaran pada anak.
Penguatan koordinasi dan sinergi upaya
pencegahan perkawinan anak dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Penguatan pengasuhan di lingkungan
keluarga dan pengasuhan sementara di
institusi lainnya.
Peningkatan akses layanan dasar yang
terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak
terutama bagi anak yang berada pada situasi
dan kondisi khusus.
Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi
anak yang membutuhkan perlindungan
khusus.
PERLINDUNGAN ANAK DALAM
RPJMN 2020-2024
UNGGUL VISIONER BERINTEGRITAS
BERIN
TEGRI
UN
GG 1
(PERPRES 18/2020)
STRATEGI
14. KLA
sistem pembangunan yang
menjamin pemenuhan hak
Anak dan perlindungan
khusus Anak yang dilakukan
secara terencana,
menyeluruh, dan
berkelanjutan.
Sumber: PerPres 25 Tahun 2021
15. 8/23
14/33
15/19
10/12 7/7
7/11
2/10 9/17
13/15
6/7
8/8
6/6
21/27
35/35
5/5
38/38
3/14
4/14
9/10
1/5
10/13
5/15
2/6
1/13
2/6
1/17
8/9
5/10 1/22
2/10
2/11
0/13
0/29
15/24
KALTENG
kabupaten/kota dengan
sistem pembangunan
yang menjamin
pemenuhan hak
Anak dan
perlindungan khusus
Anak yang dilakukan
secara terencana,
menyeluruh, dan
berkelanjutan.
KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK
Sumber: Kemen PPPA, 2021
dari
439 Evaluasi Mandiri
(85,5% dari total 514
Kab./Kota
275 Kabupaten/ Kota:
Penganugerahan KLA Kategori:
• 4 Utama
• 38 Nindya
• 100 Madya
• 133 Pratama
Pasal 21 UU 35/2014
Pepres No. 25/2021
6 dari 34 Provinsi sebagai Provinsi
Layak Anak:
• Kepri, Banten, DKI, DIY, Jateng,
Jatim
16. REFLEKSI
Apakah KLA Kabupaten /
Kota Layak Anak
berkolerasi dengan Inisiasi
Percepatan perkawinan
Anak stunting dll ?
17. PRINSIP KLA
nondiskriminasi
kepentingan
terbaik bagi Anak
hak untuk hidup,
kelangsungan
hidup, dan
perkembangan
Anak
penghargaan
terhadap
pandangan Anak
tata pemerintahan
yang baik
Sumber: PerPres 25 Tahun 2021
18. ARAH KEBIJAKAN
mengoptimalkan
potensi dalam
penguatan
kelembagaan KLA;
mewujudkan
pemenuhan hak
sipil dan
kebebasan;
menguatkan
lingkungan
keluarga dan
pengasuhan
alternatif;
memastikan
terpenuhinya hak
kesehatan dasar
dan kesejahteraan
Anak;
mengutamakan
pemenuhan hak
Anak atas
pendidikan,
pemanfaatan waktu
luang, dan kegiatan
budaya; dan
memastikan
pelayanan bagi Anak
yang memerlukan
perlindungan khusus.
Sumber: PerPres 25 Tahun 2021
19. STRATEGI
peningkatan sumber daya
manusia dan penguatan peran
kelembagaan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam
pencegahan dan penyediaan
layanan.
peningkatan peran:
• orang perseorangan;
• lembaga Perlindungan Anak;
• lembaga kesejahteraan sosial;
• organisasi kemasyarakatan;
• lembaga pendidikan;
• media massa;
• dunia usaha; dan
• Anak,
• melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan
edukasi.
peningkatan sarana dan
prasarana yang
mendukung pemenuhan
hak Anak dan
perlindungan khusus
Anak.
Sumber: PerPres 25 Tahun 2021
20. Hak Sipil
Kebebasan
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Kesehatan Dasar &
Kesejahteraan
Pendidikan
Pemanfaatan
Waktu Luang &
Kegiatan Budaya
Perlindungan
Khusus
Kelemba
gaan
1. Perda KLA; 2. Lembaga KLA; 3.Keterlibatan Masy., Dunia Usaha, & Media Massa
4. Kutipan Akta Anak;
5. Infomasi Layak Anak;
6. Partisipasi Anak
7. Pencegahan
Perkawinan Anak;
8. Lembaga Konsultasi;
9. PAUDHI;
10. Lembaga
Terstandarisasi;
11. Infrastruktur Layak
Anak
12. Persalinan di Faskes;
13. Status Gizi Balita;
14. PMBA;
15. Faskes Pelayanan
Ramah Anak;
16. Lingkungan Sehat;
17. KTR & IPS
18. Wajar 12
Tahun; 19.
SRA;
20. RKA
21.a. Pelayanan bagi KTA &
eksplotasi
21.b. Anak dibebaskan dari PA dan
BPTA
22.a. Pelayanan bagi Pornografi,
Napza, HIV-Aids
22.b. Pelayanan bagi Korban
Bencana dan Konflik
23.a. Pelayanan bagi Anak
Disabilitas, Minoritas, & Terisolasi
23.b. Pelayanan bagi Anak PSM
24.a. Penyelsaian Kasus ABH
24.b. Pelayanan bagi Anak Korban
Jaringan Terorisme & Stigma
Sumber: PerPres 25 Tahun 2021
