Pelaksanaan Program Paskibra sebagai bentuk pembinaan karakter bangsa, menciptakan generasi muda yang unggul

1. Drs. Bambang Sukmawijaya M.Si
Pelaksanaan Program Paskibraka
Sebagai Implementasi Pembangunan
Pemuda

3. DEMOGRAFI PEMUDA INDONESIA TAHUN 2021
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021 dalam Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2021
Persentase
Penduduk
Menurut
Kelompok Umur,
2021
Persentase
Penduduk
Menurut
Provinsi,
2021

4. PP Perpres/
Inpres
Permen/
Kepmen/Perban
UU
PP No.41/2011
Pengembangan
Kewirausa
.haan dan
Perpres No.18/2020
RPJMN 2020-2024
Permenpora No.
0944/2015 Tata Cara
Pemberian Fasilitasi
Pengembangan
KewirausahaanPemuda
Perpres No. 27/2013
Pengembangan Inkubator
Wirausaha
UU No.20/2008
UM
.
KM
UU No.23/2014
Pemda
UU No.11/2020
Cipta Kerja
Kepeloporan Pemuda, serta
Penyediaan Prasarana dan
SaranaKepramukaan
PP No.60/2013
Susunan Organisasi,Personalia,
dan MekanismeKerja Lembaga
Permodalan Kewirausahaan
Pem.uda
PP No.7/2021
Kemudahan,Perlindungan,
dan Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM
Dasar Hukum Pembangunan Pemuda
Perpres No.13/2021
PIP kepada Generasi
Muda melalui Program
Paskibraka
Kepmenko PMK 1/2022
Tentang Gugus Tugas
Nasional Gerakan Nasional
Revolusi Mental Tahun 2020-
2024
Inpres No. 16/2016
GNRM
Permendagri No.12/2019
Fasilitasi P4GN
Permendikbud No.30/2021
Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Seksual di Perguruan
Tinggi
Inpres No.2/2020
RAN-P4GN
UU No.40/2009
Kepemudaan
UU No. 35/2009
Narkotika
Perpres No.51/2022
Pelaksanaan Program
Paskibraka
Peraturan BPIP no 3 tahun
2022
Tentang Peraturan
Pelaksanaan Perpres 51
tahun 2022

5. Pasal 6: Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran,
kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat dilaksanakan
dalam bentuk:
Pertama,
Program sinergis antarsektor
dalam hal penyadaran,
pemberdayaan, serta
pengembangan kepemimpinan,
kewirausahaan, dan
kepeloporan Pemuda;
Kedua,
kajian dan penelitian
bersama tentang
persoalan Pemuda
Ketiga,
kegiatan mengatasi dekadensi
moral, pengangguran,
kemiskinan, dan kekerasan,
serta narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya.
Pasal 3: Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat
meliputi:
Bentuk Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan (Perpres No. 43 Tahun 2022)

7. Perilaku Berisiko Pada Pemuda Pornografi/ Perilaku Seksual Berisiko
- Dari 4500 remaja, 97% pernah melihat pornografi.
- Remaja 15-24 tahun pernah berhubungan diluar
nikah, 11% diantaranya mengalami kehamilan
tidak diinginkan.
- Remaja 15-19 tahun pernah berhubungan diluar
nikah, persentase tertinggi terjadi pada umur 17
tahun (19%)
Merokok & Minuman Keras
1 dari 4 pemuda adalah perokok.
Kekerasan & Perundungan
- Terdapat 431.471 ribu kasus kekerasan yang
dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang
besarannya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178
ribu kasus) (CATAHU Komnas Perempuan 2020)
- Tawuran antar pelajar di beberapa daerah di Indonesia
-Aksi “Klitih” yang semakin meningkat
Penyalahgunaan NAPZA
Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat
dari 1,80% (2019) menjadi 1,95% (2021)
Penyebaran HIV/AIDS & Penyakit
Menular Seksual Lainnya
Persentase tertinggi penderita AIDS berada di
rentang usia 20-29 tahun sebesar 31,9%
Pengangguran/ Pemuda NEET
Tahun 2021, TPT Pemuda sebesar 14%
(lebih tinggi dari angka pengangguran
nasional yaitu 6,49%). Tahun 2021,
Pemuda NEET sebesar 26,6%. (1 dari 4
pemuda merupakan pemuda NEET)

8. Analisa Situasi Terkini Pemuda
S W
O
• Tenaga Kerja
• TPAK pemuda pada tahun 2021 sebesar 60,82
persen. Artinya, sedikitnya enam dari sepuluh
pemuda siap masuk pasar kerja. LINK & MATCH
dengan industri.
• Banyaknya penduduk usia kerja mengindikasikan
adanya potensi produktivitas yang besar sehingga
dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
• Minat Wirausaha
• Minat dan motivasi masyarakat Indonesia untuk
berwirausaha cukup tinggi yaitu 47,7 persen atau
lebih besar dari rata-rata global sebesar 43,4 persen.
Kesempatan
• Jumlah pemuda Indonesia di Tahun 2021 (64,92
Juta Jiwa atau 23,90% penududuk)
• Pemanfaatan Teknologi & Internet
• Sekitar 90,17 persen pemuda menggunakan
internet.
• Sekitar 22,19 persen pemuda yang
menggunakan komputer dalam kehidupan
sehari-hari. Dan 95,57 persen menggunkan HP.
• Indonesia menjadi negara ke-5 dengan jumlah
start up terbanyak (2.319 start up per 2021)
• Angka Buta Huruf
• Terdapat setidaknya 3 dari 1000 pemuda
Indonesia yang masih buta huruf (hamper
bebas buta huruf).
Kekuatan
• Perilaku Berisiko Pemuda
• 22,6 persen pemuda pernah melakukan hubungan
seksual berisiko,
• 97 persen pernah menonton pornografi,
• 21,26 persen sudah pernah melakukan aborsi
• 1 dari 4 pemuda adalah perokok
• Pevalensi penyalahgunaan NAPZA mengalami
peningkatan pada tahun 2021, dari 1,80% pada tahun
2019 menjadi 1,95% untuk kategori setahun pakai.
• Rendahnya Kemempuan dan Keahlian
• Digital transformasi yang menyebabkan otomatisasi
• Pemuda yang menganggur menimbulkan biaya sosial
ekonomi yang harus dikeluarkan oleh individu,
keluarga, dan berdampak pada kesejahteraan masa
depan negara
Ancaman
• Kesehatan
• 2 dari 10 pemuda memiliki keluhan Kesehatan dan 1
diantaranya sakit.
• 22,93 persen pemuda pernah dan masih merokok.
• 21,59 persen atau 1 dari 5 pemuda yang usia kawin
pertamanya belum sesuai dengan regulasi yang ada.
• Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
• Pemuda yang tergolong NEET sebesar 26,64 persen
(artinya, satu dari empat pemuda tidak bekerja, tidak
pergi ke sekolah, maupun tidak sedang mengikuti
kursus).
• TPT pemuda sebesar 14 persen (lebih tinggi dari
angka pengangguran nasional 6,49 persen) dan
fenomena ini konsisten terjadi setiap tahun sejak
tahun 2015.
• Tingkat Pendidikan penduduk bekerja mayoritas
lulusan SD (37,41%), lulusan SMP (18,54%), lulusan
SMA (18,80%)
Kelemahan
T
SWOT
Pemuda bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi keberadaan
pemuda dibutuhkan sebagai aset pembangunan, akan
tetapi di sisi yang lainnya, keberadaan pemuda tidak jarang
menjadi beban bagi pembangunan.
Sumber: Statistik Pemuda Indonesia (2021, BPS)

9. 01
02
03 04
• Terhindar dari berbagai perilaku berisiko pemuda
dan menjalankan gaya hidup sehat,
• Pemuda mendapatkan dukungan ruang publik yang
aman, menjamin bahwa aktivitas individu dapat
berjalan optimal tanpa gangguan.
Contoh: Kemenkes (Kespro, GERMAS); BNN (Remaja
Anti NAPZA); Kemenpora (KIPAN);
Pemuda yang Sehat
• Intelektual dan spiritual yang berkualitas yang adaptif
terhadap perkembangan dan tantangan zaman,
• Literasi digital dan keuangan
Contoh: Kemendibud Ristek (Indonesia Pintar, LPDP);
Kominfo (Literasi Digital); Kemenpora (Pramuka dan
Pengembangan Kapasitas Kepemudaan)
Pemuda yang Berpendidikan dan
Berketerampilan
• Berkontribusi terhadap sosial ekonomi melalui peran pemuda
• dalam Angkatan kerja dan kewirausahaan,
• Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepeloporan politik dan Kewarganegaraan,
• Agen perubahan dan pelopor mencegah perilaku berisiko pada pemuda,
Contoh: Kemenpora (Pemuda Pelopor dan Pengembangan kapasitas Organisasi
Kepemudaan); Kemensos (Pemberdayaan Karang Taruna)
Pemuda yang Berdaya dan
Berpartisipasi Aktif di Masyarakat
Membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, dan mendukung untuk
mewujudkan keluarga atau masyarakat yang berkualitas.
Contoh: BKKBN (Penguatan Pola Asuh Orang Tua untuk mencegah
Stunting dan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga
Remaja); KPPPA (Pengarustamaan Gender).
Pemuda yang Dapat Menghasilkan Generasi
Berkualitas
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMUDA HARUS DAPAT
DIMANFAATKAN UNTUK DAPAT MENCIPTAKAN…
05 Revolusi mental merupakan bagian terpenting untuk
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan Pancasila, dimana hal
tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pembangunan
karakter yang kuat dari para Pemuda nya sebagai calon
generasi penerus bangsa.
Contoh: Bakesbangpol (Pembinaan Ideologi dan
Pelaksanaan Program PASKIBRAKA)Kemendikbud
(Penguatan Karakter); Kemenpora (Peningkatan wawasan
radikalisme)
Pemuda yang Berkarakter dan
Berdaya Saing

10. Program Paskibraka

11. Apa Itu PASKIBRAKA ?
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang
Program Paskibraka, pembentukan Paskibraka tidak disiapkan
sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka
pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon
pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan
terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan
pemantapan nilai wawasan kebangsaan, pelatihan yang terdiri
dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris-berbaris, serta
pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri,
dan berkarakter Pancasila.
Dengan pola pembinaan di atas diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai
kebangsaan. Dengan demikian, para Paskibraka siap menjadi
calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa
nasionalisme dan berjiwa Pancasila.

12. Sejarah PASKIBRAKA ?
Husein Mutahar, pendiri Paskibraka Gagasan Paskibraka lahir pada tahun
1946, pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.
Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1, Presiden
Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor (Laut) Husein
Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana
Gedung Agung Yogyakarta.
Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa
sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari
seluruh penjuru Tanah Air, karena mereka adalah generasi penerus
perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi, karena gagasan itu tidak
mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan lima orang
pemuda (3 putra dan 2 putri) yang berasal dari berbagai daerah dan
kebetulan sedang berada di Yogyakarta, salah satunya Siti Dewi Sutan
Assin. Lima orang tersebut melambangkan Pancasila.
Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap
dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika Ibu kota dikembalikan ke
Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran
bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di
Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai
tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para
pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta.

13. Dasar Hukum Pelaksanaan Paskibraka
Oleh Dispora
• Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga nor 65 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera
• Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga nor 65 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera
• Pada Buku Panduan I, BAB II, Bagian D, Poin 5 “Di daerah dilakukan oleh Dinas atau
SKPD yang menangani kepemudaan dengan menggunakan pagu anggaran tahun
berjalan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBD”

14. Alur Proses Pembentukan
PERSYARATAN UMUM:
• Pelajar kelas X saat seleksi dan Kelas XI saat penugasan 17
Agustus;
• Cemperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
• Nilai akademik berkategori baik;
• sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat
dari instansi yang berwenang;
• Memiliki berat badan ideal dan
tinggi badan:
 Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan
paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk
pelajar putera; dan
 Paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter
dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter
untuk pelajar puteri
1. Rekrutmen dan Seleksi
2. Pemusatan Pendidikan
3. Pelaksanaan
Pengibaran dan
Penurunan Bendera
Pusaka

15. Rekrutmen dan Seleksi
Tahapan Tes yang dihadapi peserta seleksi
1. Psikotes
2. Parade
3. PBB
4. Kesehatan Umum dan kebugaran
5. Pengetahuan Umum
6. Samapta/Jasmani
7. Kesenian
8. Wawancara

16. KOMPONEN KEGIATAN
Tim Penilai pada tahapan seleksi
Paskibraka:
1. TNI
2. Polri
3. Akademisi
4. Tenaga Medis
5. Jurnalis
6. Kementerian/Lembaga
Kriteria Tim Penilai Seleksi:
1. Menguasai matersi seleksi
sesuai bidang masing-masing
2. Berpengalaman di bidangnya
3. Independen

17. PEMBINA PASKIBRA
Bertanggung jawab atas terlaksananya
proses Pendidikan, pembinaan serta
pengembangan kepemimpinan.
Menggunakan pola pendekatan Keluarga
Bahagia dalam sistem Desa Bahagia
Unsur Pembina Paskibra
1. TNI
2. Polri
Dapat dibantu oleh
1. Purna Paskibraka
2. Gugus Darma
Pramuka
3. Satuan Karya
Pramuka

18. 17 AGUSTUS
Upacara
peringatan Hari
Ulang Tahun
Proklamasi
Kemerdekaan
Republik
Indonesia
-TINGKAT PROVINSI OLEH GUBERNUR;
-TINGKAT KAB.KOTA OLEH BUPATI ATAU
WALIKOTA.
Tugas lain pada
acara resmi
lainnya yang
ditetapkan oleh:
TUGAS
PASKIBRAKA
Menjadi Purna Paskibraka
setelah Upacara 17 Agustus

19. Dasar Hukum Pelaksanaan Paskibraka
Oleh BPIP dan Badan Kesbangpol
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
• Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pembinaan ideologi Pancasila (bab 1 pasal 3)

20. Dasar Hukum Pelaksanaan Paskibraka
Oleh BPIP dan Badan Kesbangpol
• Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 51
Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
• Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat Prov, Kab.Kota di bawah
koordinasi BPIP melalui Kementerian yang menyelenggarakan
pemerintahan dalam neger ( Bab II, pasal 3)

21. Program Paskibraka di bawah BPIP dan Bakesbangpol

22. PEMBENTUKAN PASKIBRAKA
REKRUTMEN
DAN
SELEKSI
PEMUSATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
PENGUKUHAN
PASKIBRAKA

23. PROSES
REKRUTMEN
Setiap pelajar putera dan puteri sekolah
menengah atas, madrasah aliyah,
sekolah menengah kejuruan, madrasah
aliyah kejuruan, dan/atau bentuk lain
yang sederajat yang memenuhi syarat
dapat mendaftar sebagai calon
Paskibraka
PERSYARATAN UMUM:
• pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia 16 (enam belas) tahun samp
dengan 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
• Cemperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
• Nilai akademik berkategori baik;
• sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari
fasilitas kesehatan setempat;
• Memiliki berat badan ideal dan
tinggi badan:
 Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling
tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar
putera; dan
 Paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan
paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk
pelajar puteri, (yang dinyatakan dalam surat keterangan seha
dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat)

24. PROSES SELEKSI
•tes berbasis teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi transparansi paskibraka)
•tes pengamatan fisik
•tes wawancara
Metode
•seleksi administrasi
•seleksi kesehatan
•seleksi PIP
•Tes pengetahuan Pancasila
•Tes wawasan kebangsaan
•seleksi inteligensi umum
•seleksi kemampuan peraturan baris-berbaris dan kesamaptaan
•seleksi kepribadian
•tes wawancara
•tes penelusuran minat dan bakat
•penelusuran rekam jejak di media social (khusus ditingkat kabupaten/kota)
•Psikotes (khusus di tingkat provinsi)
Tahapan

25. Tim Seleksi
•Tim penilai hanya boleh menilai pada 1 jenis seleksi
•Masing masing penilai membuat akun melalui laman paskibraka.bpip.go.id
•Hanya dapat terlibat dalam 1 jenis seleksi dan hanya memperoleh satu akun
Ketentuan Tim Penilai Seleksi
•seleksi administrasi dilaksanakan oleh tim verifikator yang berasal dari Kesbangpol
•seleksi kesehatan dilaksanakan oleh Tenaga Medis
•Seleksi parade dilaksanakan oleh tim berjumlah ganjil terdiri atas 5 unsur: PD yang
membidangi Kepaskibraan, TNI, Polri, DPPI dan Tim Pemeriksa Kesehatan
•Seleksi PBB dilaksanakan oleh tim penilai yang berjumlah minimal 5, terdiri atas
unsur: Kesbangpol, PD yang membidangi Paskibra, TNI, Polri dan DPPI
•Seleksi Kesamaptaan tim ganjil minimal 3 terdiri dari: TNI, Polri dan DPPI
•Seleksi Kepribadian tim ganjil minimal terdiri dari 4 unsur: Kesbangpol, PD yang
membidangi Kepaskibraan, DPPI, Akademisi
Kebutuhan Tim Seleksi

26. PEMUSATAN DIKLAT
Pemusatan Diklat bertujuan untuk membentuk
sikap para calon PASKIBRAKA yaitu:
Disiplin, menjunjung nilai
kebangsaan, cinta tanah air,
persatuan dan kesatuan serta
peningkatan wawasan kebangsaan;
Memiliki karakteristik jiwa dan
semangat Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Kepemimpinan, patriotisme,
nasionalisme, dan cinta kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Melestarikan nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari;
Memiliki kemampuan teknis
kepaskibrakaan.

27. TINGKAT PUSAT
KEPALA BPIP
TINGKAT PROVINSI
GUBERNUR
TINGKAT KAB/KOTA
BUPATI ATAU WALIKOTA
PENGUKUHAN
PASKIBRAKA

28. 17 AGUSTUS
Upacara
peringatan Hari
Ulang Tahun
Proklamasi
Kemerdekaan
Republik
Indonesia 1 JUNI
Upacara
peringatan Hari
Lahir Pancasila
-TINGKAT PUSAT OLEH KEPALA BPIP;
-TINGKAT PROVINSI OLEH GUBERNUR;
-TINGKAT KAB.KOTA OLEH BUPATI ATAU
WALIKOTA.
Tugas lain pada
acara resmi
lainnya yang
ditetapkan oleh:
TUGAS
PASKIBRAKA

30. PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA
Paskibraka yang
telah melaksanakan
tugas pada Hari
Lahir Pancasila
menjadi
Purnapaskibraka.
Purnapaskibraka
diangkat sebagai
duta Pancasila
dengan Keputusan
Kepala dan menjadi
Purnapaskibraka
Duta Pancasila
Purnapaskibraka
Duta Pancasila
mendapat pin dan
piagam duta
Pancasila

31. PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA
•memegang teguh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
•menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dalam berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
•menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air
serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia di lingkungan organisasi, komunitas, dan masyarakat di berbagai
bidang.
Wajib:
•membantu BPIP dalam melaksanakan pengarusutamaan Pancasila berdasarkan
penugasan BPIP
•mengikuti kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, seminar, dan kegiatan lain
berdasarkan penugasan BPIP
•berperan aktif sebagai anggota DPPI
Tugas:

32. PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA
PANCASILA

33. DUTA PANCASILA PURNAPASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)
• pusat
• provinsi
• kabupaten/kota
Purnapaskibraka Duta Pancasila
diwadahi dalam DPPI yang
berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala
melalui Deputi, yang terdiri atas DPPI
tingkat:
• tingkat pusat berkedudukan di ibukota negara
• tingkat provinsi berkedudukan di ibukota provinsi
• tingkat kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota
Kedudukan DPPI:
• membantu BPIP dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan,
persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk
kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka
Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan
kepada Purnapaskibraka
Tugas DPPI:

37. Mempersiapkan dan mengarahkan
Paskibraka/Purna Paskibraka ke
Pusat Pendidikan “Centre of Excellence”