SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
PPH PASAL 21 PAGE 1 
KASUS SOAL PAJAKPPH PASAL 21 KOTA BATAM 
PERHITUNGAN WAJIB PAJAK PERORANGAN UNTUK PAJAK YANG TERHUTANG 
SOAL 1! 
DIKETAHUI : BUDIANTO BERPENGHASILAN Rp. 6,500,000,- PERBULAN 
MEMBAYAR IURAN PENSIUN Rp.200,000,- PERBULAN PADA BPJS 
STATUS MENIKAH TIDAK PUNYA ANAK, BEKERJA PADA 1 PERUSAHAAN 
DITANYA: HITUNGLAH PPH 21 YANG TERHUTANG ! 
Keterangan Setahun 
Diri Wajib Pajak Pajak Orang 
Pribadi 
Rp. 24.300.000,- 
Tambahan untuk Wajib Pajak 
yang kawin 
Rp. 2.025.000,- 
Tambahan untuk seorang istri 
yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan 
suami. 
Rp. 24.300.000,- 
Tambahan untuk setiap 
anggota keturunan sedarah 
semenda dalam garis 
keturunan lurus serta anak 
angkat yang ditanggung 
sepenuhnya , maksimal 3 
orang untuk setiap keluarga 
Rp. 2.025.000,- 
PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 
DAERAH BATAM) UPDATE 2013 
PENYELESAIAN PENGHITUNGAN PPh 21 ATAS GAJI PAK BUDIANTO 
Gaji Perbulan Bp. Budianto 6,500,000 
(Pengurangan) 
Biaya Jabatan 5% 325,000 
Iuran Tunjangan Hari Tua 200,000 + 
525,000 
Penghasilan Netto Perbulan 5,975,000 
Penghasilan Netto Setahun 5,975,000 X 12 71,700,000 
(Pengurangan) 
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 
Wajib Pajak 24,300,000 
Istri (Status Kawin Istri Tidak Bekerja) 2,025,000 
Tambahan Tanggungan Maximal 3 Orang 0 + 
26,325,000 
Penghasilan Kena Pajak Setahun 45,375,000 
PPh Pasal 21 Terutang : 5% 45,375,000 2,268,750 
15% 0 0 
25% 0 
30% 0 
PPH Pasal 21 terhutan Setahun 2,268,750 
PPH Pasal 21 terhutang per bulan 2,268,750 : 12 189,063 
DISELESAIKAN OLEH VADHALNA | SOAL OLEH DOSEN SURATMAN,SE
PPH PASAL 21 PAGE 2 
PERHITUNGAN PPH 21 GAJI MINGGUAN DAN PENGHASILAN BRUTO AKAN PREMI ASURANSI 
SOAL 2! 
Andi Kurniawan pegawai PT Makmur Mulia dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 1.500.000 
Andi Kurniawan kawin dan mempunyai seorang anak. PT Makmur Mulia masuk program Jamsostek, 
premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja 
dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. 
PT Makmur Mulia membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji 
Andi Kurniawan membayar iuran pensiun Rp 10.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00%gaji. 
Hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Andi Kurniawan ! 
PENYELESAIAN PENGHITUNGAN PPh 21 ATAS GAJI Bp. ANDI KURNIAWAN 
Gaji Perbulan Bp. Andi Kurniawan (Rp 1,500,000 x 4 minggu) 6,000,000 
Premi Kecelakaan Kerja 1% (60,000) 
Premi kematian 0.30% (18,000) 
Penghasilan Bruto : 5,922,000 
(Pengurangan) 
Biaya Jabatan 5% 300,000 
Iuran Pensiun 200,000 
Iuran Jaminan Hari Tua 2% 118,440 + 
418,440 
Penghasilan Netto Perbulan 5,581,560 
Penghasilan Netto Setahun 5,581,560 x 12 66,978,720 
(Pengurangan) 
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 
Wajib Pajak 24,300,000 
Istri (Status Kawin Istri Tidak Bekerja) 2,025,000 
Tambahan Tanggungan Maximal 3 Orang 2,025,000 + 
28,350,000 
Penghasilan Kena Pajak Setahun 38,628,720 
PPh Pasal 21 Terutang : 5% 38,628,720 1,931,436 
15% 0 0 
25% 0 
30% 0 
PPh Pasal 21 Terutang Setahun: 1,931,436 
PPH Pasal 21 terhutang per 
bulan 1,931,436 : 12 160,953 
DISELESAIKAN OLEH VADHALNA | SOAL OLEH DOSEN SURATMAN,SE
PPH PASAL 21 PAGE 3 
PERHITUNGAN PPH 21 ATAS PENGHASILAN YG TIDAK BERKESINAMBUNGAN 
SOAL 5! 
Tuan Hambali (K/2) adalah seorang penceramah, memberikan ceramah pada suatu lokakarya YAYASAN, 
dengan menerima honorarium sebesar Rp. 10.000.000,00. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang ? 
PERHITUNGAN PAJAK HONORARIUM SBB: 
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x (50% x jumlah penghasilan bruto ) 
Penghasilan Bruto 10,000,000 
Dasar Perhitungan Pasah PPH 21: 
10,000,000 x 50% 5,000,000 
PPh Pasal 21 Terutang : 
5% 5,000,000 250,000 
15% 0 
25% 0 
30% 0 
250,000 
SOAL 4! 
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 80.000.000,00. Berapa Pajak yang harus di potong 
bila Wajib Pajak memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP ? 
PERHITUNGAN PKP BUKAN PEMEGANG NPWP: 
PKP (Penghasilan Kena Pajak) 80,000,000 
Tarif Dikenakan 20% lebih tinggi: 
(120% x PKP) 96,000,000 
PPh Pasal 21 Terutang : 
5% 50,000,000 2,500,000 
15% 46,000,000 6,900,000 
25% 0 
30% 0 
Pajak Terhutang Setahun 9,400,000 
Pajak Terhutang Perbulan 783,333 
PERHITUNGAN PKP PEMEGANG NPWP: 
PKP (Penghasilan Kena Pajak) 80,000,000 
Tarif Dikenakan 100% PKP: 
(100% x PKP) 80,000,000 
PPh Pasal 21 Terutang : 
5% 50,000,000 2,500,000 
15% 30,000,000 4,500,000 
25% 0 
30% 0 
7,000,000 
DISELESAIKAN OLEH VADHALNA | SOAL OLEH DOSEN SURATMAN,SE

More Related Content

What's hot

Konsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesia
Konsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesiaKonsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesia
Konsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesiaChaeraniirma
 
AKL Bab III Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III  Likuidasi PersekutuanAKL Bab III  Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III Likuidasi PersekutuanBie
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutan
46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutan46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutan
46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutannopriadi2411
 
Analisis regresi dengan exel dan cara membacanya
Analisis regresi dengan exel dan cara membacanyaAnalisis regresi dengan exel dan cara membacanya
Analisis regresi dengan exel dan cara membacanyanatnitnet nitnot
 
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBrawijaya University
 
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaranKebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaranSelfia Dewi
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiTriyani Budianto
 
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1Futurum2
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desakeuangandesa
 
Psak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailed
Psak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailedPsak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailed
Psak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailedSri Apriyanti Husain
 
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfBahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfdesakulonprogo
 
Linear Algebra - Determinants and Eigenvalues
Linear Algebra - Determinants and EigenvaluesLinear Algebra - Determinants and Eigenvalues
Linear Algebra - Determinants and EigenvaluesDiponegoro University
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorSucifitria
 

What's hot (20)

Konsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesia
Konsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesiaKonsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesia
Konsep koperasi,sejarah dan aliran koperasi indonesia
 
AKL Bab III Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III  Likuidasi PersekutuanAKL Bab III  Likuidasi Persekutuan
AKL Bab III Likuidasi Persekutuan
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
Simpleks maksimum
Simpleks maksimum Simpleks maksimum
Simpleks maksimum
 
46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutan
46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutan46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutan
46. silabus-eki-317-ekonomi-publik-lanjutan
 
Analisis regresi dengan exel dan cara membacanya
Analisis regresi dengan exel dan cara membacanyaAnalisis regresi dengan exel dan cara membacanya
Analisis regresi dengan exel dan cara membacanya
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
 
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaranKebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
 
Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6Tugas kelompok materi 6
Tugas kelompok materi 6
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
 
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
Capital budgeting untuk lembaga nonprofit dan sektor publik bagian 1
 
Lapangan hingga
Lapangan hinggaLapangan hingga
Lapangan hingga
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa
 
Psak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailed
Psak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailedPsak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailed
Psak 18-program-purnakarya-retirement-benefit-110212-detailed
 
Bab 2 teori ekonomi klasik dan keyness
Bab 2 teori ekonomi klasik dan keynessBab 2 teori ekonomi klasik dan keyness
Bab 2 teori ekonomi klasik dan keyness
 
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfBahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
 
Linear Algebra - Determinants and Eigenvalues
Linear Algebra - Determinants and EigenvaluesLinear Algebra - Determinants and Eigenvalues
Linear Algebra - Determinants and Eigenvalues
 
Input output edit akhir
Input output edit akhirInput output edit akhir
Input output edit akhir
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektor
 

Viewers also liked

Petunjuk isian-form-1721-a22
Petunjuk isian-form-1721-a22Petunjuk isian-form-1721-a22
Petunjuk isian-form-1721-a22Bengkel Sedekah
 
Petunjuk pengisian induk 1721
Petunjuk pengisian induk  1721Petunjuk pengisian induk  1721
Petunjuk pengisian induk 1721Endar Dongoran
 
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Ardi Noey
 
Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21
Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21
Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21Wahyu Surya
 
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Kppkp Bangil
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Kppkp Bangil
 
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Vio Subagyo
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
Presentasi pph 21 baru contoh kasus
Presentasi pph 21 baru contoh kasusPresentasi pph 21 baru contoh kasus
Presentasi pph 21 baru contoh kasusprihandi
 
Process Valuation
Process ValuationProcess Valuation
Process ValuationFITT
 
Valuation Methods
Valuation MethodsValuation Methods
Valuation MethodsFITT
 

Viewers also liked (12)

Petunjuk isian-form-1721-a22
Petunjuk isian-form-1721-a22Petunjuk isian-form-1721-a22
Petunjuk isian-form-1721-a22
 
Petunjuk pengisian induk 1721
Petunjuk pengisian induk  1721Petunjuk pengisian induk  1721
Petunjuk pengisian induk 1721
 
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
 
Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21
Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21
Formulir 1721-spt-tahunan-p ph-21
 
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
 
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Pph 21.ppt
Pph 21.pptPph 21.ppt
Pph 21.ppt
 
Presentasi pph 21 baru contoh kasus
Presentasi pph 21 baru contoh kasusPresentasi pph 21 baru contoh kasus
Presentasi pph 21 baru contoh kasus
 
Process Valuation
Process ValuationProcess Valuation
Process Valuation
 
Valuation Methods
Valuation MethodsValuation Methods
Valuation Methods
 

Similar to PPH21

4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptxAnandaAyu13
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakBbe Mee
 
pencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakanpencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakangelazisme
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Adillah Putri
 
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI Riki Ardoni
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Tobagus Makmun
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
Sosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan BendaharawanSosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan BendaharawanBramasto Aditomo
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...Riki Ardoni
 
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxcontoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxIraSinaga7
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiRatri Indah
 
Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...
Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...
Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...LilisNofitaSari
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaRusydin Arrazy
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21maryaxfate
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
 
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdfPertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdfAryaBimaPutra4
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxFajri A
 

Similar to PPH21 (20)

4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung Pajak
 
pencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakanpencatatan transaksi perpajakan
pencatatan transaksi perpajakan
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Sosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan BendaharawanSosialisasi Perpajakan Bendaharawan
Sosialisasi Perpajakan Bendaharawan
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
 
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptxcontoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.pptx
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'ati
 
Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...
Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...
Lilis Nofita Sari_Cara Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP Pegawai Tetap Ga...
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
 
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdfPertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
 
Masalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesiaMasalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesia
 

More from Vadhalna Zulkarnaen

Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...
Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...
Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...Vadhalna Zulkarnaen
 
Penyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang Akuntansi
Penyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang AkuntansiPenyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang Akuntansi
Penyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang AkuntansiVadhalna Zulkarnaen
 
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan PerusahaanAnalisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan PerusahaanVadhalna Zulkarnaen
 
Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi
Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi
Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi Vadhalna Zulkarnaen
 
Persamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannya
Persamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannyaPersamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannya
Persamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannyaVadhalna Zulkarnaen
 
Kasus siklus akuntansi perusahaan dagang sak
Kasus siklus akuntansi perusahaan dagang   sakKasus siklus akuntansi perusahaan dagang   sak
Kasus siklus akuntansi perusahaan dagang sakVadhalna Zulkarnaen
 

More from Vadhalna Zulkarnaen (9)

Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...
Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...
Kasus Penyelesaian Perolehan Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap serta T...
 
Penyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang Akuntansi
Penyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang AkuntansiPenyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang Akuntansi
Penyelesaian Kasus Pencatatan Persediaan Barang Dagang Akuntansi
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan PerusahaanAnalisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
 
Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi
Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi
Penelitian Sembako 2013 Terhadap Inflasi Pengantar Kuliah Makro Ekonomi
 
Persamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannya
Persamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannyaPersamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannya
Persamaan dasar akuntansi (pda) teori kasus dan penyelesaiannya
 
Kasus siklus akuntansi perusahaan dagang sak
Kasus siklus akuntansi perusahaan dagang   sakKasus siklus akuntansi perusahaan dagang   sak
Kasus siklus akuntansi perusahaan dagang sak
 
Paper akuntansi hutang
Paper   akuntansi hutangPaper   akuntansi hutang
Paper akuntansi hutang
 
Purchasing procedur flowchart
Purchasing procedur flowchartPurchasing procedur flowchart
Purchasing procedur flowchart
 

Recently uploaded

Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 

Recently uploaded (17)

Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 

PPH21

  • 1. PPH PASAL 21 PAGE 1 KASUS SOAL PAJAKPPH PASAL 21 KOTA BATAM PERHITUNGAN WAJIB PAJAK PERORANGAN UNTUK PAJAK YANG TERHUTANG SOAL 1! DIKETAHUI : BUDIANTO BERPENGHASILAN Rp. 6,500,000,- PERBULAN MEMBAYAR IURAN PENSIUN Rp.200,000,- PERBULAN PADA BPJS STATUS MENIKAH TIDAK PUNYA ANAK, BEKERJA PADA 1 PERUSAHAAN DITANYA: HITUNGLAH PPH 21 YANG TERHUTANG ! Keterangan Setahun Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 24.300.000,- Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 2.025.000,- Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 24.300.000,- Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 2.025.000,- PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAERAH BATAM) UPDATE 2013 PENYELESAIAN PENGHITUNGAN PPh 21 ATAS GAJI PAK BUDIANTO Gaji Perbulan Bp. Budianto 6,500,000 (Pengurangan) Biaya Jabatan 5% 325,000 Iuran Tunjangan Hari Tua 200,000 + 525,000 Penghasilan Netto Perbulan 5,975,000 Penghasilan Netto Setahun 5,975,000 X 12 71,700,000 (Pengurangan) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Wajib Pajak 24,300,000 Istri (Status Kawin Istri Tidak Bekerja) 2,025,000 Tambahan Tanggungan Maximal 3 Orang 0 + 26,325,000 Penghasilan Kena Pajak Setahun 45,375,000 PPh Pasal 21 Terutang : 5% 45,375,000 2,268,750 15% 0 0 25% 0 30% 0 PPH Pasal 21 terhutan Setahun 2,268,750 PPH Pasal 21 terhutang per bulan 2,268,750 : 12 189,063 DISELESAIKAN OLEH VADHALNA | SOAL OLEH DOSEN SURATMAN,SE
  • 2. PPH PASAL 21 PAGE 2 PERHITUNGAN PPH 21 GAJI MINGGUAN DAN PENGHASILAN BRUTO AKAN PREMI ASURANSI SOAL 2! Andi Kurniawan pegawai PT Makmur Mulia dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 1.500.000 Andi Kurniawan kawin dan mempunyai seorang anak. PT Makmur Mulia masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Makmur Mulia membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji Andi Kurniawan membayar iuran pensiun Rp 10.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00%gaji. Hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Andi Kurniawan ! PENYELESAIAN PENGHITUNGAN PPh 21 ATAS GAJI Bp. ANDI KURNIAWAN Gaji Perbulan Bp. Andi Kurniawan (Rp 1,500,000 x 4 minggu) 6,000,000 Premi Kecelakaan Kerja 1% (60,000) Premi kematian 0.30% (18,000) Penghasilan Bruto : 5,922,000 (Pengurangan) Biaya Jabatan 5% 300,000 Iuran Pensiun 200,000 Iuran Jaminan Hari Tua 2% 118,440 + 418,440 Penghasilan Netto Perbulan 5,581,560 Penghasilan Netto Setahun 5,581,560 x 12 66,978,720 (Pengurangan) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Wajib Pajak 24,300,000 Istri (Status Kawin Istri Tidak Bekerja) 2,025,000 Tambahan Tanggungan Maximal 3 Orang 2,025,000 + 28,350,000 Penghasilan Kena Pajak Setahun 38,628,720 PPh Pasal 21 Terutang : 5% 38,628,720 1,931,436 15% 0 0 25% 0 30% 0 PPh Pasal 21 Terutang Setahun: 1,931,436 PPH Pasal 21 terhutang per bulan 1,931,436 : 12 160,953 DISELESAIKAN OLEH VADHALNA | SOAL OLEH DOSEN SURATMAN,SE
  • 3. PPH PASAL 21 PAGE 3 PERHITUNGAN PPH 21 ATAS PENGHASILAN YG TIDAK BERKESINAMBUNGAN SOAL 5! Tuan Hambali (K/2) adalah seorang penceramah, memberikan ceramah pada suatu lokakarya YAYASAN, dengan menerima honorarium sebesar Rp. 10.000.000,00. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang ? PERHITUNGAN PAJAK HONORARIUM SBB: Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x (50% x jumlah penghasilan bruto ) Penghasilan Bruto 10,000,000 Dasar Perhitungan Pasah PPH 21: 10,000,000 x 50% 5,000,000 PPh Pasal 21 Terutang : 5% 5,000,000 250,000 15% 0 25% 0 30% 0 250,000 SOAL 4! Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 80.000.000,00. Berapa Pajak yang harus di potong bila Wajib Pajak memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP ? PERHITUNGAN PKP BUKAN PEMEGANG NPWP: PKP (Penghasilan Kena Pajak) 80,000,000 Tarif Dikenakan 20% lebih tinggi: (120% x PKP) 96,000,000 PPh Pasal 21 Terutang : 5% 50,000,000 2,500,000 15% 46,000,000 6,900,000 25% 0 30% 0 Pajak Terhutang Setahun 9,400,000 Pajak Terhutang Perbulan 783,333 PERHITUNGAN PKP PEMEGANG NPWP: PKP (Penghasilan Kena Pajak) 80,000,000 Tarif Dikenakan 100% PKP: (100% x PKP) 80,000,000 PPh Pasal 21 Terutang : 5% 50,000,000 2,500,000 15% 30,000,000 4,500,000 25% 0 30% 0 7,000,000 DISELESAIKAN OLEH VADHALNA | SOAL OLEH DOSEN SURATMAN,SE