SEKILAS PPH 21<br />
MEKANISME PEMBAYARAN PPH<br />SELF ASSESMENT<br />WITHOLDING SYSTEM<br />MENGHITUNG<br />MENYETOR MELAPOR <br />SENDIRI PA...
PENGERTIAN PPH<br />PajakPenghasilanPasal 21adalahpajakataspenghasilanberupagaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayar...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. PER-31/PJ/2009<br />“PedomanTeknis Tata Cara Pemotongan, PenyetorandanPelaporanPPhPa...
SUBJEK PPH 21<br />PEMOTONG PPH 21<br />OBJEK PPH 21<br />PENGHASILAN (ACTIVE INCOME)<br />PEMBERI PENGHASILAN<br />ORANG ...
KLASIFIKASI PENGHITUNGAN PPH 21<br />
OBYEK PPH 21<br />Gaji<br />Upah<br />Honorarium<br />Pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan peker...
PEMOTONG PAJAK<br />18/11/2009<br />#<br />8<br /><ul><li> Wajib Pajak Orang pribadi
 Wajib Pajak Badan
 Penyelenggara Kegiatan</li></li></ul><li>PENERIMA PENGHASILAN<br /><ul><li> Pegawai :  - Tetap</li></ul>                 ...
 Penerima Pensiun, Pesangon
 Peserta Kegiatan</li></li></ul><li>PEGAWAI<br />18/11/2009<br />#<br />10<br />Pegawai Tetap<br />Menerima penghasilan da...
PENGHASILAN PEGAWAI TETAP<br />Penghasilan teratur<br />Gaji, upah, tunjangan dan imbalan yang diberikan secara periodik, ...
PENGHASILAN YANG BUKAN PEGAWAI<br /><ul><li>Bukan pegawai tetap atau bukan pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan d...
Imbalan yang diterima dalam bentuk honorarium, komisi, fee</li></li></ul><li>IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI<br /><ul><li>Ber...
Tidak berkesinambungan, hanya sekali</li></li></ul><li>YANG TERMASUK BUKAN PEGAWAI<br />Tenaga ahli yang melakukan pekerja...
TANGGUNGAN<br />18/11/2009<br />#<br />15<br />Pasal 7  (1) huruf d UU No. 36 / 2008<br />Anggotakeluargasedarahdansemenda...
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK<br />Pasal 7 (1) UU No. 36 / 2008<br />Pasal 7 (2) UU No. 36 / 2008<br />Ditentukanolehkeadaa...
PENTING!!! <br /><ul><li> Karyawan, status berubah  dari TK menjadi K setelah  menikah
 Karyawati status tidak berubah, tetap TK setelah menikah
 Karyawati tidak kawin status TK2, setelah menikah menjadi TK0</li></li></ul><li>PERHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TETAP<br />A. ...
PEGAWAI TIDAK TETAP - HARIAN<br />Tidak dipotong PPh Pasal 21 :<br /><ul><li>Penghasilan satu hari tidak lebih dari Rp. 15...
Upah dibayar harian</li></li></ul><li>PEGAWAI TIDAK TETAP - HARIAN<br />Dikenakan PPh Pasal 21 :<br /><ul><li>Penghasilan ...
Penghasilan sebulan di atas Rp. 1.320.000 tetapi di bawah Rp. 6.000.000</li></li></ul><li>PEGAWAI TIDAK TETAP - HARIAN<br ...
Upah satu bulan mencapai Rp. 6.000.000</li></li></ul><li>PERHITUNGAN PPH 21 BUKAN PEGAWAI<br />Bukan Tenaga Ahli :<br /><u...
Memperoleh pengurangan PTKP </li></ul>Syarat yang harus dipenuhi :<br /><ul><li>Mempunyai NPWP
Hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain, yang didukung oleh surat penyat...
Menyerahkan photocopy kartu NPWP, bagi wanita kawin harus menyerahkan photocopy kartu NPWP suami, photocopy surat nikah da...
Dasar pengenaan pajak adalah 50 % dari penghasilan bruto</li></li></ul><li>TARIF PPH 21 2009Pasal 17<br />
18/11/2009<br />#<br />25<br />TARIF PS.17  X PhKPbersifattidak final<br />PegawaiTetap<br />PenerimaPensiunBulanan<br />P...
PEGAWAIHARIAN LEPAS<br />Upah Harian<br />Tidak lebih dari Rp110.000<br />Lebih dari Rp110.000<br />PhKP = Upah Harian – R...
TARIF PS.17  X PENGHASILAN BRUTObersifattidakfinal<br />TenagaProfesi<br />Komisaris Non Pegawai<br />MantanPegawai<br />P...
TENAGA PROFESI<br />Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutrada...
TARIF 7,5% X PENGHASILAN BRUTObersifattidak final<br />TenagaAhli<br />Yang dimaksudTenagaAhliadalah<br />Dokter<br />Akun...
TARIF PROGRESIF FINAL x PENGHASILAN BRUTO<br />Bersifat final<br />PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJA...
TARIF 15% X PENGHASILAN BRUTObersifat final<br />Pejabat Negara<br />PNS (GolIIdkeatas)<br />TNI/Polri (Peltu/AjunInspektu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PPh 21

35,006 views

Published on

Bagaimana memahami perhitungan PPh21

Published in: Business

PPh 21

  1. 1. SEKILAS PPH 21<br />
  2. 2. MEKANISME PEMBAYARAN PPH<br />SELF ASSESMENT<br />WITHOLDING SYSTEM<br />MENGHITUNG<br />MENYETOR MELAPOR <br />SENDIRI PAJAK <br />YANG TERUTANG<br />PAJAK TERUTANG DIHITUNG<br />DIPOTONG/DIPUNGUT <br />DISETORKAN & DILAPORKAN<br />PIHAK LAIN<br />PPh PASAL 21<br />PPh PASAL 22<br />PPh PASAL 23/26<br />PPh PASAL 15<br />PPh PASAL 4 (2)<br />PPH PASAL 25/29<br />
  3. 3. PENGERTIAN PPH<br />PajakPenghasilanPasal 21adalahpajakataspenghasilanberupagaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain yang diterimaataudiperolehWajibPajakorangpribadidalamnegerisehubungandenganpekerjaanataujabatan, jasa, dan  kegiatan.<br />PajakPenghasilanPasal22<br />BendaharawanPemerintahPusat/Daerah, instansiataulembagapemerintahdanlembaga-lembaganegaralainnya, berkenaandenganpembayaranataspenyerahanbarang; <br />Badan-badantertentu, baikbadanpemerintahmaupunswastaberkenaandengankegiatandibidangimporataukegiatanusahadibidang lain.<br />PajakPenghasilanPasal23 PajakPenghasilan (PPh) Pasal 23 adalahpajak yang dipotongataspenghasilan yang berasaldari modal, penyerahanjasa, atauhadiahdanpenghargaan, selain yang telahdipotongPPhPasal 21.<br />PajakPenghasilanPasal26PajakPenghasilan (PPh) Pasal 26 adalahPPh yang dikenakan/ dipotongataspenghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diterimaataudiperolehWajibPajak(WP) luarnegeriselainbentukusahatetap (BUT) diIndonesia.<br />
  4. 4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. PER-31/PJ/2009<br />“PedomanTeknis Tata Cara Pemotongan, PenyetorandanPelaporanPPhPasal 21 dan/atauPasal 26 SehubunganDenganPekerjaan, JasadanKegiatanOrangPribadi”<br />
  5. 5. SUBJEK PPH 21<br />PEMOTONG PPH 21<br />OBJEK PPH 21<br />PENGHASILAN (ACTIVE INCOME)<br />PEMBERI PENGHASILAN<br />ORANG PRIBADI DALAM NEGERI<br />MEKANISME PPH 21<br />PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN<br />PPhPasal 21 adalahpajak yang dipotongataspenghasilansehubungandenganpekerjaan, jasa, ataukegiatan (active income) yang diterimaataudiperolehWajibPajakorangpribadidalamnegeri, <br />
  6. 6. KLASIFIKASI PENGHITUNGAN PPH 21<br />
  7. 7. OBYEK PPH 21<br />Gaji<br />Upah<br />Honorarium<br />Pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan orang pribadi<br />Bukan Obyek PPh 21<br />Manfaat asuransi<br />Penghasilan dalam bentuk natura<br />Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan<br />Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib<br />Bea siswa<br />
  8. 8. PEMOTONG PAJAK<br />18/11/2009<br />#<br />8<br /><ul><li> Wajib Pajak Orang pribadi
  9. 9. Wajib Pajak Badan
  10. 10. Penyelenggara Kegiatan</li></li></ul><li>PENERIMA PENGHASILAN<br /><ul><li> Pegawai : - Tetap</li></ul> - Tidak tetap<br /><ul><li> Bukan Pegawai
  11. 11. Penerima Pensiun, Pesangon
  12. 12. Peserta Kegiatan</li></li></ul><li>PEGAWAI<br />18/11/2009<br />#<br />10<br />Pegawai Tetap<br />Menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentubekerja secara penuh waktu (fulltime)<br />Pegawai Tidak Tetap<br />Hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja, satuan pekerjaan atau penyelesaian suatu pekerjaan<br />
  13. 13. PENGHASILAN PEGAWAI TETAP<br />Penghasilan teratur<br />Gaji, upah, tunjangan dan imbalan yang diberikan secara periodik, termasuk uang lembur<br />Penghasilan tidak teratur<br />Penghasilan yang diterima sekali dalam satu tahun seperti Bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi<br />
  14. 14. PENGHASILAN YANG BUKAN PEGAWAI<br /><ul><li>Bukan pegawai tetap atau bukan pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan tertentu.
  15. 15. Imbalan yang diterima dalam bentuk honorarium, komisi, fee</li></li></ul><li>IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI<br /><ul><li>Berkesinambungan, terus menerus dalam satu tahun kalender
  16. 16. Tidak berkesinambungan, hanya sekali</li></li></ul><li>YANG TERMASUK BUKAN PEGAWAI<br />Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris)<br />Artis/seniman<br />Olahragawan<br />Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator<br />Pengarang, peneliti, penerjemah<br />Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa pada suatu kepanitiaan<br />Agen iklan<br />Pengawas atau pengelola proyek<br />Pembawa pesanan, yang menemukan langganan, perantara<br />Petuga penjaja barang dagangan<br />Petugas dinas luar asuransi<br />Distributor MLM<br />
  17. 17. TANGGUNGAN<br />18/11/2009<br />#<br />15<br />Pasal 7 (1) huruf d UU No. 36 / 2008<br />Anggotakeluargasedarahdansemendah<br />dalamgarisketurunanlurussertaanakangkat<br />Orangtua / Mertua<br />WajibPajak<br />Anakkandung, tiri, angkat<br />
  18. 18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK<br />Pasal 7 (1) UU No. 36 / 2008<br />Pasal 7 (2) UU No. 36 / 2008<br />Ditentukanolehkeadaanpadaawaltahunpajak<br />ataubagiantahunpajak<br />
  19. 19. PENTING!!! <br /><ul><li> Karyawan, status berubah dari TK menjadi K setelah menikah
  20. 20. Karyawati status tidak berubah, tetap TK setelah menikah
  21. 21. Karyawati tidak kawin status TK2, setelah menikah menjadi TK0</li></li></ul><li>PERHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TETAP<br />A. Penghasilan bruto : <br /> Gaji<br /> Tunjangan<br /> Premi asuransi ditanggung perusahaan :<br /> Kecelakaan/kematian<br /> Bonus/THR<br />B. Pengurangan diperkenankan :<br /> Biaya jabatan 5 % dari penghasilan bruto max <br /> Rp. 500 ribu per bulan atau Rp. 6 juta per tahun<br /> Iuran pensiun / Iuran JHT<br />C. Penghasilan neto (A – B)<br />D. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)<br />E. Penghasilan kena pajak (C – D)<br />
  22. 22. PEGAWAI TIDAK TETAP - HARIAN<br />Tidak dipotong PPh Pasal 21 :<br /><ul><li>Penghasilan satu hari tidak lebih dari Rp. 150.000 dan penghasilan maksimum sebulan Rp. 1.320.000
  23. 23. Upah dibayar harian</li></li></ul><li>PEGAWAI TIDAK TETAP - HARIAN<br />Dikenakan PPh Pasal 21 :<br /><ul><li>Penghasilan sehari di atas Rp. 150.000 tetapi penghasilan sebulan maksimum Rp. 1.320.000
  24. 24. Penghasilan sebulan di atas Rp. 1.320.000 tetapi di bawah Rp. 6.000.000</li></li></ul><li>PEGAWAI TIDAK TETAP - HARIAN<br />Dikenakan PPh Pasal 21 dan diperlakukan<br />sebagai karyawan tetap :<br /><ul><li>Upah dibayar bulanan
  25. 25. Upah satu bulan mencapai Rp. 6.000.000</li></li></ul><li>PERHITUNGAN PPH 21 BUKAN PEGAWAI<br />Bukan Tenaga Ahli :<br /><ul><li>Dikenakan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 (1) huruf a UU No. 36 / 2008
  26. 26. Memperoleh pengurangan PTKP </li></ul>Syarat yang harus dipenuhi :<br /><ul><li>Mempunyai NPWP
  27. 27. Hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain, yang didukung oleh surat penyataan ybs
  28. 28. Menyerahkan photocopy kartu NPWP, bagi wanita kawin harus menyerahkan photocopy kartu NPWP suami, photocopy surat nikah dan kartu keluarga</li></li></ul><li>PERHITUNGAN PPH 21 BUKAN PEGAWAI<br />Tenaga Ahli<br /><ul><li>Dikenakan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 (1) huruf a UU No. 36 / 2008
  29. 29. Dasar pengenaan pajak adalah 50 % dari penghasilan bruto</li></li></ul><li>TARIF PPH 21 2009Pasal 17<br />
  30. 30. 18/11/2009<br />#<br />25<br />TARIF PS.17 X PhKPbersifattidak final<br />PegawaiTetap<br />PenerimaPensiunBulanan<br />PegawaiTidakTetap, Pemagang, CalonPegawai<br />Distributor MLM<br />PegawaiHarianLepas<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x (Ph.Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun – PTKP)<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x (Ph.Bruto – Biaya Pensiun – PTKP)<br />PPh Ps.21 = [ Tarif Ps.17 x (Ph.Bruto disetahunkan – PTKP) ] : 12 bln<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x (Ph.Bruto sebulan – PTKP sebulan)<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x (Ph.Bruto harian – PTKP harian)<br />
  31. 31. PEGAWAIHARIAN LEPAS<br />Upah Harian<br />Tidak lebih dari Rp110.000<br />Lebih dari Rp110.000<br />PhKP = Upah Harian – Rp110.000<br /> PPh 21 = 5% x PhKP<br />Tidak dipotong PPh<br />Saattelahmelebihi Rp1.100.000 dalam 1 bulan<br />PhKP = Upah Harian – PTKP Harian<br /> PPh 21 = Tarif Ps.17 UU PPh x PhKP<br />
  32. 32. TARIF PS.17 X PENGHASILAN BRUTObersifattidakfinal<br />TenagaProfesi<br />Komisaris Non Pegawai<br />MantanPegawai<br />Peserta Program Pensiun<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Sebulan<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Setahun<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Setahun<br />PPh Ps.21 = Tarif Ps.17 x Penghasilan Bruto Setahun<br />
  33. 33. TENAGA PROFESI<br />Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya<br />Olahragawan<br />Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator<br />Pengarang, peneliti, dan penerjemah<br />Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial<br />Agen iklan<br />
  34. 34. TARIF 7,5% X PENGHASILAN BRUTObersifattidak final<br />TenagaAhli<br />Yang dimaksudTenagaAhliadalah<br />Dokter<br />Akuntan<br />Konsultan<br />Pengacara<br />Aktuaria<br />Penilai<br />Arsitek<br />Notaris<br />PPh Ps.21 = 15% x PerkiraanPenghasilan Neto<br />= 15% x (50% x PenghasilanBruto)<br />= 7,5% x PenghasilanBruto)<br />
  35. 35. TARIF PROGRESIF FINAL x PENGHASILAN BRUTO<br />Bersifat final<br />PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA/ JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS<br />
  36. 36. TARIF 15% X PENGHASILAN BRUTObersifat final<br />Pejabat Negara<br />PNS (GolIIdkeatas)<br />TNI/Polri (Peltu/AjunInspektur Tk. I keatas)<br />Yang menerima honorarium dari APBN/D<br />PPh Ps.21 = 15% x Penghasilan Bruto<br />
  37. 37. METODE PEMOTONGANPPh 21<br /><ul><li>Net method</li></ul>Metodedimanapemberikerjamemberikantunjanganpajakatasseluruhpenghasilan yang diterimaolehkaryawan (gross up)<br /><ul><li>Gross method</li></ul>Metodedimanapemberikerjatidakmemberikantunjanganpajakapapun, PPhPasal 21 dipotonglangsungdaripenghasilankaryawan.<br /><ul><li>Mixed method</li></ul>Metodedimanapemberikerjahanyamemberikantunjanganpajakatasbeberapajenispenghasilansaja, seperti bonus, THR, atau medical.<br /><ul><li>Net as gross method</li></ul>MetodedimanaPPhPasal 21 yang terutangolehkaryawanditanggungolehpemberikerjadalambentukbenefit in kind.<br />
  38. 38. CONTOH PERHITUNGAN<br />18/11/2009<br />#<br />33<br />
  39. 39. 18/11/2009<br />#<br />34<br />ContohperhitunganPerusahaan tidakikutJamsostek<br />
  40. 40. 18/11/2009<br />#<br />35<br />ContohperhitunganPerusahaan ikutJamsostek<br />
  41. 41. Terima Kasih<br />18/11/2009<br />#<br />36<br />

×