1. Dokumen tersebut membahas perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. 2. Terdapat dasar hukum dan peraturan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tersebut. 3. Terdapat penjelasan mengenai objek yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pemotongan pajaknya apakah

1. Perlakuan Perpajakan
terhadap Uang
Pesangon, Uang
Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua
dan Jaminan Hari Tua

2. Dasar Hukum
 Per – 57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor Per – 31/PJ/2009 Tentang Pedoman
teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal
26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang
pribadi
 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan
Jaminan Hari Tua yang dibayarkan Sekaligus
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas
Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan
Sekaligus

3. Iuran Tunjangan Hari Tua
Dibayar oleh
Perusahaan
Bukan merupakan
objek pajak
Dipotong dari Penghasilan
Karyawan
Pengurang Penghasilan dalam
Perhitungan Pajak Terutang

4. Bukti Potong PPh 21 Form 1721 A1
1.
2.
3.
•
NOMOR URUT : 0 5
: 0 1 0 6 9 5 3 6 9 9 5 3 0 0 2
: P T F R E E P O R T I N D O N E S I A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : A S E P
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : 4 8 9 9 9 6 6 6 3 9 5 3 0 0 0
: J L . M A L E O N O 1 8
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : X KAWIN TIDAK KAWIN X
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 1 TK/ 0 HB/
JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2
A.
•
•
•
14.
KARYAWAN ASING
KARYAWAN
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN I - A
TAHUNTAKWIM
1721 - A1
NAMA PEMOTONG PAJAK
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
LAKI-LAKI PEREMPUAN
Lembar 1 untuk KPP
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 Lembar 3 untuk Pegaw ai
DEPARTEMEN KEUANGAN RI PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) /
JAMINAN HARI TUA (JHT) 2 0 1 1DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1 212,138,000
2. TUNJANGAN PPh 2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3 1,500,000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5
6.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7 213,638,000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9 213,638,000
PENGURANGAN :
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 10 6,000,000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12 1,500,000
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13 7,500,000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) 14 206,138,000
Iuran Pensiun
yang dibayar
Karyawaan

5. Bukti Potong PPh Form1721 A1
•
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
a.
b.
26.
a.
b.
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN 3 1 1 2 2 0 1 1
x KUASA
NAMA LENGKAP B U D I
NPWP 3 1 0 0 1 1 7 8 7 9 5 3 0 0 0
D.1.1.32.48
TIMIKA
PEMOTONG PAJAK (tempat) TGL BLN THN
JIKA FORM ULIR INI TIDAK M ENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
BUDI
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
25 N I H I L
YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)
JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH
DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN
26
DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 22
PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22) 23 22,950,700
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 24 22,950,700
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN 19 22,950,700
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA 20
PPh PASAL 21 TERUTANG 21 22,950,700
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 16 206,138,000
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 17 19,800,000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17) 18 186,338,000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) 14 206,138,000
PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 15

6. Pembayaran Uang Pesangon, Uang
Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari
Tua dan Jaminan Hari Tua

7. Pihak Pemotong Pajak atas pembayaran
Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua
o Pemberi kerja
o Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja,
Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana
Pensiun Lembaga Keuangan
o Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
o Badan Lain yang membayar uang
Pesangon, uang manfaat Pensiun dan
Jaminan Hari Tua

8. Objek Pemotongan
 Bersifat Final
 Penghasilan yang diterima berupa pesangon, uang
manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang
dibayarkan sekaligus (dianggap sekaligus apabila
sebagian atau seluruh pembayaran dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 tahun).
 Bersifat Tidak Final
 Bagian penghasilan berupa uang pesangon, uang
manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan
hari tua yang dibayarkan pada tahun ketiga dan
tahun-tahun berikutnya. Pembayaran tersebut dapat
diperhitungkan sebagai kredit pajak.

9. Dasar Pengenaan dan Tarif
Pemotongan
 Pemotongan bersifat Final
 Atas penghasilan berupa uang Pesangon
Jumlah Pembayaran Tarif
s.d Rp 50.000.000,- 0%
Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- 5%
Rp 100.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- 15%
Diatas Rp 500.000.000,- 25%

10. Contoh:
Atas Penghasilan berupa uang pesangon dengan jumlah Rp 175.000.000,00
Penghasilan bruto Rp 175.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang:
0% X 50,000,000.00Rp = Rp -
5% X 50,000,000.00Rp = Rp 2,500,000
15% X 75,000,000.00Rp = Rp 11,250,000 (+)
Rp 13,750,000
Dalam hal pembayaran uang pesangon dalam contoh tersebut dilakukan dalam beberapa
kali pembayaran, misalnya:
a. Bulan Desember 2009 Rp 50,000,000
b. Bulan April 2010 Rp 125,000,000 (+)
Rp 175,000,000
Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 didasarkan jumlah pembayaran sebagai
satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000.00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong:
Bulan Desember 2009:
Jumlah penghasilan bruto Rp 50,000,000
PPh Pasal 21 terutang
0% X 50,000,000.00Rp = Rp -
Bulan April 2010
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 125,000,000
Pajak penghasilan Pasal 21 terutang:
5% X 50,000,000.00Rp = Rp 2,500,000
15% X 75,000,000.00Rp = Rp 11,250,000 (+)
Rp 13,750,000
Jadi seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong : Rp 0 + Rp 13.750.000,- =
Rp 13.750.000,-

11.  Atas penghasilan berupa uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan
hari tua
Jumlah Pembayaran Tarif
s.d Rp 50.000.000,- 0%
Diatas Rp 50.000.000,- 5%

12. Contoh:
Atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 150.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21yang terutang:
0% X 50,000,000.00Rp = Rp -
5% X 100,000,000.00Rp = Rp 5,000,000 (+)
Rp 5,000,000
Dalam hal pembayaran uang pesangon dalam contoh tersebut dilakukan dalam beberapa
kali pembayaran, misalnya:
a. Bulan Desember 2009 Rp 50,000,000
b. Bulan Februari 2010 Rp 100,000,000 (+)
Rp 150,000,000
PPh Pasal 21yang harus dipotong:
Bulan Desember 2009:
PPh Pasal 21terutang
0% X 50,000,000.00Rp = Rp -
Bulan April 2010
Pajak penghasilan Pasal 21terutang:
5% X 100,000,000.00Rp = Rp 5,000,000 (+)
Jumlah Rp 5,000,000

13.  Pemotongan bersifat Tidak Final
(tarif pasal 17 ayat (1) a)
Jumlah Pembayaran Tarif
s.d Rp 50.000.000,- 5%
Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- 15%
Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- 25%
Diatas Rp 500.000.000,- 30%

14. Contoh:
Atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara bertahap dengan jadwal pembayaran sbb:
a. Bulan Januari 2010 Rp 240,000,000
b. Bulan Januari 2011 Rp 120,000,000
c. Bulan Juli 2011 Rp 120,000,000
d. Bulan Januari 2012 Rp 120,000,000
Maka Penghitungan PPh Pasal 21yang terutang :
a Bulan Januari 2010:
0% X 50,000,000 = Rp -
5% X 190,000,000 = Rp 9,500,000 (+)
Rp 9,500,000
b Bulan Januari 2011:
5% X 120,000,000 = Rp 6,000,000
c Bulan Juli 2011
5% X 120,000,000 = Rp 6,000,000
d Bulan Januari 2012
Oleh karena pembayaarn sudah masuk tahun ketiga maka tarif yang PPh pasal 21untuk
Uang Pesangon yang dibayar bulan Januari 2012adalah Tarif Pasal 17Ayat (1) a UUPPh dan
Pemotongan PPh 21pada bulan Januari 2012tidak bersifat Final.
Penghitungan untuk Bulan Januari 2012:
5% X 50,000,000 = Rp 2,500,000
15% X 70,000,000 = Rp 10,500,000 (+)
Jumlah = Rp 13,000,000

15. Terima Kasih
Jika Anda masih mengalami kesulitan dalam masalah
perpajakan jangan ragu untuk menghubungi Account
Representative, datang langsung ke kantor pajak
terdekat, mengakses www.pajak.go.id atau menghubungi
kring pajak di 021-500200
amsyong.com - 2013