Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax

Bahan Ajar:
A. Kompensasi Kerugian Fiskal
B. PPh Pasal 21
1. Subjek PPh 21
2. Objek PPj 21
3. Pemotong Pajak
C. Pegawai Tetap
1. Penghasilan Teratur
2. Penghasilan Tidak Teratur
D.Pegawai Tidak Tetap
1. Upah Harian, Satuan, Borongan
E. Pensiun, Pesangon, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua
F. Karyawati
G.Imbalan Tenaga Ahli
H.Hadiah/Penghargaan Perlombaan
I. Penghasilan Warga Negara Asing (WNA) – Pasal 26

PRE-
TEST1. Sebutkan biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak!
2. Sebutkan minimal 5 pengeluaran yang tidak boleh dibiayakan dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak!
3. Apakah yang Anda ketahui tentang Kompensasi Kerugian Fiskal?

Rugi fiskal tahun 2009 (Rp 100 juta) yang tersisa
pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan
lagi dengan laba fiskal tahun 2015.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UU PPh Pasal 6 ayat (2)
Rugi Fiskal
PT. LIA dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1,2miliar.
Dalam 5 tahun berikutnya, laba/rugi fiskal PT. LIA sebagai berikut :
2010 : laba Rp 200 juta
2011 : rugi (Rp 300 juta)
2012 : N I H I L
Penghasilan Bruto < Biaya yang dapat dikurangkan
maksimal kompensasi selama 5 tahun berturut-turut
sejak tahun berikut setelah tahun didapatnya kerugian tersebut
Rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.200.000.000)
Laba fiskal tahun 2010 Rp 200.000.000
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000)
Rugi fiskal tahun 2011 (Rp 300.000.000)
Laba fiskal tahun 2012 N I H I L
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 900.000.000)
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 100.000.000)
+
+
+
+
!

Rugi 1M
Laba 500jt
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UU PPh Pasal 6 ayat (2)
Komersil
Fiskal
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rugi 10M
Rugi 2M
dasar kompensasi
adalah rugi fiskal
sisa rugi
1,5M
Rugi 100jt
Rugi 2M
Laba 400jt Laba 300jt Laba 500jt
Rugi 500jt Rugi 500jt Rugi 200jt
Rugi 1M
Laba 500jt
Komersil
Fiskal
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rugi 10M
Rugi 1M
dasar kompensasi
adalah rugi fiskal
sisa rugi 500jt
Laba 1,5M
sisa rugi 0
Laba 1M
Laba 400jt
sisa rugi 0
Rugi 500jt
sisa rugi 500jt
Laba 400jt
sisa rugi 100jt
Rugi 500jt Rugi 100jt Rugi 200jt
bayar pajak
(Rp 1M x tarif)
bayar pajak
(Rp 400jt x tarif)
dst..
dst..
sisa rugi 1,5M
sisa rugi 100jt
sisa rugi 1,1M
sisa rugi 100jt
sisa rugi 800jt
sisa rugi 100jt
sisa rugi 300jt
sisa rugi 100jt
sudah tidak bisa
dikompensasikan lagi
dapat dikompensasi
hingga 2018
masih bisa
dikompensasi
hingga 2016

Objek PPh Pasal 21
Penghasilan Teratur & Tidak Teratur
Upah Harian, Mingguan, Satuan & Borongan
Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT/JHT yg
dibayarkan sekaligus, yg pembayarannya melewati JW 2
Thn sejak pegawai berhenti bekerja
Honorarium, Uang Saku, Komisi, Penghargaan, dll
Imbalan (Jasa Tenaga Ahli)
Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan WP/WP
yang dikenakan PPh final & PPh berdasarkan norma
PPh atas Pajak Penghasilan dari hubungan kerja

Misal : distributor MLM atau direct selling
menerima imbalan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan
termasuk ahli warisnya
memperoleh imbalan apabila ia bekerja
berdasarkan permintaan pemberi kerja
memperoleh penghasilan teratur
Subjek PPh Pasal 21
Pegawai, karyawan tetap Pegawai, karyawan tidak
tetap / tenaga lepas
Penerima Pensiun
Peserta Kegiatan
Orang Pribadi Lainnya
Subjek
PPh 21
menerima penghasilan berupa
upah harian, mingguan, borongan, atau satuan
Penerima Upah

 Pemberi Kerja (Orang Pribadi atau Badan);
 Bendaharawan Pemerintah (Pusat maupun Daerah);
 Dana Pensiun, atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain
dengan nama apa pun dalam rangka pensiun (Jamsostek, PT. Taspen, PT. ASABRI);
 Badan yang membayar honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan
suatu kegiatan.
Pemotong PPh Pasal 21
Bukan
Pemotong
 Kantor Perwakilan Negara Asing
 Organisasi-Organisasi Internasional
 Pemberi Kerja Orang Pribadi non usaha/pekerjaan bebas yang
mempekerjakan seseorang untuk pekerjaan rumah tangga
a. Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh yang terutang.
b. Memberikan bukti potong PPh (baik diminta/tidak) kepada Pegawai .
c. Kewajiban pada poin a. & b. tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif PPh sebesar 0%.
d. Menyetor PPh yang dipotong untuk setiap Masa Pajak ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama 10
(sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
e. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh untuk setiap Masa Pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 21 ke
KPP tempat Pemotong terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
f. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran dan batas akhir pelaporan PPh Pasal 21 bertepatan dengan
hari libur (termasuk hari Sabtu), penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
g. Apabila dalam 1 (satu) Masa Pajak, kepada satu pegawai dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran
penghasilan, bukti potong PPh Pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) Masa Pajak.
Kewajiban
Pemotong

PEMOTONG
(Witholder)
•Pemberi kerja
•Bendahara
•Dana pensiun
•OP kegiatan usaha
& Badan lain yg
membayar honor
•Penyelenggara
Kegiatan
membayar
YANG DIPOTONG
(SUBJEK PAJAK)
WP Orang Pribadi DN:
• Pegawai
• Bukan pegawai
• Tenaga Ahli
• Pensiunan
• Penerima honor lainnya
BUKAN
PEMOTONG
• Perwakilan Negara
Asing
• Organisasi
Internasional
• OP non
usaha/pekerjaan
bebas
OBJEK
• Penghasilan teratur
• Penghasilan tidak teratur
• Upah harian, mingguan, satuan,
borongan
• Uang manfaat pensiun, THT,
pesangon, dll.
• Honorarium, uang saku, komisi, dll.
• Jasa tenaga ahli
• Natura dari WP yg dikenakan pajak
final
BUKAN OBJEK
• Pembayaran asuransi : kesehatan,
kecelakaan, jiwa, beasiswa
• Natura yang diberikan WP atau
Pemerintah
• Iuran pensiun yg dibayarkan kepada
dana pensiun resmi
• Beasiswa tertentu
• Zakat
Matriks PPh Pasal 21

PPh Pasal 21
Pegawai Tetap
Penghasilan Teratur & Tidak Teratur
Pegawai Mulai Bekerja dalam Tahun Berjalan
Pegawai Dipindah Tugaskan
PPh Ditanggung Pemberi Kerja
Pegawai Menerima Tunjangan Pajak
Pegawai Menerima Natura

PPh Pasal 21 – Pegawai Tetap
Penghasilan Teratur
Dasar
Perhitungan
Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun – PTKP
Biaya
Jabatan
Pegawai
Pensiunan
5% x Ph. Bruto (max Rp 6juta/tahun)
5% x Ph. Bruto (max Rp 2,4juta/tahun)
untuk
Iuran
Pensiun/THT
Pegawai
Pemberi
Kerja
sesuai jumlah yang dibayar
ditanggung
Bagi Pemberi Kerja
Pengurang penghasilan bruto
Bagi Pegawai
Penghasilan bagi karyawan
PTKP Status Nilai
Wajib Pajak (TK) 54.000.000
WP Kawin (K) 4.500.000
Penghasilan Istri Digabung 54.000.000
Tanggungan per orang (max 3) 4.500.000

PPh Pasal 21 – Penghasilan Teratur
CONTOH Bambang pegawai PT. LIA, menikah tanpa anak, gaji sebulan Rp7.000.000. PT. LIA mengikuti program
Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (0,5% gaji) dan Premi Jaminan Kematian (0,3% gaji) dibayar
pemberi kerja. PT. LIA menanggung iuran Jaminan Hari Tua tiap bulan (3,7% gaji) sedangkan Bambang
membayar iuran Jaminan Hari Tua (2% gaji) tiap bulan.
Disamping itu PT. LIA juga membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun (disahkan Menteri
Keuangan), tiap bulan Rp 100.000, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000.
Gaji sebulan Rp 7.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 15.000
Premi Jaminan Kematian Rp 9.000
Penghasilan Bruto Rp 7.024.000
Pengurangan :
1. Biaya jabatan
5% x Rp 3.024.000 Rp 351.200
2. Iuran Pensiun Rp 50.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 60.000
Rp 461.200
Penghasilan neto sebulan Rp 6.562.800
Penghasilan neto setahun
12 x Rp 2.710.600 Rp 78.753.600
PTKP setahun :
— untuk WP sendiri Rp 54.000.000
— tambahan WP kawin Rp 4.500.000
Rp (58.500.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 20.253.600
Pembulatan Rp 20.253.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 20.253.000 = Rp 1.012.680
PPh Pasal 21 sebulan
Rp1.012.680: 12 = Rp 84.390
Perhitungan
+
-

PPh Pasal 21
Penghasilan Tidak Teratur
CONTOH Joko (single) bekerja pada PT. Qolbu dengan gaji Rp 3.000.000 sebulan. Dalam tahun bersangkutan Joko
menerima bonus Rp 5.000.000. Tiap bulan Joko membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000.
Gaji setahun (12 x Rp 3.000.000) Rp 36.000.000
Bonus Rp 5.000.000
Penghasilan bruto setahun Rp 41.000.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 41.000.000 = Rp 2.050.000
2. Iuran pensiun setahun
12 x Rp 60.000 = Rp 720.000
Rp 2.770.000
Penghasilan neto setahun Rp 38.230.000
untuk WP sendiri Rp 24.300.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 13.930.000
5% x Rp 13.930.000= Rp 696.500
Perhitungan
+
-
PPh Pasal 21 atas Gaji & Bonus (penghasilan setahun):
Gaji setahun Rp36.000.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 36.000.000 = Rp1.800.000
2. Iuran pensiun setahun
12 x Rp 60.000 = Rp 720.000
Rp 2.520.000
Penghasilan neto setahun Rp33.480.000
PTKP
- untuk WP sendiri Rp24.300.000
5% x Rp 9.180.000 = Rp 459.000
PPh Pasal 21 atas Gaji setahun:
-
-
Rp 696.500 - Rp 459.000 = Rp 237.500
PPh Pasal 21 atas Bonus:

PPh Pasal 21
Pegawai Mulai Bekerja dalam Tahun Berjalan
CONTOH Budi bekerja pada PT. LIA sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Budi menikah tetapi belum punya
anak. Gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000.
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
5% X Rp 10.000.000 = Rp 500.000
Rp 650.000
Penghasilan neto setahun 4 X Rp 9.350.000 = Rp 37.400.000
PTKP setahun :
Rp 26.325.000
5% X Rp 11.075.000 = Rp 553.750
Rp 553.750: 4 = Rp 138.438
Perhitungan
-
-

PPh Pasal 21
Pegawai Dipindah Tugaskan
CONTOH
Agus (belum menikah) adalah pegawai pada PT. LIA di Jakarta. Sejak 1 Maret 2013 dipindahtugaskan ke
cabang di Bandung. Gaji Agus sebesar Rp 5.000.000 dan iuran pensiun dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp
100.000.
Pengurangan
1. Biaya Jabatan :
5% x Rp 5.000.000 = Rp 250.000
2. Iuran pensiun = Rp 100.000
Rp 350.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 4.650.000) Rp 55.800.000
PTKP
- untuk WP sendiri Rp 24.300.000
PPh Pasal 21 terutang setahun Rp 1.575.000
(5% x Rp 31.500.000)
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 131.250
(Rp 1.575.000 : 12)
PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 adalah :
2/12 x Rp 1.575.000 = Rp 262.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2009 adalah :
2 x Rp 131.250 = Rp 262.500
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong N I H I L
Perhitungan
-
-
Kantor Pusat di Jakarta:
-

PPh Pasal 21
Ditanggung Pemberi Kerja
CONTOH Arif pegawai dari PT. LIA dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Menerima gaji Rp 6.000.000
sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000.
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 6.000.000) Rp 300.000
2. Iuran pensiun Rp 150.000
Rp 450.000
PTKP
- tambahan karena menikah Rp 2.025.000
- tambahan untuk 3 orang anak Rp 6.075.000
Rp 32.400.000
PPh Pasal 21 setahun (5% X Rp 34.200.000) = Rp 1.710.000
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 1.134.000 : 12) = Rp 142.500
Perhitungan
+
-
-
+

PPh Pasal 21
Pegawai Menerima Tunjangan Pajak
CONTOH Irawan (status kawin dengan 3 anak) bekerja pada PT. LIA dengan gaji sebesar Rp 5.000.000 sebulan. Kepada
Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 25.000. Iuran pensiun dibayar oleh Irawan Rp 25.000 sebulan.
Tunjangan Pajak Rp 25.000
Penghasilan bruto sebulan Rp 5.025.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 5.025.000) = Rp 251.250
2. Iuran pensiun = Rp 25.000
Rp 276.250
PTKP
Rp 32.400.000
PPh Pasal 21 setahun (5% X Rp 24.585.000) =Rp 1.229.250
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 368.250 : 12) = Rp 102.438
Perhitungan
+
-
-
+
Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak (Rp 102.438- Rp 25.000) = Rp 77.438 dapat ditanggung pegawai/pemberi
kerja.
Apabila selisih Rp 77.438 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja, maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat
dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja.

PPh Pasal 21
Pegawai Menerima Natura
CONTOH Junaidi (menikah dengan 1 anak) adalah WNI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang
pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), digaji sebesar
Rp 3.000.000 sebulan beserta beras 30kg dan gula 10kg. Harga pasar beras dan gula yaitu :
Harga Beras : Rp 10.000/kg.
Harga Gula : Rp 8.000/kg.
Beras : 30 x Rp 10.000 Rp 300.000
Gula : 10 x Rp 8.000 Rp 80.000
Penghasilan bruto sebulan Rp 3.380.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% x 3.380.000) Rp 169.000
PTKP
Rp 32.400.000
PPh Pasal 21 setahun (5% x Rp 6.132.000) = Rp 306.600
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 306.600 : 12) = Rp 25.550
Perhitungan
+
-
-
+

PPh Pasal 21
Pegawai Tidak Tetap
Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
Pensiun Berkala & Uang Manfaat Pensiun (sekaligus)
Pesangon, Tunj. Hari Tua, Jaminan Hari Tua

Upah
Harian
Upah dibayarkan berdasarkan atas jumlah hari kerja
PPh Pasal 21
Upah Harian, Satuan, Borongan
Upah
Satuan
Upah dibayarkan berdasarkan atas jumlah produk yang dihasilkan
Upah
Borongan
Upah dibayarkan berdasarkan atas penyelesaian suatu pekerjaan
Lapisan Penghasilan DPP
< Rp. 200.000/hari & total kumulatif < Rp 2.025.000/bulan tidak kena pajak
> Rp. 200.000/hari & total kumulatif < Rp 2.025.000/bulan 5% x (Ph. Bruto – Rp. 200.000)
Rp 2.025.000/bulan ≤ total kumulatif < Rp 7.000.000/bulan 5% x (Ph. Bruto – PTKP harian)
Rp 7.000.000/bulan < total kumulatif 5% x (Ph. Bruto – PTKP)
jika

CONTOH Teguh (belum menikah) pada bulan Maret 2009 bekerja pada PT. LIA, menerima upah sebesar Rp 300.000 per hari
Upah sehari Rp 300.000
Batas upah harian tidak kena pajak Rp 200.000
Rp 100.000
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 100.000 = Rp 5.000 (harian)
Perhitungan
-
PPh Pasal 21 - Upah Harian
Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Teguh telah menerima penghasilan sebesar Rp 2.100.000,
sehingga telah melebihi Rp 2.025.000.
Upah 7 hari kerja Rp 2.100.000
PTKP:
7 x (Rp 24.300.000/360) Rp 472.500
PPh Pasal 21 (5% X Rp 1.627.500) Rp 81.375
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6:
6 x Rp 5.000 Rp 30.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 Rp 51.375 -
-
Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang
dipotong adalah:
Upah sehari Rp 300.000
PTKP
- untuk WP sendiri (Rp 24.300.000 : 360) Rp 67.500
Penghasilan Kena Pajak Rp 232.500
PPh Pasal 21 terutang/hari (5% x Rp 232.500) = Rp 11.625
-

CONTOH Firman (belum menikah) seorang karyawan sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah
dibayarkan berdasar atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 60.000/buah TV dan dibayarkan tiap
minggu. Tiap minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 25 buah TV dengan upah Rp 1.500.000.
Upah sehari (Rp 1.500.000 : 6) Rp 250.000
Rp 50.000
Upah seminggu terutang pajak
6 x Rp 50.000 Rp 300.000
PPh Pasal 21
5% x Rp 300.000 = Rp 15.000 (Mingguan)
Perhitungan
-
PPh Pasal 21 - Upah Satuan
CONTOH Viko mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 500.000, pekerjaan
diselesaikan dalam 2 hari.
Upah borongan sehari (Rp 500.000 : 2) = Rp 250.000
Rp 50.000
Upah borongan terutang pajak:
2 x Rp 50.000 Rp 100.000
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 100.000 = Rp 5.000
Perhitungan
-
PPh Pasal 21 - Upah Borongan

Penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi
peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi
Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan
a. Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari manfaat
pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat pegawai sebagai peserta
pensiun atau meninggal dunia;
b. Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah
tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang
dibayarkan secara sekaligus;
c. Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan
cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.
Uang Manfaat Pensiun yang dibayar sekaligus meliputi :
Uang Manfaat
Pensiun
Uang
Pensiun
Pensiun yang dibayarkan secara rutin/berkala
Pensiun
Berkala
PPh Pasal 21 – Penerima Pensiun

Uang Manfaat
Pensiun
Penghasilan Bruto – Biaya Pensiun – PTKP
Pensiun
Berkala
PPh Pasal 21 – Penerima Pensiun
DPP
Tarif
No. Lapisan Penghasilan Tarif Sifat
1. s.d. Rp 50 juta 5%
Non Final
2. di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta 15%
3. di atas Rp250 juta s.d.Rp500 juta 25%
4. di atas Rp500 juta 30%
Tahun ke- Lapisan Penghasilan Tarif Sifat
1. & 2.
s.d. Rp 50juta 0%
Final
di atas Rp 50juta 5%
3. dst
s.d. Rp 50juta 5%
Non Final
di atas Rp 50juta s.d. Rp 250juta 15%
di atas Rp 250juta s.d.Rp 500juta 25%
di atas Rp 500juta 30%
Tarif UU PPh Pasal 17 ayat (1)
Penghasilan BrutoDPP
Tarif
Tarif PP No. 68 Tahun 2009 Pasal 4

Perhitungan PPh atas Uang Manfaat Pensiun
yang dibayar sekaligus dan berkala
CONTOH
Alex bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. XYZ sejak tahun 1980. PT. XYZ telah
mengikutkan program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk Dana
Pensiun PT. XYZ.
Selain itu, Alex berhak atas Manfaat Pensiun sebesar Rp 600.000.000 dari Dana
Pensiun PT. XYZ. Alex meminta pembayaran sekaligus atas Manfaat Pensiun sebesar
20% dari Manfaat Pensiun dan sisanya (80% dari Manfaat Pensiun) dibayarkan secara
bulanan.
Dana pensiun PT. XYZ membayarkan Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan
sekaligus sebesar 20% x Rp 600.000.000 = Rp 120.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas 20% dari manfaat pensiun yang
dibayarkan secara sekaligus :
0% x Rp 50.000.000 = Rp 0
5% x Rp 70.000.000 = Rp 3.500.000
Jumlah Rp 3.500.000 (final)
Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas 80% dari Pensiun yang dibayar berkala:
Asumsi pegawai tidak memiliki tanggungan dan penghasilan selain 80% sisa Manfaat Pensiun
sebesar Rp 280juta yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 4juta.
Penghasilan Bruto = Rp 4.000.000
Biaya Pensiun (5% x bruto) = Rp 200.000
PTKP (TK/0) = Rp 2.025.000
Penghasilan Kena Pajak (per bulan) = Rp 1.175.000
Penghasilan Kena Pajak (disetahunkan) = Rp 21.300.000
Potongan PPh per tahun
dengan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) – tidak final
5% x Rp 21.300.000 = Rp 1.065.000
Potongan PPh tiap bulan = Rp 1.065.000 / 12
= Rp 88.750
Perhitungan PPh atas Uang Manfaat
Pensiun yang dibayar sekaligus dan
berkala

PPh atas Tunjangan Hari Tua
Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara
tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia
pensiun
Tunjangan
Hari Tua
PPh atas Jaminan Hari Tua
Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara
jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak
dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang
ditentukan
Jaminan
Hari Tua
PPh atas Uang Pesangon
Penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk
Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan
nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya
masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
Uang
Pesangon

Uang Pesangon,
THT, JHT
PPh Pasal 21
Uang Pesangon, Tunj. Hari Tua, Jaminan Hari Tua
Penghasilan BrutoDPP
Tarif
1. s.d. Rp 50juta 0%
Final
2. di atas Rp 50juta 5%
1. s.d. Rp 50 juta 0%
Final
2. di atas Rp 50juta s.d. Rp 100juta 5%
3. di atas Rp100juta s.d. Rp 500juta 15%
4. di atas Rp500 juta 25%
Tunjangan
Hari Tua
Jaminan
Hari Tua
Uang
Pesangon
DPP
Tarif
Penghasilan Bruto
Tahun ke-3 dst menggunakan tarif Ps. 17 ayat (1) – PPh non final!

Perhitungan PPh atas Uang Pesangon, Tunj.
Hari Tua, Jaminan Hari Tua yang dibayar
sekaligus
CONTOH
Fadhil bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. LIA sejak tahun 1980. Pada Januari
2012, Fadhil terkena PHK dan menerima Uang Pesangon sebesar Rp 600.000.000.
Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon :
0% x Rp 50.000.000 = Rp 0
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 400.000.000 = Rp 60.000.000
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000

maka Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang :
a. Bulan Januari 2010 :
0% x Rp 50.000.000 = Rp 0
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 140.000.000 = Rp 21.000.000
Rp 23.500.000 (final)
b. Bulan Januari 2011 :
15% x Rp 120.000.000 = Rp 18.000.000 (final)
c. Bulan Juli 2011 :
15% x Rp 120.000.000 = Rp 18.000.000 (final)
d. Bulan Januari 2012 :
Oleh karena pembayaran Uang Pesangon sudah memasuki tahun ketiga maka tarif PPh Pasal 21 untuk Uang
Pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2012 adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan
pemotongan PPh 21 Januari 2012 tidak bersifat Final.
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 70.000.000 = Rp 10.500.000
Rp 13.000.000 (tidak final)
Perhitungan PPh atas Uang Pesangon yang dibayar
bertahap
CONTOH
Apabila PT. XYZ membayar Uang Pesangon kepada Alex secara bertahap dengan jadwal:
a. Bulan Januari 2010 Rp 240.000.000
b. Bulan Januari 2011 Rp 120.000.000
c. Bulan Juli 2011 Rp 120.000.000
d. Bulan Januari 2012 Rp 120.000.000

Manfaat
Pensiun
PMK 252/PMK.03/2008
PER-31/PJ/2009 jo.PER-
57/PJ/2009
PP No. 68 Tahun 2009
PMK No. 16/PMK.03/2010
Tahun ke-3 dst menggunakan tarif Ps. 17 ayat (1) – PPh bukan final
Penghasilan Bruto
(Biaya Pensiun)
(PTKP)
DPP
Pesangon
berkala sekaligus (jangka waktu max 2 tahun kalender)
Pensiun Berkala
DPP = Penghasilan Bruto
Dibayarkan
Dasar
Pengenaan
Pajak
UU PPh Ps. 17 ayat (1)
PPh non final
5% x Rp 0 - 50jt
15% x Rp 50jt – 250jt
25% x Rp 250jt – 500jt
25% x diatas Rp 500jt
PP 68 Tahun 2009 Ps. 4
(Tahun 1 & 2) – PPh final
0% x Rp 0 - 50jt
5% x diatas Rp 50jt
Tarif
Tunj. Hari Tua,
Jaminan Hari Tua
PP 68 Tahun 2009 Ps. 5
(Tahun 1 & 2) - PPh final
0% x Rp 0 - 50jt
5% x Rp 50jt – 100jt
15% x Rp 100jt – 500jt
25% x diatas Rp 500jt
Dasar
Hukum
tidak memiliki NPWP = dikenakan tarif lebih tinggi 20%
Matriks Umum – PPh Pensiun

PPh Pasal 21
Karyawati
Imbalan Tenaga Ahli (tidak terkait jumlah hari)
Hadiah atau Penghargaan Perlombaan
Warga Negara Asing

PPh Pasal 21
Karyawati
STATUS KAWIN
(SUAMI TIDAK MEMPEROLEH
PENGHASILAN)
STATUS TIDAK KAWINSTATUS KAWIN
PTKP
Untuk Sendiri
Untuk Status Kawin
Untuk Tanggungan
Untuk Sendiri
Untuk Sendiri
Untuk Tanggungan
SYARAT:
Menunjukkan Ket. Tertulis Dari Pemerintah Daerah Setempat
Serendah-rendahnya Kecamatan Bahwa Suami Tidak Menerima/
Memperoleh Penghasilan
PPh
Karyawati
Perlakuan sama dengan karyawan, perbedaan hanya pada PTKP

PPh Pasal 21
Imbalan Jasa Tenaga Ahli
CONTOH
dr. Abdul, Sp.JP (spesialis jantung) praktik di RS Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa
dokter dibagi 20% untuk RS, 80% untuk dokter. Selain praktik di RS Harapan Jantung Sehat dr. Abdul juga
melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul telah memiliki NPWP dan tahun 2009, jasa dokter yang
dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul di RS Harapan Jantung Sehat sebagai berikut
Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien
Januari 45.000.000
Februari 49.000.000
Maret 47.000.000
April 40.000.000
Mei 44.000.000
Juni 52.000.000
Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien
Juli 40.000.000
Agustus 35.000.000
September 45.000.000
Oktober 44.000.000
November 43.000.000
Desember 40.000.000
Bulan
Jasa Dokter
yang dibayar
Pasien
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
DPP
Kumulatif
Tarif
Pasal 17
ayat (1)
PPh
Pasal 21
terutang
(1) (2) (3)=50% x (2) (4) (5) (6)=(3) x (5)
Januari 45,000,000 22,500,000 22,500,000 5% 1,125,000
Februari 49,000,000 24,500,000 47,000,000 5% 1,225,000
Maret 47,000,000
3,000,000
-------------------------------------------------
20,500,000
50,000,000
---------------------------------------------
70,500,000
5%
------------------
15%
150,000
----------------------------------------------
3,075,000
April 40,000,000 20,000,000 90,500,000 15% 3,000,000
Mei 44,000,000 22,000,000 112,500,000 15% 3,300,000
Juni 52,000,000 26,000,000 138,500,000 15% 3,900,000
Juli 40,000,000 20,000,000 158,500,000 15% 3,000,000
Agustus 35,000,000 17,500,000 176,000,000 15% 2,625,000
September 45,000,000 22,500,000 198,500,000 15% 3,375,000
Oktober 44,000,000 22,000,000 220,500,000 15% 3,300,000
November 43,000,000 21,500,000 242,000,000 15% 3,225,000
Desember
40,000,000
8,000,000
------------------------------------------------
12,000,000
250,000,000
--------------------------------------------
262,000,000
15%
---------------
25%
1,200,000
-------------------------------------------
3,000,000
Jumlah 524,000,000 262,000,000 35,500,000

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 150.000.000 = Rp 22.500.000
Rp 25.000.000
PPh Pasal 21
Hadiah / Penghargaan Perlombaan
CONTOH Taufik Aprianto adalah seorang pemain bulutangkis professional yang bertempat tinggal di Indonesia.
Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 200.000.000.
Perhitungan
-
Penghasilan bruto berupa gaji sebulan :
US$ 2,500 x Rp 11.500 = Rp 28.750.000
PPh Pasal 26 terutang adalah:
20% x Rp 28.750.000 = Rp 5.750.000
PPh Pasal 26
Warga Negara Asing
CONTOH
William Bentley (menikah dan 2 anak) adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari
183 hari. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2009 sebesar US$ 2,500 sebulan. Kurs Menteri
Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp 11.500 per US$
Perhitungan
 Pegawai status WP LN memperoleh gaji sebagian/seluruhnya dalam mata uang asing -> sebelum PPh dihitung, terlebih dahulu
harus dikonversi dalam mata uang rupiah.
 PPh Pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto, dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-
pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP.

PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
50% X Ph Bruto Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKP
SEKALIGUS
BERKALA
Ph BRUTO – 200ribu
Berlaku PP 68 Tahun 2009
Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP
Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN (tak memenuhi Psl 13 (1))
50% X (Ph Bruto-PTKP bulanan)
Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
SKEMA PENGENAAN PPh PASAL 21
Ph BRUTO(>6jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto

POST-
TEST
PT. Untung pada SPT tahun 2006-nya menderita kerugian sebesar Rp 1,5M dan setelah diperiksa kerugian
fiskalnya hanya sebesar Rp 800juta. Dalam 5 tahun berikutnya, laba/rugi PT. Untung sebagai berikut :
Hitung :
a. Sisa rugi yang dapat dikompensasi untuk tahun 2007-2012?
b. Berapa penghasilan yang dikenakan pajak tahun 2012?
c. Berapa pajak yang harus dibayarkan untuk tahun pajak 2012?
Kompensasi Kerugian
Tahun Lap. Keu. Komersial Lap. Keu. Fiskal
2007 Laba Rp 200juta Laba Rp 300 juta
2008 Rugi (Rp 300 juta) Rugi (Rp 100 juta)
2009 NIHIL Laba Rp 200 juta
2010 Laba Rp 100 juta Laba Rp 150 juta
2011 Rugi (Rp 100 juta) Laba Rp 100 juta
2012 Rugi (Rp 200 juta) Laba Rp 75 juta
Ridwan (menikah, 2 anak) pegawai PT. Usaha, mendapat gaji sebulan Rp 3.000.000. PT. Usaha menanggung
iuran Jaminan Hari Tua tiap bulan (3% gaji) sedangkan Ridwan membayar iuran Jaminan Hari Tua (2% gaji)
tiap bulan. Disamping itu PT. Usaha juga membayar iuran pensiun untuk Ridwan ke dana pensiun (disahkan
Menteri Keuangan), tiap bulan Rp 100.000, sedangkan Ridwan membayar iuran pensiun sebesar Rp 70.000.
Berapa PPh yang harus PT. Usaha potong atas penghasilan Ridwan tiap bulan?
Jika, PT. Usaha melakukan PHK kepada Ridwan dan memberikan Uang Pesangon sebesar Rp 400.000.000.
Berapakah PPh yang harus dipotong PT. Usaha atas pesangon yang dibayarkan kepada Ridwan tersebut?
PPh Pasal 21 – Pesangon

Jawaban POST-TEST
Kompensasi Kerugian
Laba 300jt
2006 2008 2009 2010 2011 2012
Rugi 1,5M
Rugi 800jt
Rugi 100jt
Rugi 300jt
Laba 200jt Laba 150jt Laba 100jt
NIHIL Rugi 100jt
dst..
sisa rugi 500jt
sisa rugi 100jt
sisa rugi 300jt
sisa rugi 100jt
sisa rugi 150jt
sisa rugi 100jt
sisa rugi 150jt
sisa rugi 100jt
Komersil
Fiskal
Laba 125jt
sisa rugi 0jt
tidak dapat
dikompensasi lagi
sisa rugi 800jt
Laba 200jt Laba 100jt Rugi 200jt
Lap. Komersil bukan dasar
perhitungan kompensasi
2007
b) Penghasilan Kena Pajak Tahun 2012
Penghasilan Bruto thn 2012 Rp 125.000.000
Kompensasi Kerugian (thn pajak 2008) Rp 100.000.000
c) Pajak terutang tahun 2012
25% x Rp 25.000.000 = Rp 6.250.000
-

Jawaban POST-TEST
-
Ridwan (menikah, 2 anak) pegawai PT. Usaha, mendapat gaji sebulan Rp 3.500.000. PT. Usaha menanggung
iuran Jaminan Hari Tua tiap bulan (3% gaji) sedangkan Ridwan membayar iuran Jaminan Hari Tua (2% gaji)
tiap bulan. Disamping itu PT. Usaha juga membayar iuran pensiun untuk Ridwan ke dana pensiun (disahkan
Menteri Keuangan), tiap bulan Rp 100.000, sedangkan Ridwan membayar iuran pensiun sebesar Rp 70.000.
Berapa PPh yang harus PT. Usaha potong atas penghasilan Ridwan tiap bulan?
Pengurangan :
1. Biaya jabatan
5% x Rp 3.500.000 Rp 175.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua
2% x Rp 3.500.000 Rp 70.000
Rp 315.000
Penghasilan neto setahun
12 x Rp 3.185.000 Rp 38.220.000
PTKP setahun :
— 2 anak Rp 4.050.000
Rp 30.375.000
5% x Rp 7.845.000 = Rp 392.250
Rp 642.000 : 12 = Rp 32.687
+
-
+
-

Jawaban POST-TEST
Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon :
0% x Rp 50.000.000 = Rp 0
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 300.000.000 = Rp 45.000.000
+
Jika, PT. Usaha melakukan PHK kepada Ridwan dan memberikan Uang Pesangon sebesar Rp 400.000.000.
Berapakah PPh yang harus dipotong PT. Usaha atas pesangon yang dibayarkan kepada Ridwan tersebut?
PPh Pasal 21 – Pesangon

Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax

Similar to Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax (20)

More from Fajri A

More from Fajri A (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax