Recommended
More Related Content
Similar to PPh 21 Pegawai Tetap (gaji+tunjangan 13/rapel
Similar to PPh 21 Pegawai Tetap (gaji+tunjangan 13/rapel (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPh 21 Pegawai Tetap (gaji+tunjangan 13/rapel
- 1. PERPAJAKAN TM.3-4. Pemotongan PPh 21 di Instansi Pemerintah (Pegawai Tetap) AKUNTANSI Sektor Publik
- 2. AKUNTANSI Sektor Publik Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dari belanja pemerintah
- 3. AKUNTANSI Sektor Publik OUTLINE Overview Pot-Put Gambaran Umum PPh 21 Komponen Penting Penghitungan PPh 21 Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap (gaji+tunjangan 13/rapel) PPh 21 Pegawai Tetap (bekerja pada bagian tahun pajak) PPh 21 Penerima Pensiun 1 2 5 7 4 3 PPh 21 Masa Pajak terakhir 8 6 PPh 21 Final atas Honorarium beban APBN/APBD/APBDes 9
- 8. AKUNTANSI Sektor Publik JENI S POT-PUTPPh PPh 21 PPh 23 PPh 4(2) PPh 15 PPh 22
- 12. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- 13. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 PEMOTONG Pemberi Kerja Bendahara Pemerintah/ Instansi Pemerintah Dana Pensiun/Badan Lain Orang Pribadi (usahawan/ pekerjaan Bebas) atau Badan Penyelenggar a Kegiatan Penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD/APBDes
- 14. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 OBJE K Penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD/ APBDes gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan Pekerjaan Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan Upah dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan jasa pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan kegiatan Selain Penghasilan tetap dan teratur Pegawai Bukan Pegawai Peserta Kegiatan (1)
- 15. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 OBJE K Penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD/ APBDes (2) Mata Uang Asing nilai tukar (kurs) Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut
- 16. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 PENERIM A Pegawai Bukan Pegawai Peserta Kegiatan P h OBJEK Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap ▪ Memiliki SK Pengangkatan yang jangka waktunya>1 tahun ▪ Menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur (pembayaran berkala pada periode tertentu) ▪ Memiliki perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam suatu jangka tertentu. ▪ Menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Orang pribadi selain Pegawai yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan,pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut
- 17. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 SAATTERUTANG BAGI PENERIMA PENGHASILAN Saat dilakukannya pembayaran atau terutang sebagai penghasilan BAGI PEMOTONG Pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutang sebagai penghasilan
- 19. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 PENGHITUNGA N PEGAWA I TETAP PPh 21 Tarif DPP Penghasilan Kena Pajak Pasal 17 UU PPh Penghasilan Neto PTK P Penghasilan Bruto Biaya jabatan Iuran terkait gaji yang dibayarkan kepada dana pensiun
- 20. AKUNTANSI Sektor Publik TARIF Sampai dengan Rp60 juta Di atas Rp60 juta s.d Rp250 juta Di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar 5% 15% 25% 30% Di atas Rp5 miliar 35%
- 21. AKUNTANSI Sektor Publik TARIF Dalam hal penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, pemotongan PPh Pasal 21 dipotong tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif PPh untuk Pegawai yang memiliki NPWP
- 22. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOHPERHITUNGAN_ 1 Tuan A, tidak ber-NPWP, memperoleh penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp50.000.000. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Tuan A! 120%x 5% x Rp50.000.000 = Rp3.000.000
- 23. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOHPERHITUNGAN_ 2 Tuan B, ber-NPWP, memperoleh penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp515.000.000. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Tuan B!
- 24. AKUNTANSI Sektor Publik PTKP Rp54.000.000,- DIRI Wajib Pajak Rp4.500.000,- Tambahan untuk Wajib Pajak KAWIN Rp4.500.000,- Tambahan untuk setiap ANGGOTA KELUARGA sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya MAKSIMAL 3 ORANG Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada AWAL TAHUN kalender atau AWAL BULAN dari bagian tahun kalender
- 25. AKUNTANSI Sektor Publik PTKPKARYAWA TI 1. Diri Sendiri; 2. Tanggungan Maks. 3 Orang 1. Diri Sendiri; 2. Status Kawin; 3. Tanggungan Maks. 3 Orang Hanya Untuk Diri Sendiri KAWI N KAWIN SUAMI TANPA PENGHASILAN TIDAK KAWI N
- 26. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOHPERHITUNGA N Jamal, CPNS lulusan PKN STAN, mulai bekerja di BNN pada tanggal 1 Oktober 2021. Ia menikah pada tanggal 18 November 2021. Jamal tinggal bersama orang tuanya, pensiunan guru SD. Chica, PNS, menikah dengan Chico, karyawan BUMN pada tanggal 2 Desember 2019. Chica melahirkan anak pertama pada tanggal 3 Januari 2021. PTKP Tahun 2021? Moko, usahawan, menikah dengan Mika, PNS, pada tanggal 2 Januari 2021. Mika melahirkan anak pertamanya pada tanggal 9 November 2021. Adik Moko dan seorang asisten rumah tangga, tinggal bersama mereka. TK/0 TK/0 TK/0
- 27. AKUNTANSI Sektor Publik BIAY A JABATAN 5% Penghasila n Bruto setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan
- 29. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 PEGAWA I TETAP PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN gaji dan tunjangan lain yang diterima setiap bulan uang pensiun dan tunjangan lain DIKURANGI DENGAN DIKURANGI DENGAN 1. Biaya jabatan, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran Pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Biaya Pensiun, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan PENGHASILAN NETO (setahun/disetahunkan) DIKURANGI PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK DIKENAKAN Tarif Pasal 17 DIBAGI 12
- 30. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_ 1 Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut: Gaji Pokok Rp 2.244.500,00 Tunjangan Istri Rp 224.450,00 Tunjangan Anak Rp 89.780,00 Tunjangan Jabatan Rp 540.000,00 Tunjangan Beras Rp 198.000,00 Tunjangan Khusus Rp15.500.000,00 Pembulatan Rp 43,00 + Jumlah penghasilan bruto Rp 18.796.773,00 Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang Jan-Nov?
- 34. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_ 2 Satrio Birowo, pegawai KPBC B, ber-NPWP, menikah dan memiliki 4 orang anak, tinggal bersama orang tuanya yang tidak bekerja. Penghasilan Satrio Birowo setiap bulan adalah sebagai berikut: Hitunglah PPh 21 terutang atas penghasilan Satrio Birowo Jan-Nov!
- 38. AKUNTANSI Sektor Publik PENGHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP (gaji+tunjangan 13/rapel)
- 39. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH Bayu, ber-NPWP, bekerja di Dinas Lingkungan Hidup DEF, menikah tanpa tanggungan, memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp5.235.500. Ia menerima tunjangan beras sebesar Rp149.000, tunjangan jabatan Rp300.000, dan tunjangan khusus Rp6.350.000. Pada bulan Juli 2022, Bayu menerima Gaji dan Tunjangan 13 yang dibayarkan sesuai dengan besaran gaji dan tunjangan bulan Juni 2022. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Bayu pada bulan Juli 2022!
- 44. AKUNTANSI Sektor Publik RAPEL Bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan Pegawai A, gaji bulan Januari –Maret 2022 adalah Rp4.000.000. Mulai bulan April 2022 memperoleh KGB sehingga gajinya menjadi Rp5.000.000. Pegawai A baru menerima pembayaran dengan gaji baru pada bulan Juli 2022, dan menerima rapel atas kekurangan pembayaran gaji pada April – Juni 2022. Rapel = Rp1.000.000 x 3 bulan = Rp3.000.000
- 45. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH Hartanto, ber-NPWP, bekerja pada Dinas ABC, belum menikah, pada bulan April 2022 memperoleh kenaikan gaji berkala, dan gajinya menjadi Rp4.400.000. Pada Jan-Maret 2022, gajinya sebesar Rp3.800.000. Pembayaran gaji baru, mulai dibayarkan pada bulan Agustus 2022, dan selisihnya dibayar dengan rapel. Selain gaji, Hartanto menerima tunjangan beras sebesar Rp99.500, tunjangan jabatan sebesar Rp520.000, dan tunjangan khusus sebesar Rp8.500.000. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Hartanto pada bulan Agustus 2022!
- 51. AKUNTANSI Sektor Publik Masa Pajak Terakhir Bulan terakhir bekerja dalam suatu tahun pajak Masa Desember Selain Desember PPh 21 Masa Pajak Terakhir PPh 21 Terutang setahun PPh 21 telah dipotong
- 52. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_1 Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut. Gaji Pokok Rp 2.244.500,00 Tunjangan Istri Rp 224.450,00 Tunjangan Anak Rp 89.780,00 Tunjangan Jabatan Rp 540.000,00 Tunjangan Beras Rp 198.000,00 Tunjangan Khusus Rp15.500.000,00 Pembulatan Rp 43,00 + Jumlah penghasilan bruto Rp 18.796.773,00 Hitunglah PPh 21 yang terutang di Masa Desember !
- 55. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_2 Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut. Aprinta diberhentikan tanpa hak pensiun, TMT 1 Agustus 2022 Gaji Pokok Rp 2.244.500,00 Tunjangan Istri Rp 224.450,00 Tunjangan Anak Rp 89.780,00 Tunjangan Jabatan Rp 540.000,00 Tunjangan Beras Rp 198.000,00 Tunjangan Khusus Rp15.500.000,00 Pembulatan Rp 43,00 + Jumlah penghasilan bruto Rp 18.796.773,00 Hitunglah PPh 21 yang terutang di Masa Pajak Terakhir !
- 58. AKUNTANSI Sektor Publik PPh 21 PEGAWAI TETAP YANG BEKERJA PADA BAGIAN TAHUN PAJAK
- 59. AKUNTANSI Sektor Publik Bagian Tahun Pajak Jan Des Jun Tahun Pajak Bagian Tahun Pajak Bagian Tahun Pajak Bagian Tahun Pajak
- 60. AKUNTANSI Sektor Publik Setahun/Disetahunkan Tidak disetahunkan Disetahunkan Sesuai jumlah bulan sebenarnya dalam satu tahun pajak Dianggap bekerja selama 12 bulan dalam satu tahun pajak ▪ Mulai/berhenti bekerja pada tahun berjalan ▪ Tidak ada perubahan atas kewajiban pajak subjektif ▪ Ada perubahan atas kewajiban pajak subjektif (berakhir atau mulai) ▪ Pindah instansi
- 61. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_1 Hapid Abdul Goffar merupakan pejabat negara pada sebuah lembaga negara yang baru diangkat pada bulan Juli 2022, telah menikah dengan 4 orang tanggungan anak dan telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan statusnya sebagai pejabat negara ialah sebagai berikut. Gaji Kehormatan Rp10.000.000,00 Tunjangan Istri Rp1.000.000,00 Tunjangan Anak Rp400.000,00 Tunjangan Jabatan Rp15.000.000,00 Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Hapid Abdul Goffar Bulan Juli 2022!
- 64. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_2 R, TK/0, ber-NPWP, merupakan PNS yang bekerja mulai Oktober 2021, dengan penghasilan sebagai berikut. Gaji Pokok Rp2.800.000,00 Tunjangan Beras Rp99.000,00 Tunjangan Umum Rp340.000,00 Tunjangan jabatan Rp3.000.000,00 R meninggal dunia karena serangan jantung pada November 2022. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan R pada masa pajak terakhir!
- 68. AKUNTANSI Sektor Publik PENSIUNAN orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu sebagai Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI, termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya
- 69. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_1 Agus seorang Pensiunan PNS status menikah dengan tanggungan 1 orang anak, telah memiliki NPWP. Agus mulai pensiun pada 1 November 2021. Setiap bulan Agus menerima Uang Pensiun sebesar Rp3.500.000,00. Hitunglah PPh 21 atas uang pensiun yang diterima Agus!
- 72. AKUNTANSI Sektor Publik Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Penghasilan atas beban APBN/APBD yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri, dan pensiunannya Ph Dikenai PPh 21 Final
- 73. AKUNTANSI Sektor Publik TARIF_1 Penghasilan Bruto Tarif Sampai dengan Rp50.000.000 0% Di atas Rp50.000.000 5% Atas jumlah kumulatif uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender Penerima Manfaat Pensiun, JHT/THT
- 74. AKUNTANSI Sektor Publik TARIF_2 Uraian Tarif PNS gol. I dan II, TNI/POLRI Gol. Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% PNS gol. III, TNI/POLRI Gol. Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya 5% PNS gol. IV, TNI/POLRI Gol. Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15% Penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD/ APBDes
- 75. AKUNTANSI Sektor Publik CONTOH_1 Fitria adalah PNS golongan III/d, pada bulan Maret 2022 menerima uang makan selama 3 bulan, sebesar Rp2.400.000. Hitunglah PPh 21 atas uang makan yang diterima Fitri! PPh 21 = 5% x Rp2.400.000 = Rp120.000