2. PPh Pasal 21
Pembayaran imbalan oleh pemberi kerja :
- Jumlah yang ditanggung pemberi kerja
menambah beban gaji
- Jumlah yang ditanggung pegawai
mengurangi kas yang diterima pegawai
- Jumlah komitmen kepada pihak lain
diakui sebagai utang
3.
4. Elemen PTKP
No Besaran PTKP / tahun Keterangan
1 Rp54.000.000 WP Sendiri
2 + Rp4.500.000 WP Kawin
3 + Rp4.500.000 Tambahan tanggungan, max 3 orang
4 +Rp54.000.000 Istri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami (Pasal 8 ayat (1) UU
PPh. No. 7 Tahun 1983
5. PPh Pasal 21 – Pegawai Tetap
dan Penerima Pensiun Berkala
Setiap masa pajak, kecuali
masa pajak terakhir
Perkiraan penghasilan neto yang akan
diterima selama setahun / penghasilan
teratur sebulan x 12
Masa pajak terakhir
Selisih antara PPh yang terutang atas
seluruh penghasilan kena pajak selama
setahun dengan PPh yang telah dipotong
masa-masa sebelumnya
6. Lapisan tarif – Pasal 17 ayat
(1) huruf a UU PPh
5% • sampai dengan Rp50 juta
15% • Rp50 juta s.d Rp250 juta
25% • Rp250 juta s.d Rp500 juta
30% • Di atas 500 juta
7. Disetahunkan
1)1. WP OP DN meninggal dunia atau
meninggalkan Indonesia selamanya;
2)2. Orang asing mulai bekerja di
Indonesia pada tahun berjalan untuk
jangka waktu lebih dari 6 bulan;
3)3. Karyawan pindah cabang.
Tidak Disetahunkan
1. WP OP DN mulai bekerja pada
tahun berjalan;
2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi
kerja yang lain.
Masa perolehan penghasilan
kurang dari 12 bulan
8. Perhitungan PPh
Pasal 21
Pegawai tetap Penerima pensiun
Gaji, tunjangan, premi asuransi
dibayar pemberi kerja
Dikurangi
1. Biaya jabatan (5% dari peng.
Bruto max Rp6.000.000 per tahun
atau Rp500.000 pr bulan;
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri.
Uang pensiun berkala
Dikurangi
Biaya pensiun, 5% dari pengh bruto
max. Rp2.400.000 per tahun atau
Rp200.000 per bulan
Penghasilan Neto
(setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
9. PTKP
Karyawati
Kawin
Kawin – Suami
tidak
berpenghasilan
Tidak Kawin
1. Diri sendiri
1. Diri
sendiri;
2. Status
kawin;
3. Tanggunan
, max 3.
1. Diri
sendiri;
2. Tanggunan
, max 3
Menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah
Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan
bahwa suami tidak menerima/memperoleh
penghasilan.
10. Contoh Kasus
• Dengan Gaji
Bulanan
• Zet pada tahun
2019 bekerja pada
PT Siku dengan
gaji perbulan
sebesar
Rp5.750.000 dan
membayar iuran
pensiun sebesar
Gaji 5.750.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.750.000 287.500
2. Iuran Pensiun 200.000
487.500
Penghasilan neto / bulan 5.262.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.262.500 63.150.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 4.650.000
PPh 21 terutang 5% x Rp4.650.000 232.500
PPh 21 Januari Rp232.500 : 12 19.375
Saat pembayaran gaji (PT Siku) :
Beban gaji 5.750.000
Utang PPh 21 19.375
Kas/Bank 5.730.625
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 19.375
Kas/Bank 19.375
11. Contoh Kasus
• Boni, seorang pegawai PT CAP, menikah tanpa
anak, memperoleh gaji Rp8 jt/bulan. Perusahaan
mengikuti program BPJSTK, premi JKK dan premi
JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT CAP
menanggung iuran JHT sebesar 3,70% dari
gaji/bulan, sedangkan Boni menanggung iuran JHT
sebesar 2% dari gaji/bulan. Selain itu, PT CAP juga
mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
•
PT CAP membayar iuran pensiun Boni ke dana
pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu sebesar
Rp200 rb/bulan, sedangkan Boni membayar iuran
pensiun sebear Rp100 rb/bulan. Pada bulan Juli,
Boni hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Hitung berapa PPh Pasal 21 bulan Juli dan
bagaimana perlakuan akuntansinya?
Gaji 8.000.000
JKK 40.000
JK 24.000
Penghasilan Bruto 8.064.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp8.064.000 403.200
2. Iuran Pensiun 100.000
3. JHT 160.000
Jumlah Pengurang 663.200
Penghasilan neto / bulan 7.400.800
Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.400.800 88.809.600
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 30.309.600
PPh 21 terutang 5% x Rp30.309.600 1.515.480
PPh 21 Juli Rp1.515.480 : 12 126.290
Saat pembayaran gaji (PT CAP) :
Beban gaji 8.000.000
JKK 40.000
JK 24.000
Utang PPh 21 126.290
Kas/Bank 7.937.710
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 126.290
Kas/Bank 126.290
12. Contoh Kasus
Mina merupakan seorang karyawati dengan
status menikah tanpa anak yang bekerja di PT
Drums dengan gaji sebesar Rp8.500.000.
Mina membayar iuran pensiun ke dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan sebesar
Rp50.000/bulan. Berdasarkan surat
keterangan dari Pemda tempat Mina
berdomisili yang diserahkan ke pemberi kerja,
diketahui suaminya tidak mempunyai
penghasilan apapun. Pada bulan September,
selain menerima pembayaran gaji, juga
menerima pembayaran atas lembur sebesar
Rp2.000.000. hitung PPh Pasal 21 bulan
September berikut perlakuan akuntansinya!
Gaji 8.500.000
Lembur 2.000.000
Penghasilan Bruto 10.500.000
Pengurang
1. Biaya Jabatan 5% x Rp10.500.000 525.000
2. Iuran Pensiun 50.000
Jumlah Pengurang 575.000
Penghasilan neto / bulan 9.925.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp9.925.000 119.100.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 60.600.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x 10.600.000 1.590.000
PPh terutang (tahun) 4.090.000
PPh 21 September Rp4.090.000: 12 340.833
Saat pembayaran gaji (PT Drums) :
Beban gaji 8.500.000
Uang lembur 2.000.000
Utang PPh 21 340.833
Kas/Bank 10.159.167
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 340.833
Kas/Bank 340.833
13. Contoh Kasus
• Gadis seorang karyawati dengan status menikah
dan mempunyai tiga anak, bekerja di PT Kelam.
Suami dari Gadis merupakan seorang guru SMA
Negeri 20. Eka menerima gaji Rp5.000.000/bulan.
Perusahaan mengikuti program pensiun dan BPJS
Kesehatan. Perusahaan membayar uang pensiun
kepada dana pensun yang pendiriannya disahkan
Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000/bulan.
• Gadis juga membayar iuran pensiun sebesar
Rp50.000/bulan, disamping itu perusahaan
membayarkan JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari
gaji, sedangkan yang ditanggung Gadis 2% dari gaji.
Premi JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja
dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan
0,30% dari gaji.
• Pada bulan Agustus, selain menerima gaji, Gadis
juga menerima uang lembur sebesar Rp2.000.000.
Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Agustus dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji 5.000.000
JKK 50.000
JK 15.000
Lembur 2.000.000
Penghasilan Bruto 7.065.000
Pengurang
1. Biaya Jabatan 5% x Rp7.065.000 353.250
2. JHT 100.000
3. Iuran Pensiun 50.000
Jumlah Pengurang 503.250
Penghasilan neto / bulan 6.561.750
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.561.750 78.741.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 24.741.000
PPh 21 terutang 5% x Rp24.741.000 1.237.050
PPh terutang (tahun) 1.237.050
PPh 21 September Rp1.237.050: 12 103.088
Saat pembayaran gaji (PT Kelam) :
Beban gaji 5.000.000
Uang lembur 2.000.000
JKK 50.000
JK 15.000
Utang PPh 21 103.088
Kas/Bank 6.961.913
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 103.088
Kas/Bank 103.088
14.
15. Contoh Kasus
• dr. Kemas merupakan dokter gigi dengan status
menikah dan memiliki 3 anak kandung, bekerja pada
RS Apik dengan gaji tetap sebesar
Rp20.000.000/bulan. jam praktik dimulai pada pukul
8.00 s/d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. untuk
bulan September, menerima pembayaran dari RS
Apik berupa gaji dan jasa medis sebagai dokter
yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000.
dr Kemas membayar iuran pensiun sebesar
Rp200.000/bulan. Hitunglah besaran PPh 21 dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji 20.000.000
Penghasilan Bruto 20.000.000
Pengurang
1. Biaya Jabatan 5% x Rp20.000.000 500.000*)
2. Iuran Pensiun 200.000
Jumlah Pengurang 700.000
Penghasilan neto / bulan 19.300.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp19.300.000 231.600.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
- Anak 3 (Rp4.500.000 x 3) 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 159.600.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp109.600.000 16.440.000
PPh terutang (tahun) 18.940.000
PPh 21 September Rp18.940.000: 12 1.578.333
Saat pembayaran gaji (PT Kelam) :
Beban gaji 20.000.000
Utang PPh 21 1.578.333
Kas/Bank
18.421.667
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.578.333
Kas/Bank
1.578.333
PPh 21 atas jasa medis yang
diterima sebesar
Rp25.000.000 dihitung
sebagai penghasilan yang
diterima oleh bukan pegawai
16. Contoh Kasus
• Dengan Gaji
Mingguan dan
Gaji Harian
• Dima, pegawai
tetap PT Asbak
menerima gaji
sebesar
Rp2.000.000/ming
gu. hitung PPh
Pasal 21 minggu
Gaji Rp2.000.000 x 4 8.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp8.000.000 400.000
400.000
Penghasilan neto / bulan 7.600.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.600.000 91.200.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 37.200.000
PPh 21 terutang 5% x Rp37.200.000 1.860.000
PPh 21 Januari Rp1.860.000 : 12 : 4 38.750
Saat pembayaran gaji (PT Asbak) :
Beban gaji 2.000.000
Utang PPh 21 38.750
Kas/Bank 1.961.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 38.750
Kas/Bank 38.750
17. Contoh Kasus
• Riki telah menikah dan mempunyai
seorang anak, bekerja di PT Rumput
Gajah, memperoleh gaji sebesar
Rp1.500.000/minggu. Perusahan
terdaftar dalam program BPJSTK, premi
JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja
dengan jumlah masing-masing sebesar
1% dan 0,30% dari gaji. JHT dibayar
oleh perusahaan sebesar 3,7% dari
gaji, sedangkan Riki membayar iuran
pensiun sebesar Rp50.000 dan JHT
sebesar 2% dari gaji. dalam minggu
kedua, Riki hanya memperoleh
pembayaran berupa gaji saja. hitung
PPh Pasal 21 untuk minggu kedua dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji Rp1.500.000 x 4 6.000.000
JKK 60.000
JK 18.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.078.000 303.900
2. JHT 120.000
3. Iuran Pensiun 50.000
473.900
Penghasilan neto / bulan 5.604.100
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.604.100 67.249.200
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
- Anak 1 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 4.249.200
PPh 21 terutang 5% x Rp4.249.200 212.460
PPh 21 Januari Rp1.860.000 : 12 : 4 4.426
Saat pembayaran gaji (PT Rumput Gajah) :
Beban gaji 1.500.000
JKK 15.000
JK 4.500
Utang PPh 21 4.426
Kas/Bank 1.515.074
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 4.426
Kas/Bank 4.426
18. Contoh Kasus
• Septo pegawai tetap pada PT Kali
dengan gaji sebesar Rp250.000/hari.
berstatus kawin dan mempunyai
seorang anak. PT Kali terdaftar pada
program BPJSTK, premi JKK dan JK
dibayar pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji
setiap bulannya. PT Kali membayar
iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji setiap
bulannya, dan Septo membayar iuran
pensiun Rp35.000 dan JHT sebesar 2%
dari gaji. hitung PPh Pasal 21 sehari
dan perlakuan akuntansinya!
Gaji Rp250.000 x 26 6.500.000
JKK 65.000
JK 19.500
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.584.500 329.225
2. JHT 130.000
3. Iuran Pensiun 35.000
494.225
Penghasilan neto / bulan 6.090.275
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.090.275 73.083.300
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
- Anak 1 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 10.083.300
PPh 21 terutang 5% x Rp10.083.300 504.165
PPh 21 harian Rp504.165 : 12 : 26 1.616
Saat pembayaran gaji (PT Kali) :
Beban gaji 250.000
JKK 2.500
JK 750
Utang PPh 21 1.616
Kas/Bank 251.634
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.616
Kas/Bank 1.616
19. Contoh Kasus
• Zet, sebagaimana yang
dicontohkan pada slide
sebelumnya mengalami kenaikan
gaji, dari sebelumnya Rp5.750.000
menjadi Rp6.750.000 pada bulan
Juni, dan berlaku surut sejak 1
Januari. Dengan kenaikan gaji
yang berlaku surut, Zet menerima
uang rapel sebesar Rp5.000.000
(selisih dari gaji yang seharusnya
diterima Jan-Mei). Hitung PPh 21
terutang dan perlakuan
akuntansinya!
Gaji 6.750.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.750.000 337.500
2. Iuran Pensiun 200.000
6.212.500
Penghasilan neto / bulan 6.212.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.212.500 74.550.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 16.050.000
PPh 21 terutang 5% x Rp16.050.000 802.500
PPh 21 Rp802.500 : 12 66.875
PPh 21 terutang (5 x Rp66.875) 334.375
PPh 21 yang sudah dipotong (5 x
Rp19.375)
(96.875)
PPh 21 uang rapel 237.500
Saat pembayaran gaji (PT Siku) :
Beban gaji 6.750.000
Uang Rapel 5.000.000
Utang PPh 21 237.500
Kas/Bank 11.750.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 237.500
Kas/Bank 237.500
20. Contoh Kasus
• Maman karyawan PT Semir
dengan status belum kawin. Pada
bulan Maret, memperoleh gaji
sebesar Rp5.000.000 dan bonus
sebesar Rp8.000.000. setiap
bulannya Maman membayar iuran
pensiun ke Dana Pensiun yang
telah disahkan oleh Menteri
Keuangan sebesar Rp80.000.
hitung PPh 21 atas bonus dan
perlakuan akuntansinya!
a. PPh 21 atas gaji dan bonus
(penghasilan setahun)
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
Bonus 8.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp68.000.000 3.400.000
2. Iuran Pensiun12 x 80.000 960.000
4.360.000
Penghasilan neto setahun 63.640.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 9.640.000
PPh 21 terutang 5% x Rp9.640.000 482.000
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
Penghasilan Berupa : Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi,
Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak
Tetap
dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
21. Contoh Kasus
b. PPh 21 atas gaji setahun
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp60.000.000 3.000.000
2. Iuran Pensiun12 x 80.000 960.000
3.960.000
Penghasilan neto setahun 56.040.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 2.040.000
PPh 21 terutang 5% x Rp2.040.000 102.000
Saat pembayaran gaji (PT Semir) :
Beban gaji 60.000.000
Uang bonus 8.000.000
Utang PPh 21 380.000
Kas/Bank
67.620.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 380.000
Kas/Bank
380.000
c. PPh Pasal 21 atas Bonus
a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus – b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun
Rp482.000 – Rp102.000 Rp380.000
22. Contoh Kasus
• Mona karyawati PT Gulali dengan
status belum kawin, memperoleh gaji
sebesar Rp5.000.000/bulan.
Perusahaan ikut dalam program
BPJSTK. Premi JKK, JK dan JHT
dibayar oleh perusahaan setiap bulan
dengan masing-masing sebesar 1%,
0,30% dan 3,7% dari gaji. Mona
membayar iuran pensiun sebesar
Rp50.000 dan JHT sebesar 2% dari gaji
setiap bulan. Pada bulan April, Mona
memperoleh bonus sebesar
Rp6.000.000 sehingga pada bulan
tersebut total penghasilan yang diterima
sebesar Rp11.000.000. hitung PPh
Pasal 21 atas bonus dan perlakuan
akuntansinya!
a. PPh 21 atas gaji dan bonus
(penghasilan setahun)
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
Bonus 6.000.000
JKK 12 x (1% x Rp5.000.000) 600.000
JKK 12 x (0,3% x Rp5.000.000) 180.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp66.780.000 3.339.000
2. Iuran Pensiun 12 x Rp50.000 600.000
3. JHT 12 x (2% x Rp5.000.000) 1.200.000
5.139.000
Penghasilan neto setahun 61.641.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 7.641.000
PPh 21 terutang 5% x Rp7.641.000 382.050
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
Penghasilan Berupa : Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi,
Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak
Tetap
dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
23. Contoh Kasus
Saat pembayaran gaji (PT Semir) :
Beban gaji 60.000.000
Uang bonus 6.000.000
JKK 600.000
JK 180.000
Utang PPh 21 285.000
Kas/Bank
66.495.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 285.000
Kas/Bank
285.000
c. PPh Pasal 21 atas Bonus
a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus – b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun
Rp382.050 – Rp97.050 Rp285.000
b. PPh atas gaji setahun
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
JKK 12 x (1% x Rp5.000.000) 600.000
JKK 12 x (0,3% x Rp5.000.000) 180.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp60.780.000 3.039.000
2. Iuran Pensiun 12 x Rp50.000 600.000
3. JHT 12 x (2% x Rp5.000.000) 1.200.000
4.839.000
Penghasilan neto setahun 55.941.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.941.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.941.000 97.050
24. Contoh Kasus
• Raja karyawan PT Gemilang di
Kota Jakarta, sejak Juni
dipindahtugaskan ke kantor
cabang di Pontianak, dan pada 1
Oktober, dipindahtugaskan lagi ke
kantor cabang di Sambas. Gaji
Raja sebesar Rp5.000.000 dan
pembayaran iuran pensiun yang
dibayar sendiri sebesar
Rp100.000. selama bekerja, Raja
hanya menerima penghasilan
berupa gaji saja. Hitunglah PPh
Pasal 21 dan perlakuan
akuntansinya!
a. Kantor Pusat di Jakarta
Gaji 5 x Rp5.000.000 25.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp25.000.000 1.250.000
2. Iuran Pensiun 5 x Rp100.000 500.000
1.750.000
Penghasilan neto lima bulan 23.250.000
Penghasilan neto setahun 12/5 x Rp23.250.000 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh 21 terutang Jan s/d Mei 5/12 x Rp90.000 37.500
PPh 21 / bulan 37.500 / 5 7.500
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan Pegawai yang Dipindahtugaskan Dalam
Tahun Berjalan
25. Contoh Kasus
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Pusat
Jakarta
Gaji 5 x Rp5.000.000 25.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp25.000.000 1.250.000
2. Iuran Pensiun 5 x Rp100.000 500.000
1.750.000
Penghasilan neto setahun 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh Pasal 21 terutang 5/12 x Rp90.000 37.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan
dilunasi (Jan s.d Mei) 5 x Rp7.500 37.500
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
b. Kantor Cabang Pontianak
Penghasilan neto di Pontianak
Gaji 4 x Rp5.000.000 (Juni s.d September 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000 1.000.000
2. Iuran Pensiun 4 x Rp100.000 400.000
1.400.000
Penghasilan neto empat bulan 18.600.000
Penghasilan neto lima bulan 23.250.000
Penghasilan neto di Jakarta
Penghasilan neto Sembilan bulan 41.850.000
Penghasilan neto setahun 12/9 x Rp41.850.000 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh 21 terutang Jan s/d September 9/12 x Rp90.000 67.500
PPh 21 / bulan 67.500 / 9 7.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta 37.500
PPh Pasal 21 terutang di Pontianak 30.000
PPh Pasal 21 yang dipotong di Pontianak 4 x Rp7.500 30.000
NIHIL
26. Contoh Kasus
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Pontianak
Gaji 4 x Rp5.000.000 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000 1.000.000
2. Iuran Pensiun 4 x Rp100.000 400.000
1.400.000
Penghasilan neto 4 bulan 18.600.000
Penghasilan neto di Jakarta 23.250.000
Penghasilan neto 9 bulan 41.850.000
PTKP setahun 12/9 x Rp41.850.000 55.800.000
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh Pasal 21 terutang 9/12 x Rp90.000 67.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan
dilunasi Jakarta 37.500
PPh Pasal 21 di Pontianak 4 x Rp7.500 30.000
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
c Kantor Cabang Sambas
Penghasilan neto di Sambas
Gaji 3 x Rp5.000.000 (Oktober s.d Desember) 15.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp15.000.000 750.000
2. Iuran Pensiun 3 x Rp100.000 300.000
1.050.000
Penghasilan neto tiga bulan (Sambas) 18.600.000
Penghasilan neto lima bulan (Jakarta) 23.250.000
Penghasilan neto empat bulan (Pontianak) 18.600.000
Penghasilan neto Setahun 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh 21 terutang Jakarta & Pontianak 67.500
PPh 21 terutang di Sambas 22.500
PPh Pasal 21 bulanan dipotong di Sambas Rp22.500 /
3
7.500
27. Contoh Kasus
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Sambas
Gaji 3 x Rp5.000.000 15.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp15.000.000 750.000
2. Iuran Pensiun 3 x Rp100.000 300.000
1.050.000
Penghasilan neto 3 bulan 13.950.000
Penghasilan neto 5 bulan 23.250.000
Penghasilan neto 4 bulan 18.600.000
Penghasilan neto setahun 55.800.000
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh Pasal 21 terutang Jakarta & Pontianak 67.500
PPh Pasal 21 terutang di Sambas 22.500
PPh Pasal 21 di Pontianak 3 x Rp7.500 22.500
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
Saat pembayaran gaji (PT Gemilang) :
Beban gaji 5.000.000
Utang PPh 21 7.500
Kas/Bank
4.992.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 7.500
Kas/Bank
7.500
28. Contoh Kasus
• Anto bekerja pada PT Bohlam sebagai
pegawai tetap pada Bulan September,
dengan sudah menikah dan belum
memiliki anak. Gaji sebesar
Rp15.500.000 / bulan dan iuran pensiun
yang dibayar sebesar Rp150.000 /
bulan. Hitung PPh Pasal 21 dan
perlakuan akuntansinya apabila hanya
menerima penghasilan berupa gaji!
Gaji 15.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp15.500.000
(Rp775.000)
500.000
2. Iuran Pensiun 150.000
650.000
Penghasilan neto sebulan 14.850.000
Penghasilan neto setahun 4 x Rp14.850.000 59.400.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 900.000
PPh 21 terutang 5% x Rp900.000 45.000
PPh 21 / bulan 45.000 / 4 11.250
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan Pegawai yan Berhenti atau Mulai Bekerja
Dalam Tahun Berjalan
1. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan
Saat pembayaran gaji (PT Bohlam) :
Beban gaji 15.500.000
Utang PPh 21 11.250
Kas/Bank
15.488.750
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 11.250
Kas/Bank
11.250
29. • Roma dengan status menikah dan
mempunyai 3 anak, mulai bekerja di PT
Sol pada 1 September 2016. Ia bekerja
di Indonesia s.d Agustus 2018. selama
tahun 2016, menerima gaji
Rp20.000.000/bulan. Hitung PPh Pasal
21 dan perlakuan akuntansinya apabila
hanya menerima penghasilan berupa
gaji!
Gaji 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000
(Rp1.000.000)
500.000
500.000
Penghasilan neto sebulan 19.500.000
Penghasilan neto setahun 4 x Rp19.500.000 78.000.000
Penghasilan neto disetahunkan 12 x
Rp19.500.000
234.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 3 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 162.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp112.000.000 16.800.000
PPh terutang setahun 19.300.000
PPh tertutang 2016 4/12 x Rp19.300.000 6.433.333
PPh 21 terutang perbulan Rp6.433.333 / 4 1.608.333
Saat pembayaran gaji (PT Sol) :
Beban gaji 20.000.000
Utang PPh 21 1.608.333
Kas/Bank
18.391.667
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.608.333
Kas/Bank
1.608.333
Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai
yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak
dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak,
dan mulai bekerja pada tahun berjalan
30. Contoh Kasus
• Garing berstatus belum menikah,
merupakan pegawai PT Bocor. Sejak 1
Oktober, yang bersangkutan berhenti
bekerja. Setiap bulan memperoleh gaji
sebesar Rp6.500.000 dan membayar
iuran pensiun kepada Dana Pensiun
yang pendiriannya telah mendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan sebesar
Rp100.000/bulan. Hitung PPh Pasal 21
dan perlakuan akuntansinya dengan
asumsi hanya menerima penghasilan
berupa gaji saja!
a. Perhitungan PPh 21 yang dipotong setiap
bulan
Gaji 6.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000
2. Iuran Pensiun 100.000
425.000
Penghasilan neto sebulan 6.075.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.075.000 72.900.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 18.900.000
PPh 21 terutang 5% x Rp18.900.000 945.000
PPh 21 / bulan 945.000 / 12 78.750
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan Pegawai yan Berhenti atau Mulai Bekerja
Dalam Tahun Berjalan
2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan
Saat pembayaran gaji (PT Bocor) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
6.421.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
78.750
31. Saat pembayaran gaji (PT Sol) :
Beban gaji 6.500.000
Lebih potong PPh 21 596.250
Utang PPh 21 33.750
Kas/Bank
7.062.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 33.750
Utang PPh 21 (LB) 596.250
Kas/Bank
630.000
Kelebihan pemotongan dikembalikan saat penyerahan bukti
potong
b. Perhitungan PPh 21 yang dilakukan saat
berhenti kerja
Gaji 9 x Rp6.500.000 58.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp58.500.000 2.925.000
2. Iuran Pensiun 9 x Rp100.000 900.000
3.825.000
Penghasilan neto 9 bulan 54.675.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 675.000
PPh 21 terutang 5% x Rp675.000 33.750
PPh 21 yang sudah dipotong 630.000
PPh 21 yang lebih dipotong 596.250
32. Contoh Kasus
• Michael bekerja pada PT Sintech sudah
menikah dan memiliki 3 tanggungan,
mulai bekerja pada Mei 2018 dan
berhenti sejak 1 Juni 2020 dan
meninggalkan Indonesia ke negara
asalnya (kehilangaan kewajiban pajak
subjektif). Selama tahun 2020
menerima gaji per bulan sebesar
Rp15.000.000 dan pada bulan April
2020 menerima bonus sebesar
Rp20.000.000. hitung PPh 21 atas
ilustras
a. Perhitungan PPh 21 atas gaji
Gaji 15.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp15.000.000=Rp750.000
500.000
500.000
Penghasilan neto sebulan 14.500.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp14.500.000 174.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Tanggungan 3 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 102.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp52.000.000 7.800.000
10.300.000
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan
Rp10.300.000/12
858.333
3. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan
Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif
33. b. Perhitungan PPh 21 atas gaji dan bonus
Gaji 12 x Rp15.000.000 180.000.000
Bonus 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp200.000.000=Rp10.000.000 6.000.000
6.000.000
Penghasilan neto sebulan 194.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- 3 anak 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 122.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp72.000.000 10.800.000
13.300.000
c. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus
Rp13.300.000 – Rp10.300.000 =
Rp3.000.000
d. Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 terutang pada Saat Pegawai yang
Bersangkutan Berhenti dan Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya :
Gaji 5 x Rp15.000.000 75.000.000
Bonus 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan Rp500.000 x 5 2.500.000
2.500.000
Penghasilan neto selama 5 bulan 92.500.000
Jumlah penghasilan neto disetahunkan 12/5
Rp92.500.000 222.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- 3 anak 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 150.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp100.000.000 15.000.000
17.500.000
34. PPh 21 terutang 5/12 x Rp17.500.000 7.291.666
PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan
bulan April atas gaji dan bonus (4 x Rp858.333)
+ Rp3.000.000 6.433.332
PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong
untuk Mei
858.333
Saat pembayaran gaji (PT Sintech) :
Beban gaji 15.000.000
Utang PPh 21 858.333
Kas/Bank
14.141.667
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 858.333
Kas/Bank
858.333
35. Contoh Kasus
• Bart merupakan seorang pegawai
tetap yang memperoleh gaji pada
Januari sebesar $2,000, kurs yang
berlaku pada saat itu adalah
sebesar Rp13.766/US$1. Bart
berstatus menikah dengan 1 anak.
Hitung besaran PPh 21 dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji $2,000 x Rp13.766 27.532.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp27.532.000=Rp1.376.600 500.000
500.000
Penghasilan neto sebulan 27.032.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp27.032.000 324.384.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 1 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 261.384.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp200.000.000 30.000.000
25% x Rp11.384.000 2.846.000
35.346.000
PPh 21 per bulan Rp35.346.000/12 2.945.500
Penghitungan Pemotongaan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya
Diperoleh Dalam Mata Uang Asing
Saat pembayaran gaji (PT Bocor) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
6.421.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
78.750
36. Contoh Kasus
• Berry adalah pegawai PT Lekang dengan
status menika dan mempunyai 3 anak.
Menerima gaji sebesar Rp6.500.000/bulan
dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap
bulan ia membayar uang pensiun ke Dana
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000.
Hitung PPh 21 dan perlakuan akuntansinya
dengan asumsi hanya menerima
pembayaran dari gaji saja!
Gaji 6.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000
2. Iuran Pensiun 150.000
425.000
Penghasilan neto sebulan 6.025.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.025.000 72.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 3 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 300.000
PPh 21 terutang 5% x Rp300.000 15.000
PPh 21 per bulan Rp15.000/12 1.250
PPh Pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh
Pemberi Kerja
Saat pembayaran gaji (PT Lekang) :
Beban gaji 6.500.000
Beban PPh Pasal 21 1.250
Utang PPh 21 1.250
Kas/Bank
6.500.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.250
Kas/Bank
1.250
37. Contoh Kasus
• Hanifar berstatus belum menikah dan
tidak memiliki tanggungan, bekerja
pada PT Joki dengan memperoleh gaji
sebesar Rp5.500.000/bulan, dan diberi
tunjangan pajak sebesar Rp150.000.
iuran pensiun yang dibayar oleh
Hanifar sebesar Rp100.000. Hitung
PPh Pasal 21 dan perlakuan
akuntansinya!
Gaji 5.500.000
Tunjangan pajak 150.000
5.650.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.650.000 282.500
2. Iuran Pensiun 100.000
382.500
Penghasilan neto sebulan 5.267.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.267.500 63.210.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 9.210.000
PPh 21 terutang 5% x Rp9.210.000 460.500
PPh 21 per bulan Rp465.500/12 38.375
Saat pembayaran gaji (PT Lekang) :
Beban gaji 5.500.000
Tunjangan pajak 38..375
Utang PPh 21 38.375
Kas/Bank
5.500.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 38.375
Kas/Bank
38.375
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap
Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak
38. Contoh Kasus
• Oyang merupakan warga negara RI yang
bekerja pada perwakilan dagang asing yang
pengenaan pajaknya menggunakan norma
penghitungan khusus (deemed profit), pada
bulan Agustus memperoleh gaji sebesar
Rp5.000.000 sebulan beserta beras 50 Kg
dan gula 10 Kg. Oyang berstatus menikah
dengan 1 orang anak. Nilai uang dari harga
beras dan gula masing-masing Rp15.000
dan Rp12.000. hitung PPh Pasal 21 dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji 5.000.000
Beras 50 x Rp15.000 750.000
Gula 10 x Rp12.000 120.000
5.870.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.870.000 293.500
293.500
Penghasilan neto sebulan 5.576.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.576.000 66.918.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- 1 anak 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 3.918.000
PPh 21 terutang 5% x Rp3.918.000 195.900
PPh 21 per bulan Rp195.900/12 16.325
Saat pembayaran gaji :
Beban gaji 5.000.000
Beras 750.000
Gula 120.000
Utang PPh 21 16.325
Kas/Bank
5.853.675
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 16.325
Kas/Bank
16.325
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap
Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak
39. Contoh Kasus
• Azzam berstatus belum menikah dan tidak memiliki
tanggungan keluarga, bekerja pada PT Kopi dengan gaji
dan tunjangan sebesar Rp6.500.000/bulan, dan yang
bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan setiap bulan Rp200.000. Azzam baru memiliki
NPWP pada bulan Juni dan menyerahkan fotokopi NPWP
kepada PT Kopi untuk digunakan sebagai dasar
pemotongan PPh Pasal 21 di bulan Juni. Hitung PPh Pasal
21 dan perlakuan akuntansinya!
Gaji 6.500.000
6.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000
2. Iuran Pensiun 200.000
525.000
Penghasilan neto sebulan 5.975.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.975.000 71.700.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 17.700.000
PPh 21 terutang 5% x Rp17.700.000 885.000
PPh 21 per bulan Rp885.000/12 73.750
Tidak memiliki NPWP 120% x Rp73.750 88.500
Jumlah PPh Pasal 21 Januari – Mei 5 x
Rp88.500
442.500
Jumlah PPh Pasal 21 telah memiliki NPWP 5 x
Rp73.750 368.750
Selisih (20%/120% x 5 x Rp88.500) 73.750
Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang
baru memiliki NPWP pada tahun berjalan
40. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong bulan Juni, setelah
memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi NPWP kepada pemberi kerja, dengan
catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni tidak berubah, sebagai berikut :
PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan perhitungan
sebelumnya 73.750
Diperhitungkan dengan pemotongan atas
tambahan 20% sebelum meiliki NPWP (Jan –
Mei)
20%/120% x 5 x Rp88.500 73.750
PPh Pasal 21 yang harus dipotong Juni NIHIL
Saat pembayaran gaji (belum memiliki NPWP) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 88.500
Kas/Bank
6.411.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 88.500
Kas/Bank
88.500
Saat pembayaran gaji (memiliki NPWP) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 73.750
Kas/Bank
6.426.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 73.750
Kas/Bank
73.750
41. Contoh Kasus
• Iki, berstatus belum menikah dan tidak
memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada
PT Cabe dengan memperoleh gaji dan
tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000
dan yang bersangkutan membayar iuran
pensiun kepada Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000.
mulai bulan Juli, Iki memperoleh kenaikan
penghasilan tetap setiap bulan menjadi
sebesar Rp7.000.000. hitung PPh Pasal 21
dan perlakuan akuntansinya
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari
– Juni
Gaji dan tunjangan 5.500.000
5.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.870.000 275.000
2. Iuran Pensiun 200.000
475.000
Penghasilan neto sebulan 5.025.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.025.000 60.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 6.300.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.300.000 315.000
PPh 21 per bulan Rp315.000/12 26.250
Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada
Bulan Desember
42. Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember :
Penghasilan selama setahun :
6 x Rp5.500.000 33.000.000
6 x Rp7.000.000 42.000.000
75.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp75.000.000 3.750.000
2. Iuran Pensiun 12 x Rp200.000 2.400.000
6.150.000
Penghasilan neto sethun 68.850.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 14.850.000
PPh 21 terutang 5% x Rp14.850.000 742.500
PPh 21 yang telah dipotong s.d November
6 x Rp26.250 157.500
5 x Rp97.500 487.500
645.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 97.500
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli -
November
Gaji dan tunjangan 7.000.000
7.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp7.000.000 350.000
2. Iuran Pensiun 200.000
550.000
Penghasilan neto sebulan 6.450.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.450.000 77.400.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 23.400.000
PPh 21 terutang 5% x Rp23.400.000 1.170.000
PPh 21 per bulan Rp1.170.000/12 97.500
44. Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat
Pemberi Kerja Sebelum Pensiun
• Husein berstatus kawin dengan 2 orang anak
yang masih menjadi tanggungan, bekerja
pada PT Suri dengan gaji sebesar
Rp13.000.000. setiap bulan Husein
membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000
ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
Berdasarkan peraturan perusahaan, Husein
akan memasuki masa pensiun terhitung mulai
1 Juli. Hitung PPh Pasal 21 terutang beserta
perlakuan akuntansinya!
Gaji 13.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp13.000.000=Rp650.000 500.000
2. Iuran Pensiun 250.000
750.000
Penghasilan neto 12.250.000
Penghasilan neto setahun 6 x Rp12.250.000 73.500.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 6.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000
PPh 21 Januari Rp300.000 : 6 50.000
Saat pembayaran gaji (PT Suri) :
Beban gaji 13.000.000
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
12.950.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
50.000
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun
yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)
45. Gaji 13.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp13.000.000=Rp650.000 500.000
2. Iuran Pensiun 250.000
750.000
Penghasilan neto 12.250.000
Penghasilan neto setahun 6 x Rp12.250.000 73.500.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 6.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000
PPh 21 sebulan Rp300.000 : 6 50.000
Saat pembayaran gaji (PT Suri) :
Beban gaji 13.000.000
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
12.950.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
50.000
Pada saat Husein berhenti bekerja dan memasuki masa
pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data
sebagai berikut
Gaji 6 bulan 78.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp78.000.000=Rp3.900.000 3.000.000
2. Iuran Pensiun 6 x Rp250.000 1.500.000
4.500.000
Penghasilan neto 6 bulan 73.500.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 6.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000
PPh 21 yang telah dipotong Rp50.000 x 6 300.000
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
46. Pensiun sebulan 6.000.000
Pengurang
1. Biaya pensiun 5% x
Rp6.000.000=Rp300.000 200.000
200.000
Penghasilan neto sebulan 5.800.000
Penghasilan neto Jul - Des 6 x Rp5.800.000 34.800.000
Penghasilan neto dari PT Suri sesuai bukti
potong
73.500.000
Penghasilan neto 108.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 40.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp40.800.000 2.040.000
PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti potong
PT Suri 300.000
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun 1.740.000
PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang
harus dipotong setiap bulan Rp1.740.000 :
6 290.000
Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) :
Uang Pensiun 5.710.000
PPh Pasal 21 290.000
Kas/Bank
6.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang
membayarkan uang pensiun bulanan
Selanjutnya, mulai bulan Juli, Husein memperoleh uang pensiun dari
Dana Pensiun sebesar Rp6.000.000/bulan. Hitung Perhitungan PPh
Pasal 21 terutang atas uang pensiun dan perlakuan akuntansinya!
47. Pensiun 6 bulan 6 x Rp6.000.000 36.000.000
Pengurang
1. Biaya pensiun 5% x
Rp36.000.000=Rp1.800.000 1.200.000
1.200.000
Penghasilan neto 6 bulan 34.800.000
Penghasilan neto dari PT Suri sesuai bukti
potong
73.500.000
Penghasilan neto 108.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 40.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp40.800.000 2.040.000
PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti potong
PT Suri 300.000
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun 1.740.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp290.000
x 6 1.740.000
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) :
Uang Pensiun 5.710.000
PPh Pasal 21 290.000
Kas/Bank
6.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun untuk
dicantumkan dalam Form 1721A1
48. Pensiun sebulan 6.000.000
Pengurang
1. Biaya pensiun 5% x
Rp6.000.000=Rp300.000 200.000
200.000
Penghasilan neto sebulan 5.800.000
Penghasilan neto disetahunkan 69.600.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 2.100.000
PPh 21 terutang 5% x Rp2.100.000 105.000
PPh Pasal 21 sebulan Rp105.000 / 12 8.750
Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) :
Uang Pensiun 5.991.250
PPh Pasal 21 8.750
Kas/Bank
6.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun
secara Bulanan pada Tahun Kedua dan Seterusnya
49. Contoh Kasus
• Dengan Upah Harian
• Bambang dengan status belum
menikah pada bulan Januari bekerja
sebagai buruh harian PT Senada. Ia
bekerja selama 10 hari dan menerima
upah harian sebesar Rp450.000. hitung
PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan
akuntansinya!
Upah sehari 450.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 0
Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi
Rp4.500.000 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.
Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000, maka PPh
Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang
sebenarnya.
Upah s.d hari ke-11
11 x Rp450.000 4.950.000
PTKP sebenarnya
11 x (Rp54.000.000/360) 1.650.000
3.300.000
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11
5% x Rp3.300.000 165.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 0
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 165.000
Sehingga pada hari ke-11, Bambang menerima upah bersih
sebesar Rp450.000 – Rp165.000 285.000
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
Terhadap Penghasilan Pegawai Harian,
Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah
Satuan, dan Penerima Upah Borongan
50. Misalkan Bambang bekerja selama 12 ahri, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang
harus dipotong hari ke-12 adalah sebagai berikut :
Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah
:
Upah sehari 450.000
PTKP sehari
(Rp54.000.000/360) 150.000
PKP 300.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp300.000 15.000
Sehingga pada hari ke-12, Bambang menerima upah bersih
sebesar Rp450.000 – Rp15.000 435.000
Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-10:
Upah 450.000
Kas/Bank
450.000
Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-11:
Upah 450.000
Utang PPh 21 165.000
Kas/Bank
285.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 165.000
Kas/Bank
165.000
Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-12:
Upah 450.000
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
435.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
15.000
51. Contoh Kasus
• Dino dengan status belum menikah
pada bulan Maret bekerja pada PT
Semir Sandal dengan upah sebesar
Rp650.000/hari. hitung PPh Pasal 21
terutang dan perlakuan akuntansinya!
Upah sehari 650.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 200.000
PPh Pasal 21 harian 5% x Rp200.000 10.000
Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Dino telah menerima
penghasilan sebesar R4.550.000 sehingga telah melebihi Rp4.500.000.
Upah 7 hari kerja 4.550.000
PTKP sebenarnya
7 x (Rp54.000.000/360) 1.050.000
PKP 3.500.000
PPh Pasal 21
5% x Rp3.500.000 175.000
PPh Pasal 21 s.d hari ke-6 ( 6 x Rp10.000) 60.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 115.000
Sehingga pada hari ke-7, Dino menerima upah bersih sebesar
Rp650.000 – Rp115.000 535.000
Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang
bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah
:
Upah sehari 650.000
PTKP (54.000.000/360) 150.000
PKP 500.000
PPh Pasal 21 yang terutang 5% x Rp500.000 25.000
52. Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-6:
Upah 650.000
Utang PPh 21 10.000
Kas/Bank
640.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 10.000
Kas/Bank
10.000
Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-7:
Upah 650.000
Utang PPh 21 115.000
Kas/Bank
535.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 115.000
Kas/Bank
115.000
Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-8,
dst :
Upah 650.000
Utang PPh 21 25.000
Kas/Bank
625.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 25.000
Kas/Bank
25.000
53. • Dengan Upah Satuan
• Jono adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai
perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang
dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang
diselesaikan yaitu Rp125.000/buah dan dibayarkan setiap
minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan
sebanyak 24 buah dengan upah Rp3.000.000. hitung PPh
Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya dengan
Asumsi Jono belum menikah!
Upah sehari Rp3.000.000 : 6 500.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 50.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp50.000 2.500
PPh Pasal 21 terutang mingguan 6 x Rp2.500 15.000
Saat pembayaran gaji :
Upah 3.000.000
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
2.985.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
15.000
54. Contoh Kasus
• Dengan Upah Borongan
• Yanto mengerjakan dekorasi sebuah
rumah dengan upah Borongan sebesar
Rp950.000, pekerjaan diselesaikan
dalam 2 hari. hitung PPh Pasal 21
terutang dan perlakuan akuntansinya!
Upah Borongan sehari Rp950.000 : 2 475.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 25.000
PKP Borongan 2 hari x Rp25.000 50.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp50.000 2.500
Saat pembayaran upah :
Upah 950.000
Utang PPh 21 2.500
Kas/Bank
947.500
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 2.500
Kas/Bank
2.500
55. Contoh Kasus
• Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang
Diterima Tenaga Harian Lepas Dibayarkan Secara
Bulanan
• Dion bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar
upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan
Januari, Dion bekerja 20 hari kerja dan upah sehari sebesar
Rp250.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan
akuntansinya dengan asumsi Dion menikah tetapi belum
mempunyai anak!
Saat pembayaran upah :
Upah 5.000.000
Utang PPh 21 6.250
Kas/Bank
4.993.750
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 6.250
Kas/Bank
6.250
Penghasilan neto setahun 60.000.000
PTKP setahun
- WP Sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
58.500.000
PKP 1.500.000
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp1.500.000 75.000
PPh Pasal 21 sebulan Rp75.000 : 12 6.250
56. Contoh Kasus
• Dengan asumsi dari contoh
sebelumnya, Dion mendapatkan
bonus sebesasr Rp6.000.000
pada bulan yang sama. Hitung
PPh Pasal 21 terutang dan
perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran upah :
Upah 5.000.000
Bonus 6.000.000
Utang PPh 21 306.250
Kas/Bank
11.306.250
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 306.250
Kas/Bank
306.250
Penghasilan neto setahun 60.000.000
Bonus 6.000.000
66.000.000
PTKP setahun
- WP Sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
58.500.000
PKP 7.500.000
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp7.500.000 375.000
PPh Pasal 21 atas bonus Rp375.000 – Rp75.000 300.000
PPh Pasal 21 Januari Rp300.000 + Rp6.250 306.250
57. Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa
Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan
Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai
Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh
Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus
Sebagai Pegawai
• Pembayaran kepada mantan pegawai
• Lala bekerja pada PT Lembayung Senja. Pada tanggal 1
Januari telah berhenti bekerja karena pensiun. Pada bulan
Maret, Lala menerima jasa produksi tahun sebelumnya
sebesar Rp55.000.000. hitung PPh Pasal 21 terutang dan
perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran jasa produksi (PT Lembayung Senja)
:
Jasa Produksi 55.000.000
Utang PPh 21 3.250.000
Kas/Bank
4.993.750
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 3.250.000
Kas/Bank
3.250.000
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp5.000.000 750.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong 3.250.000
58. Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa
Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan
Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai
Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh
Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus
Sebagai Pegawai
• Honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai
Pegawai Tetap
• Rahman adalah seorang komisaris di PT Klakson, yang
bukan sebagai pegawai tetap. Pada bulan Desember
menerima honorarium sebesar Rp60.000.000. hitung PPh
Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran jasa produksi (PT Klakson) :
Jasa Produksi 60.000.000
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
56.000.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
4.000.000
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp10.000.000 1.500.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong 4.000.000
59. Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa
Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan
Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai
Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh
Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus
Sebagai Pegawai
• Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta Program Pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawai
• Jeremi merupakan pegawai PT Baterai, menerima gaji
Rp2.000.000/bulan. Perusahaan mengikuti program pensiun
untuk pegawainya. PT Baterai membayar iuran dana
pensiun untuk Jeremii sebesar Rp100.000/bulan ke Dana
Pensiun PT Pensiunan yang telah disahkan oleh Menteri
Keuangan. Jeremi membayar iuran serupa ke dana pensiun
yang sama sebesar Rp50.000/bulan. Pada bulan April,
Jeremi menarik iuran dana pensiun yang telah dibayar
sendiri sebesar Rp20.000.000 untuk keperluan ppribadi.
Pada bulan Juni menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000.
kemudian pada bulan Oktober menarik kembali sebesar
Rp25.000.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas dana
pensiun Jeremi serta perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran jasa produksi (PT Klakson) :
Jasa Produksi 60.000.000
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
56.000.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
4.000.000
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
a) 5% x Rp20.000.000 1.000.000
b) 5% x Rp15.000.000 750.000
c) 5% x Rp15.000.000 750.000
15% x Rp10.000.000 1.500.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong 2.250.000
60. Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima oleh Bukan
Pegawai
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang diterima oleh Bukan
Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Bersifat Berkesinambungan
• dr. Khaidir, Sp.KK merupakan dokter spesialis
kulit dan kelamin di RS Sehat dengan
perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang
dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20%
oleh pihak RS sebagai bagian penghasilan
RS dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter
tersebut kan dibayarkan kepada dr. Khaidir
pada setiap akhir bulan. Selain praktik di RS
Sehat, dr. Khaidir juga melakukan praktik
sendiri di klinik pribadinya. Berikut jasa dokter
yang dibayarkan pasien dari RS. Sehat :
Bulan
Jasa Dokter yang
dibayar Pasien
(Rupiah)
Januari 45.000.000
Februari 49.000.000
Maret 47.000.000
April 40.000.000
Mei 44.000.000
Juni 52.000.000
Juli 40.000.000
Agustus 35.000.000
September 45.000.000
Oktober 44.000.000
November 43.000.000
Desember 40.000.000
Jumlah 524.000.000
62. Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Komisi yang Dibayarkan Kepada
Petugas Dinas Asuransi (Bukan
Sebagai Pegawai Perusahaan
Asuransi)
• Leoni merupakan petugas dinas luar
asuransi dari PT Klaim. Suami Leoni
telah terdaftar sebagai WP dan memiliki
NPWP, dan yang bekerja pada PT
Pecah Belah. Leoni telah
menyampaikan fotokopi kartu NPWP
suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi
kartu keluarga kepada pemotong pajak.
Leoni telah menyampaikan surat
pernyatan yang menerangkan hal
tersebut kepada PT Klaim. Penghasilan
yang diterima oleh Leoni adalah
sebagai berikut :
Bulan Komisi Agen (Rp)
Januari 45.000.000
Februari 45.000.000
Maret 48.000.000
April 52.000.000
Mei 55.000.000
Juni 58.000.000
Juli 58.000.000
Agustus 62.000.000
September 65.000.000
Oktober 66.000.000
November 68.000.000
Desember 70.000.000
Jumlah 692.000.000
64. Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima Oleh
Bukan Pegawai yang Menerima
Penghasilan yang Tidak Bersifat
Berkesinambungan
• Hadi melakukan jasa perbaikan
komputer kepada PT Molor dengan fee
sebesar Rp5.000.000. hitung besarnya
PPh Pasal 21 yang terutang dan
perlakuan akuntansinya!
Fee 5.000.000
PPh 21 terutang 5% x 50% x Rp5.000.000 125.000
Jika tidak memiliki NPWP, maka 120% x Rp125.000 150.000
Saat pembayaran Fee NPWP:
Fee service 5.000.000
Utang PPh 21 125.000
Kas/Bank
4.875.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 125.000
Kas/Bank
125.000
Saat pembayaran Fee No NPWP :
Fee service 5.000.000
Utang PPh 21 150.000
Kas/Bank
4.850.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 150.000
Kas/Bank
150.000
65. Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima Oleh
Bukan Pegawai yang Menerima
Penghasilan yang Tidak Bersifat
Berkesinambungan
• Beni seorang pengacara. Dalam
sebuah kasus Beni mendapatkan fee
sebesar Rp450.000.000 dari PT Lautan
Luas. hitung besarnya PPh Pasal 21
yang terutang dan perlakuan
akuntansinya!
Fee 450.000.000
Perhitungan Dasar Pengenaan dan
Pemotongan PPh Pasal 21 :
50% x Rp450.000.000 225.000.000
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar :
5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp175.000.000 26.250.000
28.750.000
Saat pembayaran Fee NPWP:
Fee service 450.000.000
Utang PPh 21 28.750.000
Kas/Bank
421.250.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 28.750.000
Kas/Bank
28.750.000
Saat pembayaran Fee No NPWP :
Fee service 450.000.000
Utang PPh 21 34.500.000
Kas/Bank
415.500.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 34.500.000
Kas/Bank
34.500.000
Fee 450.000.000
Perhitungan Dasar Pengenaan dan
Pemotongan PPh Pasal 21 :
50% x Rp450.000.000 225.000.000
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar :
120% x 5% x Rp50.000.000 3.000.000
120% x 15% x Rp175.000.000 31.500.000
34.500.000
66. Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
atas Penghasilan yang Diterima oleh
Bukan Pegawai, Sehubungan Dengan
Pemberian Jasa yang Dalam Pemberian
Jasanya Mempekerjakan Orang Lain
Sebagai Pegawainya dan/atau Melakukan
Penyerahan Material/Bahan
• Robert melakukan jasa perawatan AC kepada
PT Monumen dengan imbalan Rp10.000.000.
Robert mepergunakan 5 orang tenaga
pekerja dengan membayar upah harian
masing-masing sebesar Rp180.000. Upah
harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama
melakukan pekerjaan sebsar Rp4.500.000.
Selain itu, Robert membeli spare part AC
yang dipakai untuk perawatan AC sebesar
Rp1.000.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang
dan perlakuan akuntansinya!
Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Robert, dapat
diketahui dengan imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada
pekerja harian yang dipekerjakan oleh Robert dan biaya membeli spare part AC, maka
jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong
oleh PT Monumen atas imbalan yang diberikan kepada Robert adalah sebesar imbalan
bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan dan biaya spare
part AC, sebesar :
Rp10.000.000 – Rp4.500.000 – Rp1.000.000 4.500.000
5% x 50% x Rp4.500.000 112.500
Apabila tidak memiliki NPWP
120% x 5% x 50% x Rp4.500.000 135.000
Dalam hal PT Monumen tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang
dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Robert mengenai upah yang harus
dikeluarkan Robert atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong
oleh PT Monumen adalah sejumlah :
5% x 50% x Rp10.000.000 250.000
Apabila tidak memiliki NPWP
120% x 5% x 50% x Rp10.000.000 300.000
Saat pembayaran :
Fee service 10.000.000
Utang PPh 21 112.500
Kas/Bank
9.887.500
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 112.500
Kas/Bank
112.500
67. Contoh Kasus
• Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima Peserta
Kegiatan
• Budi adalah seorang atlet bulutangkis
professional dan menjuarai turnamen
bulutangkis dan mendapatkan hadiah
sebesar Rp200.000.000. Hitung
besarnya PPh Pasal 21 yang terutang
dan perlakuan akuntansinya!
Hadiah 200.000.000
PPh 21 terutang :
5% x Rp50.000.000 .2.500.000
15% x 150.000.000 22.500.000
25.000.000
Saat pemberian hadiah :
Fee service 250.000.000
Utang PPh 21 25.000.000
Kas/Bank
225.000.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 25.000.000
Kas/Bank
25.000.000
68. Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 atas
Penghasilan Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar
Negeri yang Memperoleh Gaji Sebagian atau
Seluruhnya dalam Mata Uang Asing
• James merupakan WNA yang berada di Indonesia kurang
dari 183 hari. Berstatus menikah dan mempunyai 2 orang
anak. James memperoleh gaji pada bulan Maret sebesar
US$2,500/bulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat
pemotongan adalah Rp13.394 per US$. Hitung besarnya
PPh Pasal 21 yang terutang dan perlakuan akuntansinya!
Penghasilan sebulan US$2,500 x Rp13.394 33.485.000
PPh 21 terutang :
20% x 33.485.000 6.697.000
Saat pembayaran gaji :
Fee service 33.485.000
Utang PPh 21 6.697.000
Kas/Bank
26.788.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 6.697.000
Kas/Bank
6.697.000
Editor's Notes
Penghasilan bruto – biaya pensiun 5%, max 200 ribu/bulan atau 2,4 jt setahun
Jika tak punya NPWP maka 120% x 19.375 = 23.250
Suami tidak memiliki pekerjaan/penghasilan, dan dibuktikan dengan Surat Keterangan maka besar PTKP adalah untuk dirinya sendiri + status kawin
Suami Gadis memperoleh penghasilan, maka PTKP Gadis sebesar dirinya sendiri
hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dan tidak memperoleh penghasilan lainnya
Jika tak punya NPWP maka 120% x 19.375 = 23.250
Jika tak punya NPWP maka 120% x 19.375 = 23.250
Perhitungan ini juga berlaku bagi pegawai yang kehilangan kewajibn subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia
Pegawai ditanggung pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.
PPh Pasal 21 sebesr Rp1.250 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp1.250 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Berry.
Namun, apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profil), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan.
PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal PPh ditanggung oleh pemberi kerja, dan dicatat sebagai beban PPh Pasal 21, beban tersebut harus dikoreksi positif karena tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana diatur oleh UU PPh.
Pegawai ditanggung pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.
PPh Pasal 21 sebesr Rp1.250 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp1.250 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Berry.
Namun, apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profil), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan.
Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode di mana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.
Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang masih memiliki kewajiban Pajak Subektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.
Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.
Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan Pph Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.
Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan Pph Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.
Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan Pph Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang tlah diterima sebelumnya
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang tlah diterima sebelumnya
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang tlah diterima sebelumnya
Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Robert