SlideShare a Scribd company logo
1 of 68
PENCATATAN
TRANSAKSI
PPh Pasal 21
Pembayaran imbalan oleh pemberi kerja :
- Jumlah yang ditanggung pemberi kerja
 menambah beban gaji
- Jumlah yang ditanggung pegawai
 mengurangi kas yang diterima pegawai
- Jumlah komitmen kepada pihak lain
 diakui sebagai utang
Elemen PTKP
No Besaran PTKP / tahun Keterangan
1 Rp54.000.000 WP Sendiri
2 + Rp4.500.000 WP Kawin
3 + Rp4.500.000 Tambahan tanggungan, max 3 orang
4 +Rp54.000.000 Istri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami (Pasal 8 ayat (1) UU
PPh. No. 7 Tahun 1983
PPh Pasal 21 – Pegawai Tetap
dan Penerima Pensiun Berkala
Setiap masa pajak, kecuali
masa pajak terakhir
Perkiraan penghasilan neto yang akan
diterima selama setahun / penghasilan
teratur sebulan x 12
Masa pajak terakhir
Selisih antara PPh yang terutang atas
seluruh penghasilan kena pajak selama
setahun dengan PPh yang telah dipotong
masa-masa sebelumnya
Lapisan tarif – Pasal 17 ayat
(1) huruf a UU PPh
5% • sampai dengan Rp50 juta
15% • Rp50 juta s.d Rp250 juta
25% • Rp250 juta s.d Rp500 juta
30% • Di atas 500 juta
Disetahunkan
1)1. WP OP DN meninggal dunia atau
meninggalkan Indonesia selamanya;
2)2. Orang asing mulai bekerja di
Indonesia pada tahun berjalan untuk
jangka waktu lebih dari 6 bulan;
3)3. Karyawan pindah cabang.
Tidak Disetahunkan
1. WP OP DN mulai bekerja pada
tahun berjalan;
2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi
kerja yang lain.
Masa perolehan penghasilan
kurang dari 12 bulan
Perhitungan PPh
Pasal 21
Pegawai tetap Penerima pensiun
Gaji, tunjangan, premi asuransi
dibayar pemberi kerja
Dikurangi
1. Biaya jabatan (5% dari peng.
Bruto max Rp6.000.000 per tahun
atau Rp500.000 pr bulan;
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri.
Uang pensiun berkala
Dikurangi
Biaya pensiun, 5% dari pengh bruto
max. Rp2.400.000 per tahun atau
Rp200.000 per bulan
Penghasilan Neto
(setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
PTKP
Karyawati
Kawin
Kawin – Suami
tidak
berpenghasilan
Tidak Kawin
1. Diri sendiri
1. Diri
sendiri;
2. Status
kawin;
3. Tanggunan
, max 3.
1. Diri
sendiri;
2. Tanggunan
, max 3
Menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah
Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan
bahwa suami tidak menerima/memperoleh
penghasilan.
Contoh Kasus
• Dengan Gaji
Bulanan
• Zet pada tahun
2019 bekerja pada
PT Siku dengan
gaji perbulan
sebesar
Rp5.750.000 dan
membayar iuran
pensiun sebesar
Gaji 5.750.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.750.000 287.500
2. Iuran Pensiun 200.000
487.500
Penghasilan neto / bulan 5.262.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.262.500 63.150.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 4.650.000
PPh 21 terutang 5% x Rp4.650.000 232.500
PPh 21 Januari Rp232.500 : 12 19.375
Saat pembayaran gaji (PT Siku) :
Beban gaji 5.750.000
Utang PPh 21 19.375
Kas/Bank 5.730.625
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 19.375
Kas/Bank 19.375
Contoh Kasus
• Boni, seorang pegawai PT CAP, menikah tanpa
anak, memperoleh gaji Rp8 jt/bulan. Perusahaan
mengikuti program BPJSTK, premi JKK dan premi
JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT CAP
menanggung iuran JHT sebesar 3,70% dari
gaji/bulan, sedangkan Boni menanggung iuran JHT
sebesar 2% dari gaji/bulan. Selain itu, PT CAP juga
mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
•
PT CAP membayar iuran pensiun Boni ke dana
pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu sebesar
Rp200 rb/bulan, sedangkan Boni membayar iuran
pensiun sebear Rp100 rb/bulan. Pada bulan Juli,
Boni hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Hitung berapa PPh Pasal 21 bulan Juli dan
bagaimana perlakuan akuntansinya?
Gaji 8.000.000
JKK 40.000
JK 24.000
Penghasilan Bruto 8.064.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp8.064.000 403.200
2. Iuran Pensiun 100.000
3. JHT 160.000
Jumlah Pengurang 663.200
Penghasilan neto / bulan 7.400.800
Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.400.800 88.809.600
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 30.309.600
PPh 21 terutang 5% x Rp30.309.600 1.515.480
PPh 21 Juli Rp1.515.480 : 12 126.290
Saat pembayaran gaji (PT CAP) :
Beban gaji 8.000.000
JKK 40.000
JK 24.000
Utang PPh 21 126.290
Kas/Bank 7.937.710
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 126.290
Kas/Bank 126.290
Contoh Kasus
Mina merupakan seorang karyawati dengan
status menikah tanpa anak yang bekerja di PT
Drums dengan gaji sebesar Rp8.500.000.
Mina membayar iuran pensiun ke dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan sebesar
Rp50.000/bulan. Berdasarkan surat
keterangan dari Pemda tempat Mina
berdomisili yang diserahkan ke pemberi kerja,
diketahui suaminya tidak mempunyai
penghasilan apapun. Pada bulan September,
selain menerima pembayaran gaji, juga
menerima pembayaran atas lembur sebesar
Rp2.000.000. hitung PPh Pasal 21 bulan
September berikut perlakuan akuntansinya!
Gaji 8.500.000
Lembur 2.000.000
Penghasilan Bruto 10.500.000
Pengurang
1. Biaya Jabatan 5% x Rp10.500.000 525.000
2. Iuran Pensiun 50.000
Jumlah Pengurang 575.000
Penghasilan neto / bulan 9.925.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp9.925.000 119.100.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 60.600.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x 10.600.000 1.590.000
PPh terutang (tahun) 4.090.000
PPh 21 September Rp4.090.000: 12 340.833
Saat pembayaran gaji (PT Drums) :
Beban gaji 8.500.000
Uang lembur 2.000.000
Utang PPh 21 340.833
Kas/Bank 10.159.167
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 340.833
Kas/Bank 340.833
Contoh Kasus
• Gadis seorang karyawati dengan status menikah
dan mempunyai tiga anak, bekerja di PT Kelam.
Suami dari Gadis merupakan seorang guru SMA
Negeri 20. Eka menerima gaji Rp5.000.000/bulan.
Perusahaan mengikuti program pensiun dan BPJS
Kesehatan. Perusahaan membayar uang pensiun
kepada dana pensun yang pendiriannya disahkan
Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000/bulan.
• Gadis juga membayar iuran pensiun sebesar
Rp50.000/bulan, disamping itu perusahaan
membayarkan JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari
gaji, sedangkan yang ditanggung Gadis 2% dari gaji.
Premi JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja
dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan
0,30% dari gaji.
• Pada bulan Agustus, selain menerima gaji, Gadis
juga menerima uang lembur sebesar Rp2.000.000.
Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Agustus dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji 5.000.000
JKK 50.000
JK 15.000
Lembur 2.000.000
Penghasilan Bruto 7.065.000
Pengurang
1. Biaya Jabatan 5% x Rp7.065.000 353.250
2. JHT 100.000
3. Iuran Pensiun 50.000
Jumlah Pengurang 503.250
Penghasilan neto / bulan 6.561.750
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.561.750 78.741.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 24.741.000
PPh 21 terutang 5% x Rp24.741.000 1.237.050
PPh terutang (tahun) 1.237.050
PPh 21 September Rp1.237.050: 12 103.088
Saat pembayaran gaji (PT Kelam) :
Beban gaji 5.000.000
Uang lembur 2.000.000
JKK 50.000
JK 15.000
Utang PPh 21 103.088
Kas/Bank 6.961.913
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 103.088
Kas/Bank 103.088
Contoh Kasus
• dr. Kemas merupakan dokter gigi dengan status
menikah dan memiliki 3 anak kandung, bekerja pada
RS Apik dengan gaji tetap sebesar
Rp20.000.000/bulan. jam praktik dimulai pada pukul
8.00 s/d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. untuk
bulan September, menerima pembayaran dari RS
Apik berupa gaji dan jasa medis sebagai dokter
yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000.
dr Kemas membayar iuran pensiun sebesar
Rp200.000/bulan. Hitunglah besaran PPh 21 dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji 20.000.000
Penghasilan Bruto 20.000.000
Pengurang
1. Biaya Jabatan 5% x Rp20.000.000 500.000*)
2. Iuran Pensiun 200.000
Jumlah Pengurang 700.000
Penghasilan neto / bulan 19.300.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp19.300.000 231.600.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
- Anak 3 (Rp4.500.000 x 3) 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 159.600.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp109.600.000 16.440.000
PPh terutang (tahun) 18.940.000
PPh 21 September Rp18.940.000: 12 1.578.333
Saat pembayaran gaji (PT Kelam) :
Beban gaji 20.000.000
Utang PPh 21 1.578.333
Kas/Bank
18.421.667
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.578.333
Kas/Bank
1.578.333
PPh 21 atas jasa medis yang
diterima sebesar
Rp25.000.000 dihitung
sebagai penghasilan yang
diterima oleh bukan pegawai
Contoh Kasus
• Dengan Gaji
Mingguan dan
Gaji Harian
• Dima, pegawai
tetap PT Asbak
menerima gaji
sebesar
Rp2.000.000/ming
gu. hitung PPh
Pasal 21 minggu
Gaji Rp2.000.000 x 4 8.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp8.000.000 400.000
400.000
Penghasilan neto / bulan 7.600.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.600.000 91.200.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 37.200.000
PPh 21 terutang 5% x Rp37.200.000 1.860.000
PPh 21 Januari Rp1.860.000 : 12 : 4 38.750
Saat pembayaran gaji (PT Asbak) :
Beban gaji 2.000.000
Utang PPh 21 38.750
Kas/Bank 1.961.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 38.750
Kas/Bank 38.750
Contoh Kasus
• Riki telah menikah dan mempunyai
seorang anak, bekerja di PT Rumput
Gajah, memperoleh gaji sebesar
Rp1.500.000/minggu. Perusahan
terdaftar dalam program BPJSTK, premi
JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja
dengan jumlah masing-masing sebesar
1% dan 0,30% dari gaji. JHT dibayar
oleh perusahaan sebesar 3,7% dari
gaji, sedangkan Riki membayar iuran
pensiun sebesar Rp50.000 dan JHT
sebesar 2% dari gaji. dalam minggu
kedua, Riki hanya memperoleh
pembayaran berupa gaji saja. hitung
PPh Pasal 21 untuk minggu kedua dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji Rp1.500.000 x 4 6.000.000
JKK 60.000
JK 18.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.078.000 303.900
2. JHT 120.000
3. Iuran Pensiun 50.000
473.900
Penghasilan neto / bulan 5.604.100
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.604.100 67.249.200
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
- Anak 1 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 4.249.200
PPh 21 terutang 5% x Rp4.249.200 212.460
PPh 21 Januari Rp1.860.000 : 12 : 4 4.426
Saat pembayaran gaji (PT Rumput Gajah) :
Beban gaji 1.500.000
JKK 15.000
JK 4.500
Utang PPh 21 4.426
Kas/Bank 1.515.074
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 4.426
Kas/Bank 4.426
Contoh Kasus
• Septo pegawai tetap pada PT Kali
dengan gaji sebesar Rp250.000/hari.
berstatus kawin dan mempunyai
seorang anak. PT Kali terdaftar pada
program BPJSTK, premi JKK dan JK
dibayar pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji
setiap bulannya. PT Kali membayar
iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji setiap
bulannya, dan Septo membayar iuran
pensiun Rp35.000 dan JHT sebesar 2%
dari gaji. hitung PPh Pasal 21 sehari
dan perlakuan akuntansinya!
Gaji Rp250.000 x 26 6.500.000
JKK 65.000
JK 19.500
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.584.500 329.225
2. JHT 130.000
3. Iuran Pensiun 35.000
494.225
Penghasilan neto / bulan 6.090.275
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.090.275 73.083.300
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
- Anak 1 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 10.083.300
PPh 21 terutang 5% x Rp10.083.300 504.165
PPh 21 harian Rp504.165 : 12 : 26 1.616
Saat pembayaran gaji (PT Kali) :
Beban gaji 250.000
JKK 2.500
JK 750
Utang PPh 21 1.616
Kas/Bank 251.634
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.616
Kas/Bank 1.616
Contoh Kasus
• Zet, sebagaimana yang
dicontohkan pada slide
sebelumnya mengalami kenaikan
gaji, dari sebelumnya Rp5.750.000
menjadi Rp6.750.000 pada bulan
Juni, dan berlaku surut sejak 1
Januari. Dengan kenaikan gaji
yang berlaku surut, Zet menerima
uang rapel sebesar Rp5.000.000
(selisih dari gaji yang seharusnya
diterima Jan-Mei). Hitung PPh 21
terutang dan perlakuan
akuntansinya!
Gaji 6.750.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.750.000 337.500
2. Iuran Pensiun 200.000
6.212.500
Penghasilan neto / bulan 6.212.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.212.500 74.550.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Kawin 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 16.050.000
PPh 21 terutang 5% x Rp16.050.000 802.500
PPh 21 Rp802.500 : 12 66.875
PPh 21 terutang (5 x Rp66.875) 334.375
PPh 21 yang sudah dipotong (5 x
Rp19.375)
(96.875)
PPh 21 uang rapel 237.500
Saat pembayaran gaji (PT Siku) :
Beban gaji 6.750.000
Uang Rapel 5.000.000
Utang PPh 21 237.500
Kas/Bank 11.750.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 237.500
Kas/Bank 237.500
Contoh Kasus
• Maman karyawan PT Semir
dengan status belum kawin. Pada
bulan Maret, memperoleh gaji
sebesar Rp5.000.000 dan bonus
sebesar Rp8.000.000. setiap
bulannya Maman membayar iuran
pensiun ke Dana Pensiun yang
telah disahkan oleh Menteri
Keuangan sebesar Rp80.000.
hitung PPh 21 atas bonus dan
perlakuan akuntansinya!
a. PPh 21 atas gaji dan bonus
(penghasilan setahun)
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
Bonus 8.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp68.000.000 3.400.000
2. Iuran Pensiun12 x 80.000 960.000
4.360.000
Penghasilan neto setahun 63.640.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 9.640.000
PPh 21 terutang 5% x Rp9.640.000 482.000
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
Penghasilan Berupa : Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi,
Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak
Tetap
dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
Contoh Kasus
b. PPh 21 atas gaji setahun
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp60.000.000 3.000.000
2. Iuran Pensiun12 x 80.000 960.000
3.960.000
Penghasilan neto setahun 56.040.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 2.040.000
PPh 21 terutang 5% x Rp2.040.000 102.000
Saat pembayaran gaji (PT Semir) :
Beban gaji 60.000.000
Uang bonus 8.000.000
Utang PPh 21 380.000
Kas/Bank
67.620.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 380.000
Kas/Bank
380.000
c. PPh Pasal 21 atas Bonus
a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus – b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun
Rp482.000 – Rp102.000 Rp380.000
Contoh Kasus
• Mona karyawati PT Gulali dengan
status belum kawin, memperoleh gaji
sebesar Rp5.000.000/bulan.
Perusahaan ikut dalam program
BPJSTK. Premi JKK, JK dan JHT
dibayar oleh perusahaan setiap bulan
dengan masing-masing sebesar 1%,
0,30% dan 3,7% dari gaji. Mona
membayar iuran pensiun sebesar
Rp50.000 dan JHT sebesar 2% dari gaji
setiap bulan. Pada bulan April, Mona
memperoleh bonus sebesar
Rp6.000.000 sehingga pada bulan
tersebut total penghasilan yang diterima
sebesar Rp11.000.000. hitung PPh
Pasal 21 atas bonus dan perlakuan
akuntansinya!
a. PPh 21 atas gaji dan bonus
(penghasilan setahun)
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
Bonus 6.000.000
JKK 12 x (1% x Rp5.000.000) 600.000
JKK 12 x (0,3% x Rp5.000.000) 180.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp66.780.000 3.339.000
2. Iuran Pensiun 12 x Rp50.000 600.000
3. JHT 12 x (2% x Rp5.000.000) 1.200.000
5.139.000
Penghasilan neto setahun 61.641.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 7.641.000
PPh 21 terutang 5% x Rp7.641.000 382.050
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
Penghasilan Berupa : Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi,
Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak
Tetap
dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
Contoh Kasus
Saat pembayaran gaji (PT Semir) :
Beban gaji 60.000.000
Uang bonus 6.000.000
JKK 600.000
JK 180.000
Utang PPh 21 285.000
Kas/Bank
66.495.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 285.000
Kas/Bank
285.000
c. PPh Pasal 21 atas Bonus
a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus – b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun
Rp382.050 – Rp97.050 Rp285.000
b. PPh atas gaji setahun
Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000
JKK 12 x (1% x Rp5.000.000) 600.000
JKK 12 x (0,3% x Rp5.000.000) 180.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp60.780.000 3.039.000
2. Iuran Pensiun 12 x Rp50.000 600.000
3. JHT 12 x (2% x Rp5.000.000) 1.200.000
4.839.000
Penghasilan neto setahun 55.941.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.941.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.941.000 97.050
Contoh Kasus
• Raja karyawan PT Gemilang di
Kota Jakarta, sejak Juni
dipindahtugaskan ke kantor
cabang di Pontianak, dan pada 1
Oktober, dipindahtugaskan lagi ke
kantor cabang di Sambas. Gaji
Raja sebesar Rp5.000.000 dan
pembayaran iuran pensiun yang
dibayar sendiri sebesar
Rp100.000. selama bekerja, Raja
hanya menerima penghasilan
berupa gaji saja. Hitunglah PPh
Pasal 21 dan perlakuan
akuntansinya!
a. Kantor Pusat di Jakarta
Gaji 5 x Rp5.000.000 25.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp25.000.000 1.250.000
2. Iuran Pensiun 5 x Rp100.000 500.000
1.750.000
Penghasilan neto lima bulan 23.250.000
Penghasilan neto setahun 12/5 x Rp23.250.000 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh 21 terutang Jan s/d Mei 5/12 x Rp90.000 37.500
PPh 21 / bulan 37.500 / 5 7.500
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan Pegawai yang Dipindahtugaskan Dalam
Tahun Berjalan
Contoh Kasus
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Pusat
Jakarta
Gaji 5 x Rp5.000.000 25.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp25.000.000 1.250.000
2. Iuran Pensiun 5 x Rp100.000 500.000
1.750.000
Penghasilan neto setahun 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh Pasal 21 terutang 5/12 x Rp90.000 37.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan
dilunasi (Jan s.d Mei) 5 x Rp7.500 37.500
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
b. Kantor Cabang Pontianak
Penghasilan neto di Pontianak
Gaji 4 x Rp5.000.000 (Juni s.d September 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000 1.000.000
2. Iuran Pensiun 4 x Rp100.000 400.000
1.400.000
Penghasilan neto empat bulan 18.600.000
Penghasilan neto lima bulan 23.250.000
Penghasilan neto di Jakarta
Penghasilan neto Sembilan bulan 41.850.000
Penghasilan neto setahun 12/9 x Rp41.850.000 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh 21 terutang Jan s/d September 9/12 x Rp90.000 67.500
PPh 21 / bulan 67.500 / 9 7.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta 37.500
PPh Pasal 21 terutang di Pontianak 30.000
PPh Pasal 21 yang dipotong di Pontianak 4 x Rp7.500 30.000
NIHIL
Contoh Kasus
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Pontianak
Gaji 4 x Rp5.000.000 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000 1.000.000
2. Iuran Pensiun 4 x Rp100.000 400.000
1.400.000
Penghasilan neto 4 bulan 18.600.000
Penghasilan neto di Jakarta 23.250.000
Penghasilan neto 9 bulan 41.850.000
PTKP setahun 12/9 x Rp41.850.000 55.800.000
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh Pasal 21 terutang 9/12 x Rp90.000 67.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan
dilunasi Jakarta 37.500
PPh Pasal 21 di Pontianak 4 x Rp7.500 30.000
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
c Kantor Cabang Sambas
Penghasilan neto di Sambas
Gaji 3 x Rp5.000.000 (Oktober s.d Desember) 15.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp15.000.000 750.000
2. Iuran Pensiun 3 x Rp100.000 300.000
1.050.000
Penghasilan neto tiga bulan (Sambas) 18.600.000
Penghasilan neto lima bulan (Jakarta) 23.250.000
Penghasilan neto empat bulan (Pontianak) 18.600.000
Penghasilan neto Setahun 55.800.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh 21 terutang Jakarta & Pontianak 67.500
PPh 21 terutang di Sambas 22.500
PPh Pasal 21 bulanan dipotong di Sambas Rp22.500 /
3
7.500
Contoh Kasus
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Sambas
Gaji 3 x Rp5.000.000 15.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp15.000.000 750.000
2. Iuran Pensiun 3 x Rp100.000 300.000
1.050.000
Penghasilan neto 3 bulan 13.950.000
Penghasilan neto 5 bulan 23.250.000
Penghasilan neto 4 bulan 18.600.000
Penghasilan neto setahun 55.800.000
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 1.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000
PPh Pasal 21 terutang Jakarta & Pontianak 67.500
PPh Pasal 21 terutang di Sambas 22.500
PPh Pasal 21 di Pontianak 3 x Rp7.500 22.500
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
Saat pembayaran gaji (PT Gemilang) :
Beban gaji 5.000.000
Utang PPh 21 7.500
Kas/Bank
4.992.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 7.500
Kas/Bank
7.500
Contoh Kasus
• Anto bekerja pada PT Bohlam sebagai
pegawai tetap pada Bulan September,
dengan sudah menikah dan belum
memiliki anak. Gaji sebesar
Rp15.500.000 / bulan dan iuran pensiun
yang dibayar sebesar Rp150.000 /
bulan. Hitung PPh Pasal 21 dan
perlakuan akuntansinya apabila hanya
menerima penghasilan berupa gaji!
Gaji 15.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp15.500.000
(Rp775.000)
500.000
2. Iuran Pensiun 150.000
650.000
Penghasilan neto sebulan 14.850.000
Penghasilan neto setahun 4 x Rp14.850.000 59.400.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
58.500.000
PKP setahun 900.000
PPh 21 terutang 5% x Rp900.000 45.000
PPh 21 / bulan 45.000 / 4 11.250
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan Pegawai yan Berhenti atau Mulai Bekerja
Dalam Tahun Berjalan
1. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan
Saat pembayaran gaji (PT Bohlam) :
Beban gaji 15.500.000
Utang PPh 21 11.250
Kas/Bank
15.488.750
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 11.250
Kas/Bank
11.250
• Roma dengan status menikah dan
mempunyai 3 anak, mulai bekerja di PT
Sol pada 1 September 2016. Ia bekerja
di Indonesia s.d Agustus 2018. selama
tahun 2016, menerima gaji
Rp20.000.000/bulan. Hitung PPh Pasal
21 dan perlakuan akuntansinya apabila
hanya menerima penghasilan berupa
gaji!
Gaji 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000
(Rp1.000.000)
500.000
500.000
Penghasilan neto sebulan 19.500.000
Penghasilan neto setahun 4 x Rp19.500.000 78.000.000
Penghasilan neto disetahunkan 12 x
Rp19.500.000
234.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 3 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 162.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp112.000.000 16.800.000
PPh terutang setahun 19.300.000
PPh tertutang 2016 4/12 x Rp19.300.000 6.433.333
PPh 21 terutang perbulan Rp6.433.333 / 4 1.608.333
Saat pembayaran gaji (PT Sol) :
Beban gaji 20.000.000
Utang PPh 21 1.608.333
Kas/Bank
18.391.667
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.608.333
Kas/Bank
1.608.333
Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai
yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak
dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak,
dan mulai bekerja pada tahun berjalan
Contoh Kasus
• Garing berstatus belum menikah,
merupakan pegawai PT Bocor. Sejak 1
Oktober, yang bersangkutan berhenti
bekerja. Setiap bulan memperoleh gaji
sebesar Rp6.500.000 dan membayar
iuran pensiun kepada Dana Pensiun
yang pendiriannya telah mendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan sebesar
Rp100.000/bulan. Hitung PPh Pasal 21
dan perlakuan akuntansinya dengan
asumsi hanya menerima penghasilan
berupa gaji saja!
a. Perhitungan PPh 21 yang dipotong setiap
bulan
Gaji 6.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000
2. Iuran Pensiun 100.000
425.000
Penghasilan neto sebulan 6.075.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.075.000 72.900.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 18.900.000
PPh 21 terutang 5% x Rp18.900.000 945.000
PPh 21 / bulan 945.000 / 12 78.750
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan Pegawai yan Berhenti atau Mulai Bekerja
Dalam Tahun Berjalan
2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan
Saat pembayaran gaji (PT Bocor) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
6.421.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
78.750
Saat pembayaran gaji (PT Sol) :
Beban gaji 6.500.000
Lebih potong PPh 21 596.250
Utang PPh 21 33.750
Kas/Bank
7.062.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 33.750
Utang PPh 21 (LB) 596.250
Kas/Bank
630.000
Kelebihan pemotongan dikembalikan saat penyerahan bukti
potong
b. Perhitungan PPh 21 yang dilakukan saat
berhenti kerja
Gaji 9 x Rp6.500.000 58.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp58.500.000 2.925.000
2. Iuran Pensiun 9 x Rp100.000 900.000
3.825.000
Penghasilan neto 9 bulan 54.675.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 675.000
PPh 21 terutang 5% x Rp675.000 33.750
PPh 21 yang sudah dipotong 630.000
PPh 21 yang lebih dipotong 596.250
Contoh Kasus
• Michael bekerja pada PT Sintech sudah
menikah dan memiliki 3 tanggungan,
mulai bekerja pada Mei 2018 dan
berhenti sejak 1 Juni 2020 dan
meninggalkan Indonesia ke negara
asalnya (kehilangaan kewajiban pajak
subjektif). Selama tahun 2020
menerima gaji per bulan sebesar
Rp15.000.000 dan pada bulan April
2020 menerima bonus sebesar
Rp20.000.000. hitung PPh 21 atas
ilustras
a. Perhitungan PPh 21 atas gaji
Gaji 15.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp15.000.000=Rp750.000
500.000
500.000
Penghasilan neto sebulan 14.500.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp14.500.000 174.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Tanggungan 3 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 102.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp52.000.000 7.800.000
10.300.000
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan
Rp10.300.000/12
858.333
3. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan
Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif
b. Perhitungan PPh 21 atas gaji dan bonus
Gaji 12 x Rp15.000.000 180.000.000
Bonus 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp200.000.000=Rp10.000.000 6.000.000
6.000.000
Penghasilan neto sebulan 194.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- 3 anak 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 122.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp72.000.000 10.800.000
13.300.000
c. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus
Rp13.300.000 – Rp10.300.000 =
Rp3.000.000
d. Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 terutang pada Saat Pegawai yang
Bersangkutan Berhenti dan Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya :
Gaji 5 x Rp15.000.000 75.000.000
Bonus 20.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan Rp500.000 x 5 2.500.000
2.500.000
Penghasilan neto selama 5 bulan 92.500.000
Jumlah penghasilan neto disetahunkan 12/5
Rp92.500.000 222.000.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- 3 anak 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 150.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
PPh 21 terutang 15% x Rp100.000.000 15.000.000
17.500.000
PPh 21 terutang 5/12 x Rp17.500.000 7.291.666
PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan
bulan April atas gaji dan bonus (4 x Rp858.333)
+ Rp3.000.000 6.433.332
PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong
untuk Mei
858.333
Saat pembayaran gaji (PT Sintech) :
Beban gaji 15.000.000
Utang PPh 21 858.333
Kas/Bank
14.141.667
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 858.333
Kas/Bank
858.333
Contoh Kasus
• Bart merupakan seorang pegawai
tetap yang memperoleh gaji pada
Januari sebesar $2,000, kurs yang
berlaku pada saat itu adalah
sebesar Rp13.766/US$1. Bart
berstatus menikah dengan 1 anak.
Hitung besaran PPh 21 dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji $2,000 x Rp13.766 27.532.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp27.532.000=Rp1.376.600 500.000
500.000
Penghasilan neto sebulan 27.032.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp27.032.000 324.384.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 1 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 261.384.000
PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp200.000.000 30.000.000
25% x Rp11.384.000 2.846.000
35.346.000
PPh 21 per bulan Rp35.346.000/12 2.945.500
Penghitungan Pemotongaan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya
Diperoleh Dalam Mata Uang Asing
Saat pembayaran gaji (PT Bocor) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
6.421.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 78.750
Kas/Bank
78.750
Contoh Kasus
• Berry adalah pegawai PT Lekang dengan
status menika dan mempunyai 3 anak.
Menerima gaji sebesar Rp6.500.000/bulan
dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap
bulan ia membayar uang pensiun ke Dana
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000.
Hitung PPh 21 dan perlakuan akuntansinya
dengan asumsi hanya menerima
pembayaran dari gaji saja!
Gaji 6.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000
2. Iuran Pensiun 150.000
425.000
Penghasilan neto sebulan 6.025.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.025.000 72.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 3 13.500.000
72.000.000
PKP setahun 300.000
PPh 21 terutang 5% x Rp300.000 15.000
PPh 21 per bulan Rp15.000/12 1.250
PPh Pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh
Pemberi Kerja
Saat pembayaran gaji (PT Lekang) :
Beban gaji 6.500.000
Beban PPh Pasal 21 1.250
Utang PPh 21 1.250
Kas/Bank
6.500.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 1.250
Kas/Bank
1.250
Contoh Kasus
• Hanifar berstatus belum menikah dan
tidak memiliki tanggungan, bekerja
pada PT Joki dengan memperoleh gaji
sebesar Rp5.500.000/bulan, dan diberi
tunjangan pajak sebesar Rp150.000.
iuran pensiun yang dibayar oleh
Hanifar sebesar Rp100.000. Hitung
PPh Pasal 21 dan perlakuan
akuntansinya!
Gaji 5.500.000
Tunjangan pajak 150.000
5.650.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.650.000 282.500
2. Iuran Pensiun 100.000
382.500
Penghasilan neto sebulan 5.267.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.267.500 63.210.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 9.210.000
PPh 21 terutang 5% x Rp9.210.000 460.500
PPh 21 per bulan Rp465.500/12 38.375
Saat pembayaran gaji (PT Lekang) :
Beban gaji 5.500.000
Tunjangan pajak 38..375
Utang PPh 21 38.375
Kas/Bank
5.500.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 38.375
Kas/Bank
38.375
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap
Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak
Contoh Kasus
• Oyang merupakan warga negara RI yang
bekerja pada perwakilan dagang asing yang
pengenaan pajaknya menggunakan norma
penghitungan khusus (deemed profit), pada
bulan Agustus memperoleh gaji sebesar
Rp5.000.000 sebulan beserta beras 50 Kg
dan gula 10 Kg. Oyang berstatus menikah
dengan 1 orang anak. Nilai uang dari harga
beras dan gula masing-masing Rp15.000
dan Rp12.000. hitung PPh Pasal 21 dan
perlakuan akuntansinya!
Gaji 5.000.000
Beras 50 x Rp15.000 750.000
Gula 10 x Rp12.000 120.000
5.870.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.870.000 293.500
293.500
Penghasilan neto sebulan 5.576.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.576.000 66.918.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- 1 anak 4.500.000
63.000.000
PKP setahun 3.918.000
PPh 21 terutang 5% x Rp3.918.000 195.900
PPh 21 per bulan Rp195.900/12 16.325
Saat pembayaran gaji :
Beban gaji 5.000.000
Beras 750.000
Gula 120.000
Utang PPh 21 16.325
Kas/Bank
5.853.675
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 16.325
Kas/Bank
16.325
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap
Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak
Contoh Kasus
• Azzam berstatus belum menikah dan tidak memiliki
tanggungan keluarga, bekerja pada PT Kopi dengan gaji
dan tunjangan sebesar Rp6.500.000/bulan, dan yang
bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan setiap bulan Rp200.000. Azzam baru memiliki
NPWP pada bulan Juni dan menyerahkan fotokopi NPWP
kepada PT Kopi untuk digunakan sebagai dasar
pemotongan PPh Pasal 21 di bulan Juni. Hitung PPh Pasal
21 dan perlakuan akuntansinya!
Gaji 6.500.000
6.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000
2. Iuran Pensiun 200.000
525.000
Penghasilan neto sebulan 5.975.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.975.000 71.700.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 17.700.000
PPh 21 terutang 5% x Rp17.700.000 885.000
PPh 21 per bulan Rp885.000/12 73.750
Tidak memiliki NPWP 120% x Rp73.750 88.500
Jumlah PPh Pasal 21 Januari – Mei 5 x
Rp88.500
442.500
Jumlah PPh Pasal 21 telah memiliki NPWP 5 x
Rp73.750 368.750
Selisih (20%/120% x 5 x Rp88.500) 73.750
Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang
baru memiliki NPWP pada tahun berjalan
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong bulan Juni, setelah
memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi NPWP kepada pemberi kerja, dengan
catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni tidak berubah, sebagai berikut :
PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan perhitungan
sebelumnya 73.750
Diperhitungkan dengan pemotongan atas
tambahan 20% sebelum meiliki NPWP (Jan –
Mei)
20%/120% x 5 x Rp88.500 73.750
PPh Pasal 21 yang harus dipotong Juni NIHIL
Saat pembayaran gaji (belum memiliki NPWP) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 88.500
Kas/Bank
6.411.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 88.500
Kas/Bank
88.500
Saat pembayaran gaji (memiliki NPWP) :
Beban gaji 6.500.000
Utang PPh 21 73.750
Kas/Bank
6.426.250
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 73.750
Kas/Bank
73.750
Contoh Kasus
• Iki, berstatus belum menikah dan tidak
memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada
PT Cabe dengan memperoleh gaji dan
tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000
dan yang bersangkutan membayar iuran
pensiun kepada Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000.
mulai bulan Juli, Iki memperoleh kenaikan
penghasilan tetap setiap bulan menjadi
sebesar Rp7.000.000. hitung PPh Pasal 21
dan perlakuan akuntansinya
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari
– Juni
Gaji dan tunjangan 5.500.000
5.500.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.870.000 275.000
2. Iuran Pensiun 200.000
475.000
Penghasilan neto sebulan 5.025.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.025.000 60.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 6.300.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.300.000 315.000
PPh 21 per bulan Rp315.000/12 26.250
Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada
Bulan Desember
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember :
Penghasilan selama setahun :
6 x Rp5.500.000 33.000.000
6 x Rp7.000.000 42.000.000
75.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp75.000.000 3.750.000
2. Iuran Pensiun 12 x Rp200.000 2.400.000
6.150.000
Penghasilan neto sethun 68.850.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 14.850.000
PPh 21 terutang 5% x Rp14.850.000 742.500
PPh 21 yang telah dipotong s.d November
6 x Rp26.250 157.500
5 x Rp97.500 487.500
645.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 97.500
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli -
November
Gaji dan tunjangan 7.000.000
7.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x Rp7.000.000 350.000
2. Iuran Pensiun 200.000
550.000
Penghasilan neto sebulan 6.450.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.450.000 77.400.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
54.000.000
PKP setahun 23.400.000
PPh 21 terutang 5% x Rp23.400.000 1.170.000
PPh 21 per bulan Rp1.170.000/12 97.500
Saat pembayaran gaji (Jan-Juni):
Beban gaji 5.500.000
Utang PPh 21 26.250
Kas/Bank
5.473.750
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 26.250
Kas/Bank
26.250
Saat pembayaran gaji (Juli-Nov):
Beban gaji 7.000.000
Utang PPh 21 97.500
Kas/Bank
6.902.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 97.500
Kas/Bank
97.500
Saat pembayaran gaji (Desember):
Beban gaji 7.000.000
Utang PPh 21 97.500
Kas/Bank
6.902.500
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 97.500
Kas/Bank
97.500
Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat
Pemberi Kerja Sebelum Pensiun
• Husein berstatus kawin dengan 2 orang anak
yang masih menjadi tanggungan, bekerja
pada PT Suri dengan gaji sebesar
Rp13.000.000. setiap bulan Husein
membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000
ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
Berdasarkan peraturan perusahaan, Husein
akan memasuki masa pensiun terhitung mulai
1 Juli. Hitung PPh Pasal 21 terutang beserta
perlakuan akuntansinya!
Gaji 13.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp13.000.000=Rp650.000 500.000
2. Iuran Pensiun 250.000
750.000
Penghasilan neto 12.250.000
Penghasilan neto setahun 6 x Rp12.250.000 73.500.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 6.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000
PPh 21 Januari Rp300.000 : 6 50.000
Saat pembayaran gaji (PT Suri) :
Beban gaji 13.000.000
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
12.950.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
50.000
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun
yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)
Gaji 13.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp13.000.000=Rp650.000 500.000
2. Iuran Pensiun 250.000
750.000
Penghasilan neto 12.250.000
Penghasilan neto setahun 6 x Rp12.250.000 73.500.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 6.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000
PPh 21 sebulan Rp300.000 : 6 50.000
Saat pembayaran gaji (PT Suri) :
Beban gaji 13.000.000
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
12.950.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 50.000
Kas/Bank
50.000
Pada saat Husein berhenti bekerja dan memasuki masa
pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data
sebagai berikut
Gaji 6 bulan 78.000.000
Pengurang
1. Biaya jabatan 5% x
Rp78.000.000=Rp3.900.000 3.000.000
2. Iuran Pensiun 6 x Rp250.000 1.500.000
4.500.000
Penghasilan neto 6 bulan 73.500.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 6.000.000
PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000
PPh 21 yang telah dipotong Rp50.000 x 6 300.000
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
Pensiun sebulan 6.000.000
Pengurang
1. Biaya pensiun 5% x
Rp6.000.000=Rp300.000 200.000
200.000
Penghasilan neto sebulan 5.800.000
Penghasilan neto Jul - Des 6 x Rp5.800.000 34.800.000
Penghasilan neto dari PT Suri sesuai bukti
potong
73.500.000
Penghasilan neto 108.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 40.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp40.800.000 2.040.000
PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti potong
PT Suri 300.000
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun 1.740.000
PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang
harus dipotong setiap bulan Rp1.740.000 :
6 290.000
Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) :
Uang Pensiun 5.710.000
PPh Pasal 21 290.000
Kas/Bank
6.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang
membayarkan uang pensiun bulanan
Selanjutnya, mulai bulan Juli, Husein memperoleh uang pensiun dari
Dana Pensiun sebesar Rp6.000.000/bulan. Hitung Perhitungan PPh
Pasal 21 terutang atas uang pensiun dan perlakuan akuntansinya!
Pensiun 6 bulan 6 x Rp6.000.000 36.000.000
Pengurang
1. Biaya pensiun 5% x
Rp36.000.000=Rp1.800.000 1.200.000
1.200.000
Penghasilan neto 6 bulan 34.800.000
Penghasilan neto dari PT Suri sesuai bukti
potong
73.500.000
Penghasilan neto 108.300.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 40.800.000
PPh 21 terutang 5% x Rp40.800.000 2.040.000
PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti potong
PT Suri 300.000
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun 1.740.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp290.000
x 6 1.740.000
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) :
Uang Pensiun 5.710.000
PPh Pasal 21 290.000
Kas/Bank
6.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun untuk
dicantumkan dalam Form 1721A1
Pensiun sebulan 6.000.000
Pengurang
1. Biaya pensiun 5% x
Rp6.000.000=Rp300.000 200.000
200.000
Penghasilan neto sebulan 5.800.000
Penghasilan neto disetahunkan 69.600.000
PTKP setahun
- WP sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
- Anak 2 9.000.000
67.500.000
PKP setahun 2.100.000
PPh 21 terutang 5% x Rp2.100.000 105.000
PPh Pasal 21 sebulan Rp105.000 / 12 8.750
Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) :
Uang Pensiun 5.991.250
PPh Pasal 21 8.750
Kas/Bank
6.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun
secara Bulanan pada Tahun Kedua dan Seterusnya
Contoh Kasus
• Dengan Upah Harian
• Bambang dengan status belum
menikah pada bulan Januari bekerja
sebagai buruh harian PT Senada. Ia
bekerja selama 10 hari dan menerima
upah harian sebesar Rp450.000. hitung
PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan
akuntansinya!
Upah sehari 450.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 0
Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi
Rp4.500.000 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.
Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000, maka PPh
Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang
sebenarnya.
Upah s.d hari ke-11
11 x Rp450.000 4.950.000
PTKP sebenarnya
11 x (Rp54.000.000/360) 1.650.000
3.300.000
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11
5% x Rp3.300.000 165.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 0
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 165.000
Sehingga pada hari ke-11, Bambang menerima upah bersih
sebesar Rp450.000 – Rp165.000 285.000
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
Terhadap Penghasilan Pegawai Harian,
Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah
Satuan, dan Penerima Upah Borongan
Misalkan Bambang bekerja selama 12 ahri, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang
harus dipotong hari ke-12 adalah sebagai berikut :
Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah
:
Upah sehari 450.000
PTKP sehari
(Rp54.000.000/360) 150.000
PKP 300.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp300.000 15.000
Sehingga pada hari ke-12, Bambang menerima upah bersih
sebesar Rp450.000 – Rp15.000 435.000
Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-10:
Upah 450.000
Kas/Bank
450.000
Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-11:
Upah 450.000
Utang PPh 21 165.000
Kas/Bank
285.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 165.000
Kas/Bank
165.000
Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-12:
Upah 450.000
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
435.000
Saat pembayaran PPh 21 :
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
15.000
Contoh Kasus
• Dino dengan status belum menikah
pada bulan Maret bekerja pada PT
Semir Sandal dengan upah sebesar
Rp650.000/hari. hitung PPh Pasal 21
terutang dan perlakuan akuntansinya!
Upah sehari 650.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 200.000
PPh Pasal 21 harian 5% x Rp200.000 10.000
Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Dino telah menerima
penghasilan sebesar R4.550.000 sehingga telah melebihi Rp4.500.000.
Upah 7 hari kerja 4.550.000
PTKP sebenarnya
7 x (Rp54.000.000/360) 1.050.000
PKP 3.500.000
PPh Pasal 21
5% x Rp3.500.000 175.000
PPh Pasal 21 s.d hari ke-6 ( 6 x Rp10.000) 60.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 115.000
Sehingga pada hari ke-7, Dino menerima upah bersih sebesar
Rp650.000 – Rp115.000 535.000
Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang
bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah
:
Upah sehari 650.000
PTKP (54.000.000/360) 150.000
PKP 500.000
PPh Pasal 21 yang terutang 5% x Rp500.000 25.000
Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-6:
Upah 650.000
Utang PPh 21 10.000
Kas/Bank
640.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 10.000
Kas/Bank
10.000
Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-7:
Upah 650.000
Utang PPh 21 115.000
Kas/Bank
535.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 115.000
Kas/Bank
115.000
Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-8,
dst :
Upah 650.000
Utang PPh 21 25.000
Kas/Bank
625.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 25.000
Kas/Bank
25.000
• Dengan Upah Satuan
• Jono adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai
perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang
dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang
diselesaikan yaitu Rp125.000/buah dan dibayarkan setiap
minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan
sebanyak 24 buah dengan upah Rp3.000.000. hitung PPh
Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya dengan
Asumsi Jono belum menikah!
Upah sehari Rp3.000.000 : 6 500.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 50.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp50.000 2.500
PPh Pasal 21 terutang mingguan 6 x Rp2.500 15.000
Saat pembayaran gaji :
Upah 3.000.000
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
2.985.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 15.000
Kas/Bank
15.000
Contoh Kasus
• Dengan Upah Borongan
• Yanto mengerjakan dekorasi sebuah
rumah dengan upah Borongan sebesar
Rp950.000, pekerjaan diselesaikan
dalam 2 hari. hitung PPh Pasal 21
terutang dan perlakuan akuntansinya!
Upah Borongan sehari Rp950.000 : 2 475.000
Batas upah harian tidak dilakukan
pemotongan PPh 450.000
PKP Sehari 25.000
PKP Borongan 2 hari x Rp25.000 50.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp50.000 2.500
Saat pembayaran upah :
Upah 950.000
Utang PPh 21 2.500
Kas/Bank
947.500
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 2.500
Kas/Bank
2.500
Contoh Kasus
• Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang
Diterima Tenaga Harian Lepas Dibayarkan Secara
Bulanan
• Dion bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar
upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan
Januari, Dion bekerja 20 hari kerja dan upah sehari sebesar
Rp250.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan
akuntansinya dengan asumsi Dion menikah tetapi belum
mempunyai anak!
Saat pembayaran upah :
Upah 5.000.000
Utang PPh 21 6.250
Kas/Bank
4.993.750
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 6.250
Kas/Bank
6.250
Penghasilan neto setahun 60.000.000
PTKP setahun
- WP Sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
58.500.000
PKP 1.500.000
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp1.500.000 75.000
PPh Pasal 21 sebulan Rp75.000 : 12 6.250
Contoh Kasus
• Dengan asumsi dari contoh
sebelumnya, Dion mendapatkan
bonus sebesasr Rp6.000.000
pada bulan yang sama. Hitung
PPh Pasal 21 terutang dan
perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran upah :
Upah 5.000.000
Bonus 6.000.000
Utang PPh 21 306.250
Kas/Bank
11.306.250
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 306.250
Kas/Bank
306.250
Penghasilan neto setahun 60.000.000
Bonus 6.000.000
66.000.000
PTKP setahun
- WP Sendiri 54.000.000
- Menikah 4.500.000
58.500.000
PKP 7.500.000
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp7.500.000 375.000
PPh Pasal 21 atas bonus Rp375.000 – Rp75.000 300.000
PPh Pasal 21 Januari Rp300.000 + Rp6.250 306.250
Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa
Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan
Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai
Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh
Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus
Sebagai Pegawai
• Pembayaran kepada mantan pegawai
• Lala bekerja pada PT Lembayung Senja. Pada tanggal 1
Januari telah berhenti bekerja karena pensiun. Pada bulan
Maret, Lala menerima jasa produksi tahun sebelumnya
sebesar Rp55.000.000. hitung PPh Pasal 21 terutang dan
perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran jasa produksi (PT Lembayung Senja)
:
Jasa Produksi 55.000.000
Utang PPh 21 3.250.000
Kas/Bank
4.993.750
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 3.250.000
Kas/Bank
3.250.000
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp5.000.000 750.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong 3.250.000
Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa
Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan
Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai
Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh
Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus
Sebagai Pegawai
• Honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai
Pegawai Tetap
• Rahman adalah seorang komisaris di PT Klakson, yang
bukan sebagai pegawai tetap. Pada bulan Desember
menerima honorarium sebesar Rp60.000.000. hitung PPh
Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran jasa produksi (PT Klakson) :
Jasa Produksi 60.000.000
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
56.000.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
4.000.000
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp10.000.000 1.500.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong 4.000.000
Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa
Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan
Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai
Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh
Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus
Sebagai Pegawai
• Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta Program Pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawai
• Jeremi merupakan pegawai PT Baterai, menerima gaji
Rp2.000.000/bulan. Perusahaan mengikuti program pensiun
untuk pegawainya. PT Baterai membayar iuran dana
pensiun untuk Jeremii sebesar Rp100.000/bulan ke Dana
Pensiun PT Pensiunan yang telah disahkan oleh Menteri
Keuangan. Jeremi membayar iuran serupa ke dana pensiun
yang sama sebesar Rp50.000/bulan. Pada bulan April,
Jeremi menarik iuran dana pensiun yang telah dibayar
sendiri sebesar Rp20.000.000 untuk keperluan ppribadi.
Pada bulan Juni menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000.
kemudian pada bulan Oktober menarik kembali sebesar
Rp25.000.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas dana
pensiun Jeremi serta perlakuan akuntansinya!
Saat pembayaran jasa produksi (PT Klakson) :
Jasa Produksi 60.000.000
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
56.000.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 4.000.000
Kas/Bank
4.000.000
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
a) 5% x Rp20.000.000 1.000.000
b) 5% x Rp15.000.000 750.000
c) 5% x Rp15.000.000 750.000
15% x Rp10.000.000 1.500.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong 2.250.000
Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima oleh Bukan
Pegawai
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang diterima oleh Bukan
Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Bersifat Berkesinambungan
• dr. Khaidir, Sp.KK merupakan dokter spesialis
kulit dan kelamin di RS Sehat dengan
perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang
dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20%
oleh pihak RS sebagai bagian penghasilan
RS dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter
tersebut kan dibayarkan kepada dr. Khaidir
pada setiap akhir bulan. Selain praktik di RS
Sehat, dr. Khaidir juga melakukan praktik
sendiri di klinik pribadinya. Berikut jasa dokter
yang dibayarkan pasien dari RS. Sehat :
Bulan
Jasa Dokter yang
dibayar Pasien
(Rupiah)
Januari 45.000.000
Februari 49.000.000
Maret 47.000.000
April 40.000.000
Mei 44.000.000
Juni 52.000.000
Juli 40.000.000
Agustus 35.000.000
September 45.000.000
Oktober 44.000.000
November 43.000.000
Desember 40.000.000
Jumlah 524.000.000
Saat pembayaran Jasa Dokter Januari:
Jasa Dokter 36.000.000
Kas/Bank 9.000.000
Pendapatan Jasa Dokter
9.000.000
Utang PPh 21 1.125.000
Kas/Bank
34.875.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 1.125.000
Kas/Bank
1.125.000
Bulan Jasa dokter
Dasar
pemotongan
PPh Pasal 21
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
Kumulatif
Tarif Pasal
17 ayat (1)
huruf a UU
PPh
PPh Pasal 21
terutang
No NPWP
(1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) (6) = (3) x (5) (7)
Jan 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 1.125.000 1.350.000
Feb 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 1.225.000 1.470.000
Mar 47.000.000
3.000.000 50.000.000 5% 150.000 180.000
20.500.000 70.500.000 15% 3.075.000 3.690.000
Apr 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 3.000.000 3.600.000
Mei 44.000.000 22.000.000 112.500.000 15% 3.300.000 3.960.000
Jun 52.000.000 26.000.000 138.500.000 15% 3.900.000 4.680.000
Jul 40.000.000 20.000.000 158.500.000 15% 3.000.000 3.600.000
Agu 35.000.000 17.500.000 176.000.000 15% 2.625.000 3.150.000
Sep 45.000.000 22.500.000 198.500.000 15% 3.375.000 4.050.000
Okt 44.000.000 22.000.000 220.500.000 15% 3.300.000 3.960.000
Nov 43.000.000 21.500.000 242.000.000 15% 3.225.000 3.870.000
Des 40.000.000
8.000.000 250.000.000 15% 1.200.000 1.440.000
12.000.000 262.000.000 25% 3.000.000 3.600.000
∑ 524.000.000 35.500.000 42.600.000
RS Sehat dr. Khairil
20% 80%
9.000.000
34.875.000
9.800.000 37.975.000
9.400.000 34.375.000
-
8.000.000 29.000.000
8.800.000 31.900.000
10.400.000
37.700.000
8.000.000 29.000.000
7.000.000 25.375.000
9.000.000 32.625.000
8.800.000 31.900.000
8.600.000 31.175.000
8.000.000 27.800.000
-
104.800.000
383.700.000
Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Komisi yang Dibayarkan Kepada
Petugas Dinas Asuransi (Bukan
Sebagai Pegawai Perusahaan
Asuransi)
• Leoni merupakan petugas dinas luar
asuransi dari PT Klaim. Suami Leoni
telah terdaftar sebagai WP dan memiliki
NPWP, dan yang bekerja pada PT
Pecah Belah. Leoni telah
menyampaikan fotokopi kartu NPWP
suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi
kartu keluarga kepada pemotong pajak.
Leoni telah menyampaikan surat
pernyatan yang menerangkan hal
tersebut kepada PT Klaim. Penghasilan
yang diterima oleh Leoni adalah
sebagai berikut :
Bulan Komisi Agen (Rp)
Januari 45.000.000
Februari 45.000.000
Maret 48.000.000
April 52.000.000
Mei 55.000.000
Juni 58.000.000
Juli 58.000.000
Agustus 62.000.000
September 65.000.000
Oktober 66.000.000
November 68.000.000
Desember 70.000.000
Jumlah 692.000.000
Saat pembayaran Komisi AgenJanuari:
Komisi Agen 45.000.000
Utang PPh 21 900.000
Kas/Bank
44.100.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 900.000
Kas/Bank
900.000
Bulan
Komisi
Agen
Dasar
pemotongan
PPh Pasal 21
PTKP PKP
PKP
Kumulatif
Tarif
Pasal 17
ayat (1)
huruf a
UU PPh
PPh Pasal 21
terutang
No NPWP
(1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) = (3) - (4) (6) (7) (8) = (5) x (7)
(9) = 120% x
(8)
Jan 45.000.000
22.500.000 4.500.000 18.000.000
18.000.000 5%
900.000 1.080.000
Feb 45.000.000
22.500.000 4.500.000 18.000.000 36.000.000
5%
900.000 1.080.000
Mar
48.000.000 24.000.000 4.500.000 14.000.000 50.000.000
5%
700.000 840.000
5.500.000 55.500.000
15%
825.000 990.000
Apr
52.000.000 26.000.000 4.500.000 21.500.000 77.000.000
15%
3.225.000 3.870.000
Mei
55.000.000 27.500.000 4.500.000 23.000.000 100.000.000
15%
3.450.000 4.140.000
Jun
58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 124.500.000
15%
3.675.000 4.410.000
Jul
58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 149.000.000
15%
3.675.000 4.410.000
Agu
62.000.000 31.000.000 4.500.000 26.500.000 175.500.000
15%
3.975.000 4.770.000
Sep
65.000.000 32.500.000 4.500.000 28.000.000 203.500.000
15%
4.200.000 5.040.000
Okt
66.000.000 33.000.000 4.500.000 28.500.000 232.000.000
15%
4.275.000 5.130.000
Nov
68.000.000 34.000.000 4.500.000 18.000.000 250.000.000
15%
2.700.000 3.240.000
11.500.000 261.500.000
25%
2.875.000 3.450.000
Des
70.000.000 35.000.000 4.500.000 30.500.000 292.000.000
25%
7.625.000 9.150.000
∑
692.000.000 43.000.000 51.600.000
Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima Oleh
Bukan Pegawai yang Menerima
Penghasilan yang Tidak Bersifat
Berkesinambungan
• Hadi melakukan jasa perbaikan
komputer kepada PT Molor dengan fee
sebesar Rp5.000.000. hitung besarnya
PPh Pasal 21 yang terutang dan
perlakuan akuntansinya!
Fee 5.000.000
PPh 21 terutang 5% x 50% x Rp5.000.000 125.000
Jika tidak memiliki NPWP, maka 120% x Rp125.000 150.000
Saat pembayaran Fee NPWP:
Fee service 5.000.000
Utang PPh 21 125.000
Kas/Bank
4.875.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 125.000
Kas/Bank
125.000
Saat pembayaran Fee No NPWP :
Fee service 5.000.000
Utang PPh 21 150.000
Kas/Bank
4.850.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 150.000
Kas/Bank
150.000
Contoh Kasus
• Penghitungan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima Oleh
Bukan Pegawai yang Menerima
Penghasilan yang Tidak Bersifat
Berkesinambungan
• Beni seorang pengacara. Dalam
sebuah kasus Beni mendapatkan fee
sebesar Rp450.000.000 dari PT Lautan
Luas. hitung besarnya PPh Pasal 21
yang terutang dan perlakuan
akuntansinya!
Fee 450.000.000
Perhitungan Dasar Pengenaan dan
Pemotongan PPh Pasal 21 :
50% x Rp450.000.000 225.000.000
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar :
5% x Rp50.000.000 2.500.000
15% x Rp175.000.000 26.250.000
28.750.000
Saat pembayaran Fee NPWP:
Fee service 450.000.000
Utang PPh 21 28.750.000
Kas/Bank
421.250.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 28.750.000
Kas/Bank
28.750.000
Saat pembayaran Fee No NPWP :
Fee service 450.000.000
Utang PPh 21 34.500.000
Kas/Bank
415.500.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 34.500.000
Kas/Bank
34.500.000
Fee 450.000.000
Perhitungan Dasar Pengenaan dan
Pemotongan PPh Pasal 21 :
50% x Rp450.000.000 225.000.000
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar :
120% x 5% x Rp50.000.000 3.000.000
120% x 15% x Rp175.000.000 31.500.000
34.500.000
Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
atas Penghasilan yang Diterima oleh
Bukan Pegawai, Sehubungan Dengan
Pemberian Jasa yang Dalam Pemberian
Jasanya Mempekerjakan Orang Lain
Sebagai Pegawainya dan/atau Melakukan
Penyerahan Material/Bahan
• Robert melakukan jasa perawatan AC kepada
PT Monumen dengan imbalan Rp10.000.000.
Robert mepergunakan 5 orang tenaga
pekerja dengan membayar upah harian
masing-masing sebesar Rp180.000. Upah
harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama
melakukan pekerjaan sebsar Rp4.500.000.
Selain itu, Robert membeli spare part AC
yang dipakai untuk perawatan AC sebesar
Rp1.000.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang
dan perlakuan akuntansinya!
Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Robert, dapat
diketahui dengan imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada
pekerja harian yang dipekerjakan oleh Robert dan biaya membeli spare part AC, maka
jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong
oleh PT Monumen atas imbalan yang diberikan kepada Robert adalah sebesar imbalan
bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan dan biaya spare
part AC, sebesar :
Rp10.000.000 – Rp4.500.000 – Rp1.000.000 4.500.000
5% x 50% x Rp4.500.000 112.500
Apabila tidak memiliki NPWP
120% x 5% x 50% x Rp4.500.000 135.000
Dalam hal PT Monumen tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang
dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Robert mengenai upah yang harus
dikeluarkan Robert atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong
oleh PT Monumen adalah sejumlah :
5% x 50% x Rp10.000.000 250.000
Apabila tidak memiliki NPWP
120% x 5% x 50% x Rp10.000.000 300.000
Saat pembayaran :
Fee service 10.000.000
Utang PPh 21 112.500
Kas/Bank
9.887.500
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 112.500
Kas/Bank
112.500
Contoh Kasus
• Pemotongan PPh Pasal 21 atas
Penghasilan yang Diterima Peserta
Kegiatan
• Budi adalah seorang atlet bulutangkis
professional dan menjuarai turnamen
bulutangkis dan mendapatkan hadiah
sebesar Rp200.000.000. Hitung
besarnya PPh Pasal 21 yang terutang
dan perlakuan akuntansinya!
Hadiah 200.000.000
PPh 21 terutang :
5% x Rp50.000.000 .2.500.000
15% x 150.000.000 22.500.000
25.000.000
Saat pemberian hadiah :
Fee service 250.000.000
Utang PPh 21 25.000.000
Kas/Bank
225.000.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 25.000.000
Kas/Bank
25.000.000
Contoh Kasus
• Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 atas
Penghasilan Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar
Negeri yang Memperoleh Gaji Sebagian atau
Seluruhnya dalam Mata Uang Asing
• James merupakan WNA yang berada di Indonesia kurang
dari 183 hari. Berstatus menikah dan mempunyai 2 orang
anak. James memperoleh gaji pada bulan Maret sebesar
US$2,500/bulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat
pemotongan adalah Rp13.394 per US$. Hitung besarnya
PPh Pasal 21 yang terutang dan perlakuan akuntansinya!
Penghasilan sebulan US$2,500 x Rp13.394 33.485.000
PPh 21 terutang :
20% x 33.485.000 6.697.000
Saat pembayaran gaji :
Fee service 33.485.000
Utang PPh 21 6.697.000
Kas/Bank
26.788.000
Saat pembayaran PPh 21:
Utang PPh 21 6.697.000
Kas/Bank
6.697.000

More Related Content

Similar to pencatatan transaksi perpajakan

Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiRatri Indah
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakBbe Mee
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Tobagus Makmun
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...taloinferawati1
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjssuser68b127
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptxLadasGaming
 
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka Panjang
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka PanjangKewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka Panjang
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka PanjangDesi Nurmalasari
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadiPajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadissuser676e10
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakanextria
 
Hitung pph21
Hitung pph21Hitung pph21
Hitung pph21sriphia
 
latihan soal UTS IPS
latihan soal UTS IPSlatihan soal UTS IPS
latihan soal UTS IPSnmufie
 

Similar to pencatatan transaksi perpajakan (20)

Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'ati
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung Pajak
 
Masalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesiaMasalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesia
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
P ph pasal 21
P ph pasal 21P ph pasal 21
P ph pasal 21
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx
 
KASUS PPH 21
KASUS PPH 21 KASUS PPH 21
KASUS PPH 21
 
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka Panjang
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka PanjangKewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka Panjang
Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka Panjang
 
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadiPajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadi
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
 
Hitung pph21
Hitung pph21Hitung pph21
Hitung pph21
 
T2
T2T2
T2
 
latihan soal UTS IPS
latihan soal UTS IPSlatihan soal UTS IPS
latihan soal UTS IPS
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 

pencatatan transaksi perpajakan

  • 2. PPh Pasal 21 Pembayaran imbalan oleh pemberi kerja : - Jumlah yang ditanggung pemberi kerja  menambah beban gaji - Jumlah yang ditanggung pegawai  mengurangi kas yang diterima pegawai - Jumlah komitmen kepada pihak lain  diakui sebagai utang
  • 3.
  • 4. Elemen PTKP No Besaran PTKP / tahun Keterangan 1 Rp54.000.000 WP Sendiri 2 + Rp4.500.000 WP Kawin 3 + Rp4.500.000 Tambahan tanggungan, max 3 orang 4 +Rp54.000.000 Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami (Pasal 8 ayat (1) UU PPh. No. 7 Tahun 1983
  • 5. PPh Pasal 21 – Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir Perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun / penghasilan teratur sebulan x 12 Masa pajak terakhir Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya
  • 6. Lapisan tarif – Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 5% • sampai dengan Rp50 juta 15% • Rp50 juta s.d Rp250 juta 25% • Rp250 juta s.d Rp500 juta 30% • Di atas 500 juta
  • 7. Disetahunkan 1)1. WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2)2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3)3. Karyawan pindah cabang. Tidak Disetahunkan 1. WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Masa perolehan penghasilan kurang dari 12 bulan
  • 8. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap Penerima pensiun Gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja Dikurangi 1. Biaya jabatan (5% dari peng. Bruto max Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 pr bulan; 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri. Uang pensiun berkala Dikurangi Biaya pensiun, 5% dari pengh bruto max. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17
  • 9. PTKP Karyawati Kawin Kawin – Suami tidak berpenghasilan Tidak Kawin 1. Diri sendiri 1. Diri sendiri; 2. Status kawin; 3. Tanggunan , max 3. 1. Diri sendiri; 2. Tanggunan , max 3 Menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/memperoleh penghasilan.
  • 10. Contoh Kasus • Dengan Gaji Bulanan • Zet pada tahun 2019 bekerja pada PT Siku dengan gaji perbulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Gaji 5.750.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp5.750.000 287.500 2. Iuran Pensiun 200.000 487.500 Penghasilan neto / bulan 5.262.500 Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.262.500 63.150.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - menikah 4.500.000 58.500.000 PKP setahun 4.650.000 PPh 21 terutang 5% x Rp4.650.000 232.500 PPh 21 Januari Rp232.500 : 12 19.375 Saat pembayaran gaji (PT Siku) : Beban gaji 5.750.000 Utang PPh 21 19.375 Kas/Bank 5.730.625 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 19.375 Kas/Bank 19.375
  • 11. Contoh Kasus • Boni, seorang pegawai PT CAP, menikah tanpa anak, memperoleh gaji Rp8 jt/bulan. Perusahaan mengikuti program BPJSTK, premi JKK dan premi JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT CAP menanggung iuran JHT sebesar 3,70% dari gaji/bulan, sedangkan Boni menanggung iuran JHT sebesar 2% dari gaji/bulan. Selain itu, PT CAP juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. • PT CAP membayar iuran pensiun Boni ke dana pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu sebesar Rp200 rb/bulan, sedangkan Boni membayar iuran pensiun sebear Rp100 rb/bulan. Pada bulan Juli, Boni hanya menerima pembayaran berupa gaji. Hitung berapa PPh Pasal 21 bulan Juli dan bagaimana perlakuan akuntansinya? Gaji 8.000.000 JKK 40.000 JK 24.000 Penghasilan Bruto 8.064.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp8.064.000 403.200 2. Iuran Pensiun 100.000 3. JHT 160.000 Jumlah Pengurang 663.200 Penghasilan neto / bulan 7.400.800 Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.400.800 88.809.600 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - menikah 4.500.000 58.500.000 PKP setahun 30.309.600 PPh 21 terutang 5% x Rp30.309.600 1.515.480 PPh 21 Juli Rp1.515.480 : 12 126.290 Saat pembayaran gaji (PT CAP) : Beban gaji 8.000.000 JKK 40.000 JK 24.000 Utang PPh 21 126.290 Kas/Bank 7.937.710 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 126.290 Kas/Bank 126.290
  • 12. Contoh Kasus Mina merupakan seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak yang bekerja di PT Drums dengan gaji sebesar Rp8.500.000. Mina membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000/bulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Mina berdomisili yang diserahkan ke pemberi kerja, diketahui suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan September, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur sebesar Rp2.000.000. hitung PPh Pasal 21 bulan September berikut perlakuan akuntansinya! Gaji 8.500.000 Lembur 2.000.000 Penghasilan Bruto 10.500.000 Pengurang 1. Biaya Jabatan 5% x Rp10.500.000 525.000 2. Iuran Pensiun 50.000 Jumlah Pengurang 575.000 Penghasilan neto / bulan 9.925.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp9.925.000 119.100.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - menikah 4.500.000 58.500.000 PKP setahun 60.600.000 PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000 PPh 21 terutang 15% x 10.600.000 1.590.000 PPh terutang (tahun) 4.090.000 PPh 21 September Rp4.090.000: 12 340.833 Saat pembayaran gaji (PT Drums) : Beban gaji 8.500.000 Uang lembur 2.000.000 Utang PPh 21 340.833 Kas/Bank 10.159.167 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 340.833 Kas/Bank 340.833
  • 13. Contoh Kasus • Gadis seorang karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak, bekerja di PT Kelam. Suami dari Gadis merupakan seorang guru SMA Negeri 20. Eka menerima gaji Rp5.000.000/bulan. Perusahaan mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar uang pensiun kepada dana pensun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000/bulan. • Gadis juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000/bulan, disamping itu perusahaan membayarkan JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan yang ditanggung Gadis 2% dari gaji. Premi JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. • Pada bulan Agustus, selain menerima gaji, Gadis juga menerima uang lembur sebesar Rp2.000.000. Hitunglah PPh Pasal 21 bulan Agustus dan perlakuan akuntansinya! Gaji 5.000.000 JKK 50.000 JK 15.000 Lembur 2.000.000 Penghasilan Bruto 7.065.000 Pengurang 1. Biaya Jabatan 5% x Rp7.065.000 353.250 2. JHT 100.000 3. Iuran Pensiun 50.000 Jumlah Pengurang 503.250 Penghasilan neto / bulan 6.561.750 Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.561.750 78.741.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 24.741.000 PPh 21 terutang 5% x Rp24.741.000 1.237.050 PPh terutang (tahun) 1.237.050 PPh 21 September Rp1.237.050: 12 103.088 Saat pembayaran gaji (PT Kelam) : Beban gaji 5.000.000 Uang lembur 2.000.000 JKK 50.000 JK 15.000 Utang PPh 21 103.088 Kas/Bank 6.961.913 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 103.088 Kas/Bank 103.088
  • 14.
  • 15. Contoh Kasus • dr. Kemas merupakan dokter gigi dengan status menikah dan memiliki 3 anak kandung, bekerja pada RS Apik dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000/bulan. jam praktik dimulai pada pukul 8.00 s/d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. untuk bulan September, menerima pembayaran dari RS Apik berupa gaji dan jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000. dr Kemas membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000/bulan. Hitunglah besaran PPh 21 dan perlakuan akuntansinya! Gaji 20.000.000 Penghasilan Bruto 20.000.000 Pengurang 1. Biaya Jabatan 5% x Rp20.000.000 500.000*) 2. Iuran Pensiun 200.000 Jumlah Pengurang 700.000 Penghasilan neto / bulan 19.300.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp19.300.000 231.600.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Kawin 4.500.000 - Anak 3 (Rp4.500.000 x 3) 13.500.000 72.000.000 PKP setahun 159.600.000 PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000 PPh 21 terutang 15% x Rp109.600.000 16.440.000 PPh terutang (tahun) 18.940.000 PPh 21 September Rp18.940.000: 12 1.578.333 Saat pembayaran gaji (PT Kelam) : Beban gaji 20.000.000 Utang PPh 21 1.578.333 Kas/Bank 18.421.667 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 1.578.333 Kas/Bank 1.578.333 PPh 21 atas jasa medis yang diterima sebesar Rp25.000.000 dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai
  • 16. Contoh Kasus • Dengan Gaji Mingguan dan Gaji Harian • Dima, pegawai tetap PT Asbak menerima gaji sebesar Rp2.000.000/ming gu. hitung PPh Pasal 21 minggu Gaji Rp2.000.000 x 4 8.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp8.000.000 400.000 400.000 Penghasilan neto / bulan 7.600.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.600.000 91.200.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 37.200.000 PPh 21 terutang 5% x Rp37.200.000 1.860.000 PPh 21 Januari Rp1.860.000 : 12 : 4 38.750 Saat pembayaran gaji (PT Asbak) : Beban gaji 2.000.000 Utang PPh 21 38.750 Kas/Bank 1.961.250 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 38.750 Kas/Bank 38.750
  • 17. Contoh Kasus • Riki telah menikah dan mempunyai seorang anak, bekerja di PT Rumput Gajah, memperoleh gaji sebesar Rp1.500.000/minggu. Perusahan terdaftar dalam program BPJSTK, premi JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. JHT dibayar oleh perusahaan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Riki membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 dan JHT sebesar 2% dari gaji. dalam minggu kedua, Riki hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja. hitung PPh Pasal 21 untuk minggu kedua dan perlakuan akuntansinya! Gaji Rp1.500.000 x 4 6.000.000 JKK 60.000 JK 18.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp6.078.000 303.900 2. JHT 120.000 3. Iuran Pensiun 50.000 473.900 Penghasilan neto / bulan 5.604.100 Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.604.100 67.249.200 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Kawin 4.500.000 - Anak 1 4.500.000 63.000.000 PKP setahun 4.249.200 PPh 21 terutang 5% x Rp4.249.200 212.460 PPh 21 Januari Rp1.860.000 : 12 : 4 4.426 Saat pembayaran gaji (PT Rumput Gajah) : Beban gaji 1.500.000 JKK 15.000 JK 4.500 Utang PPh 21 4.426 Kas/Bank 1.515.074 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 4.426 Kas/Bank 4.426
  • 18. Contoh Kasus • Septo pegawai tetap pada PT Kali dengan gaji sebesar Rp250.000/hari. berstatus kawin dan mempunyai seorang anak. PT Kali terdaftar pada program BPJSTK, premi JKK dan JK dibayar pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji setiap bulannya. PT Kali membayar iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji setiap bulannya, dan Septo membayar iuran pensiun Rp35.000 dan JHT sebesar 2% dari gaji. hitung PPh Pasal 21 sehari dan perlakuan akuntansinya! Gaji Rp250.000 x 26 6.500.000 JKK 65.000 JK 19.500 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp6.584.500 329.225 2. JHT 130.000 3. Iuran Pensiun 35.000 494.225 Penghasilan neto / bulan 6.090.275 Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.090.275 73.083.300 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Kawin 4.500.000 - Anak 1 4.500.000 63.000.000 PKP setahun 10.083.300 PPh 21 terutang 5% x Rp10.083.300 504.165 PPh 21 harian Rp504.165 : 12 : 26 1.616 Saat pembayaran gaji (PT Kali) : Beban gaji 250.000 JKK 2.500 JK 750 Utang PPh 21 1.616 Kas/Bank 251.634 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 1.616 Kas/Bank 1.616
  • 19. Contoh Kasus • Zet, sebagaimana yang dicontohkan pada slide sebelumnya mengalami kenaikan gaji, dari sebelumnya Rp5.750.000 menjadi Rp6.750.000 pada bulan Juni, dan berlaku surut sejak 1 Januari. Dengan kenaikan gaji yang berlaku surut, Zet menerima uang rapel sebesar Rp5.000.000 (selisih dari gaji yang seharusnya diterima Jan-Mei). Hitung PPh 21 terutang dan perlakuan akuntansinya! Gaji 6.750.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp6.750.000 337.500 2. Iuran Pensiun 200.000 6.212.500 Penghasilan neto / bulan 6.212.500 Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.212.500 74.550.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Kawin 4.500.000 58.500.000 PKP setahun 16.050.000 PPh 21 terutang 5% x Rp16.050.000 802.500 PPh 21 Rp802.500 : 12 66.875 PPh 21 terutang (5 x Rp66.875) 334.375 PPh 21 yang sudah dipotong (5 x Rp19.375) (96.875) PPh 21 uang rapel 237.500 Saat pembayaran gaji (PT Siku) : Beban gaji 6.750.000 Uang Rapel 5.000.000 Utang PPh 21 237.500 Kas/Bank 11.750.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 237.500 Kas/Bank 237.500
  • 20. Contoh Kasus • Maman karyawan PT Semir dengan status belum kawin. Pada bulan Maret, memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000 dan bonus sebesar Rp8.000.000. setiap bulannya Maman membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000. hitung PPh 21 atas bonus dan perlakuan akuntansinya! a. PPh 21 atas gaji dan bonus (penghasilan setahun) Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000 Bonus 8.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp68.000.000 3.400.000 2. Iuran Pensiun12 x 80.000 960.000 4.360.000 Penghasilan neto setahun 63.640.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 9.640.000 PPh 21 terutang 5% x Rp9.640.000 482.000 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Berupa : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
  • 21. Contoh Kasus b. PPh 21 atas gaji setahun Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp60.000.000 3.000.000 2. Iuran Pensiun12 x 80.000 960.000 3.960.000 Penghasilan neto setahun 56.040.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 2.040.000 PPh 21 terutang 5% x Rp2.040.000 102.000 Saat pembayaran gaji (PT Semir) : Beban gaji 60.000.000 Uang bonus 8.000.000 Utang PPh 21 380.000 Kas/Bank 67.620.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 380.000 Kas/Bank 380.000 c. PPh Pasal 21 atas Bonus a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus – b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun Rp482.000 – Rp102.000 Rp380.000
  • 22. Contoh Kasus • Mona karyawati PT Gulali dengan status belum kawin, memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000/bulan. Perusahaan ikut dalam program BPJSTK. Premi JKK, JK dan JHT dibayar oleh perusahaan setiap bulan dengan masing-masing sebesar 1%, 0,30% dan 3,7% dari gaji. Mona membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 dan JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Pada bulan April, Mona memperoleh bonus sebesar Rp6.000.000 sehingga pada bulan tersebut total penghasilan yang diterima sebesar Rp11.000.000. hitung PPh Pasal 21 atas bonus dan perlakuan akuntansinya! a. PPh 21 atas gaji dan bonus (penghasilan setahun) Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000 Bonus 6.000.000 JKK 12 x (1% x Rp5.000.000) 600.000 JKK 12 x (0,3% x Rp5.000.000) 180.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp66.780.000 3.339.000 2. Iuran Pensiun 12 x Rp50.000 600.000 3. JHT 12 x (2% x Rp5.000.000) 1.200.000 5.139.000 Penghasilan neto setahun 61.641.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 7.641.000 PPh 21 terutang 5% x Rp7.641.000 382.050 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Berupa : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
  • 23. Contoh Kasus Saat pembayaran gaji (PT Semir) : Beban gaji 60.000.000 Uang bonus 6.000.000 JKK 600.000 JK 180.000 Utang PPh 21 285.000 Kas/Bank 66.495.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 285.000 Kas/Bank 285.000 c. PPh Pasal 21 atas Bonus a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus – b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun Rp382.050 – Rp97.050 Rp285.000 b. PPh atas gaji setahun Gaji 12 x Rp5.000.000 60.000.000 JKK 12 x (1% x Rp5.000.000) 600.000 JKK 12 x (0,3% x Rp5.000.000) 180.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp60.780.000 3.039.000 2. Iuran Pensiun 12 x Rp50.000 600.000 3. JHT 12 x (2% x Rp5.000.000) 1.200.000 4.839.000 Penghasilan neto setahun 55.941.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 1.941.000 PPh 21 terutang 5% x Rp1.941.000 97.050
  • 24. Contoh Kasus • Raja karyawan PT Gemilang di Kota Jakarta, sejak Juni dipindahtugaskan ke kantor cabang di Pontianak, dan pada 1 Oktober, dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Sambas. Gaji Raja sebesar Rp5.000.000 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp100.000. selama bekerja, Raja hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitunglah PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya! a. Kantor Pusat di Jakarta Gaji 5 x Rp5.000.000 25.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp25.000.000 1.250.000 2. Iuran Pensiun 5 x Rp100.000 500.000 1.750.000 Penghasilan neto lima bulan 23.250.000 Penghasilan neto setahun 12/5 x Rp23.250.000 55.800.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 1.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000 PPh 21 terutang Jan s/d Mei 5/12 x Rp90.000 37.500 PPh 21 / bulan 37.500 / 5 7.500 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Dipindahtugaskan Dalam Tahun Berjalan
  • 25. Contoh Kasus Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Pusat Jakarta Gaji 5 x Rp5.000.000 25.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp25.000.000 1.250.000 2. Iuran Pensiun 5 x Rp100.000 500.000 1.750.000 Penghasilan neto setahun 55.800.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 1.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000 PPh Pasal 21 terutang 5/12 x Rp90.000 37.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi (Jan s.d Mei) 5 x Rp7.500 37.500 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL b. Kantor Cabang Pontianak Penghasilan neto di Pontianak Gaji 4 x Rp5.000.000 (Juni s.d September 20.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000 1.000.000 2. Iuran Pensiun 4 x Rp100.000 400.000 1.400.000 Penghasilan neto empat bulan 18.600.000 Penghasilan neto lima bulan 23.250.000 Penghasilan neto di Jakarta Penghasilan neto Sembilan bulan 41.850.000 Penghasilan neto setahun 12/9 x Rp41.850.000 55.800.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 1.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000 PPh 21 terutang Jan s/d September 9/12 x Rp90.000 67.500 PPh 21 / bulan 67.500 / 9 7.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta 37.500 PPh Pasal 21 terutang di Pontianak 30.000 PPh Pasal 21 yang dipotong di Pontianak 4 x Rp7.500 30.000 NIHIL
  • 26. Contoh Kasus Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Pontianak Gaji 4 x Rp5.000.000 20.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000 1.000.000 2. Iuran Pensiun 4 x Rp100.000 400.000 1.400.000 Penghasilan neto 4 bulan 18.600.000 Penghasilan neto di Jakarta 23.250.000 Penghasilan neto 9 bulan 41.850.000 PTKP setahun 12/9 x Rp41.850.000 55.800.000 - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 1.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000 PPh Pasal 21 terutang 9/12 x Rp90.000 67.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi Jakarta 37.500 PPh Pasal 21 di Pontianak 4 x Rp7.500 30.000 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL c Kantor Cabang Sambas Penghasilan neto di Sambas Gaji 3 x Rp5.000.000 (Oktober s.d Desember) 15.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp15.000.000 750.000 2. Iuran Pensiun 3 x Rp100.000 300.000 1.050.000 Penghasilan neto tiga bulan (Sambas) 18.600.000 Penghasilan neto lima bulan (Jakarta) 23.250.000 Penghasilan neto empat bulan (Pontianak) 18.600.000 Penghasilan neto Setahun 55.800.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 1.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000 PPh 21 terutang Jakarta & Pontianak 67.500 PPh 21 terutang di Sambas 22.500 PPh Pasal 21 bulanan dipotong di Sambas Rp22.500 / 3 7.500
  • 27. Contoh Kasus Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Sambas Gaji 3 x Rp5.000.000 15.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp15.000.000 750.000 2. Iuran Pensiun 3 x Rp100.000 300.000 1.050.000 Penghasilan neto 3 bulan 13.950.000 Penghasilan neto 5 bulan 23.250.000 Penghasilan neto 4 bulan 18.600.000 Penghasilan neto setahun 55.800.000 - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 1.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp1.800.000 90.000 PPh Pasal 21 terutang Jakarta & Pontianak 67.500 PPh Pasal 21 terutang di Sambas 22.500 PPh Pasal 21 di Pontianak 3 x Rp7.500 22.500 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL Saat pembayaran gaji (PT Gemilang) : Beban gaji 5.000.000 Utang PPh 21 7.500 Kas/Bank 4.992.500 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 7.500 Kas/Bank 7.500
  • 28. Contoh Kasus • Anto bekerja pada PT Bohlam sebagai pegawai tetap pada Bulan September, dengan sudah menikah dan belum memiliki anak. Gaji sebesar Rp15.500.000 / bulan dan iuran pensiun yang dibayar sebesar Rp150.000 / bulan. Hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya apabila hanya menerima penghasilan berupa gaji! Gaji 15.500.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp15.500.000 (Rp775.000) 500.000 2. Iuran Pensiun 150.000 650.000 Penghasilan neto sebulan 14.850.000 Penghasilan neto setahun 4 x Rp14.850.000 59.400.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 58.500.000 PKP setahun 900.000 PPh 21 terutang 5% x Rp900.000 45.000 PPh 21 / bulan 45.000 / 4 11.250 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yan Berhenti atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan 1. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan Saat pembayaran gaji (PT Bohlam) : Beban gaji 15.500.000 Utang PPh 21 11.250 Kas/Bank 15.488.750 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 11.250 Kas/Bank 11.250
  • 29. • Roma dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, mulai bekerja di PT Sol pada 1 September 2016. Ia bekerja di Indonesia s.d Agustus 2018. selama tahun 2016, menerima gaji Rp20.000.000/bulan. Hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya apabila hanya menerima penghasilan berupa gaji! Gaji 20.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp20.000.000 (Rp1.000.000) 500.000 500.000 Penghasilan neto sebulan 19.500.000 Penghasilan neto setahun 4 x Rp19.500.000 78.000.000 Penghasilan neto disetahunkan 12 x Rp19.500.000 234.000.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 3 13.500.000 72.000.000 PKP setahun 162.000.000 PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000 PPh 21 terutang 15% x Rp112.000.000 16.800.000 PPh terutang setahun 19.300.000 PPh tertutang 2016 4/12 x Rp19.300.000 6.433.333 PPh 21 terutang perbulan Rp6.433.333 / 4 1.608.333 Saat pembayaran gaji (PT Sol) : Beban gaji 20.000.000 Utang PPh 21 1.608.333 Kas/Bank 18.391.667 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 1.608.333 Kas/Bank 1.608.333 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan
  • 30. Contoh Kasus • Garing berstatus belum menikah, merupakan pegawai PT Bocor. Sejak 1 Oktober, yang bersangkutan berhenti bekerja. Setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 dan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebesar Rp100.000/bulan. Hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya dengan asumsi hanya menerima penghasilan berupa gaji saja! a. Perhitungan PPh 21 yang dipotong setiap bulan Gaji 6.500.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000 2. Iuran Pensiun 100.000 425.000 Penghasilan neto sebulan 6.075.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.075.000 72.900.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 18.900.000 PPh 21 terutang 5% x Rp18.900.000 945.000 PPh 21 / bulan 945.000 / 12 78.750 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yan Berhenti atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan 2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Saat pembayaran gaji (PT Bocor) : Beban gaji 6.500.000 Utang PPh 21 78.750 Kas/Bank 6.421.250 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 78.750 Kas/Bank 78.750
  • 31. Saat pembayaran gaji (PT Sol) : Beban gaji 6.500.000 Lebih potong PPh 21 596.250 Utang PPh 21 33.750 Kas/Bank 7.062.500 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 33.750 Utang PPh 21 (LB) 596.250 Kas/Bank 630.000 Kelebihan pemotongan dikembalikan saat penyerahan bukti potong b. Perhitungan PPh 21 yang dilakukan saat berhenti kerja Gaji 9 x Rp6.500.000 58.500.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp58.500.000 2.925.000 2. Iuran Pensiun 9 x Rp100.000 900.000 3.825.000 Penghasilan neto 9 bulan 54.675.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 675.000 PPh 21 terutang 5% x Rp675.000 33.750 PPh 21 yang sudah dipotong 630.000 PPh 21 yang lebih dipotong 596.250
  • 32. Contoh Kasus • Michael bekerja pada PT Sintech sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan, mulai bekerja pada Mei 2018 dan berhenti sejak 1 Juni 2020 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangaan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2020 menerima gaji per bulan sebesar Rp15.000.000 dan pada bulan April 2020 menerima bonus sebesar Rp20.000.000. hitung PPh 21 atas ilustras a. Perhitungan PPh 21 atas gaji Gaji 15.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp15.000.000=Rp750.000 500.000 500.000 Penghasilan neto sebulan 14.500.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp14.500.000 174.000.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Tanggungan 3 13.500.000 72.000.000 PKP setahun 102.000.000 PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000 PPh 21 terutang 15% x Rp52.000.000 7.800.000 10.300.000 PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp10.300.000/12 858.333 3. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif
  • 33. b. Perhitungan PPh 21 atas gaji dan bonus Gaji 12 x Rp15.000.000 180.000.000 Bonus 20.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp200.000.000=Rp10.000.000 6.000.000 6.000.000 Penghasilan neto sebulan 194.000.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - 3 anak 13.500.000 72.000.000 PKP setahun 122.000.000 PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000 PPh 21 terutang 15% x Rp72.000.000 10.800.000 13.300.000 c. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus Rp13.300.000 – Rp10.300.000 = Rp3.000.000 d. Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 terutang pada Saat Pegawai yang Bersangkutan Berhenti dan Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya : Gaji 5 x Rp15.000.000 75.000.000 Bonus 20.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan Rp500.000 x 5 2.500.000 2.500.000 Penghasilan neto selama 5 bulan 92.500.000 Jumlah penghasilan neto disetahunkan 12/5 Rp92.500.000 222.000.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - 3 anak 13.500.000 72.000.000 PKP setahun 150.000.000 PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000 PPh 21 terutang 15% x Rp100.000.000 15.000.000 17.500.000
  • 34. PPh 21 terutang 5/12 x Rp17.500.000 7.291.666 PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April atas gaji dan bonus (4 x Rp858.333) + Rp3.000.000 6.433.332 PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk Mei 858.333 Saat pembayaran gaji (PT Sintech) : Beban gaji 15.000.000 Utang PPh 21 858.333 Kas/Bank 14.141.667 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 858.333 Kas/Bank 858.333
  • 35. Contoh Kasus • Bart merupakan seorang pegawai tetap yang memperoleh gaji pada Januari sebesar $2,000, kurs yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp13.766/US$1. Bart berstatus menikah dengan 1 anak. Hitung besaran PPh 21 dan perlakuan akuntansinya! Gaji $2,000 x Rp13.766 27.532.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp27.532.000=Rp1.376.600 500.000 500.000 Penghasilan neto sebulan 27.032.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp27.032.000 324.384.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 1 4.500.000 63.000.000 PKP setahun 261.384.000 PPh 21 terutang 5% x Rp50.000.000 2.500.000 15% x Rp200.000.000 30.000.000 25% x Rp11.384.000 2.846.000 35.346.000 PPh 21 per bulan Rp35.346.000/12 2.945.500 Penghitungan Pemotongaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh Dalam Mata Uang Asing Saat pembayaran gaji (PT Bocor) : Beban gaji 6.500.000 Utang PPh 21 78.750 Kas/Bank 6.421.250 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 78.750 Kas/Bank 78.750
  • 36. Contoh Kasus • Berry adalah pegawai PT Lekang dengan status menika dan mempunyai 3 anak. Menerima gaji sebesar Rp6.500.000/bulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar uang pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000. Hitung PPh 21 dan perlakuan akuntansinya dengan asumsi hanya menerima pembayaran dari gaji saja! Gaji 6.500.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000 2. Iuran Pensiun 150.000 425.000 Penghasilan neto sebulan 6.025.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.025.000 72.300.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 3 13.500.000 72.000.000 PKP setahun 300.000 PPh 21 terutang 5% x Rp300.000 15.000 PPh 21 per bulan Rp15.000/12 1.250 PPh Pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh Pemberi Kerja Saat pembayaran gaji (PT Lekang) : Beban gaji 6.500.000 Beban PPh Pasal 21 1.250 Utang PPh 21 1.250 Kas/Bank 6.500.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 1.250 Kas/Bank 1.250
  • 37. Contoh Kasus • Hanifar berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja pada PT Joki dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.500.000/bulan, dan diberi tunjangan pajak sebesar Rp150.000. iuran pensiun yang dibayar oleh Hanifar sebesar Rp100.000. Hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya! Gaji 5.500.000 Tunjangan pajak 150.000 5.650.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp5.650.000 282.500 2. Iuran Pensiun 100.000 382.500 Penghasilan neto sebulan 5.267.500 Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.267.500 63.210.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 9.210.000 PPh 21 terutang 5% x Rp9.210.000 460.500 PPh 21 per bulan Rp465.500/12 38.375 Saat pembayaran gaji (PT Lekang) : Beban gaji 5.500.000 Tunjangan pajak 38..375 Utang PPh 21 38.375 Kas/Bank 5.500.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 38.375 Kas/Bank 38.375 Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak
  • 38. Contoh Kasus • Oyang merupakan warga negara RI yang bekerja pada perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), pada bulan Agustus memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000 sebulan beserta beras 50 Kg dan gula 10 Kg. Oyang berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari harga beras dan gula masing-masing Rp15.000 dan Rp12.000. hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya! Gaji 5.000.000 Beras 50 x Rp15.000 750.000 Gula 10 x Rp12.000 120.000 5.870.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp5.870.000 293.500 293.500 Penghasilan neto sebulan 5.576.500 Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.576.000 66.918.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - 1 anak 4.500.000 63.000.000 PKP setahun 3.918.000 PPh 21 terutang 5% x Rp3.918.000 195.900 PPh 21 per bulan Rp195.900/12 16.325 Saat pembayaran gaji : Beban gaji 5.000.000 Beras 750.000 Gula 120.000 Utang PPh 21 16.325 Kas/Bank 5.853.675 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 16.325 Kas/Bank 16.325 Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak
  • 39. Contoh Kasus • Azzam berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Kopi dengan gaji dan tunjangan sebesar Rp6.500.000/bulan, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan Rp200.000. Azzam baru memiliki NPWP pada bulan Juni dan menyerahkan fotokopi NPWP kepada PT Kopi untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 di bulan Juni. Hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya! Gaji 6.500.000 6.500.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp6.500.000 325.000 2. Iuran Pensiun 200.000 525.000 Penghasilan neto sebulan 5.975.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.975.000 71.700.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 17.700.000 PPh 21 terutang 5% x Rp17.700.000 885.000 PPh 21 per bulan Rp885.000/12 73.750 Tidak memiliki NPWP 120% x Rp73.750 88.500 Jumlah PPh Pasal 21 Januari – Mei 5 x Rp88.500 442.500 Jumlah PPh Pasal 21 telah memiliki NPWP 5 x Rp73.750 368.750 Selisih (20%/120% x 5 x Rp88.500) 73.750 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan
  • 40. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong bulan Juni, setelah memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni tidak berubah, sebagai berikut : PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan perhitungan sebelumnya 73.750 Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum meiliki NPWP (Jan – Mei) 20%/120% x 5 x Rp88.500 73.750 PPh Pasal 21 yang harus dipotong Juni NIHIL Saat pembayaran gaji (belum memiliki NPWP) : Beban gaji 6.500.000 Utang PPh 21 88.500 Kas/Bank 6.411.500 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 88.500 Kas/Bank 88.500 Saat pembayaran gaji (memiliki NPWP) : Beban gaji 6.500.000 Utang PPh 21 73.750 Kas/Bank 6.426.250 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 73.750 Kas/Bank 73.750
  • 41. Contoh Kasus • Iki, berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Cabe dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. mulai bulan Juli, Iki memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000. hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari – Juni Gaji dan tunjangan 5.500.000 5.500.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp5.870.000 275.000 2. Iuran Pensiun 200.000 475.000 Penghasilan neto sebulan 5.025.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp5.025.000 60.300.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 6.300.000 PPh 21 terutang 5% x Rp6.300.000 315.000 PPh 21 per bulan Rp315.000/12 26.250 Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada Bulan Desember
  • 42. Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember : Penghasilan selama setahun : 6 x Rp5.500.000 33.000.000 6 x Rp7.000.000 42.000.000 75.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp75.000.000 3.750.000 2. Iuran Pensiun 12 x Rp200.000 2.400.000 6.150.000 Penghasilan neto sethun 68.850.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 14.850.000 PPh 21 terutang 5% x Rp14.850.000 742.500 PPh 21 yang telah dipotong s.d November 6 x Rp26.250 157.500 5 x Rp97.500 487.500 645.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 97.500 Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli - November Gaji dan tunjangan 7.000.000 7.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp7.000.000 350.000 2. Iuran Pensiun 200.000 550.000 Penghasilan neto sebulan 6.450.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp6.450.000 77.400.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 54.000.000 PKP setahun 23.400.000 PPh 21 terutang 5% x Rp23.400.000 1.170.000 PPh 21 per bulan Rp1.170.000/12 97.500
  • 43. Saat pembayaran gaji (Jan-Juni): Beban gaji 5.500.000 Utang PPh 21 26.250 Kas/Bank 5.473.750 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 26.250 Kas/Bank 26.250 Saat pembayaran gaji (Juli-Nov): Beban gaji 7.000.000 Utang PPh 21 97.500 Kas/Bank 6.902.500 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 97.500 Kas/Bank 97.500 Saat pembayaran gaji (Desember): Beban gaji 7.000.000 Utang PPh 21 97.500 Kas/Bank 6.902.500 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 97.500 Kas/Bank 97.500
  • 44. Contoh Kasus • Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun • Husein berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja pada PT Suri dengan gaji sebesar Rp13.000.000. setiap bulan Husein membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000 ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan peraturan perusahaan, Husein akan memasuki masa pensiun terhitung mulai 1 Juli. Hitung PPh Pasal 21 terutang beserta perlakuan akuntansinya! Gaji 13.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp13.000.000=Rp650.000 500.000 2. Iuran Pensiun 250.000 750.000 Penghasilan neto 12.250.000 Penghasilan neto setahun 6 x Rp12.250.000 73.500.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 2 9.000.000 67.500.000 PKP setahun 6.000.000 PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000 PPh 21 Januari Rp300.000 : 6 50.000 Saat pembayaran gaji (PT Suri) : Beban gaji 13.000.000 Utang PPh 21 50.000 Kas/Bank 12.950.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 50.000 Kas/Bank 50.000 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)
  • 45. Gaji 13.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp13.000.000=Rp650.000 500.000 2. Iuran Pensiun 250.000 750.000 Penghasilan neto 12.250.000 Penghasilan neto setahun 6 x Rp12.250.000 73.500.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 2 9.000.000 67.500.000 PKP setahun 6.000.000 PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000 PPh 21 sebulan Rp300.000 : 6 50.000 Saat pembayaran gaji (PT Suri) : Beban gaji 13.000.000 Utang PPh 21 50.000 Kas/Bank 12.950.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 50.000 Kas/Bank 50.000 Pada saat Husein berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut Gaji 6 bulan 78.000.000 Pengurang 1. Biaya jabatan 5% x Rp78.000.000=Rp3.900.000 3.000.000 2. Iuran Pensiun 6 x Rp250.000 1.500.000 4.500.000 Penghasilan neto 6 bulan 73.500.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 2 9.000.000 67.500.000 PKP setahun 6.000.000 PPh 21 terutang 5% x Rp6.000.000 300.000 PPh 21 yang telah dipotong Rp50.000 x 6 300.000 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL
  • 46. Pensiun sebulan 6.000.000 Pengurang 1. Biaya pensiun 5% x Rp6.000.000=Rp300.000 200.000 200.000 Penghasilan neto sebulan 5.800.000 Penghasilan neto Jul - Des 6 x Rp5.800.000 34.800.000 Penghasilan neto dari PT Suri sesuai bukti potong 73.500.000 Penghasilan neto 108.300.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 2 9.000.000 67.500.000 PKP setahun 40.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp40.800.000 2.040.000 PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti potong PT Suri 300.000 PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun 1.740.000 PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong setiap bulan Rp1.740.000 : 6 290.000 Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) : Uang Pensiun 5.710.000 PPh Pasal 21 290.000 Kas/Bank 6.000.000 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang membayarkan uang pensiun bulanan Selanjutnya, mulai bulan Juli, Husein memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp6.000.000/bulan. Hitung Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun dan perlakuan akuntansinya!
  • 47. Pensiun 6 bulan 6 x Rp6.000.000 36.000.000 Pengurang 1. Biaya pensiun 5% x Rp36.000.000=Rp1.800.000 1.200.000 1.200.000 Penghasilan neto 6 bulan 34.800.000 Penghasilan neto dari PT Suri sesuai bukti potong 73.500.000 Penghasilan neto 108.300.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 2 9.000.000 67.500.000 PKP setahun 40.800.000 PPh 21 terutang 5% x Rp40.800.000 2.040.000 PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti potong PT Suri 300.000 PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun 1.740.000 PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp290.000 x 6 1.740.000 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) : Uang Pensiun 5.710.000 PPh Pasal 21 290.000 Kas/Bank 6.000.000 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun untuk dicantumkan dalam Form 1721A1
  • 48. Pensiun sebulan 6.000.000 Pengurang 1. Biaya pensiun 5% x Rp6.000.000=Rp300.000 200.000 200.000 Penghasilan neto sebulan 5.800.000 Penghasilan neto disetahunkan 69.600.000 PTKP setahun - WP sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 - Anak 2 9.000.000 67.500.000 PKP setahun 2.100.000 PPh 21 terutang 5% x Rp2.100.000 105.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp105.000 / 12 8.750 Saat pembayaran gaji (Dana Pensiun) : Uang Pensiun 5.991.250 PPh Pasal 21 8.750 Kas/Bank 6.000.000 Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara Bulanan pada Tahun Kedua dan Seterusnya
  • 49. Contoh Kasus • Dengan Upah Harian • Bambang dengan status belum menikah pada bulan Januari bekerja sebagai buruh harian PT Senada. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000. hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya! Upah sehari 450.000 Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh 450.000 PKP Sehari 0 Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah s.d hari ke-11 11 x Rp450.000 4.950.000 PTKP sebenarnya 11 x (Rp54.000.000/360) 1.650.000 3.300.000 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% x Rp3.300.000 165.000 PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 0 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 165.000 Sehingga pada hari ke-11, Bambang menerima upah bersih sebesar Rp450.000 – Rp165.000 285.000 Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan, dan Penerima Upah Borongan
  • 50. Misalkan Bambang bekerja selama 12 ahri, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong hari ke-12 adalah sebagai berikut : Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah : Upah sehari 450.000 PTKP sehari (Rp54.000.000/360) 150.000 PKP 300.000 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp300.000 15.000 Sehingga pada hari ke-12, Bambang menerima upah bersih sebesar Rp450.000 – Rp15.000 435.000 Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-10: Upah 450.000 Kas/Bank 450.000 Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-11: Upah 450.000 Utang PPh 21 165.000 Kas/Bank 285.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 165.000 Kas/Bank 165.000 Saat pembayaran gaji (PT Senada) hari ke-12: Upah 450.000 Utang PPh 21 15.000 Kas/Bank 435.000 Saat pembayaran PPh 21 : Utang PPh 21 15.000 Kas/Bank 15.000
  • 51. Contoh Kasus • Dino dengan status belum menikah pada bulan Maret bekerja pada PT Semir Sandal dengan upah sebesar Rp650.000/hari. hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya! Upah sehari 650.000 Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh 450.000 PKP Sehari 200.000 PPh Pasal 21 harian 5% x Rp200.000 10.000 Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Dino telah menerima penghasilan sebesar R4.550.000 sehingga telah melebihi Rp4.500.000. Upah 7 hari kerja 4.550.000 PTKP sebenarnya 7 x (Rp54.000.000/360) 1.050.000 PKP 3.500.000 PPh Pasal 21 5% x Rp3.500.000 175.000 PPh Pasal 21 s.d hari ke-6 ( 6 x Rp10.000) 60.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 115.000 Sehingga pada hari ke-7, Dino menerima upah bersih sebesar Rp650.000 – Rp115.000 535.000 Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah : Upah sehari 650.000 PTKP (54.000.000/360) 150.000 PKP 500.000 PPh Pasal 21 yang terutang 5% x Rp500.000 25.000
  • 52. Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-6: Upah 650.000 Utang PPh 21 10.000 Kas/Bank 640.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 10.000 Kas/Bank 10.000 Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-7: Upah 650.000 Utang PPh 21 115.000 Kas/Bank 535.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 115.000 Kas/Bank 115.000 Saat pembayaran gaji (PT Semir Sandal) s.d hari ke-8, dst : Upah 650.000 Utang PPh 21 25.000 Kas/Bank 625.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 25.000 Kas/Bank 25.000
  • 53. • Dengan Upah Satuan • Jono adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp125.000/buah dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah dengan upah Rp3.000.000. hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya dengan Asumsi Jono belum menikah! Upah sehari Rp3.000.000 : 6 500.000 Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh 450.000 PKP Sehari 50.000 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp50.000 2.500 PPh Pasal 21 terutang mingguan 6 x Rp2.500 15.000 Saat pembayaran gaji : Upah 3.000.000 Utang PPh 21 15.000 Kas/Bank 2.985.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 15.000 Kas/Bank 15.000
  • 54. Contoh Kasus • Dengan Upah Borongan • Yanto mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah Borongan sebesar Rp950.000, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya! Upah Borongan sehari Rp950.000 : 2 475.000 Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh 450.000 PKP Sehari 25.000 PKP Borongan 2 hari x Rp25.000 50.000 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp50.000 2.500 Saat pembayaran upah : Upah 950.000 Utang PPh 21 2.500 Kas/Bank 947.500 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 2.500 Kas/Bank 2.500
  • 55. Contoh Kasus • Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Dibayarkan Secara Bulanan • Dion bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan Januari, Dion bekerja 20 hari kerja dan upah sehari sebesar Rp250.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya dengan asumsi Dion menikah tetapi belum mempunyai anak! Saat pembayaran upah : Upah 5.000.000 Utang PPh 21 6.250 Kas/Bank 4.993.750 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 6.250 Kas/Bank 6.250 Penghasilan neto setahun 60.000.000 PTKP setahun - WP Sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 58.500.000 PKP 1.500.000 PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp1.500.000 75.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp75.000 : 12 6.250
  • 56. Contoh Kasus • Dengan asumsi dari contoh sebelumnya, Dion mendapatkan bonus sebesasr Rp6.000.000 pada bulan yang sama. Hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya! Saat pembayaran upah : Upah 5.000.000 Bonus 6.000.000 Utang PPh 21 306.250 Kas/Bank 11.306.250 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 306.250 Kas/Bank 306.250 Penghasilan neto setahun 60.000.000 Bonus 6.000.000 66.000.000 PTKP setahun - WP Sendiri 54.000.000 - Menikah 4.500.000 58.500.000 PKP 7.500.000 PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp7.500.000 375.000 PPh Pasal 21 atas bonus Rp375.000 – Rp75.000 300.000 PPh Pasal 21 Januari Rp300.000 + Rp6.250 306.250
  • 57. Contoh Kasus • Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai • Pembayaran kepada mantan pegawai • Lala bekerja pada PT Lembayung Senja. Pada tanggal 1 Januari telah berhenti bekerja karena pensiun. Pada bulan Maret, Lala menerima jasa produksi tahun sebelumnya sebesar Rp55.000.000. hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya! Saat pembayaran jasa produksi (PT Lembayung Senja) : Jasa Produksi 55.000.000 Utang PPh 21 3.250.000 Kas/Bank 4.993.750 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 3.250.000 Kas/Bank 3.250.000 PPh Pasal 21 yang terutang adalah : 5% x Rp50.000.000 2.500.000 15% x Rp5.000.000 750.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong 3.250.000
  • 58. Contoh Kasus • Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai • Honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap • Rahman adalah seorang komisaris di PT Klakson, yang bukan sebagai pegawai tetap. Pada bulan Desember menerima honorarium sebesar Rp60.000.000. hitung PPh Pasal 21 dan perlakuan akuntansinya! Saat pembayaran jasa produksi (PT Klakson) : Jasa Produksi 60.000.000 Utang PPh 21 4.000.000 Kas/Bank 56.000.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 4.000.000 Kas/Bank 4.000.000 PPh Pasal 21 yang terutang adalah : 5% x Rp50.000.000 2.500.000 15% x Rp10.000.000 1.500.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong 4.000.000
  • 59. Contoh Kasus • Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan Sebagai Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai • Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai • Jeremi merupakan pegawai PT Baterai, menerima gaji Rp2.000.000/bulan. Perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Baterai membayar iuran dana pensiun untuk Jeremii sebesar Rp100.000/bulan ke Dana Pensiun PT Pensiunan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jeremi membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000/bulan. Pada bulan April, Jeremi menarik iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000 untuk keperluan ppribadi. Pada bulan Juni menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000. kemudian pada bulan Oktober menarik kembali sebesar Rp25.000.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas dana pensiun Jeremi serta perlakuan akuntansinya! Saat pembayaran jasa produksi (PT Klakson) : Jasa Produksi 60.000.000 Utang PPh 21 4.000.000 Kas/Bank 56.000.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 4.000.000 Kas/Bank 4.000.000 PPh Pasal 21 yang terutang adalah : a) 5% x Rp20.000.000 1.000.000 b) 5% x Rp15.000.000 750.000 c) 5% x Rp15.000.000 750.000 15% x Rp10.000.000 1.500.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong 2.250.000
  • 60. Contoh Kasus • Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai • Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan • dr. Khaidir, Sp.KK merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin di RS Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak RS sebagai bagian penghasilan RS dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut kan dibayarkan kepada dr. Khaidir pada setiap akhir bulan. Selain praktik di RS Sehat, dr. Khaidir juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Berikut jasa dokter yang dibayarkan pasien dari RS. Sehat : Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Januari 45.000.000 Februari 49.000.000 Maret 47.000.000 April 40.000.000 Mei 44.000.000 Juni 52.000.000 Juli 40.000.000 Agustus 35.000.000 September 45.000.000 Oktober 44.000.000 November 43.000.000 Desember 40.000.000 Jumlah 524.000.000
  • 61. Saat pembayaran Jasa Dokter Januari: Jasa Dokter 36.000.000 Kas/Bank 9.000.000 Pendapatan Jasa Dokter 9.000.000 Utang PPh 21 1.125.000 Kas/Bank 34.875.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 1.125.000 Kas/Bank 1.125.000 Bulan Jasa dokter Dasar pemotongan PPh Pasal 21 Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang No NPWP (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) (6) = (3) x (5) (7) Jan 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 1.125.000 1.350.000 Feb 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 1.225.000 1.470.000 Mar 47.000.000 3.000.000 50.000.000 5% 150.000 180.000 20.500.000 70.500.000 15% 3.075.000 3.690.000 Apr 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 3.000.000 3.600.000 Mei 44.000.000 22.000.000 112.500.000 15% 3.300.000 3.960.000 Jun 52.000.000 26.000.000 138.500.000 15% 3.900.000 4.680.000 Jul 40.000.000 20.000.000 158.500.000 15% 3.000.000 3.600.000 Agu 35.000.000 17.500.000 176.000.000 15% 2.625.000 3.150.000 Sep 45.000.000 22.500.000 198.500.000 15% 3.375.000 4.050.000 Okt 44.000.000 22.000.000 220.500.000 15% 3.300.000 3.960.000 Nov 43.000.000 21.500.000 242.000.000 15% 3.225.000 3.870.000 Des 40.000.000 8.000.000 250.000.000 15% 1.200.000 1.440.000 12.000.000 262.000.000 25% 3.000.000 3.600.000 ∑ 524.000.000 35.500.000 42.600.000 RS Sehat dr. Khairil 20% 80% 9.000.000 34.875.000 9.800.000 37.975.000 9.400.000 34.375.000 - 8.000.000 29.000.000 8.800.000 31.900.000 10.400.000 37.700.000 8.000.000 29.000.000 7.000.000 25.375.000 9.000.000 32.625.000 8.800.000 31.900.000 8.600.000 31.175.000 8.000.000 27.800.000 - 104.800.000 383.700.000
  • 62. Contoh Kasus • Penghitungan PPh Pasal 21 atas Komisi yang Dibayarkan Kepada Petugas Dinas Asuransi (Bukan Sebagai Pegawai Perusahaan Asuransi) • Leoni merupakan petugas dinas luar asuransi dari PT Klaim. Suami Leoni telah terdaftar sebagai WP dan memiliki NPWP, dan yang bekerja pada PT Pecah Belah. Leoni telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Leoni telah menyampaikan surat pernyatan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Klaim. Penghasilan yang diterima oleh Leoni adalah sebagai berikut : Bulan Komisi Agen (Rp) Januari 45.000.000 Februari 45.000.000 Maret 48.000.000 April 52.000.000 Mei 55.000.000 Juni 58.000.000 Juli 58.000.000 Agustus 62.000.000 September 65.000.000 Oktober 66.000.000 November 68.000.000 Desember 70.000.000 Jumlah 692.000.000
  • 63. Saat pembayaran Komisi AgenJanuari: Komisi Agen 45.000.000 Utang PPh 21 900.000 Kas/Bank 44.100.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 900.000 Kas/Bank 900.000 Bulan Komisi Agen Dasar pemotongan PPh Pasal 21 PTKP PKP PKP Kumulatif Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang No NPWP (1) (2) (3) = 50% x (2) (4) (5) = (3) - (4) (6) (7) (8) = (5) x (7) (9) = 120% x (8) Jan 45.000.000 22.500.000 4.500.000 18.000.000 18.000.000 5% 900.000 1.080.000 Feb 45.000.000 22.500.000 4.500.000 18.000.000 36.000.000 5% 900.000 1.080.000 Mar 48.000.000 24.000.000 4.500.000 14.000.000 50.000.000 5% 700.000 840.000 5.500.000 55.500.000 15% 825.000 990.000 Apr 52.000.000 26.000.000 4.500.000 21.500.000 77.000.000 15% 3.225.000 3.870.000 Mei 55.000.000 27.500.000 4.500.000 23.000.000 100.000.000 15% 3.450.000 4.140.000 Jun 58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 124.500.000 15% 3.675.000 4.410.000 Jul 58.000.000 29.000.000 4.500.000 24.500.000 149.000.000 15% 3.675.000 4.410.000 Agu 62.000.000 31.000.000 4.500.000 26.500.000 175.500.000 15% 3.975.000 4.770.000 Sep 65.000.000 32.500.000 4.500.000 28.000.000 203.500.000 15% 4.200.000 5.040.000 Okt 66.000.000 33.000.000 4.500.000 28.500.000 232.000.000 15% 4.275.000 5.130.000 Nov 68.000.000 34.000.000 4.500.000 18.000.000 250.000.000 15% 2.700.000 3.240.000 11.500.000 261.500.000 25% 2.875.000 3.450.000 Des 70.000.000 35.000.000 4.500.000 30.500.000 292.000.000 25% 7.625.000 9.150.000 ∑ 692.000.000 43.000.000 51.600.000
  • 64. Contoh Kasus • Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan • Hadi melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Molor dengan fee sebesar Rp5.000.000. hitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan perlakuan akuntansinya! Fee 5.000.000 PPh 21 terutang 5% x 50% x Rp5.000.000 125.000 Jika tidak memiliki NPWP, maka 120% x Rp125.000 150.000 Saat pembayaran Fee NPWP: Fee service 5.000.000 Utang PPh 21 125.000 Kas/Bank 4.875.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 125.000 Kas/Bank 125.000 Saat pembayaran Fee No NPWP : Fee service 5.000.000 Utang PPh 21 150.000 Kas/Bank 4.850.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 150.000 Kas/Bank 150.000
  • 65. Contoh Kasus • Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan • Beni seorang pengacara. Dalam sebuah kasus Beni mendapatkan fee sebesar Rp450.000.000 dari PT Lautan Luas. hitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan perlakuan akuntansinya! Fee 450.000.000 Perhitungan Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 : 50% x Rp450.000.000 225.000.000 Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar : 5% x Rp50.000.000 2.500.000 15% x Rp175.000.000 26.250.000 28.750.000 Saat pembayaran Fee NPWP: Fee service 450.000.000 Utang PPh 21 28.750.000 Kas/Bank 421.250.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 28.750.000 Kas/Bank 28.750.000 Saat pembayaran Fee No NPWP : Fee service 450.000.000 Utang PPh 21 34.500.000 Kas/Bank 415.500.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 34.500.000 Kas/Bank 34.500.000 Fee 450.000.000 Perhitungan Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 : 50% x Rp450.000.000 225.000.000 Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar : 120% x 5% x Rp50.000.000 3.000.000 120% x 15% x Rp175.000.000 31.500.000 34.500.000
  • 66. Contoh Kasus • Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai, Sehubungan Dengan Pemberian Jasa yang Dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya dan/atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan • Robert melakukan jasa perawatan AC kepada PT Monumen dengan imbalan Rp10.000.000. Robert mepergunakan 5 orang tenaga pekerja dengan membayar upah harian masing-masing sebesar Rp180.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebsar Rp4.500.000. Selain itu, Robert membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.000.000. Hitung PPh Pasal 21 terutang dan perlakuan akuntansinya! Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Robert, dapat diketahui dengan imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Robert dan biaya membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Monumen atas imbalan yang diberikan kepada Robert adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan dan biaya spare part AC, sebesar : Rp10.000.000 – Rp4.500.000 – Rp1.000.000 4.500.000 5% x 50% x Rp4.500.000 112.500 Apabila tidak memiliki NPWP 120% x 5% x 50% x Rp4.500.000 135.000 Dalam hal PT Monumen tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Robert mengenai upah yang harus dikeluarkan Robert atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Monumen adalah sejumlah : 5% x 50% x Rp10.000.000 250.000 Apabila tidak memiliki NPWP 120% x 5% x 50% x Rp10.000.000 300.000 Saat pembayaran : Fee service 10.000.000 Utang PPh 21 112.500 Kas/Bank 9.887.500 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 112.500 Kas/Bank 112.500
  • 67. Contoh Kasus • Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Peserta Kegiatan • Budi adalah seorang atlet bulutangkis professional dan menjuarai turnamen bulutangkis dan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000.000. Hitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan perlakuan akuntansinya! Hadiah 200.000.000 PPh 21 terutang : 5% x Rp50.000.000 .2.500.000 15% x 150.000.000 22.500.000 25.000.000 Saat pemberian hadiah : Fee service 250.000.000 Utang PPh 21 25.000.000 Kas/Bank 225.000.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 25.000.000 Kas/Bank 25.000.000
  • 68. Contoh Kasus • Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri yang Memperoleh Gaji Sebagian atau Seluruhnya dalam Mata Uang Asing • James merupakan WNA yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. James memperoleh gaji pada bulan Maret sebesar US$2,500/bulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp13.394 per US$. Hitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan perlakuan akuntansinya! Penghasilan sebulan US$2,500 x Rp13.394 33.485.000 PPh 21 terutang : 20% x 33.485.000 6.697.000 Saat pembayaran gaji : Fee service 33.485.000 Utang PPh 21 6.697.000 Kas/Bank 26.788.000 Saat pembayaran PPh 21: Utang PPh 21 6.697.000 Kas/Bank 6.697.000

Editor's Notes

  1. Penghasilan bruto – biaya pensiun 5%, max 200 ribu/bulan atau 2,4 jt setahun
  2. Jika tak punya NPWP maka 120% x 19.375 = 23.250
  3. Suami tidak memiliki pekerjaan/penghasilan, dan dibuktikan dengan Surat Keterangan maka besar PTKP adalah untuk dirinya sendiri + status kawin
  4. Suami Gadis memperoleh penghasilan, maka PTKP Gadis sebesar dirinya sendiri
  5. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dan tidak memperoleh penghasilan lainnya
  6. Jika tak punya NPWP maka 120% x 19.375 = 23.250
  7. Jika tak punya NPWP maka 120% x 19.375 = 23.250
  8. Perhitungan ini juga berlaku bagi pegawai yang kehilangan kewajibn subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia
  9. Pegawai ditanggung pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. PPh Pasal 21 sebesr Rp1.250 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp1.250 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Berry. Namun, apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profil), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan. PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal PPh ditanggung oleh pemberi kerja, dan dicatat sebagai beban PPh Pasal 21, beban tersebut harus dikoreksi positif karena tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana diatur oleh UU PPh.
  10. Pegawai ditanggung pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. PPh Pasal 21 sebesr Rp1.250 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp1.250 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Berry. Namun, apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profil), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan.
  11. Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode di mana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang masih memiliki kewajiban Pajak Subektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.
  12. Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.
  13. Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan Pph Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.
  14. Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan Pph Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.
  15. Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan Pph Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.
  16. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang tlah diterima sebelumnya
  17. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang tlah diterima sebelumnya
  18. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang tlah diterima sebelumnya
  19. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Robert