Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Ekonomi Publik Lanjutan
Similar to Ekonomi Publik Lanjutan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Ekonomi Publik Lanjutan
- 1. SILABUS EKONOMI PUBLIK LANJUTAN Jurusan/PS : Ekonomi Pembangunan Nama Dosen: Mata Kuliah (MK) : Ekonomi Publik Lanjutan 1. Prof.Dr. Made Kembar Sri Budhi, Drs.,MP (K) Kode MK : EKI 317 2. Drs. I Nengah Kartika,M.Si SKS : 3 (tiga) Semester : 5 (lima) Prasyarat : Ekonomi Publik (EKI 306) Standar Kompetensi : Setelah berakhirnya perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami perilaku alokasi sektor publik, terkait dengan berbagai fungsinya yakni, fungsi distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta sumber-sumber pembiayaannya No. Kompetensi Dasar Materi Pokok Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi Waktu Sumber/ Bahan/Alat T UK US TM P L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Memahami konsep analisis Biaya dan Manfaat 1.1.Konsep Analisis Manfaat Biaya 1.2. Model Analisis Biaya Dan Manfaa 1.3.Metode Penilai Proyek Lainnya 1.4.Masalah Pokok Analisis Mengkaji Konsep konsep Analisis Manfaat Biaya 1.1.Mampu menjelaskan Konsep Analisis Manfaat Biaya 1.2. Mampu menjelaskan Model Analisis Biaya Dan Manfaa 1.3. Mampu menjelaskan Metode Penilai Proyek Lainnya √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 2 Mengerti penentuan harga barang publik 2.1.Struktur Biaya Menurun 2.2.Peraturan pemerintah Mengkaji Struktur biaya menurun dan Peraturan Pemerintah dam 2.1. Mampu menjelaskan Struktur Biaya Menurun 2.2. Mampu menjelaskan √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 1
- 2. penentuan harga barang publik Peraturan pemerintah 3 Mengerti Theoritical Linkkage desentralisasi dalam pertumbuhan ekonomi Memahami implementasi Kebijakan fiskal di Indonesia 3.1.Theoritical Linkkage desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi 3.2 Implementasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia Mengkaji Theoritical Linkkage desentralisasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan implementasi Kebijakan fiskal di Indonesia 3.1. Mampu menjelaskan Theoritical Linkkage desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi 3.2 Mampu menjelaskan Implementasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 4 Memahami Theoritical Linkkage desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi 4.1 Theoritical Linkkage desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi 4.2 Theoritical Linkkage desentralisasi Fiskal dan efisiensi sektor Publik 4.3. Desentralisasi Fiskal dan Kesejahtraan Masyarakat Lokal Menyimpulan 4.1 Mampu menjelaskan Theoritical Linkkage desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi 4.2 Mampu menjelaskan Theoritical Linkkage desentralisasi Fiskal dan efisiensi sektor Publik 4.3. Mampu menjelaskan Desentralisasi Fiskal dan Kesejahtraan Masyarakat Lokal √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 5 Memahami Konsep desentralisasi 5.1.Pengertian dan Konsep Desentralisasil 5.2 Dasar Pemikiran dan Argumentasi Desentralisasi Mengkaji Konsep- konsep Desentralisasi Menyimpulkan 5.1. Mampu menjelaskan Pengertian dan Konsep Desentralisasil 5.2 Mampu √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 2
- 3. menjelaskan Dasar Pemikiran dan Argumentasi Desentralisasi 6 Memahami The Tradisional and new Pespectives Teoritis 6.1 The Tradisional and new Pespectives Teoritis 6.2 Pandangan Tiebout 6.3 Hubungan antara level Pemerintahan Mengkaji The Tradisional and new Pespectives Teoritis 6.1 Mampu menjelaskan The Tradisional and new Pespectives Teoritis 6.2 Mampu menjelaskan Pandangan Tiebout 6.3 Mampu menjelaskan Hubungan antara level Pemerintahan √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 7 Memahami Dampak Desentralisasi fiskal dan efisiensi ekonomi antara negara maju dan negara sedang berkembang Memahami Fiscal Federalism Theori di Indonesia 7.1 Fenomena Permasalah di Negara Berkembang 7.2 Implementasi Teoritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia Mengkaji Fenomena Permasalah di Negara Berkembang Menyimpulkan mengimplemetasika n Fiscal Federalism Theori di Indonesia 7.1 Mampu menjelaskan Fenomena Permasalah di Negara Berkembang 1. 7.2 Mampu menjelaskan Implementasi Teoritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 8 Memahami Konsep Penganggaran Fiskal 8.1 Pengertian Penganggaran 8.2 Fungsi Anggran sektor Publik 8.3.Pengelolaan anggaran daerah Di Era Desentalisasi Fiskal Menjelaskan konsep,fungsi serta pengelolaan anggaran 8.1 Mampu menjelaskan Pengertian Penganggaran 8.2 Mampu menjelaskan Fungsi Anggran sektor Publik 8.3. Mampu menjelaskan Pengelolaan anggaran daerah Di √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 3
- 4. Era Desentalisasi Fiskal 9 Mengerti Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Memahami Reformasi Sektor Publik 9.1. Perinsip Pengelolaan Keuangan Daerah 9.2. Reformasi Sektor Publik mengkaji Perinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Mengkaji Reformasi Sektor Publik 9.1. Mampu menjelaskan Perinsip Pengelolaan Keuangan Daerah 9.2. Reformasi Sektor Publik √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 10 Memahami Dasar hukum dalam Proses penyusunan APBD Yang berbasis kinerja 10.1 Dasar Hukum dan Arti Penting APBD Berbasis Kinerja 10.2. Perangkat Penyusunan APBD berbasis Kinerja Menjelaskan Dasar hukum dalam proses penyusunan APBD yang berbasis Kinerja 10.1 Mampu menjelaskan Dasar Hukum dan Arti Penting APBD Berbasis Kinerja 10.2. Mampu menjelaskan Perangkat Penyusunan APBD berbasis Kinerja √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 11 Mengerti Sumber penerimaan Daearah Memahami kreteria Penetapan Pajak 11.1. Penerimaan Daerah 11.2 Kreteria Penetapan Pajak Menjelaskan Penerimaan Daerah 11.1. Mampu menjelaskan Penerimaan Daerah 11.2 Mampu menjelaskan Kreteria Penetapan Pajak √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 12 Mengerti prinsip serta strategi penerimaan daerah 12..1. Prinsip penetapan Penerimaan Daerah Yang Baik 12.2. UU Pengaturan tentang Pajak dan penerimaan Daerah 12.3. Langkah Strategi Mengkaji Prinsip penetapan Penerimaan Daerah 12..1. Mampu menjelaskan Prinsip penetapan Penerimaan Daerah Yang Baik 12.2. Mampu menjelaskan UU √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 4
- 5. Meningkatkan Pnerimaan Daerah 12. 4. Mobilisasi Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal. ( Lanjutan ) Pengaturan tentang Pajak dan penerimaan Daerah 12.3. Mampu menjelaskan Langkah Strategi Meningkatkan Pnerimaan Daerah 12. 4. Mampu menjelaskan Mobilisasi penerimaan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal. ( Lanjutan ) 13 Memahami Administrasi Pajak properti dan Persoalan PBB sebagai pajak daerah 13.1. Administrasi Pajak Properti 13.2. Pendaerahan PBB 13.3. Menjadikan PBB Sebagai Pajak Daerah. Menjelaskan Pajak Properti dan PBB 13.1. Mampu menjelaskan Administrasi Pajak Properti 13.2. Mampu menjelaskan Pendaerahan PBB 13.3. Mampu menjelaskan Menjadikan PBB Sebagai Pajak Daerah. √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 14 Memahami Perencanaan Daerah menurut UU No 25/2004 , UU No 32/2004 , UU No 33/2004, UU No 14.1 Perencanan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 dan UU 32/2004 14.2 Perencanaan dan Menyimpulkan Kebijakan dan penganggaran Daerah 14.1 Mampu menjelaskan Perencanan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 dan UU √ √ √ 60 - 90 1. Silabus, SAP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Texbook 5
- 6. 17/2003 penganggaran Menurut UU 32/2004 14.3 Perencanaan dan penganggaran Menurut UU 17/2003 dan UU 33/2004 32/2004 14.2 Mampu menjelaskan Perencanaan dan penganggaran Menurut UU 32/2004 14.3 Mampu menjelaskan Perencanaan dan penganggaran Menurut UU 17/2003 dan UU 33/2004 PUSTAKA 1. Guritno Mangkoesoebroto, Dr., M.Ec., 2000, Ekonomi Publik, Edisi 3, BPFE – UGM, Yogyakarta. 2. Sukanto Reksohadiprodjo, Ph.D., M.Com, M.A, 2001, Ekonomika Publik, Edisi Pertama, BPFE – UGM, Yogyakarta. 3. M. Suparmoko, Drs., Ph.D., M.A. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta. 6
- 7. 17/2003 penganggaran Menurut UU 32/2004 14.3 Perencanaan dan penganggaran Menurut UU 17/2003 dan UU 33/2004 32/2004 14.2 Mampu menjelaskan Perencanaan dan penganggaran Menurut UU 32/2004 14.3 Mampu menjelaskan Perencanaan dan penganggaran Menurut UU 17/2003 dan UU 33/2004 PUSTAKA 1. Guritno Mangkoesoebroto, Dr., M.Ec., 2000, Ekonomi Publik, Edisi 3, BPFE – UGM, Yogyakarta. 2. Sukanto Reksohadiprodjo, Ph.D., M.Com, M.A, 2001, Ekonomika Publik, Edisi Pertama, BPFE – UGM, Yogyakarta. 3. M. Suparmoko, Drs., Ph.D., M.A. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta. 6