2. 2
www.kemenkeu.go.id
REVIEW PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA TA 2022
CAPAIAN OUTCOME DANA DESA TA 2021-2022
Desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mendorong perekonomian kerakyatan, ikut serta dalam menghadapi risiko krisis pangan dan
energi serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di desa.
Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana desa adalah langkah nyata dalam rangka mendorong kemajuan dan penguatan ekonomi untuk
mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan
Penggunaan DD untuk BLT Desa menjadi program mandatory sehingga realisasi penyaluran dan capaian jumlah KPM sesuai dengan target.
Kebijakan penggunaan Dana Desa paling sedikit 40% untuk program perlinsos berupa BLT Desa, serta paling sedikit 8% dari alokasi Dana Desa
setiap desa untuk dukungan pendanaan penanganan covid-19 di masing-masing desa mempercepat recovery perekonomian desa.
Per 15 Desember 2022, Penyaluran DD Rp 66,08 T (97,18% dari pagu DD Rp68 T), naik 2,3% dibandingkan TA 2021
BLT Desa yang telah salur ke RKD sebesar Rp26,43 T (97,18% dari target Rp27,2 T).
KPM penerima BLT Desa sebanyak 7,49 juta KPM (99,07% dari target 7,56 juta KPM) lebih tinggi dibandingkan TA 2021 (hanya 5,62 juta KPM ).
PERANAN DANA DESA DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DESA
❑ Selama pandemi Covid, kemiskinan perdesaan recover lebih
cepat dibandingkan perkotaan. Saat pandemi, persentase
kemiskinan pedesaan meningkat dari 12,85% di Maret 2020,
menjadi 13,1% Maret 2021, tapi kemudian turun kembali
menjadi 12,29% pada Maret 2022 (lebih rendah dibandingkan
sebelum pandemi). Angka tersebut lebih baik dibanding
perkotaaan.
❑ Dana Desa membantu menurunkan masalah sosial
ekonomi akibat krisis/pandemi, salah satunya melalui
Program BLT Desa.
Maret 2015 : 14,21%
Maret 2022 : 12,29%
PERANAN DANA DESA TERHADAP KEMAJUAN DESA
2018: 14.047 Desa
2022: 4.365 Desa
2018: 33.339 Desa
2022: 9.221 Desa
Penurunan jumlah desa
dengan status sangat
tertinggal dan desa
tertinggal menjadi salah
satu bukti dampak positif
adanya Dana Desa bagi
kemajuan desa
1
2
4
3
5
6
7
3. 3
www.kemenkeu.go.id
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2023
Target penggunaan DD 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional,
utamanya untuk:
Program perlinsos dan
kemiskinan ekstrem melalui
BLT Desa
Memberikan bantuan
permodalan kepada BUMDES
Dana Operasional Pemerintah Desa
1. Melanjutkan fokus penggunaan DD yang
disinkronisasikan dengan prioritas nasional.
2. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian
penyaluran DD jika terdapat desa bermasalah atau
kepala desa menyalahgunakan DD.
3. Menyempurnakan kebijakan penganggaran Dana
Desa (DD) dengan memperhatikan:
a. kebutuhan masing-masing desa sesuai
kewenangan desa.
b. performance based pengelolaan DD dan sinergi
penggunaan DD melalui penilaian kinerja desa
(Alokasi Kinerja) dana Desa Desa Tambahan.
4. Melaksanakan pengalokasian DD sebelum tahun
berjalan berdasarkan formula AD, AF, AA dan AK,
dan pengalokasian DD tambahan yang dihitung
pada TA berjalan berdasarkan kriteria tertentu.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DD:
a. penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN
ke RKD melalui RKUD secara bersamaan
b. pemisahan penyaluran DD non BLT Desa dan BLT
Desa.
c. pemberian reward penyaluran DD dalam 2 (dua)
tahap kepada desa berstatus Mandiri.
60,0 60,0
70,0 71,2 72,0
68,0 70,0
59,77 59,86
69,81 71,1 71,85 67,9
27,93%
0,00%
16,67%
1,70% 1,14%
-5,56%
2,94%
-90,00%
-70,00%
-50,00%
-30,00%
-10,00%
10,00%
30,00%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Outlook)
2023
(RAPBN)
Alokasi Realisasi Growth Alokasi
PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI
Kebijakan 2023
Dukungan program sektor prioritas di
desa termasuk penanganan stunting,
mendukung ketahanan pangan dan
hewani.
Triliun Rupiah
4. 4
www.kemenkeu.go.id
OUTLINE
DASAR HUKUM
UU Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
UU Nomor 28 Tahun 2022
tentang APBN TA 2023
Perpres Nomor 130/2022
tentang Rincian APBN TA 2023
PMK Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa
Pengalokasian
Pemantauan
dan
evaluasi
Penghentian
dan/atau
Penundaan
Penyaluran
Dana Desa
5. www.kemenkeu.go.id
5
▪ DJPK selaku PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun
Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) Dana Desa disampaikan
kepada DJA paling lambat bulan Februari
▪ Penyusunan dan penyampaian IKD Dana Desa
berpedoman pada PMK mengenai tata cara perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN,
dan pengesahan DIPA BUN
▪ Kebijakan penganggaran Dana Desa (DD)
memperhatikan:
• kebutuhan masing-masing Desa sesuai kewenangan
desa;
• Kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
• Kemampuan Keuangan Negara.
▪ IKD sebagai Dasar penganggaran Dana Desa, penyusunan
arah kebijakan dan pengalokasian Dana Desa dalam nota
keuangan dan rancangan APBN
PENGANGGARAN
DANA DESA
(Pasal 4 s.d. Pasal 5)
6. 6
www.kemenkeu.go.id
PAGU PER PORSI ALOKASI
➢ Dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota dari
74.961 desa sesuai Kepmendagri No 050/145/2022
➢ 7 desa tidak dialokasikan dana desa sesuai dengan
rekomendasi BPK atas LKPP 2019 dan LKBUN 2020, sebagai
berikut:
➢ Desa Renokenongo, Kab. Sidoarjo
➢ Desa Kedungbendo, Kab. Sidoarjo
➢ Desa Kanekes, Kab. Lebak
➢ Desa Perkebunan Alur Jambu, Kab. Aceh Tamiang
➢ Desa Wonorejo, Kab. Balangan
➢ Desa Batujaya, Kab. Aceh Barat
➢ Desa Misabugoid, Kab. Manokwari
PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2023
VARIABEL PROPORSI BESARAN TERALOKASI
Dialokasikan pada Tahun 2022 68.000.000.000 68.000.000.000
ALOKASI DASAR 65% 44.200.000.000 44.199.955.898
ALOKASI FORMULA 30% 20.400.000.000 20.400.048.051
ALOKASI AFIRMASI 1% 680.000.000 679.996.592
ALOKASI KINERJA 4% 2.720.000.000 2.719.999.459
Dialokasikan pada Tahun berjalan (2023) 2.000.000.000 2.000.000.000
PAGU DANA DESA 2023 70.000.000.000 70.000.000.000
(Pasal 6 s.d. Pasal 13)
(Dalam Ribuan Rupiah)
7. 7
www.kemenkeu.go.id
ALOKASI DASAR (65%)
Pembagian klaster berdasarkan range Jumlah Penduduk
(Pasal 7)
• Besaran AD per Desa teralokasi secara lebih proporsional
karena ditentukan berdasarkan jumlah penduduk
• Desa dengan jumlah penduduk sedikit mendapat AD
lebih kecil dibanding dengan desa dengan jumlah
penduduk lebih banyak
Alokasi Dasar TA 2023
Sebesar 44,2 T Rupiah dengan pembagian klaster berdasarkan range Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk desa tertinggi
yaitu 84.221 jiwa (Desa Sumberjaya,
Kab. Bekasi), sedangkan jumlah
penduduk desa terendah yaitu 18
jiwa (Desa Nagatun, Kab. Asmat)
2022
Kluster JP
Nilai AD
(ribuan Rp)
JP Jumlah Desa
Total
(ribuan Rp)
AD per
Kapita
(ribuan Rp)
AD per
Kapita
(ribuan Rp)
1 - 100 415.261 47.940 682 283.208.002 5.908 5.890
101 - 500 477.550 3.791.980 11.633 5.555.339.150 1.465 1.469
501 - 1.500 539.839 22.430.843 24.045 12.980.428.755 579 579
1.501 - 3.000 602.128 36.296.303 16.790 10.109.729.120 279 279
3.001 - 5.000 664.418 43.955.218 11.323 7.523.205.014 171 172
5.001 - 10.000 726.707 56.444.934 8.371 6.083.264.297 108 108
diatas 10.000 788.996 31.302.195 2.110 1.664.781.560 53 54
74.954 44.199.955.898
2023
Jumlah
(Rp)
8. 8
www.kemenkeu.go.id
ALOKASI AFIRMASI (1%)
• Jumlah Desa penerima AA pada TA 2023 sebanyak 5.704 desa.
Penyebaran desa penerima AA yang bertambah akan
mempercepat upaya kemandirian dan pengentasan dari desa
tertinggal
• Penetapan angka kemiskinan menggunakan data P3KE
• Besaran AA per Desa sebesar Rp105,7 juta untuk Desa
Tertinggal (DT) dan Rp158,6 juta untuk Desa Sangat Tertinggal
(DST)
Alokasi Afirmasi TA 2023 sebesar 680 Miliar Rupiah untuk Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal pada 6 desil*
*4 desa di Kab. Dogiyai tidak mendapatkan AK karena sudah mendapatkan AA
Klasifikasi Desa 2022 2023
1 SANGAT TERTINGGAL 5.650 4.980
2 TERTINGGAL 12.637 9.584
3 BERKEMBANG 38.083 33.903
4 MAJU 15.321 20.249
5 MANDIRI 3.269 6.238
TOTAL 74.960 74.954
(Pasal 8)
Indek Desa Membangun 2023
Status Desa
Nilai AA 2023
(ribuan Rp)
Jumlah
Desa 2023
Total 2023
(ribuan Rp)
Jumlah
Desa 2022
Nilai AA 2022
(ribuan Rp)
Total 2022
(ribuan Rp)
kenaikan/
penurunan Jumlah
Desa
Tertinggal 105.688 4.244 448.539.872 3.414 119.423 407.710.122 -24,31%
Sangat Tertinggal 158.532 1.460 231.456.720 1.140 238.847 272.285.580 -28,07%
5.704 679.996.592 4.554 358.270 679.995.702
Jumlah
(Rp)
9. 9
www.kemenkeu.go.id
(Pasal 9)
ALOKASI KINERJA (4%)
Alokasi Kinerja sebesar 2,7 T diberikan kepada Desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik, ditetapkan secara proporsional
berdasarkan Jumlah Desa pada tiap Kab/Kota
Kluster Jumlah Desa
% Jumlah Desa
Penerima AK
Desa Penerima
2023
1 1 - 51 17% 211
2 52 - 100 16% 1.208
3 101 - 400 15% 8.709
4 401 -500 14% 548
5 Lebih dari 500 13% 563
11.239
Total Desa
❑ Penetapan jumlah desa penerima AK setiap
kabupaten/kota dibagi dalam 5 klaster;
❑ Jumlah desa penerima AK turun menjadi 11.239
desa dari sebelumnya 11.244 desa. Hal ini karena
terdapat 4 desa di Kab. Dogiyai yang sudah
mendapatkan AA dan pengurangan 1 Desa penerima
di Kab Manokwari dihapuskan dari daftar penerima
Dana Desa 2023.
❑ Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Pemda
ditetapkan paling tinggi 25% dari total penilaian
kinerja Desa
❑ Nilai AK TA 2022 sebesar Rp241,9 juta, sedangkan
untuk TA 2023:
▪ sebesar Rp208,76 juta untuk desa di Pemda
yang tidak melakukan penilai kinerja desa
secara mandiri,
▪ sebesar Rp260,95 juta untuk desa yang Pemda
melakukan penilaian kinerja desa secara
Mandiri
❑ Nilai AK masih cukup besar dibandingkan dengan
nilai AA untuk DST yang sebesar Rp158,5 juta. Hal ini
untuk memotivasi semua desa untuk meningkatkan
status dan kinerja desa agar mendapatkan AK.
Keterlibatan Pemda Dalam Penilaian Kinerja Desa Penerima Alokasi Kinerja TA
2023
Status Desa
Nilai AK
(ribuan Rp)
Jumlah Desa
Total
(ribuan Rp)
Tidak menilai IT 208.765 4.078 851.343.670
Menilai IT 260.949 7.161 1.868.655.789
Jumlah 11.239 2.719.999.459
10. 10
www.kemenkeu.go.id
Alokasi Kinerja
yang lebih
proposional
Penilaian Kinerja
Desa dilakukan
bersama oleh
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah
Insentif melalui
Alokasi Kinerja
Dana Desa
ALOKASI KINERJA DANA DESA 2022 DAN 2023
ALOKASI KINERJA DANA
DESA 2020 - 2021
Penilaian dilakukan Pemerintah Pusat dengan Keterbatasan Data
yang ada
Sejak Pengalokasian
Dana Desa TA 2022,
Pemda bisa ikut
menilai AK
Pemda Kab/Kota lebih mengetahui
kondisi desa-desa di daerahnya, dan
indikator-indikator yang digunakan untuk
penilaian kinerja desanya dapat
ditambahkan sesuai dengan tujuan dan
kondisi setiap daerah
Target pembangunan pedesaan
dalam RPJMN 2020-2024:
a. perkembangan status
pembangunan desa
(meningkatnya jumlah Desa Mandiri
sebanyak 9.115 desa, meningkatnya
Desa Berkembang sebanyak 5.588
desa, serta menurunnya jumlah Desa
Tertinggal sebanyak 15.920 desa)
b. penurunan angka kemiskinan
desa dari 12,9% (2019) menjadi
9,9% (2024)
Latar Belakang
Pemberian Alokasi Kinerja kepada
desa yang memiliki hasil penilaian
kinerja terbaik agar desa-desa
dapat bersaing secara sehat dalam
memperbaiki kinerjanya
1
2
KEBIJAKAN ALOKASI KINERJA TA 2023
11. 11
www.kemenkeu.go.id
Kriteria Utama merupakan kriteria yang harus dimiliki
oleh suatu Desa sebagai penentu kelayakan desa penerima
Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2023, yaitu:
3
Desa yang
melaksanakan BLT
Desa pada tahun 2021
2
Desa dengan Status
Berkembang atau Maju
atau Mandiri pada tahun
2022
1
Bukan Desa penerima
Alokasi Afirmasi (AA)
dalam Dana Desa pada
tahun 2023
4
Tidak terdapat
penyalahgunaan
keuangan Desa sampai
dengan batas waktu
penghitungan rincian
Dana Desa (dinilai oleh
kab/kota)
KRITERIA UTAMA :
INDIKATOR WAJIB DALAM DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
(Pasal 9 ayat 5)
12. 12
www.kemenkeu.go.id
KRITERIA KINERJA :
INDIKATOR WAJIB DALAM DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
INDIKATOR WAJIB
DALAM KRITERIA KINERJA
PENGELOLAAN DANA DESA
CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN DESA
Persentase pengeluaran prioritas terhadap
total belanja APBDes pada tahun 2021
Persentase pelaksanaan kegiatan Dana
Desa secara swakelola pada tahun
2021
Persentase realisasi penyerapan (keuangan) Dana
Desa pada tahun 2021; dan
Perubahan skor indeks Desa membangun
(IDM) dari tahun 2021 ke tahun 2022;
Perubahan rasio PADes terhadap total
pendapatan APBDes dari tahun 2020 ke tahun
2021; dan
Persentase pengeluaran prioritas Dana
Desa terhadap total belanja Dana Desa
pada tahun 2021; dan
Persentase capaian keluaran (output) Dana
Desa pada tahun 2021
Perubahan status Desa berdasarkan indeks
Desa membangun (IDM) dari tahun 2021
ke tahun 2022;
Status Desa berdasarkan indeks Desa
membangun (IDM) tahun 2022; dan
Persentase penurunan jumlah penduduk
miskin Desa dari tahun 2020 ke tahun
tahun 2021
(Pasal 9 ayat 8)
13. 13
www.kemenkeu.go.id
NO KATEGORI DAN INDIKATOR TAMBAHAN
1 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
a Penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022
b Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka
menengah Desa tahun anggaran 2022
c Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan
perubahannya tahun anggaran 2022
d Keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022
e Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat
Desa, dan badan permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh
persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
f Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun
anggaran 2022
2 PENGELOLAAN DANA DESA
a Persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021
b Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa
terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021
c Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan
usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021
d Persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021
NO KATEGORI DAN INDIKATOR TAMBAHAN
e Persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa
tahun anggaran 2021
f Persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun
anggaran 2021
g Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana
Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
h Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap
Dana Desa tahun anggaran 2021
3 CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
a Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam
pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
b Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021
4 CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN DESA
a Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021
b Besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa
pada APBDes tahun anggaran 2021
c Status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran
2021; dan/atau
d Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada
tahun anggaran 2022
KATEGORI DAN INDIKATOR TAMBAHAN DALAM ALOKASI KINERJA
(Pasal 9 ayat 9)
14. 14
www.kemenkeu.go.id
ALOKASI FORMULA (30 %) (Pasal 10)
Kebijakan Alokasi Formula
2022 2023
JP 10% 10%
JPM 40% 40%
LW 10% 10%
IKG 40% 40%
PROPORSI
Variavel
• Alokasi Formula sebesar 20,4 T dengan proporsi variabel penghitungan AF tetap
seperti tahun sebelumnya.
• Melanjutkan kebijakan tahun 2022, dilakukan perubahan penghitungan yaitu AF
dihitung alokasi per desa terlebih dahulu selanjutnya dihitung alokasi per
kab/kota, untuk menghasilkan AF per desa yang lebih berkeadilan.
• Tetap menyeimbangkan bobot Kependudukan (JP dan JPM) dan Kewilayahan
(LW dan IKG) 50% : 50%.
15. 15
www.kemenkeu.go.id
Luas Wilayah (LW)
UU 4/2014 : Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat
kesulitan geografis desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial,
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
SUMBER DATA DANA DESA 2023
Kinerja Penyerapan
dan Capaian Output
APBDes dan
PADes
Status Desa
(IDM)
Indeks Kesulitan
Geografis (IKG)
Jumlah Penduduk
Miskin (JPM)
berdasarkan data P3KE
Jumlah Penduduk (JP)
Jumlah Desa, data nama
dan kode Desa
Dalam hal data tidak tersedia,
terdapat anomali, dan/atau
tidak memadai menggunakan:
• data tahun sebelumnya
dan/atau
• persentase tertentu dari
data desa induk
• presentase JPM terhadap
total JP yg digunakan dalam
pengalokasian DD TA 2022,
selanjutnya hasil
perhitungan tsb dikalikan
dengan nilai JP yang
digunakan dalam
pengalokasian DD TA 2023
untuk Desa bersangkutan
(Pasal 12 ayat (1))
16. 16
www.kemenkeu.go.id
TAMBAHAN DANA DESA
a. Penetapan dan penyampaian data APBDes TA 2023;
b. kinerja penyaluran DD TA 2023;
c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran DD TA 2023;
d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban
penganggaran BLT Desa TA 2022;
e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi
transaksi harian setiap bulan TA 2023;
f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun
anggaran TA 2023;
g. Kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan
APBDes TA 2022; dan/atau
h. Kriteria tertentu lainnya.
❑ Tata cara penghitungan dan rincian alokasi
tambahan Dana Desa setiap Desa ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan.
❑ Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa
dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
❑ Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan
sebagai tambahan Dana Desa, dilakukan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:
(Pasal 13)
Mendorong Desa dan
Pemda menyampaikan
laporan realisasi APBDes
sesuai Permendagri 20
tahun 2018 melalui aplikasi
KONSOLIDASI Kemendagri
17. 17
www.kemenkeu.go.id
KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA
BUPATI/WALI KOTA BERTANGGUNG
JAWAB ATAS KETERCAPAIAN
KELENGKAPAN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA, KEBENARAN
DOKUMEN PERSYARATAN, DAN
KEBENARAN PEREKAMAN DATA
REALISASI JUMLAH KPM BLT DESA
DALAM HAL BUPATI/WALI KOTA TIDAK
MENYAMPAIKAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
SAMPAI DENGAN BATAS AKHIR
PENYAMPAIAN DOKUMEN, DANA DESA
TIDAK DISALURKAN DAN MENJADI SISA
DANA DESA DI RKUN. SISA DANA DESA
TERSEBUT TIDAK DAPAT DISALURKAN
KEMBALI PADA TA BERIKUTNYA.
PENYALURAN DANA DESA UNTUK
BLT DESA DIAJUKAN TERPISAH
DENGAN DANA DESA NON BLT
DESA.
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TIDAK
DIPERBOLEHKAN UNTUK
MENAMBAH PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA SELAIN
YANG DIATUR DALAM PMK
01
02
03
04
(Pasal 14 s.d. Pasal 27)
18. 18
www.kemenkeu.go.id
PENATAUSAHAAN DI PEMERINTAH DAERAH
1 2
3
4
Pemda menganggarkan Dana
Desa dalam APBD berdasarkan
peraturan presiden mengenai
rincian APBN
Dalam rangka penatausahaan,
pertanggungjawaban, dan
pelaporan Dana Desa, Pemda
melakukan pencatatan
pendapatan dan belanja atas
Dana Desa
Pencatatan pendapatan Dana
Desa berdasarkan daftar rincian
SP2D penyaluran Dana Desa dari
aplikasi OMSPAN
Pencatatan belanja Dana Desa
dengan SP2D pengesahan yang
diterbitkan oleh Pemda berdasarkan
daftar rincian SP2D hasil
pemotongan Dana Desa dari aplikasi
OMSPAN
(Pasal 32)
19. 19
www.kemenkeu.go.id
▪ Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa,
Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa
dalam APBDes.
▪ Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa,
Pemerintah Desa melakukan perubahan
APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
▪ Dalam rangka penatausahaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana
Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan
pendapatan dan belanja atas Dana Desa.
PENATAUSAHAAN DI
PEMERINTAH DESA (Pasal 33)
20. 20
www.kemenkeu.go.id
PELAPORAN APBDES
(Pasal 34)
Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan pelaksanaan APBDes
semester pertama tahun anggaran
2022; dan
b. Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes tahun
anggaran 2022, kepada bupati/wali
kota melalui camat.
Berdasarkan laporan tersebut, bupati/wali kota
menyusun:
a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes
semester pertama tahun anggaran 2022;
dan
b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes
tahun anggaran 2022.
Bupati/wali kota menyampaikan laporan
konsolidasi secara elektronik melalui
sistem informasi yang dikelola oleh
Pemerintah.
21. 21
www.kemenkeu.go.id
PENGGUNAAN DANA DESA
Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang
bersumber dari DD, diutamakan penggunaannya untuk:
Program pemulihan
ekonomi, berupa
perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan
ekstrem dalam bentuk BLT
Desa paling sedikit 10% dan
paling banyak 25% dari
anggaran DD;
Dana operasional
pemerintah Desa
paling banyak 3% dari
anggaran DD;
Program ketahanan
pangan dan hewani
paling sedikit 20% dari
anggaran DD termasuk
pembangunan lumbung
pangan Desa;
Dukungan program sektor
prioritas di Desa berupa
bantuan permodalan kepada
BUMDes, program
kesehatan termasuk
penanganan stunting, dan
pariwisata skala desa sesuai
dengan potensi dan
karakteristik desa, serta
program atau kegiatan lain.
(Pasal 35 s.d. Pasal 39)
Penggunaan Dana Desa
berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (Pasal 37)
(Pasal 35)
22. 22
www.kemenkeu.go.id
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA
a. Diprioritaskan keluarga miskin yang
berdomisili di Desa bersangkutan dan
terdaftar dalam keluarga desil 1 data
pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem (P3KE);
b. Dalam hal tidak ada, Desa dapat menetapkan
calon KPM BLT Desa dari keluarga yang
terdaftar dalam keluarga desil 2 s.d. desil 4
data P3KE;
c. Dalam hal tidak ada, Desa dapat menetapkan
calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:
▪ kehilangan mata pencaharian;
▪ mempunyai anggota keluarga yang rentan
sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
▪ tidak menerima bantuan sosial program
keluarga harapan; atau
▪ rumah tangga dengan anggota rumah
tangga tunggal lanjut usia. ;
Kriteria Penerima Manfaat
1. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan
kedua s.d. bulan kedua belas lebih besar
dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran
atas selisih kekurangan BLT Desa
menggunakan Dana Desa non BLT Desa
setiap bulan.
2. Dalam hal terdapat KPM BLT Desa
meninggal dunia atau tidak memenuhi
kriteria, kepala Desa wajib mengganti
dengan KPM yang baru.
3. Dalam hal tidak terdapat KPM yang
baru, kepala Desa melakukan
perubahan daftar KPM BLT Desa yang
masih tersisa dengan menjelaskan
penurunan realisasi jumlah KPM.
4. Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak
dibayarkan kepada KPM akibat
perubahan daftar jumlah KPM BLT Desa,
dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan prioritas Desa lainnya.
5. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau
penambahan jumlah KPM BLT Desa
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa
atau keputusan kepala Desa.
Daftar KPM ditetapkan dengan
perkades/keputusan kades
paling kurang memuat:
1. nama dan alamat KPM;
2. rincian KPM berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan; dan
3. jumlah KPM.
1. Besaran BLT Desa ditetapkan
sebesar Rp300.000,00 untuk bulan
pertama s.d. bulan kedua belas per
KPM.
2. Pembayaran BLT Desa kepada KPM
dilaksanakan mulai bulan Januari
dan dapat dibayarkan paling banyak
untuk 3 bulan secara sekaligus.
Pembayaran BLT Desa
(Pasal 36)
23. 23
www.kemenkeu.go.id
PEMANTAUAN SISA DANA DESA (Pasal 43)
Besaran sisa Dana Desa di RKD TA 2015
sampai dengan TA 2021 yang belum selesai
diperhitungkan melalui perhitungan
penyaluran Dana Desa tahap III atau
penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa
berstatus Desa mandiri tahun anggaran
2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa
diperhitungkan dalam
penyaluran Dana Desa
tahap II dan/atau tahap
III TA 2023
Besaran sisa Dana Desa TA 2022 dan 2023 di
RKD
dianggarkan kembali di
tahun anggaran
berikutnya oleh kepala
Desa dan dilakukan
perekaman oleh
bupati/wali kota pada
Aplikasi OM-SPAN
24. 24
www.kemenkeu.go.id
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI DAERAH
Pemantauan
dan Evaluasi
oleh
Pemda
Prioritas
penggunaan
Dana Desa
Capaian
keluaran
Dana Desa
Sisa Dana
Desa di
RKD
(Pasal 51)
Laporan
konvergensi
pencegahan
stunting tingkat
Desa
25. 25
www.kemenkeu.go.id
Permasalahan Desa:
1. Kades dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka; atau
2. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status
keberadaan Desa
Dasar Dokumen:
1. surat permohonan dari bupati/wali kota untuk permasalahan Kades yang ditetapkan sebagai
tersangka.
2. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau bupati/wali
kota untuk permasalahan Desa.
Bentuk Konsekuensi:
Kementerian Keuangan c.q. DJPK dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan
penyaluran Dana Desa Non BLT melalui naskah dinas DJPK kepada DJPb dan bupati/wali kota
atau kementerian/lembaga terkait atas permasalahan penyalahgunaan Dana Desa oleh kades
dan desa mengalami permasalahan administrasi /status hukum.
KADES TERSANGKA DAN PERMASALAHAN DESA
(Pasal 52 s.d. Pasal 56)
26. 26
www.kemenkeu.go.id
Penundaan atau penghentian:
1. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa dilakukan mulai penyaluran Dana Desa
nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud permohonan/rekomendasi diterima.
2. Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa
tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa
nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
Penyaluran Kembali:
1. DJPK menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa setelah menerima surat
permohonan dari bupati/wali kota dan surat rekomendasi dari K/L.
2. Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota diterbitkan
setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau
sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
3. Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa karena kades ditetapkan sebagai tersangka, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada TA berikutnya setelah periode penghentian penyaluran
Dana Desa tahun berjalan. Kecuali, Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerima surat permohonan
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni
tahun anggaran berjalan.
DALAM HAL TERDAPAT KADES TERSANGKA DAN PERMASALAHAN DESA
(Pasal 52 s.d. Pasal 56)
27. 27
www.kemenkeu.go.id
KONSEKUENSI TIDAK MELAKSANAKAN BLT DESA DI TAHUN 2023
1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 12 bulan TA 2023, dikenakan
pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25%
dari penyaluran Dana Desa tahap II TA 2024.
2. Pemotongan dikecualikan bagi Desa yang tidak
menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran
2023.
Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Desa belum
dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN,
DD disalurkan paling tinggi sebesar 75% dari
pagu DD setiap Desa.
(Pasal 56)
Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan tahun
anggaran 2022, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50%
(lima puluh persen) dari penyaluran
Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023
(Pasal 20 ayat 9)
(Pasal 53 PMK 190 tahun 2021)
28. 28
www.kemenkeu.go.id
KETENTUAN LAIN-LAIN
(Pasal 57)
Bupati/wali kota melakukan
pengecekan data jumlah Desa di
wilayahnya dengan membandingkan
data jumlah Desa yang digunakan
dalam pengalokasian Dana Desa
dengan data jumlah Desa mutakhir
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
❑ Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota lebih sedikit,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota dalam
melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa setelah berkoordinasi
dengan Kementerian Dalam Negeri.
❑ Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota lebih banyak,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan
data jumlah Desa yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa dalam
melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
Bupati/wali kota menyampaikan
hasil pengecekan data jumlah Desa
kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lambat hari kerja terakhir
bulan Juni.
