Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
1. Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari
Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
1
OPTI MALI SASI PELAYANAN PRI MER, UNTUK
CABANG KARAWANG
email : kc-karawang@bpjs-kesehatan.go.id
Jl. Jend A. Yani No 85. Bypass. Karawang - 41315
Karawang, 20 Februari 2015
3. DASAR HUKUM
No Peraturan Perundangan Tentang
1 UUD tahun 1945
2 UU No. 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
3 UU No. 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4 Perpres No. 12 tahun 2013 Jaminan Kesehatan
5 Perpres No. 111 tahun 2013 Perubahan atas PerpresNo. 12 tahun 2013
6 Permenkes No. 69 tahun 2013
STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
7 Permenkes No. 71 tahun 2013
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional
8 Per BPJS No. 1 tahun 2014 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
9 Permenkes No. 28 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Program JKN
10
Permenkes No 59 Tahun 2014
STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN
3
4. 4
Pelayanan
Kesehatan
Pemberi Pelayanan Manfaat Pelayanan
Sistem Pembayaran
Puskesmas, DPP, KP, RSD
Pratama, DRG
Pelayanan Kesehatan Non
Spesialistik
Puskesmas, DRG, Klinik Pratama,
RSD Pratama
Pelayanan Gigi
Puskesmas, Klinik Pratama, RSD PratamaPelayanan Kebidanan
(Bidan sebagai Jejaring) Pelayanan Kebidanan Non Kapitasi
Puskesmas, Klinik Pratama, RSD
Pratama
Pelayanan Kesehatan Non
Spesialistik
Per diem (Rp.
100.000/hari)
PMI Pelayanan Darah Non Kapitasi
Seluruh FKTP Penyuluhan Kapitasi
Seluruh FKTP
Skrining Primer dan Sekunder
(DM, Hipertensi, Ca
Mammae, Ca Cervix)
Non Kapitasi
Seluruh FKTP (berkoordinasi
dengan Dinkes) Imunisasi
Kapitasi (di luar Vaksin)
Seluruh FKTP (berkoordinasi
dengan BKKBN) KB
Kapitasi dan Non
Kapitasi di luar Alkon *
Program Rujuk Balik Seluruh FKTP*
Penanganan Penyakit Kronis
di FKTP dan PROLANIS
Kapitasi (di luar obat)
RJTP
RITP
Pelayanan Promotif
Preventif
Kapitasi
Pelayanan Kesehatan Primer
JKN
7. FASKES TINGKAT PERTAMA
PERMENKES nomor 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
1. Puskesmas beserta jejaringnya;
2. Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek,
laboratorium, bidan, perawat);
3. Praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
4. Klinik pratama beserta jejaringnya; dan
5. Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta
jejaringnya
6. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
1. Puskesmas beserta jejaringnya;
2. Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek,
laboratorium, bidan, perawat);
3. Praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
4. Klinik pratama beserta jejaringnya; dan
5. Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta
jejaringnya
6. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
8. PERMENKES NO 71 TAHUN 2013
Pasal 3
tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN1. Faskes tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan
komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan
Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan
penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium
sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
komprehensif sebagaimana, bagi Fasilitas Kesehatan yang
tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring
dengan sarana penunjang.
BPJS Kesehatan
9. Permenkes nomor 71 tahun 2013
mengenai pelayanan kebidanan
Pasal 16 dan 18
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama diantaranya
mencakup:
•pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan
anak balita oleh bidan atau dokter;
•pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi
•pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau
penyulit pervaginam (bagi Puskesmas PONED)
•pertolongan neonatal dengan komplikasi
BPJS Kesehatan
10. Rekap Mapping Faskes Tingkat Pertama
(Puskesmas dan Klinik ) di wilayah KC Karawang
Faskes Tk I KARAWANG Jejaring Bidan % jejaring Bidan
Dokter
Keluarga/Klinik 80 72
90%
Faskes Tk I TNI 1 -
faskes Tk I
POLRI 1 -
Puskesmas 50
TOTAL 132
BPJS Kesehatan
Data Januari 2015
11. BPJS Kesehatan
Daftar Faskes BPJS Kesehatan Cabang Karawang Kab.
Karawang Update Januari 2015
BIDAN DRG
1 01310008 POLRES KARAWANG JLK. SUROTOKUNTO NO.110 0
2 1012U027 KLINIK KUSUMA MEDIKA JL. Raya Telukjambe KRW 1 -
3 1012U036 KLINIK PURI ASIH CIKAMPEK JL.Stasion Cikampek KRW 26 1
4 1012U043 KLINIK CITRA MEDIKA II JL.Raya Tanjung Pura KRW 0 -
5 1012U047 KLINIK TELAGA SARI Jl. Syeh Quro, Telagasari KRW 1 1
6 1012U054 KLINIK YAKESTI JL.Raya Klari, Karawang 1 1
7 1012U060 KLINIK ARMINTA Jl. Syekh Quro No.07, KRW 1 -
8 1012U062 KLINIK PATEN Jl. Tuparev No.101krw 1 1
9 1012U070 KLINIK FIKRI MEDIKA Jl. Raya Telagasari KM.3KRW 1 1
10 1012U071 KLINIK WADAS MEDIKA Jl. Raya Buah Asem Wadas KRW 1 -
11 1012U073 KLINIK SAFIRA MEDIKA Jl. Raya Rawa Merta KRW 1 -
12 1012U075 KLINIK ASSALAMKARAWANG Jl. Dapur Areng, Cengkong KRW 19 -
13 1012U080 KLINIK PUTERA GEMILANG Jl. Ir. Djuanda No.15Cikampek 4 1
14 0131B002 KLINIK KIMIA FARMA JL. Dewi Sartika II No.30 0 -
15 0131B003 KLINIK NAURAH MEDIKA JL. Raya A. Yani No.02CKP KRW 2 1
16 0131B004 KLINIK SALMA KOSAMBI TELAGASARI KRW 1 1
17 0131B005 KLINIK DARAWOLONG DSN KARAWANG TENGAH PURWASARI 0 1
18 0131B007 KLINIK SARI LESTARI 2 JL. RAYA PAKISJAYA KRW 0 -
19 0131U003 KLINIK PURI MEDIKA JL. Raya Rengasdengklok, KRW 93 1
20 0131U005 KLINIK AULIA Jln. Raya Purwasari Km.6Ckp 2 -
KODE FASKES NAMA FKTPNO ALAMAT
DAFTARFASKES BPJS KESEHATAN CABANG KARAWANG KAB. KARAWANG UPDATE JANUARI 2015
PELAYANAN
14. BPJS Kesehatan
Daftar Faskes BPJS Kesehatan Cabang Karawang Kab.
Karawang Update Januari 2015 Lanjutan.....
BIDAN DRG
66 0131B013 KLINIK AZ-ZAHRA MEDINA dsn Pejaten I/159 RT 01/01 Ds Pejaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang 1 -
67 0131B014 DR. IRVAN AIKAYA SALAMPESSYdi Jl. Raya Karang Anyar No 76 Kec. Kutawaluya Kab. Karawang 2 -
68 0131B015 KLINIK KARAWANGPERDANA HUSADAJl. Proklamasi no 27 Kel Tanjung Mekar kec. Karawang Barat Kab. Karawang 1 -
69 0131B016 KLINIK DHERAJZ Dsn Peundeuy II Rt 02/07 Desa Karyamukti Kec. Lemahabang Kab. Karawang 0 -
70 0131B017 KLINIK SITI KHADIJAH Jl. Syech Quro no 1 RT 04/18 Johar Kec. Karawang Timur Kab. Karawang 1 -
71 0131B018 KLINIK VIDYA MEDIKA Jl Kaum Selatan no 69 Desa Pasir Talaga Kecamatan Telagasari Kab. Karawang 1 -
72 0131B019 KLINIK ASTER Jl. Raya A. Yani no 48 Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang 1 -
73 0131B020 KLINIK NAVA MEDIKA Dsn Cicinde Selatan I A RT 004/001 Desa Cicinde Selatan Kec. Banyusari Kab. Karawang 1 -
74 0131B021 KLINIK CILAMAYA MEDIKA Kp. Ondang I Desa Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang 1 -
75 0131B022 KLINIK CURUGRAHAYU Jalan Raya Pasar Minggu-Curug Kec. Klari Kab. Karawang 0 1
76 01310007 POSK 03.10.04KARAWANG JL. RAMBUTAN NO. 10 0 -
77 1012U063 CUCUMINFALAH, DR Jl. Raya Rengasdengklok No. 505 RT/RW 46/10 93 -
78 0131B023 KLINIK ANDINA CIKAMPEK Jl. Ir. H. Djuanda No 17 Desa Cikampek Kecamatan Cikampek Kab. Karawang 1 1
79 0131B024 KLINIK AZ-ZAHRA PINAYUNGANDsn Sukatani No 12 Rt08/04 Desa Pinayungan Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang 1 -
80 0131B025 KLINIK NURSYIFA Jl. Citarum BaratNo 41 RT 04/06 Kec. Karawang Barat Kab. Karawang 1 -
81 0131B026 KLINIK SEHAT BAHAGIA Jln. Panatayuda I No 57 A RT 02/03 Kel. Nagasari Kec. Karawang barat Kab. Karawang 1 -
82 0131B027 KLINIK TRIANUR Dsn Ciketing RT 01/01 Ds Wanasari Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang 1 -
KODEFASKES NAMAFKTPNO ALAMAT
PELAYANAN
15. Persyaratan Faskes Tingkat I
PERMENKES nomor 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas:
a. untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki:
• Surat Ijin Praktik;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya; dan
• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
b. untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki:
• Surat Ijin Operasional;
• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi
Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan
lain;
• perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan
• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas:
a. untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki:
• Surat Ijin Praktik;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya; dan
• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
b. untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki:
• Surat Ijin Operasional;
• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi
Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan
lain;
• perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan
• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
Pasal 6
16. Persyaratan Faskes Tingkat I
PERMENKES nomor 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
c. untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki:
• Surat Ijin Operasional;
• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin
Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
• Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
• perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan
• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah
terakreditasi.
c. untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki:
• Surat Ijin Operasional;
• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin
Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
• Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
• perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan
• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah
terakreditasi.
Pasal 6
21. PERMENKES NO 71 TAHUN 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN
Pelayanan medis mencakup :
a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum
dilakukan rujukan;
c. kasus medis rujuk balik;
d.pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan
kesehatan gigi tingkat pertama;
e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak
balita oleh bidan atau dokter; dan
f. rehabilitasi medik dasar.
BPJS Kesehatan
22. Penjelasan pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan
secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012
tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012
tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Tingkat Kemampuan 4:
mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas
Tingkat Kemampuan 4:
mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas
Tingkat Kemampuan 4A.
Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter
Tingkat Kemampuan 4A.
Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter
155 Jenis Penyakit155 Jenis Penyakit
Cakupan Pelayanan
PT. Askes (Persero)
23. STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIASTANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA
((155 Diagnosa155 Diagnosa ))
kompetensi 4Akompetensi 4A
BPJS Kesehatan
24. BPJS Kesehatan
STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIASTANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA
((155 Diagnosa155 Diagnosa ))
kompetensi 4Akompetensi 4A
25. BPJS Kesehatan
STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIASTANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA
((155 Diagnosa155 Diagnosa ))
kompetensi 4Akompetensi 4A
28. a. Di daerah tidak ada Dokter
• Ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
a. Sebagai Faskes tingkat pertama kapitasi, FFS,
budget
Rujukan ke Dokter/Drg, kecuali Kondisi darurat
/khusus
b. Sbg pelayanan Maternal/Neonatal Paket diluar
kapitasi
b. Di daerah ada Dokter
• Sebagai jejaring Tmsk paket kapitasi Dokter
• Sbg pelayanan Maternal/Neonatal Paket diluar
kapitasi
Permenkes No 71Tahun 2013
Tentang Pelayanan Kesehatan pada
JKN
BPJS Kesehatan
29. PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
BPJS Kesehatan
• Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB
1 - Paket ANC
Rp. 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah)
2
- Pemeriksaan
PNC
Rp. 25.000,- (dua
puluh lima ribu
rupiah)/kunjungan
3
- Pemasangan
atau pencabutan
IUD/implant
Rp. 100.000 (seratus
ribu rupiah)
4
- Pelayanan
suntik KB
Rp. 15.000,- (lima
belas ribu rupiah) per
kali suntik
No Pemeriksaan Tarif
30. PAKET ANC
a.paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan dalam masa
kehamilan yaitu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu)
kali pada trimeseter kedua dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga
kehamilan) dan tidak ada iur biaya
b.Penagihan biaya pemeriksaan ANC bersamaan dengan klaim
persalinan yang diajukan disertai dengan bukti pelayanan
kepada peserta
c. Pemeriksaan ANC dilakukan di tempat yang sama kecuali
dalam keadan darurat.
PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
31. Pemeriksaan PNC
a.per kali kunjungan pemeriksaan PNC adalah paket kunjungan Ibu Nifas dan
Neonatus (kedatangan keduanya dihitung untuk 1 kali kunjungan),
2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua
(KF1-KN1 dan KF2-KN2),
1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3),
1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3).
b. Pemeriksaan PNC dilakukan di tempat yang sama kecuali dalam keadan
darurat.
PT. Askes (Persero)
PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
32. PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
BPJS Kesehatan
No Jenis Pelayanan Tarif (Rp)
1 Paket Persalinan pervaginam normal 600.000
2
Penanganan perdarahan paska keguguran,
persalinan pervaginam dengan tindakan
emergensi dasar di PONED
750.000
3
Pelayanan tindakan paska persalinan (mis.
placenta manual) Puskesmas PONED
175.000
4
Pelayanan pra rujukan pada komplikasi
kebidanan dan neonatal
125.000
5 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
6 Pelayanan KB MOP/Vasektomi 350.000
Keterangan :Tarif Persalinan Merupakan tarif paket termasuk Akomodasi
Ibu/Bayi dan Perawatan Bayi. Pasien tidak boleh ditarik iur biaya
33. Klaim Persalinan
• Diajukan kepada Kantor Cabang/Kantor Operasional Kabupaten/Kota
• Diajukan dari Bidan ke Faskes tingkat pertama induk (Puskesmas/Klinik)
• secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan
sebelumnya (N-1)
• Kelengkapan administrasi sebagai berikut :
a)Kuitansi asli rangkap 3 (tiga), bermaterai secukupnya.
b)FPK rangkap 3 (tiga)
c) Rekapitulasi pelayanan
Nama penderita; Nomor Identitas; Alamat dan nomor telepon pasien;
Diagnosa penyakit; tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan;
Jumlah hari rawat; Besaran tarif paket; Jumlah seluruh tagihan
d) Berkas pendukung masing-masing pasien
– Fotocopy Kartu BPJS/Askes/Jamkesmas/KIS
– Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga ( Untuk KK khusus peserta Jamkesmas)
– Partograf yang sudah Ditandatangani dan distempel oleh tenaga medis yang
menangani
– Surat keterangan kelahiran (SKL) yang sudah Ditandatangani dan distempel oleh
tenaga medis yang menangani
– Kuitansi pembayaran dari FKTP yang sudah distempel Tenaga Medis yang menangani
dan cap Lunas (Khusus Klinik dan Dokkel)
– Fotocopy lembar pelayanan KIA sesuai pelayanan yang diberikan yang ditandatanganiBPJS Kesehatan
34. a. Peserta menunjukkan kartu peserta
b. Petugas Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;
c. Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayanan
penunjang/pemberian tindakan/obat;
d. Peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang
disediakan
e. Faskes mencatat pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan
f. Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat ;jika peserta
membutuhkan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca
melahirkan oleh bidan atau dokter umum;
g. Atsa indikasi medis memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan
spesialis/sub-spesialis surat rujukan ke Faskes tingkat lanjutan
h. Faskes wajib menginput pelayanan yang diberikan ke dalam
aplikasi pelayanan Faskes tingkat pertama (Aplikasi P-Care)
a. Peserta menunjukkan kartu peserta
b. Petugas Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;
c. Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayanan
penunjang/pemberian tindakan/obat;
d. Peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang
disediakan
e. Faskes mencatat pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan
f. Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat ;jika peserta
membutuhkan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca
melahirkan oleh bidan atau dokter umum;
g. Atsa indikasi medis memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan
spesialis/sub-spesialis surat rujukan ke Faskes tingkat lanjutan
h. Faskes wajib menginput pelayanan yang diberikan ke dalam
aplikasi pelayanan Faskes tingkat pertama (Aplikasi P-Care)
Prosedur Pelayanan
Rawat Jalan Tingkat Pertama
Prosedur Pelayanan
Rawat Jalan Tingkat Pertama
PT. Askes (Persero)