Dokumen tersebut membahas tentang penguatan pelayanan kesehatan rujukan regional melalui regionalisasi sistem rujukan dengan membagi wilayah provinsi menjadi beberapa regional yang masing-masing memiliki rumah sakit rujukan. Tujuannya adalah meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan rujukan serta menata sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang.

1. KOMISI IV
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
UNTUK MENDUKUNG
RUJUKAN REGIONAL

2. Regionalisasi Sistem Rujukan adalah
penataan sistem rujukan dengan
membagi wilayah provinsi kedalam
beberapa regional, dimana setiap
regional mempunyai satu rumah sakit
yang mengampu beberapa rumah sakit
dari kabupaten/kota sekitarnya.
DEFINISI

3. Penataan Sistem rujukan dengan regionalisasi sistem rujukan
yang terstruktur dan berjenjang
AKSES PELAYANAN YANG BELUM MERATA
RUJUKAN PASIEN BELUM EFEKTIF DAN EFISIEN
PENUMPUKAN PASIEN DI RS TERTENTU
LATAR BELAKANG

4. 1. Meningkatkan jangkauan pelayanan
kesehatan rujukan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan rujukan
TUJUAN

5. POKOK BAHASAN
1. RSUD mengetahui kriteria RS Rujukan
Regional
2. Hak dan kewajiban sebagai konsekuensi
RS Rujukan Regional

6. OUTPUT
Langkah-langkah yang harus dilakukan
RSUD dalam upaya memenuhi standar
RS Rujukan Regional

7. KRITERIA RS RUJUKAN NASIONAL DAN REGIONAL
(Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014
NO KRITERIA RS NASIONAL RS REGIONAL / PROP RS KAB / KOTA
1
Penetapan
peraturan
Menteri Kesehatan Gubernur Bupati / walikota
2 Akses rujukan
Rujukan lintas provinsi /mengampu
sekurangnya 4 provinsi
Rujukan lintas kabupaten
/mengampu sekurangnya 4
kabupaten/ kota
Rujukan lintas
kecamatan
3 Kelas RS A & RS Pendidikan B & RS Pendidikan C dan D
4 Akreditasi Paripurna, JCI / Kelas dunia Minimal Utama Madya/Dasar
6 Transportasi
Memiliki akses darat, udara dan air
min. dari 4 Provinsi
Memiliki akses darat, udara dan air
min. dari 4 kabupaten
Akses dari kecamatan
7
Sistem
Remunerasi
+ +/- +/-
8 Sister Hospital Sister Hospital dengan RS top di LN
Sister Hospital dg RS Rujukan
Nasional / ASEAN / Kelas A lainnya
Sister Hospital dg RS
regional
9 Unggulan Min. 2 layanan subspesialis spesialistik
Sesuaikan dengan
Permenkes 56/2014
10 Anggaran Pusat dan Pemda terpilih Pusat dan Pemda Pemda
11
Jumlah
Penduduk
Provinsi dengan kategori penduduk
padat
Menyesuaikan -
12 Evaluasi Setiap 5 th Setiap 5 th Sesuai Pemda

8. RS Rujukan
Regional
Rujukan
Regional
Rujukan
Regional
Rujukan
Regional
Puskesmas Klinik
Dokter Praktek
Mandiri
NASIONAL
14 RS
PROVINSI
20 RS
KAB/KOTA
PRIORITAS PADA SISTEM PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
(REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN)
RS Kab/Kota
RS Rujukan
Nasional
RS
Rujukan
Provinsi

9. RS Rujukan Regional
(110 RS Rujukan Regional)
RS RUJUKAN REGIONAL
(= 110 RS)
RS KELAS A 3 RS
RS KELAS B 48 RS
RS KELAS C 52 RS
RS KELAS D 7 RS

10. RS REGIONAL BARAT
• Dari 34 Provinsi di Indonesia, 14
Provinsi di antaranya termasuk
dalam Regional Barat, yaitu:
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Bengkulu
8. Provinsi Lampung
9. Provinsi Kep. Bangka Belitung
10. Provinsi Kep. Riau
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Jawa BARAT
14. Provinsi Banten
• Total RS di Indonesia = 2.383 RS
• Total RS Wilayah Barat = 1.371 RS
(57,53 %)
16
19
24
33
50
55
60
62
62
84
157
177
279
293
0 100 200 300 400
Kep. Bangka Belitung
Bengkulu
Kep. Riau
Jambi
Lampung
Sumatera Selatan
Riau
Aceh
Sumatera Barat
Banten
DKI Jakarta
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Jawa Barat
Rumah Sakit Regional Barat
Sumber data : RS Online per 2 Maret 2015

11. DAFTAR RS RUJUKAN REGIONAL BARAT
No. Provinsi
1 RSU Dr. H.Yulidin Away
2 RSU Datu Beru Takengon
3 RSU Cut Nyak Dhien
4 RSU Dr. Fauziah Bireun
5 RSU Langsa
6 RSU Gunung Sitoli
7 RSU Rantau Prapat
8 RSUD.Dr. Djasaman Saragih
9 RSU Dr Pirngadi
10 RSU Haji Medan (RSU Haji Provinsi)
11 RSU Padang Sidempuan
12 RSU Pariaman
13 RSUD Solok
14 RSU Dr. Achmad Mochtar
15 RSUD Selasih Riau
16 RSU Bangkinang
17 RSU Bengkalis
18 RSUD Kota Dumai
19 RSUD H. Hanafi/Muara Bungo
20 RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
21 RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja
22 RSU Muara Enim (RSUD Rabain)
23 RSUD Palembang Bari
24 RSUD Siti Aisyiah
25 RSUD Hasanuddin Damrah Manna
26 RSU Curup
27 RSUD Mukomuko
28 RSUD Menggala Tulang Bawang
29 RSUD Ahmad Yani,Metro
9 Kep. Bangka Belitung 6 RS Provinsi DR.IR.H.Soekarno 30 RSUD Kabupaten Belitung (RSUD Marsidi Judono)
10 Kepulauan Riau 7 RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang 31 RSUD Embung Fatimah Kota Batam
32 RSUD Budhi Asih
33 RSU Pasar Rebo
34 RSU Tarakan
35 RSUD Cengkareng
36 RSUD Koja
37 RSU Cibinong
38 RS Islam Al Ihsan
39 RSUD dr. Soekardjo
40 RSUD Karawang
41 RSUD R Syamsudin SH
42 RSUD Gunung Jati
43 RSU Cibabat
44 RSUD Prof Dr. M Soekarjo
45 RSUD RAA Soewondo
46 RSUD Kraton Kab. Pekalongan
47 RSU Tidar
48 RSU Dr. Moewardi Surakarta
49 RSUD Tugurejo Semarang
50 RSUD Kardinah
14 Banten 8 RSU Tangerang 51 RSU Serang
RSU Dr. Kariadi6Jawa Tengah13
RSU Dr. Cipto Mangunkusumo4DKI Jakarta11
12 Jawa Barat 5 RSU Dr Hasan Sadikin
RSU Dr H Abdul Moeloek5Lampung8
RSU Raden Mattaher Jambi3Jambi5
RSU Dr. Mohammad Hoesin3Sumatera Selatan6
7 Bengkulu 4 RSU Dr M Yunus Bengkulu
4 Riau 2 RSUD Arifin Achmad,Pekanbaru
RSU Dr. M.Jamil2Sumatera Barat3
RSU H Adam Malik1Sumatera Utara2
Aceh1 RSU Dr. Zainoel Abidin1
RS Rujukan RegionalRS Rujukan ProvinsiRS Rujukan Nasional

12. KRITERIA RS RUJUKAN REGIONAL
• ADANYA PERGUB YANG MENETAPKAN RS
REGIONAL
• KLASIFIKASI RS MINIMAL KELAS B DAN RS
PENDIDIKAN
• TERAKREDITASI STANDAR NASIONAL
• MENGAMPU SEKURANGNYA 4 KAB/KOTA
• MEMILIKI JALUR TRANSPORTASI
• MEMILIKI MINIMAL 2 UNGGULAN SPESIALISTIK
• MENJALIN KERJASAMA SISTER HOSPITAL

13. HASIL DISKUSI

14. NO ISUE/MASALAH SOLUSI
RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA PROVINSI PUSAT
A SDM
1
masih kurang tenaga dokter
spesialis
1. Evaluasi
ketersediaan &
kebutuhan tenaga
2. Memberi
beasiswa sesuai
kebutuhan
1. rekomendasi
dokter peserta
PPDS-BK
2. Memberi
beasiswa sesuai
kebutuhan
Kebijakan
penempatan dokter
PPDS-BK bertugas 6
bulan di daerah
yang membutuhkan
2
Dokter spesialis tidak tertarik ke
daerah
1. menyiapkan
insentif
2. memanfaatkan
dokter spesialis yang
ada di RS non-
Rujukan Nasional
melakukan
kerjasama dengan
Fak. Kedokteran
membuat kebijakan
penempatan dokter
spesialis ke daerah
yang membutuhkan
3
Peserta Tubel/PPDS-BK sering
tidak sesuai kebutuhan daerah
4
Dokter spesialis yang dibiayai
daerah sering tidak kembali
1. membuat
kebijakan yang
mengatur sanksi
2. menyiapkan
insentif
1. membuat
kebijakan yang
mengatur sanksi
2. menyiapkan
insentif

15. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
1 AKREDITASI
Percepatan
pelaksanaan
Akreditasi RS Rujukan
Regional
-Prioritas KARS
untuk bimbingan
/pendampingan
akreditasi RS
Rujukan Regional
-Pola pengampu
dari RS yang
sudah
terakreditasi
Penyiapan Biaya
bersumber APBN
-Regulasi pola
pengampuan
- IKS antara RS
Pengampu dan
diampu
Penyiapan Angg
bersumber APBD
-Penyiapan tim
Akreditasi RS
rujukan regional

16. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
2 SUMBER DAYA MANUSIA
-BIAYA
PENDIDIKAN
ANGGARAN
APBN/APBD/
MANDIRI
-PRIORITAS
PENGGUNAAN
ANGGARAN UNTUK
RS RUJUKAN REG
- ANGGARAN APBN
BOLEH UNTUK NON
PNS
-PRIORITAS
PENGGUNAAN
APBD UNTUK RS
RUJUKAN
-ANGGARAN APBD
BOLEH UNTUK
NON PNS
PENERIMAAN
PSRTA PDDK
KEMUDAHAN
UNTUK PESERTA
DARI RS RUJUKAN
REG/ PUTRI DAERAH
REGULASI FAKULTAS
KEDOKTERAN
PELAKSANA PDDK
(PRIVILEGE KHUSUS)
SELEKSI PESERTA
DIDIK DARI
PETUGAS YANG
BERPRESTASI/KOM
PETEN & KOMIT

17. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
2 SUMBER DAYA MANUSIA
PENEMPATAN
TENAGA
-WKS
-TIDAK DKLRKAN
STR/SIP BAGI
TENAGA YANG
MANGKIR
-PEMANFAATAN
TEKNOLOGI TELE-
MEDICINE
-REGULASI WKS
YANG DI
PERPANJANG &
PENEMPATAN TIDAK
HANYA DI DTPK
-REGULASI KKI/IDI
PUSAT
- REGULASI
TENTANG
KEABSAHAN TELE-
MEDICINE
-MENUGASKAN
TENAGA WKS
PRIORITAS DI RS
RUJUKAN REG
-IDI WILAYAH
-MEMPERSIAPKAN
PIRANTI
LUNAK/PIRANTI
KERAS U TELE-
MEDICINE

18. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
3 SARANA DAN
PRASARANA
Ketidak Sesuaian
sarpras yang ada di RS
Rujukan Regional
Keterbatasan anggaran
Rasio RS Rujukan
Regional dengan BPFK
rendah
Identifikasi
SarPras sesuai
Permenkes
56/2014
Kerja Sama
Operasional
Menambah BPFK
Melibatkan
swasta
Rambu-rambu dalam
e-planing bagi
penggunaan angg
APBN
Regulasi perihal
pelaksanaan KSO
Regulasi kerjasam
dengan swasta &
pengendalian tarif
-Melakukan ass
tentang sarpras
sesuai ketentuan
-Penyiapan anggaran
APBD
- Taat asas e-planing
Identifikasi peluang
yangperlu u di KSO
Menyiapkan SDM

19. NO ISUE/MASALAH SOLUSI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH
UPAYA PUSAT UPAYA DAERAH
4 KEPEMIMPINAN
Kompetensi Manajerial
RS
Pemilihan
Manajemen RS
beorientasi
Enterpreunershi
p
Regulasi tentang
kriteria Direktur RS
Kurangi intervensi
politik
5 JEJARING
Kekurangan sdm,
kekurangan alat
Pelaksanaan RS
Berjejaring
Regulasi Jejaring RS
6 SISTEM KESEHATAN DAERAH
Belum sinkronnya
sistem rujukan pd Sis
Kes Da setempat