Dokumen tersebut membahas tentang RS Rujukan Regional dan Nasional. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang sistem rujukan kesehatan dari tingkat primer hingga tersier serta kriteria dan tugas RS Rujukan Regional.

1. Dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, M.Kes
Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

2. I. Isu Strategis Pembangunan Kesehatan 2015
– 2019
II. Implementasi Kebijakan JKN dan Akreditasi
III. RS Rujukan Nasional dan RS Rujukan
Regional
IV. Potensi Fraud dalam Pelayanan Kesehatan

3. 1. Meningkatkan akses & kualitas yankes ibu,bayi,balita,remaja &
lansia
2. Meningkatakan akses thd yan gizi masyarakat
3. Meningkatkan P2PL
4. Meningkatkan ketersediaan,keterjangakauan,pemerataan dan
kualitas farmasi, alat kesehatan
5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
6. Meningkatkan Promkes dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan JKN
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDM Kes
9. Mengembangkan yankes primer
10. Menguatkan yankes rujukan yang berkualitas
11. Menguatkan manajemen dan SIK
12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

4. RPJMN I
2005 -2009
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah
promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
Bangkes
diarahkan untuk
meningkatkan
akses dan mutu
yankes
Akses masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
lebih berkembang
dan meningkat
Akses masyarakat
terhadap yankes
yang berkualitas
telah mulai
mantap
Kes masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
menjangkau dan
merata di
seluruh wilayah
Indonesia
VISI:
MASYARAKAT
SEHAT
YANG MANDIRI
DAN
BERKEADILAN
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF-
REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
4

6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Sasaran Strategi Ditjen BUK:
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
No
INDIKATOR Target
2014 2015 2016 2017 2018 2019
SEMULA
1 Persentase kecamatan dengan kesiapan akses
layanan kesehatan primer
0 61% 79% 85% 90% 95%
2 Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses
layanan rujukan
50 60% 70% 80% 90% 95%
3 Jumlah RS yang terakreditasi 59 440 842 1124 1165 2247
4 Jumlah puskesmas yang terakreditasi 0 250 750 1500 3000 5000
No MENJADI Target
1 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas
yang terakreditasi
0 350 700 1400 2800 5600
2
Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD
yang terakreditasi
233 233 293 356 416 477

8. 1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit
harus memahami Jaminan Kesehatan Nasional secara utuh
2. Memahami sistem pembayaran prospektif INA CBG’s
3. Menyiapkan semua panduan dan clinical pathway serta
mengimplementasikannya.
4. Pengawasan implementasi panduan dan Clinical Pathway
5. Efisiensi :
 Penggunaan obat, alat dan bahan serta tindakan medis
- tanpa mengorbankan kepentingan pasien,
 Pemanfaatan sarana penunjang air, listrik, atau telepon
 Pemeliharaan Sarpras lainnya, gedung dan kendaraan.
5. Membentuk sistem pengawasan internal untuk mengawasi
kepatuhan tenaga kesehatan/ non kesehatan terhadap
kebijakan yang sudah dibuat.

9. Permenkes RI No.1438/2010 Standar Pelayanan Kedokteran
PNPK
NASIONAL
organisasi
profesi
Legalisasi
KEMENKES
SPO
pimpinan
fasilitas
YANKES
PEMBUAT
FASYANKES
SIFAT
CAKUPAN
PANDUAN
PRAKTIK KLINIS
ALUR KLINIS
= clinical pathway
Sesuai standar profesi
ALGORITME
PROTOKOL
PROSEDUR
STANDING ORDER
Sesuai = standar profesi
Standar Pelayanan Kedokteran
UU No 29/ 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 44

10. Protocols
Clinical Practice
Guidelines
Clinical Pathways
Algorithma
Procedures
Standing Orders
J Ashton, 2002
Standar Proses Teknis: Deskripsi dan kegunaannya
SI-

12. 1. RS yang ingin bekerjasama dengan
BPJS harus memenuhi kriteria
kriteria yang ditetapkan 
Permenkes No. 71/2013
2. RS harus melaksanakan proses
kredensial oleh BPJS
3. Salah satu persyaratan mutlak
Kredensial oleh BPJS adalah
Akreditasi RS

13. UU No. 44/2009 tentang
RS
Permenkes RI No. 012/2012
Tentang Akreditasi RS
SK Menkes No. 428/2012 Tentang
Penetapan Lembaga Independen
Pelaksana Akreditasi di Indonesia
UU 44/2009 :Pasal 40
Untuk Peningkatan MUTU pelayanan
RS “WAJIB” diakreditasi min.3th/ 1X
:
Ayat 3  RS WAJIB mengikuti akreditasi
nasional akreditasi
Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi
RS di Indonesia terdiri atas :
• Komisi Akreditasi RS (KARS)
• Joint Commissions International (JCI) yang
merupakan lembaga pelaksana akreditasi
yang berasal dari luar negeri
Keputusan Dirjen BUK
No.HK.02.04/I/2790/11 STANDAR AKREDITASI RS NASIONAL
Permenkes No 56 / 2014
Tentang Klasifikasi dan
Perizinan RS
Merupakan peraturan REVISI
Permenkes 147/2010 dan Revisi
Permenkes 340/2010
D
A
S
A
R
H
U
K
U
M

14.  VERSI 2012
61 RS YANG TERDIRI:
 46 RS : PARIPURNA
 5 RS : UTAMA
 6 RS : MADYA
 4 RS : DASAR
 JCI  19 RS
* 6 RS PEMERINTAH DAN 13 RS SWASTA
 VERSI 2007: 1277 RS 
 Renstra 2010-2014 : 92,67%
 * 932 RS : 5 Yan
 * 139 RS : 12 Yan
 * 206 RS : 16 Yan
 Th. 2014, jml RS 2.389 53,67 (????)
463
36,3%
660
51,89 %
32
2,5 %
79
6,1 %
43
3,39 %
-
RSUD & vertikal
Swasta
BUMN
TNI
Polri
Data RS ONLINE 10 November 2014
2389RS 61RS 2328
Tantangan Besar
utk Akreditasi RS
Seluruh Rs Wajib Terakreditasi

15. (7 Bab)
(6 Bab)
(Section I: Patient-
Centered Standards)
(Section II: Health Care
Organization Management
standards)
(International Patient
Safety Goals (IPSG))
(Chapter 1Section I)
(6 Chapter)
(8 Chapter)
J.C.I Edisi 5. Thn 2014
Instrumen tahun 2012 (mengacu JCI edisi 4)
Fokus pada Keselamatan Pasien
Tambahan Penilaian 3 Program Pemerintah (MDG’s)
Dimulai Juni 2012
Sasaran I:
Kelompok
Standar
Pelayanan
berfokus pada
pasien
Sasaran II :
Kelompok
Standar
Manajemen
Rumah Sakit
Sasaran III:
Sasaran
Keselamatan
Pasien RS
19

16. 1. RSUPN CM*
2. RSUP Sanglah*
3. RSUP Fatmawati*
4. RSPAD Gatot Soebroto*
5. RSUP dr Sardjito
6. RSUP Dr. Wahidin S.
7. RS Siloam Karawaci
8. RS Santosa Bandung
9. RS Eka Hospital BSD
10. RS Eka Hospital P. Baru
11. RS Premier Bintaro
12. RS Premier Jatinegara
13. RS Premier Surabaya
14. RS Pdk. Indah – Puri Indah
15. RS Awal Bros Bekasi
16. RS Awal Bros Tangerang
17. RS Awal Bros Pekanbaru
18. RS Awal Bros Batam
19. RS JEC,Kedoya-Jakarta
NAMA RS PEMERINTAH YANG SUDAH DIAKREDITASI
VERSI 2012
NO NAMA RS STATUS KEPEMILIKAN
1 RSCM Paripurna Kemkes
2 RSUP Fatmawati Paripurna Kemkes
3 RSPAD Gatot Soebroto Paripurna TNI AD
4 RSUD Soetomo Paripurna PemProv
5 RS TNI AL Ramelan Paripurna TNI AL
6 RS Cicendo Paripurna Kemkes
7 RSUP Kariadi Paripurna Kemkes
8 RSUP Sardjito Paripurna Kemkes
9 RSUD Wangaya Paripurna PemKot
10 RSUP Wahidin Sudirohusodo Paripurna Kemkes
11 RS Orthopaedi,Solo Paripurna Kemenkes
12 RSU Tabanan Madya PemKab
13 RSUP Sanglah Madya Kemenkes
14 RS TNI AL DR. Midiyato S Dasar TNI AL
15 RSU Sinjai Dasar PemKab

17. UU No: 44 /2009
Pasal 6 Ayat I (c)
Pemerintah dan
PemDa
bertanggung jawab
untuk :
Membina dan
mengawasi
penyelenggaraan RS
Permenkes No 12 / 2012 ttg. Akreditasi
RS
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA
Pasal 16
1. Pemerintah dan Pemda wajib mendukung,
memotivasi, mendorong & memperlancar proses
pelaksanaan Akreditasi untuk semua RS.
2. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan
bantuan pembiayaan kepada RS untuk proses
akreditasi.
3. Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau
sumber lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
1. Menteri melalui Dirjen melakukan Binwas dalam
penyelenggaraan Akreditasi
2. Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikutsertakan Pemda,
BPRS dan Asosiasi Perumahsakitan.

18. RS RUJUKAN REGIONAL DAN
RS RUJUKAN NASIONAL

19. Pusat Rujukan kabupaten
/kota
Pusat Rujukan
Puskesmas
Puskesm
as
Puskesm
as
Puskesm
as
RS di
Kabupaten/kota,
balai
Puskesm
as
DPM
Klinik
BPM
RS di Kabupaten/kota,
balai
Rujukan
Nasional
Rujukan
Regional
4
Rujukan
Regional
1
Rujukan
Regional
2
Rujukan
Regional
3
Rujukan
Regional
5
Primer (GK)
Rujukan Sekunder
Rujukan Tersier (tidak berlaku pada daerah
dengan kondisi tertentu)
Keterangan:
KONSEP REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN
Output : Penetapan RS Pusat
Rujukan Regional dalam PERGUB

20. Regionalisasi
Sistem
Rujukan
1.
Mapping 2.
Penetapan
RSRegional
3.
Pembagia
n Peran
4.
Penguatan
Fasyankes
5.
Penyusuna
n Pedoman
Pelayanan
Kedokteran
(PPK)
6.
Penyusun
an
Clinical
Pathway
7.
Melakuka
n uji coba
8.
Mengadak
an
Pembinaa
n
9.
Membang
un sistem
Informasi
Rujukan
10.
MOnev
10 Langkah
Regionalisasi
LANGKAH PEMBENTUKAN REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN
Output : PERGUB RS
Rujukan Regional

21. NO KRITERIA RS RUJUKAN REGIONAL
1 Ditetapkan oleh Peraturan Gubernur;
2 Menjadi rujukan lintas kabupaten/kota yang dapat mengampu
pasien sekurangnya dari 4 (empat) kabupaten/kota;
3 Ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B dan rumah sakit
pendidikan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
4 Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional sekurangnya lulus
akreditasi tingkat Utama;
5 Memiliki akses jalur transportasi yang dapat dijangkau melalui
udara, darat dan air ke atau dari sekurangnya 4 (empat)
kabupaten/kota;
6 Memiliki layanan unggulan spesialistik;
7 Menjadi rumah sakit rujukan regional pengampu rumah sakit
kabupaten/kota di wilayahnya;
8 Menjalin kerjasama sister hospital dengan rumah sakit rujukan
nasional atau rumah sakit tersier lainya yang berstatus
akreditasi nasional dan internasional di dalam negeri;
Kepmenkes NOMOR
HK.02.02/MENKES/391/2014

22. NO TUGAS RS RUJUKAN REGIONAL
1 Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik
dari rumah sakit kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku;
2 Melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku;
3 Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis
rumah sakit;
4 Menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem
rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan di kabupaten/kota;
5 Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitas
dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit
rujukan regional sesuai standar;
6 Merupakan jejaring penerapan Health Technology Assesment/HTA
khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah
sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk
menggunakan riset berbasis pelayanan;
7 Penguatan penerapan hospital bylaws/peraturan internal rumah sakit yang
menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum kesehatan
di rumah sakit;
Kepmenkes NOMOR
HK.02.02/MENKES/391/2014

23. Rumah sakit rujukan regional sebagaimana dimaksud
namun belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, akan
menjadi prioritas untuk dilakukan pembimbingan
secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan dan
Kementerian Kesehatan untuk dipenuhi kriteria,
standar, serta pembiayaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Provinsi yang belum menetapkan Peraturan
Gubernur dan/atau provinsi yang telah menetapkan
Peraturan Gubernur tentang sistem regionalisasi
rujukan agar mengacu pada pedoman ini;
Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua akan dilaksanakan dalam waktu 5
(lima) tahun sejak peraturan ini ditetapkan;
Kepmenkes NOMOR
HK.02.02/MENKES/391/2014

24. NO KRITERIA RS RUJUKAN NASIONAL
1 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
2 menjadi rujukan lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya
dari 4 (empat) provinsi;
3 Berada di wilayah provinsi dengan kategori penduduk terpadat;
4 ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas A dan rumah sakit pendidikan
sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
5 akreditasi rumah sakit berstandar nasional (sertifikasi akreditasi paripurna)
dan internasional (sertifikasi akreditasi Joint Commission International/JCI);
6 melaksanakan sistem remunerasi;
7 memiliki akses jalur transportasi yang dapat dijangkau melalui udara,
darat dan air ke atau dari sekurangnya4 (empat) provinsi;
8 memiliki layanan unggulan subspesialistik sekurangnya 2 (dua) layanan;
9 menjadi rumah sakit rujukan nasional pengampu rumah sakit regional di
wilayahnya;
10 menjalin kerjasama (sister hospital) dengan rumah sakit bersertifikasi
Akreditasi Nasional dan atau Internasional di luar negeri;
Kepmenkes NOMOR
HK.02.02/MENKES/390/2014

25. NO TUGAS RS RUJUKAN NASIONAL
1 menjadi rumah sakit rujukan nasional sebagai pengampu rujukan medik
dari rumah sakit regional sesuai ketentuan yang berlaku;
2 melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku;
3 mengembangkan layanan unggulan subspesialistik sesuai klasifikasi dan
jenis rumah sakit;
4 menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem
rujukan dari rumah sakit regional jejaringnya;
5 menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan,
fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah
sakit rujukan nasional sesuai standar;
6 mengembangkan Health Technology Assesment/HTA khususnya
penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya
dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk menggunakan
riset berbasis pelayanan;
7 penguatanpenerapanhospital bylaws/peraturan internal rumah sakit
yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum
kesehatan di rumahsakit; Kepmenkes NOMOR
HK.02.02/MENKES/390/2014

26. Rumah Sakit Rujukan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
namun belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, akan menjadi
prioritas untuk dilakukan assessment dan pembimbingan oleh
Kementerian Kesehatan untuk dipenuhi kriteria, standar, dan
pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah;
Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan
dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini
ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun;
Kepmenkes NOMOR
HK.02.02/MENKES/390/2014

27. NO NAMA RUMAH SAKIT LOKASI
1 RSUP H. Adam Malik Medan
2 RSUP dr. M. Djamil Padang
3 RSUP dr. M. Hoesin Palembang
4 RSUP dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta
5 RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung
6 RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
7 RSUP dr. Kariadi Semarang
8 RSUD dr.Soetomo Surabaya
9 RSUP SanglahDenpasar Denpasar
10 RSUD dr. Soedarso Pontianak
11 RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda
12 RSUP dr. Wahidin Sudiro Husodo Makasar
13 RSUP Prof.Dr. R.D Kandou Manado
14 RSUD Dok II Jayapura Jayapura
Kepmenkes NOMOR
HK.02.02/MENKES/390/2014

28. PENETAPAN RS RUJUKAN NASIONAL
(Kepmen No. HK.02.02/Menkes/390/2014)
No Nama RS Provinsi RS
Rujukan
Nasional
1 RSUP HAM Sumatera
Utara
2 RSUP M.
Djamil
Sumatera
Barat
3 RSUP M.
Hoesin
Sumatera
Selatan
4 RSUPN CM DKI Jakarta
5 RSUP HS Jawa Barat
6 RSUP
Kariadi
Jawa Tengah
7 RSUP
Sardjito
DI
Yogyakarta
8 RSUD
Soetomo
Jawa Timur
9 RSUP
Sanglah
Bali
10 RSUD
Soedarso
Kalimantan
Barat
11 RSUD W.
Syahranie
Kalimantan
Timur
12 RSUP WH Sulawesi
Selatan
13 RSUP
Kandou
Sulawesi
Utara
14 RSUD Dok II Papua

29. 2 Regional : 2
RS
6 Regional : 10
RS
3
Regional
2
Regional
5 Regional : 5 RS
6 Regional
5 Regional : 7 RS
5 Regional : 5
RS
5 Regional : 4 RS
4 Regional : 6 RS
4 Regional
5 Regional : 9 RS
2 Regional : 3
RS
6 Regional : 6 RS
1 RS
9 Regional : 15 RS
4 Regional : 5
RS
6 Regional : 6 RS
2 Regional : 2
RS
7 Regional : 13 RS

30. IV. FRAUD DALAM
PELAYANAN KESEHATAN

31.  Adanya perubahan sistem pembiayaan di Indonesia
 Adanya perubahan pada mekanisme pembayaran
bagi RS menjadi claim INA-CBG
 Sifat dasar manusia yang ingin mendapat lebih
 Dalam sistem yang menggunakan mekanisme
klaim, selalu ada potensi fraud.
FRAUD
 Fraud atau kecurangan pelayanan kesehatan
merupakan bentuk kriminal “kerah putih” yang canggih
dan berefek terhadap sistem pembayaran kesehatan
publik & swasta
 Fraud pelayanan kesehatan merupakan salahsatu faktor
dominan yang menyebabkan melambungnya biaya
pelayanan kesehatan di AS
31

32.  Prediksi premi BPJS 2014 : sekitar 38,5 T
 Dana Klaim RS: Sekitar 25 T
32
Potensi kerugian fraud dengan angka di AS
Hitungan 5% = 1.25 T
Hitungan 10% = 2.5 T
FAKTA-FAKTA YANG ADA:
 Sudah terjadi Potensi Fraud
 Diskusi mendalam dengan 7 RS besar: ada
berbagai hal yang diduga sudah terjadi 
15 jenis fraud dan ada 3 jenis fraud yg
spesifik terjadi Indonesia

33. Dari hasil penelitian, terdapat juga bentuk-bentuk fraud lain yang tidak ada dalam
daftar NHCAA namun terjadi di Indonesia:
Tindakan Definisi Operasional
Waktu Penggunaan Ventilator -14% Menagihkan penggunakan ventilator >96 jam,
padahal waktu penggunaannya lebih singkat.
Phantom Visit 14% Tagihan visit dokter yang tidak diberikan
Phantom Procedurs 14% Tagihan pekerjaan dokter yang tidak diberikan
Pelayanan
Kesehatan. RS,
pelayanan
primer, industri
farmasi
BPJS: Unit
Pencegahan
Fraud
Regulator;
Kemenkes/Dinas
Kesehatan
Propinsi dan
Kabupaten
Penegak Hukum.
Kejaksaan, Polisi,
KPK
• Kementerian Kesehatan sebagai:
Regulator  Kemenkes, DinKes
Prov. dan atau Kab. sebagai
lembaga Penindakan Adminstratif
• Unit Pencegahan dan Anti Fraud di
RS sebagai: Pencegahan dan Deteksi
Internal
• Unit Pencegahan dan Anti Fraud di
BPJS dan di Asuransi Kesehatan
Swasta sebagai: Pencegahan dan
Deteksi Eksternal
• KPK, Kejaksaan dan Bareskrim
sebagai: Penegak Hukum
(Penindakan Perdata dan Pindana)

34. 1. Menetapkan Pengorganisasian Unit
Pencegahan dan Deteksi Fraud
 Alternatif 1a: Unit berdiri sendiri dan
bekerja mandiri.
 Aternatif 1b: Unit berdiri sendiri namun
bekerja sama dengan SPI dan juga dengan
Komite Medik serta Komite Keperawatan.
 Alternatif 2: Unit terintegrasi kedalam
Satuan Pengawas Intern (SPI).

35. 2. Melakukan Pencegahan
 Menyusun kebijakan direksi mengenai definisi dan jenis
tindakan yang termasuk fraud dalam pelayanan kesehatan di
RS
 Menyusun komitmen bersama untuk memerangi fraud dalam
pelayanan kesehatan
 Menyusun program kepatuhan dalam proses klaim INA CBG’s
 Melakukan program edukasi pencegahan, deteksi dan
penindakan fraud
 Menerbitkan berbagai media sosialisasi pencegahan fraud bagi
para staf RS
 Melakukan pendekatan-pendekatan rohani untuk untuk lebih
meningkatkan moral klinisi
 Mengawasi dan memperketat hubungan antara klinisi dan
detailer

36. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT ( UU RS )
BADAN PENGAWAS RS DAN KOMITE MEDIK
MUTU MEDIS
KESELAMATAN
PASIEN RS
MUTU MANAJEMEN
ASES PASIEN – BIAYA
RS(KEUANGAN)
DEWAN
PENGAWAS
(PENENTUAN ARAH
KEBIJAKAN RS )
DIREKSI
M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T
PASIEN - KELUARGA ( BPJS )
Stake
Holder
Kemen Kes
Masyarakat
Dinkes Prov
BPRS Pusat
BPRS
Prov
Dinkes kab/kota
PENGAWASAN non TEKNIS
PERSI / AS.RS
PERHIMPUNAN
PROFESI
Pem/pemda
Pemilik
RS
MASYARAKAT
UUD 1945 PS 28 H AYAT 1 DAN PASAL 34 AY 3
UU NO 8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN
UU NO 40 TH 2004 TTG SJSN
UU NO 11 TH 2005 TTG PENGESAHAAN
INTERNATIONAL COVENANT ON
ECONOMIC,SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
UU NO 11 TH 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UU NO14 TH 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
UU TENAGA KERJA, UU IMIGRASI
UU NO 25 TH 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK
UU NO 36 TH 2009 TENTANG KESEHATAN
UU NO 43 TH 2009 TENTANG KEARSIPAN
UU NO 24 TH 2011 TENTAMG BPJS
UU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
AKREDITASIKARS
JCI-ISO
KNKP-RS
TIM KPRS KOMITE MEDIS
ETIKA / UU
SPI
PENGAWASAN TEKNIS
DOKTER
TATA KELOLA KLINIS
Membangun sistem pengawasan sistem rujukan eksternal dan internal melalui
BPRS – Dewas RS – Komite Medis

37. KOMITE MEDIK : ETIKA DAN DISIPLIN (PROFESIONALISME)
RUMAH SAKIT
STR
Praktik
dr. /dr. Sp
SIP
KOMITE MEDIK
SUB KOM KRIDENTIAL SUB KOM
MUTU
SUB KOM ETIK- DISIPLIN
REK CLIN PRIVILAGE
DELINIATION KE DIR
CLIN APPOINT
(DELINIATION )
DIREKTUR
AUDIT MEDIK /
KLINIK
KOMPETENSI
KNOWLEDGE
SKILL
DISIPLIN
ETIK
ETIKA
PELAYANAN MEDIK
COORPORATE
GOVERNANCE
CLINICAL
GOVERNANCE
(TATA KELOLA
KLINIS)
HBL
CBL-MSBL
DPJP/ CLINICAL
LEADERSHIP
PASIEN VALUES AND ENGAGEMENT
PROFESIONAL
DEVELOPMENT AND CREDENTIALING
CLINICAL RISK MANAGEMENT
CLINICAL PERFORMANCE ----- EVALUATION
EBM / INA CBG
PATIENTSAFETY
Infection control
Clinical
- Leader
- Manager
- Practioner
entering to the profession
maintaining professionalism
expelling from the profession
Profesionalisme staf
medis
Billing for services not
rendered
Upcoding of services
Upcoding of items
Unbundling
Duplicate claims
Excessive services
Unnecessary
services
Kickbacks
"Reflex testing“
"Defective Testing"
PENCEGAHAN
MEDICAL
FRAUD