Penelusuran singkat dengan mengkaji legal dokumentasi PKBL BUMN dan wacana pembubarannya

1. www. majala h bis n isglo bal. co
:
F
' S:l
'&. +i,
'!t E:
"' ii.
6r
E:
t:
F
: g:1
ffi#&
d@J#@
i
i
i
t
.F
."*-:
g
i
i:,
!:
i:
a
4.
1,
ffiffi
&@
k
;-*gi:"r'-
fl!
E,i.r rr'
," fr'r., '.'ril.r si.i
':: Eill i.
i:i.t..1 9.1'..1....t, 9..:i..
.t.::.r: ,t ea.:. i
r . I J.:..t]
.:: :i
n4
ffi ffiffi'ffiwd
Mffi
EDIST TAHUNT KE-VAP,RrUirya ,
illllilllll) i.t.t: : : l
Har:: r: -- '
lt
.tsar ..
ffi
ffi*
MEMBERI SOLUSI DAN INSPIRASI

2. WACANA PKBL BUMN AKAN DIBUBARKAN,
REPOSITION'NG SAJA
engaturan BUMN ke dalam suatu
produk perundang-undangan
dalam tingkatan yuridis sebuah
undang-undang yang merupakan
amanat ketetapan MPR Nomor lV/
MPR/1999 semakin memberikan kepastian
hukum bagi legalitas keberadaan BUMN itu
sendiri, pengaturan tata kelola, dan juga
menguatkan peran BUMN atas tanggung
jawab dan kepeduliannya terhadap
pengembangan perekonomian nasional
khususnya pemberdayaan masyarakat
ekonomi lemah/mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Penguatan peran BUMN sebagai perseroan dapat dilihat
antara lain dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT mengenai Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Pasal 88 ayat (L) UU
BUMN mengenai penyisihan sebagian laba bersih BUMN untuk
keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan
masyarakat sekitar BUMN. Dari dua produk hukum berupa
undang-undang tersebut di atas, penulis melihat terdapat
ketidakselarasan pengaturan bila kita berbicara mengenai
program PKBL BUMN.
Apabila menurut UU BUMN, yang kemudian dijabarkan
lebih lanjut dalam Pasal 9 Permeneg. BUMN Nomor Per-05/
MBU/2007 juncto Permeneg. BUMN Nomor Per-20lMBU/2012,
pengalokasian dana untuk program PKBL BUMN adalah berasal
dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%bagi
masing-masing program. Sedangkan menurut UU Pl, kepedulian
perseroan (termasuk BUMN vide UU BUMN) terhadap
sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran, UU BUMN mensuratkan bahwa BUMN yang
berbentuk Persero yang bertujuan memupuk keuntungan
sepenuhnya tunduk pada ketentuan tentang Perseroan Terbatas,
yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT). Perlu didiskusikan
lebih lanjut apakah PKBL yang selama ini dijalankan oleh BUMN
merupakan bagian dari TJSL ataukah memang dua aktifitas yang
berbeda atau dapat dibedakan peran dan fungsinya.
Penulis berpendapat, landasan yuridis yang telah ada
baik UU BUMN maupun UU Pl harus dijadikan payung hukum
bagi BUMN. BUMN seyogyanya tetap melaksanakan pola
pengalokasian penetapan dana bagi PKBL yang bersumber
dari laba bersih sebagaimana amanat Pasal 88 ayat (1) UU
BUMN, dan ditambahkan dengan menerapkan pola baru yakni
menganggarkan dana sebagai biaya perseroan bagi pelaksanaan
TJSL sebagaimana amanat PasalT4 ayat (1) UU PT.
Pengaturan teknisnya tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan
kemampuan dan kondisi keuangan BUMN
yang bersangkutan. Penulis berpendapat
bahwa kehadiran dua undang-undang
tersebut justru semakin mengukuhkan
peran penting BUMN, dan bukan untuk
melemahkan apalagi mengeliminir PKBL
pasca munculnya istilah TJSL.
Mengapa ada wacana bahwa PKBL
BUMN akan dibubarkan? Peran BUMN
seyogyanya tidak hanya dibatasi terkait
persoalan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi termasuk
pula sektor perekonomian lainnya seperti telekomunikasi,
transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi,
Menurut penulis, peran BUMN melalui PKBL merupakan suatu
kewajiban individual perseroan sedangkan peran TJSL yang
dituntutkan oleh UU PT merupakan kewajiban kolegial perseroai
(BUMN) secara nasional ataupun regional.
Pihak Kementerian BUMN tinggal melakukan repositioning
terhadap peran dan pelaksanaan program PKBL BUMN yang
selama ini telah dijalankan agar synchronlzed dengan TJSL.
Justru penulis kawatir bahwa kedua pasal yang berasal dari dua
undang-undang yang berbeda tersebut diatas sengaja dijadikan
alasan bagi pemerintah karena tidak ingin pemasukan kas Negar:
yang berasal dari deviden BUMN terkurangi dengan beban
kewajiban TJSL sesuai UU PT.
Apabila BUMN turut pula melaksanakan pasal TJSL, maka
akan meringankan beban pemerintah dalam penyediaan
anggaran APBN untuk peningkatan dan pengembangan
infrastruktur yang diperlukan. Serahkan saja kewajiban itu
kepada perseroan-perseroan yang ada tersebar di berbagai
wilayah, termasuk BUMN. Pemerintah selaku pemegang
regulator maupun pemilik perseroan BUMN dapat mengarahkan
perseroan-perseroan tersebut agar ikut andil secara aktif dalam
peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan.
Para pemangku tata kelola BUMN dan/atau perseroan-perseroan
harus peka terhadap infrastruktur yang dibutuhkan di lokasi
sekitar perseroan tersebut berdomisili.
Aksi nyata tersebut dimasukkan ke dalam konteks Public
Service Obligation (PSO). Kalau hal ini dijalankan, niscaya
masyarakat melihat bukti nyata andil perseroan-perseroan yang
ada dan ridak sekadar program charity semata.i ;
Anas Firdian
Pemerhati PKtsL B I' )l-'.
Mantan Anggota Tim PK-BL PT.JIEP (Perserc.
Anas Firdian
BlsNrs cLoBAL I rnruru KE-v APR|L 2013