Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, ciri, prinsip, tujuh sendi pokok, fungsi, dan pelaksanaannya. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

1. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kegiatan Belajar
11
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
DEMOKRASI PANCASILA
II
a. Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila
b. Menjelaskan ciri dem`okrasi Pancasila
c. Menjelaskan prinsip demokrasi Pancasila
d. Menjelaskan tujuh sendi pokok dalam demokrasi Pancasila
e. Menjelaskan fungsi demokrasi Pancasila
f. Menjelaskan pelaksanaan demokrasi Pancasila
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
a. Pengertian demokrasi Pancasila
b. Ciri demokrasi Pancasila
c. Prinsip demokrasi Pancasila
d. Tujuh sendi pokok dalam demokrasi Pancasila
e. Fungsi demokrasi Pancasila
f. Pelaksanaan demokrasi Pancasila
POKOK
Materi
Setelah menyelesaikan materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Be-
lajar 2 ini, maka diharapkan Anda akan mampu memahami tentang Demokrasi
Pancasila
TUJUANPembelajaran Umum

2. 2
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Uraian Materi
a. Pengertian Demokrasi Pancasila
Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan
demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokra-
si pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dsb. Semua
konsep ini memakai istilah demokrasi. Secara etimologi demokrasi berasal dari
bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos/kratein. Demos berarti rakyat,
dan kratein berarti kekuasaan/berkuasa” (Budiardjo, 1978).
Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau dengan kata lain
yang berkuasa dalam negara itu adalah rakyat. Dalam negara demokrasi, pemer-
intah (penguasa) berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan mengabdi untuk
kepentingan rakyat.
Nah,,, tahukah Anda apakah demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancas-
ila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi
dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, teruta-
ma dalam lembaga-lembaga Negara (Abdulkarim A., 2007). Selain itu ada yang
mendefinisikan demokrasi Pancasila, sebagai sistem demokrasi yang diselaraskan
dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bang-
sa. Selanjutnya menurut Notonagoro (1980), demokrasi Pancasila adalah ker-
akyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan per-
wakilan yang berKetuhanan Yang MahaEsa, yang berperikemanusiaan yang adil
dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkepribadian sosial
bagi seluruhrakyat Indonesia.
Itulah beberapa definisi demokrasi Pancasila yang perlu Anda ketahui,,,,
b. Ciri Demokrasi Pancasila
Apakah ciri demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila sedikit berbeda
dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila menurut
Meyer T (2002) dapat dilihat pada tabel berikut :

3. 33
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
c. Prinsip Demokrasi Pancasila
Bila berbicara mengenai prinsip pasti Anda akan memikirkan prinsip hidup
yang Anda miliki. Coba Anda renungkan sejenak ,ingat prinsip hid-
up Anda sebagai manusia! Contoh Anda mengatakan“Saya Lelaki” (bila
Anda seorang lelaki) “ sebagai lelaki prinsip saya adalah…” begitu pula
sebaliknya “SayaWanita” (bila Anda seorang Wanita). Mungkin juga
Anda mengatakankarena “Saya orang yang beriman, bertakwa, jujur, patuh,
warga negaraIndonesia, dan lain sebagainya”… Bahwa dari kata-kata Anda itu,
itulahcontoh prinsip yang Anda miliki sebagai manusia.
Apa itu prinsip? Prinsip artinya kebenaran yang pokok/dasar orangber-
fikir, bertindak dan lain sebagainya. Bagaimana dengan prinsip dalam demokrasi
Pancasila?
Prinsip pokok demokrasi Pancasila menurut Meyer T. 2002) dapat dilihat
pada table berikut :
a. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
b. Adanya pemilu secara berkesinambungan
c. Adanya peran-peran kelompok kepentingan
d. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
e. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara un-
tuk menyelesaikan masalah.
f. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara ter-
banyak.
1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan
badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum
6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. Pemerintahan berdasarkan hukum

4. 4
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Pertanyaannya adalah : “Menurut Anda apakah pelaksanaan demokrasi di Indo-
nesia di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila?
Bila sudah berikan contoh konkrit, Bila belum berikan contoh konkritnya ? Di-
skusikan dengan teman Anda!
d. Tujuh Sendi Pokok Demokrasi Pancasila
Apa yang disebut dengan sendi pokok demokrasi Pancasila? Dalam sistem
pemerintahan demokrasi Pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi lan-
dasan, yaitu (Sharma, P. 2004) :
a) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudu-
kan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
Bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari?Diskusikan dengan
teman Anda dan tuliskan dalam kolom berikut :
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
b) Indonesia menganut sistem konstitusional
Apa yang dimaksud dengan sistem konstitusional? Pemerintah berdasarkan
sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekua-
saan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan
bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi
oleh ketentuan konstitusi.
c) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan nega-
ra yang tertinggi
Bagaimana kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Seperti telah dise-
butkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa
(kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

5. 55
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
d) Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Bagaimana pula kedudukan Presiden? Dibawah MPR, presiden ialah penye-
lenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis
juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah
mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
e) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Apa peran DPR dalam sistem demokrasi Pancasila? Presiden tidak bertang-
gung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekua-
saan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja
sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk menge-
sahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.
f) Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertang-
gung jawab kepada DPR
Bagaimana kedudukan Menteri Negara?Menteri Negara adalah pembantu
presiden.Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhenti-
kan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi
kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah
kabinet kepresidenan/presidensiil.Kedudukan menteri negara bertanggung
jawab kepada presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri neg-
ara menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah
koordinasi presiden.
g) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Apa maksud kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas? Kepala Negara ti-
dak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekua-
saan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara
DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan
semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan
presiden.

6. 6
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
e. Fungsi Demokrasi Pancasila
Apa fungsi demokrasi Pancasila? Adapun fungsi demokrasi Pancasila menurut
Israil & Idris dapat Anda pelajari pada kolom berikut :
a. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
b. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
konstitusional
c. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
d. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lem-
baga negara
e. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
f. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
Bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pancasila? Dalam perjalanan ,Negara
kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi Parlementer, demokrasi Terpimpin,
dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Parlementer di negara kita telah dipraktik-
kan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949), kemudian
dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pada masa ber-
lakunya demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintah-
an tidak stabil sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan
dengan baik dan berkesinambungan, karena sering bergantinya kabinet yang
bertugas sebagai pelaksana pemerintahan (satu tahun terjadi tujuh kali pergan-
tian kabinet).
Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi
Parlementerdi Indonesia ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi Terpimpin
sejak 5 Juli 1959, sehingga secara yuridis formal demokrasi Parlementer berakhir
pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945
(Rahmatullah, 2008).
Bagaimana konsep demokrasi Terpimpin? Secara konsepsional,demokrasi
terpimpin berarti pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, mengandung arti bah-
wa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di Indone-
sia adalah sila keempat Pancasila dan tidak pada perseorangan atau pimpinan.
Namun demikian, pada pelaksanaannya demokrasi Terpimpin lebih menonjol-
kan “kepimimpinan” yang jauh lebih besar dari pada demokrasinya sehingga ide
dasar demokrasi kehilangan artinya.

7. 77
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Apa akibatnya? Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang ber-
fungsinya lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan
pemerintah sering kali menyimpang dari ketentuan UUD 1945, misalnya :
1) Pada 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955
dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui Penetapan Presiden
2) Pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu
presiden
3) Pengangkatan presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/MPRS/1963.
Dengan demikian jika dikaitkan dengan hakikat dan ciri Negara demokra-
si, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi Terpimpin dalam banyak as-
pek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional.
Akibat selanjutnya adalah adanya berbagai penyelewengan dan permas-
alahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi Parle-
menter dan demokrasi Terpemimpin tersebut. Maka sejak lahirnya Orde Baru
diberlakukan demokrasi Pancasila. Orde Baru sebenarnya memiliki pengalaman
yang kaya dalam hal mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila termasuk melakukan
pendidikan Pancasila kepada warganegara. Pada bidang pendidikan formal wak-
tu itu pendidikan Pancasila dikemas melalui mata pelajaran Pendidikan Moral
Pancasila (PMP), mata pelajaran PPKn dan mata kuliah Filsafat Pancasiladi Pergu-
ruan Tinggi. Selain itu, Undang-undang No2 tahun 1989 juga mengamanatkan
bahwa kurikulum semua jenjang wajib berisikan Pendidikan Pancasila dan Ke-
warganegaraan. Di bidang kemasyarakatan atau jalur non formal, sosialisasi
Pancasila dikemas melalui penataran P4. Namun setelah berjalan sampai pada
berakhirnya Orde Baru, pendidikan Pancasila model Orde Baru ini dianggap ga-
gal.
Mengapa demikian? Beberapa kalangan menilai bahwa Pendidikan Pan-
casila dan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk budi pekerti luhur telah
gagal mencapai sasaran. Pendidikan yang sudah dilaksanakan puluhan tahun itu
hanya menghasilkan warganegara yang kurang bertanggungjawab dan bahkan
mematikan hati nurani. Tidak tercapainya tujuan pendidikan Pancasila, disebab-
kan system pengajaran yang keliru. Pendidikan Pancasila datang dari negara, dan
tidak memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Sistem itu menghasil-
kan warga negara yang tidak cerdas karena pendidikan dilakukan otoriter demi

8. 8
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
kepentingan penguasa. Pendidikan Pancasila yang dilakukan doktriner berakibat
fatal.Pada zaman orde baru demokrasi lebih condong pada demokrasi Terpimpin
karena disini lebih didominasi oleh presiden dan pada pelaksanaan system pemu-
ngutan suara dimana terbatasnya peranan partai politik. Disini presiden lebihmut-
lak karena pada zaman orde baru tak seorangpun yang berani mengemukakan
pendapat atau protes terhadap kepemimpinan presiden dengan mengadakan
aksi demonstrasi. Selain itu pada masa orde baru, banyak penyimpangan yang
ditandai dengan maraknya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di seluruh sendi
kehidupan Bangsa Indonesia.
Gambar 2 :PelaksanaanDemokrasi pada Zaman Orde Baru
Apa yang terjadi kemudian? Demokrasi Pancasila pada zaman orde baru
membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman
itu, maka dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah
dan tujuan demokrasi Pancasila, dan menciptakan segala sesuatu yang di perlu-
kan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila.
Untuk selanjutnya diperlukan penegakkan kehidupan politik yang lebih
demokratis pada orde reformasi dengan berbagai upaya berikut :

9. 99
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
1. Diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, be-
bas, rahasia, jujur, serta adil dan beradab.
2. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik
pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik.
3. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa(cetak
dan elektronik) baru.
4. Kedudukan ketua MPR terpisah dari ketuaDPR.
5. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuatan Presiden.
6. Refungsional lembaga-lembaga tinggi negara.
7. Diselenggarakannya pemilu 2004, dengan pemilihan lagsung anggota
DPR, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden
Bagaimana demokrasi dalam bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi,
demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan
ekonomi. Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi
rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial sehingga segala ben-
tuk hegemoni kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi harus ditolak agar
semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan neg-
ara. Apa tujuannya? Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-lima Pancasila. Bagaima-
na bentuk konkritnya? Secara konkrit, rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat
di parlemen dalam menentukan kebijakan ekonomi (Ujan AA,et.al. 2008).
Gambar 3 : Kegiatan Ekonomi Rakyat
Bagaimana demokrasi Pancasila di bidang budaya? Demokrasi Pancasila
menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemu-
kan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan

10. 10
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara
dengan baik. Pemerintah menciptakan peluang bagi berkembangnya budaya lo-
kal sehingga identitas suatu komunitas mendapat pengakuan dan penghargaan
(Ujan AA,et.al. 2008).
Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila di zaman reformasi? Pada zaman
reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseranyang men-
colok walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila tetapi
sangatlah mencolok dominasi sistem liberal contohnya aksi demonstrasi yang
besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi
perananpresiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multi partai sehingga per-
anan partai cukupbesar, akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara
juga pernah menggunakan voting berarti peranan demokrasi Pancasila belum-
lah terealisasi. Dengan melihat hal tersebut diatas maka kesimpulan dari pada
pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih
belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40
tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar.

11. 1111
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Rangkuman
Anda telah selesai mempelajari mengenai demokrasi Pancasila, yaitu sis-
temdemokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilaiPancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa, yang tentu saja berbeda dengan demokrasi yang
dilaksanakan di negara lain. Demokrasi Pancasila mempunyai ciri khas, yaitu :
pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinam-
bungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas
HAM serta perlindungan hak minoritas, demokrasi Pancasila merupakan kom-
petisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, dan ide-ide yang pal-
ing baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam pelaksanaannya demokrasi Pancasila harus berpegang teguh pada
prinsip : perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas
dasar musyawarah, peradilan yang merdeka, adanya partai politik dan organisasi
sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat, pelaksanaan Pemilu, kedaulatan
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat
2 UUD 1945), keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan
yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat,
dan negara ataupun orang lain, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional,
dan pemerintahan yang berdasarkan hukum.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila terdapat tujuh sendi
pokok yang menjadi landasan, yaitu : Indonesia negara berdasarkan hukum dan
menganut sistem konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, Presiden adalah penyelenggaraan
pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR
mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh
presiden , dan kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah untuk menjamin : adanya kei-
kutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, tetap tegaknya negara kesatu-
an RI yang mempergunakan sistem konstitusional, tetap tegaknya hukum yang
bersumber pada Pancasila, adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang
antara lembaga negara, dan menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung
jawab.

12. 12
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitu-
sional karena penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia ber-
dasarkan konstitusi.Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan
pembangunan bangsa secara keseluruhan (di segala bidang) karena kegagalan
demokrasi Pancasila pada zaman orde baru terjadi akibat pemerintah yang belum
menciptakan segala sesuatu yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pan-
casila.

13. 1313
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Test Formatif
Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini dengan Benar!
1. Berikut ini merupakan ciri demokrasi Pancasila :
1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas
3. Adanya partaipolitik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat
4. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar
2. Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah :
a. Pemerintahan berdasarkan hukum
b. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
c. Adanya pemilu secara berkesinambungan
d. Adanya peran-peran kelompok kepentingan
3. Yang merupakan penyelenggara pemerintah negara tertinggi adalah :
a. DPR
b. MPR
c. Presiden
d. Mahkamah Agung
4. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden.
Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah
a. Sistem Parlementer
b. Sistem Presidensiil
c. Sistem konstitusional
d. Sistem Parlementer dan Presidensiil
5. Berikut merupakan perwujudan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila :
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penyelenggara pemerintah
negara tertinggi
b. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
c. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
d. Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Fungsi demokrasi Pancasila adalah :
a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
b. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sis-

14. 14
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
tem konstitusional
c. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
d. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat
7. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949), di Indonsia
berlaku
a. Demokrasi Parlementer
b. Demokrasi Terpimpin
c. Demokrasi Pancasila
d. Demokrasi Presidensiil
8. Tap. MPRS No. III/MPRS/1963 menetapkan adanya pengangkatan Presiden
seumur hidup. Hal ini terjadi pada era :
a. Demokrasi Parlementer
b. Demokrasi Terpimpin
c. Demokrasi Pancasila
d. Demokrasi Presidensiil
9. Berikut adalah wujud penegakan kehidupan politik yang lebih demokratis
pada era reformasi :
a. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan negara
b. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk menurunkan presiden
c. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik
pemilu
d. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan agama baru
10. Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hokum, karena :
a. Indonesia menganut sistem konstitusional
b. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hokum
c. Kedaulatan adalah ditangan rakyat
d. KekuasaanKepala Negara tidak tak terbatas

15. 1515
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Tugas
1. Jelaskan pengertian demokrasi Pancasila
2. Jelaskan ciri demokrasi Pancasila
3. Jelaskan prinsip demokrasi Pancasila
4. Jelaskan tujuh sendi pokok dalam demokrasi Pancasila
5. Jelaskan fungsi demokrasi Pancasila
Bagaimana jawaban Anda? Tentunya ke limabelas soal tadi sudah selesai Anda
kerjakan. Jika belum, cobalah pelajari kembali materi yang masih kurang Anda
pahami dan jangan lupa kerjakan soal tugas yang belum selesai Anda kerjakan.
Apabila semua soal tugas sudah selesai Anda kerjakan, periksalah jawaban Anda
dengan menggunakan kunci Jawaban yang disediakan pada bagian akhir modul
ini.
Bagaimana hasil jawaban Anda? Semoga semua jawaban Anda benar. Nah,
selamat atas keberhasilan Anda. Apabila belum sepenuhnya berhasil atau be-
lum mencapai 80% benar, sebaiknya Anda pelajari kembali materi pembelajaran
Kegiatan Belajar-2 terutama materi pembelajaran yang belum Anda pahami.
Setelah itu, cobalah kerjakan kembali soal tugas Kegiatan Belajar-2. Semoga kali
ini Anda dapat menyelesaikannya dengan benar.
Bagaimana? Apabila memang Anda telah berhasil menyelesaikan semua soal
tugas dengan benar atau setidak-tidaknya 80% benar, Anda diperkenankan
untuk mempelajari materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Belajar-3.
Selamat Belajar dan Sukses mempelajari materi pembelajaran Kegiatan Belajar-3.