Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur yang mendukung terlaksananya demokrasi secara efektif, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi."

1. DEMOKRASI
Indonesia-ku tercinta……..

2. PENGERTIAN DEMOKRASI
Pengertian Etimologis
demos (rakyat) + cratos/cratein
(pemerintahan/kekuasaan)
Langsung  Demokrasi  Tak langsung

3. Demokrasi Tidak Langsung atau
Demokrasi Perwakilan
 Para pejabat membuat undang-undang dan
menjalankan program untuk kepentingan umum
atas nama rakyat
 Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi
karena para pejabat dipilih dan diangkat oleh
rakyat.
 Tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari
pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat
 Tidak dibenarkan adanya kebijakan yang bertujuan
untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa.

4. DEMOKRASI


BERARTI “PEMERINTAHAN RAKYAT”
SESUNGGUHNYA ADALAH SEPERANGKAT GAGASAN DAN
PRINSIP TENTANG KEBEBASAN, TETAPI JUGA MENCAKUP
SEPERANGKAT PRAKTEK DAN PROSEDUR YANG TERBENTUK
MELALUI SEJARAH PANJANG DAN BERLIKU-LIKU.

MENGANDUNG MAKNA PENGHARGAAN TERHADAP
HAKEKAT DAN MARTABAT MANUSIA DAN MEMPUNYAI
TUJUAN MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN
BAGI UMAT MANUSIA.

5. HAKEKAT DEMOKRASI
a. KEBEBASAN
MENYAMPAIKAN
BERORGANISASI,
PENDAPAT,
KEBEBASAN
INDIVIDU/KELOMPOK
PERS
JUGA
BERKUMPUL,
(KEBEBASAN
MENGAKIBATKAN
KETERBATASAN INDIVIDU/KELOMPOK YANG DIWUJUDKAN
DALAM RAMBU-RAMBU ETIKA DAN MORAL KEHIDUPAN).
b. KESEDERAJATAN,
HAK
DAN
KEWAJIBAN
YANG
SAMA, KEDUDUKAN YANG SAMA DIDEPAN HUKUM.
c.
KETERBUKAAN,
KEPEMERINTAHAN
DAN
LANGKAH-
LANGKAH PENGELOLAAN KEPUTUSAN HARUS DIKETAHUI
DAN DISETUJUI RAKYAT (TRANSPARANCY).
d.
ETIKA
TINGGI.
DAN
NORMA
KEHIDUPAN,
HARUS
DIJUNJUNG

6. Norma-norma yang menjadi pandangan
hidup demokratis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pentingnya kesadaran akan pluralisme
Musyawarah
Pertimbangan moral
Pemufakatan yang jujur dan sehat
Pemenuhan segi-segi ekonomi
Kerja sama antar warga masyarakat dan
sikap mempercayai itikad baik masingmasing
7. Pandangan
hidup
demokratis
harus
dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem
pendidikan.

7. KOMPONEN PENEGAK DEMOKRASI
1. NEGARA HUKUM (Rechtsstaat dan The Rule Of
Law):
Konsepsi negara hukum mengandung pengertian
bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi
warga negara melalui pelembagaan peradilan yang
bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak
asasi manusia.
Konsep rechtsstaat (Kant dan Stahl):
a. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
negara untuk menjamin perlindungan HAM.
b. Adanya perlindungan terhadap HAM.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
d. Adanya peradilan administrasi.

8. Menurut Moh. Mahfud MD:
Sistem negara demokrasi mengandung pengertian 3 hal
penting yaitu :
1. Pemerintahan dari rakyat (Government Of The
People ).
Berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan
(Legitimate Government) dan tidak legitimasi
pemerintahan (Unligitimate Government ) di mata
rakyat.
Pemerintahan
legitimasi
berarti
suatu
pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan
dan dukungan rakyat.
Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi berarti
suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali
kekuasaan tidak mendapat dukungan dan pengakuan
dari rakyat.

9. 2. Pemerintahan oleh rakyat (Government By The
People).
Berarti
pemerintahan
yang
menjalankan
kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya
dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan
yang ditunjuk pemerintah.
3. Pemerintahan untuk rakyat (Government For
People).
Adalah suatu pemerintahan yang mendapat
mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat
digunakan untuk kesejahteraan mereka.

10. SYARAT DASAR PENYLENGGARA
PEMERINTAH YG DEMOKRATIS
BERDASAR RULE OF LAW
1. Perlindungan konstitusional  menjamin
hak2 individu & menentukan prosedurnya.
2. Badan kehakiman bebas  tdk memihak.
3. Pemilu bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat & beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic
education).
 Komisi Internasional Ahli Hukum, konferensi di Bangkok, 1965.

11. NILAI (KULTUR) DEMOKRASI
1. Menyelesaikan pertikaian  damai &
sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan  damai.
3. Pergantian penguasa  teratur.
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
5. Pengakuan & penghormatan  nilai
keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan iptek.
8. Pengakuan & penghormatan  kebebasan.
 Henry B. Mayo dlm Miriam Budiardjo (1990)

12. LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI
1. Pemerintahan yg bertanggungjawab.
2. DPR  mewakili gol/kepentingan masy
 dipilih mell pemilu  bebas & rahasia.
Dewan  control thdp pemerintah.
3. Organisasi politik lbh dr 1 partai.
4. Pers bebas menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan bebas menjamin HAM
& memperthankan keadilan.
 Miriam Budiardjo (1997)

13. Suatu negara dapat dikatakan demokratis
apabila:
 kekuasaan mayoritas digandengkan dengan
jaminan atas HAM.
 Kelompok mayoritas dapat melindungi
kaum minoritas.
 Hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan
oleh suara mayoritas
 Semua kelompok, golongan atau warga
negara hendaknya mendapat perlindungan
hukum atau mendapat jaminan menurut
undang-undang

14. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Suatu gagasan pemerintahan demokratis yang
kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak
dibenarkan bertindak sewenang-wenang.
Dibatasi
KONSTITUSI
PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSTITUSI
(CONSTITUTIONAL GOVERNMENT, LIMITED
GOVERNMENT atau RESTRAINED
GOVERNMENT)

15. Pembatasan dalam sistem pemerintahan
(demokrasi konstitusional) sangat penting
mengingat sering kali makna demokrasi
diidentikkan dengan kebebasan.
Lord Acton : “Power tends to corrupt, but
absolute power corrupts absolutely”
Artinya
“Setiap orang yang mempunyai kekuasaan
cenderung untuk menyalahgunakan
kekuasaannya, tetapi orang yang mmepunyai
kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan
menyalahgunakan kekuasaannya”

16. Awal pelaksanaan Demokrasi
Konstitusional:
Adanya
pembatasan
yuridis
mengandung
prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku (rigid)
bukan hanya di bidang politik melainkan pula
dalam bidang ekonomi.
Demokrasi konstitusional yang menjunjung
tinggi supremasi hukum ditafsirkan seolah-olah
negara
hanya
sebagai
penjaga
malam
(Nachtwachterstaat), negara tidak mau ikut
campur dalam urusan lain kecuali dalam bidang
ketertiban dan keamanan umum.

17.  Nasionalisme:
Paham yang bersifat politik dan sosial dari suatu bangsa yang
menempatkan kesetiaan tertinggi dari rakyatnya kepada bangsa
dan negaranya.
 Liberalisme:
Paham kebebasan yang menghendaki kebebasan Individu dalam
bidang politik, ekonomi dan agama.
 Sosialisme
:
Aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentang
kepemilikan secara individu atau paham yang bertujuan
membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif dan
membatasi milik perseorangan.
 Demokrasi:
Suatu paham yang mengakui segenap rakyat dalam
pemerintahan rakyat.

18. Macam-macam demokrasi:
Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:
a) Demokrasi langsung
Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman Yunani
Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan
pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat
mengetahui secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang
sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi
langsung sulit dilaksanakan karena:
 sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat
sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
 tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang
semakin rumit dan kompleks;
 musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan
keputusan yang baik.

19. b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam
menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk
dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka
dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi
negara masing-masing.
 Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan
pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara
yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di
parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah
orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang
terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

20. c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk
duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh
rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara
untuk
mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah
satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.
Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya:
a) Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)
Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang
politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan
kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem
demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat
dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas
free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi
menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan
miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.

21. Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada
umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan
menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis
selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini
masyarakat (public opinion).
b)
Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)
Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan
dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang
politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi
perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi
kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak
milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi,
kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi
material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.
Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negaranegara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan
Hongaria.

22. c) Demokrasi Gabungan
Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi
formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui,
tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh
rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masingmasing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal
atau demokrasi rakyat.
Demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan
negara:
• Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang
menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada
badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang
Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam
kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam
demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

23.  Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya
oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh
Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif
dipegang oleh Mahkamah Agung.
 Demokrasi melalui Referendum
Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah
pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum
menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara
referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif.
Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada pemungutan suara
rakyat yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan UUD negara,
sedangkan referendum fakultatif, menenkankan pada pungutan suara
tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.

24. DEMOKRASI
di
INDONESIA
?

25. Perkembangan demokrasi di Indonesia
1945 – 1949
UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk,
sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS  Liberal.
1949 – 1950
RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal.
1950 – 1959
UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,
Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit
Presiden 5 Juli 59.
1959 – 1965
Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,
lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,
Demokrasi terpimpin (-).
1966 – 1998
Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &
kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,
Demokrasi Ps (-).
1998 – sekarang Reformasi, Presdien tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48
 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,
Demokrasi Ps (+).

26. INDIVIDUAL
LIBERAL
RAKYAT
PANCASILA
PEMERINTAH
PANCASILA
IDEOLOGI
DASAR NEGARA
CHECK & BALANCE
RAKYAT

27. DEMOKRASI MENGANDUNG NILAI-NILAI :
a. PENGAKUAN BAHWA DIDALAM MASYARAKAT TERDAPAT PERBEDAAN-2
PENDAPAT DAN KEPENTINGAN.
b. BAHWA PERLU DITEMUKAN CARA-2 PENYELESAIAN KONFLIK
KEPENTINGAN-2 YANG SALING BERTENTANGAN SECARA DAMAI.
c. PERLU CARA-2 PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT
SECARA TERATUR TANPA MENIMBULKAN GEJOLAK.
d. CARA-2 TIAP PENYELESAIAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA
TERTIB DAN ADIL
HANYA DAPAT DICAPAI MELALUI HUKUM.
DEMOKRASI PANCASILA.
BERMAKNA “KETERPADUAN INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT” SECARA
DINAMIS (HUMANIZATION OF THE PEOPLE AND THE PERSON) “.
a. HAKEKAT DEMOKRASI PANCASILA
1) KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN SEPENUHNYA OLEH MPR
2) PENGERTIAN LAIN : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM ………… DAN SETERUSNYA.

28. b. ARTI DEMOKRASI PANCASILA
1) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN RAKYAT
YANG DIDASARI DAN DIJIWAI OLEH SEGENAP SILA PANCASILA SECARA
INTEGRATIF.
2) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN
KEKELUARGAAN DAN KEGOTONG ROYONGAN YANG DITUJUKAN KEPADA
KESEJAHTERAAN RAKYAT.
3) DALAM DEMOKRASI PANCASILA SISTEM PENGORGANISASIAN NEGARA
DILAKUKAN OLEH RAKYAT SENDIRI ATAU DENGAN PERSETUJUAN RAKYAT.
4) DALAM DEMOKRASI PANCASILA, KEBEBASAN INDIVIDU TIDAK BERSIFAT
MUTLAK, TETAPI HARUS DISELARASKAN DENGAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL.
5) DALAM DEMOKRASI PANCASILA KEUNIVERSALAN CITA-2 DEMOKRASI
DIPADUKAN DENGAN CITA-2 HIDUP BANGSA INDONESIA YANG DIJIWAI
OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN (TIDAK ADA “DOMINASI MAYORITAS”).
c. ASPEK- ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
ASPEK
ASPEK
ASPEK
ASPEK
ASPEK
ASPEK
FORMAL
MATERIL
NORMATIF
OTATIF (TUJUAN)
ORGANISASI
KEJIWAAN

29. d. POKOK-POKOK DEMOKRASI PANCASILA
1) SETIAP NEGARA MODERN YANG DEMOKRATIS ADALAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2) KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA RAKYAT
3) PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
4) BERDASARKAN HUKUM
5) PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI
6) KEPALA NEGARA, ATAS NAMA RAKYAT (MANDATARIS)
7) MENGAKUI HAK DAN KEWAJIBAN (HAK ASASI).
8) MEMILIKI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN WILAYAH NEGARA
9) MENGANGGAP BAHWA DEMOKRASI BUKAN TUJUAN TETAPI SARANA UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
10) MEMILIKI TATA CARA UNTUK MELINDUNGI DARI RAGAM DEMOKRASI
LAIN YANGTIDAK SESUAI.
e. PERBEDAAN PENDAPAT
* DALAM DEMOKRASI PANCASILA, PERBEDAAN PENDAPAT DIHORMATI DAN
DIBENARKAN
* NAMUN UNSUR TANGGUNG JAWAB MENDAPAT KEDUDUKAN YANG SAMA
(PERLU MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN)
* YANG PALING PENTING ADALAH DALAM MENYALURKAN PENDAPAT DAN
KEINGINAN MELALUI WADAH YANG TELAH ADA DI PUSAT MAUPUN
DI DAERAH.

30. MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959
DEMOKRASI PARLEMENTER
MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965
DEMOKRASI TERPIMPIN
MASA REPUBLIK INDONESIA III
DEMOKRASI PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI
LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK
KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP
BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK
MEMPEROLEH SALURAN POLITIK

31. DOMINASI PRESIDEN
PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG
PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP
PEMBUBARAN DPR HASIL PEMILU
PEMBREDELAN PERS
PRESIDEN SBG BADAN YUDIKATIF
PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963
UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO 14/1970
DPR SBG ALAT KONTROL
TNI + POLRI
ABRI
DFA
PESTA DEMOKRASI BERJALAN

32. DEMOKRASI APA ?
DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN
HIDUP BANGSA INDONESIA
MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI FALSAFAH
BANGSA
PRASYARAT UTAMA ADALAH PEMAHAMAN
PENGHAYATAN & PENGAMALAN NILAI2x
PANCASILA
MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI POLITIK
PEMERINTAHAN

33. CIRI POKOK D.P
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
TANGUNG JAWAB
CIRI PANCARAN MUSYAWARAH UTK
MUFAKAT
UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY
HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK
KEPUTUSAN UTK BERSAMA
SEMANGAT KEKELUARGAAN
KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG JWBKAN
MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT
LAKSANAKAN HSL KEPTSAN MUSYAWARAH

34. REFORMASI
• PENGERTIAN REFORMASI
– BERASAL DARI KATA “TO REFORM” YANG BERARTI MEBENTUK
KEMBALI PADA KESEJATIAN, TIDAK ASAL BERUBAH, ASAL BERBEDA
(UMUM)
– PERUBAHAN RADIKAL UTK PERBAIKAN BID.SOSIAL, POLITIK, AGAMA
DI SUATU MASY. (KKBI-1991).
– SUATU LANGKAH PERUBAHAN TANPA MERUSAK ATAU PERUBAHAN
SERAYA MEMELIHARA YG DIPRAKARSAI OLEH MEREKA YG MEMIMPIN
SUSTU SISTEM (PROF.RYAAS RASYID)
– PERUBAHAN MENYELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA
KONSEPTUAL KONSTITUSIONAL, BERTAHAP, SIMULTAN DAN
TERPADU BAIK STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DGN AGENDA
YANG JELAS MENCAKUP TUJUAN, SASARAN, TAHAPAN, URGENSI
DAN PRIORITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN ABRI)
– REFORMASI “CHANGE” SUATU PERUBAHAN YANG TERJADI KAPAN
SAJA DAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI

35. • HAKEKAT REFORMASI
MUNCULNYA TEKAD DAN SPIRIT UNTUK HILANGKAN DAN
BUANG JAUH-JAUH SEMUA SIKAP DAN PRILAKU DI MASA
LALU YANG TIDAK BAIK.
NILAI-NILAI LAMA YANG POSITIF DIPERTAHANKAN,
DITINGKATKAN DAN DIMANTAPKAN.
TEMUKAN NILAI-NILAI BARU YANG PALING COCOK DENGAN
KONDISI DAN TUNTUTAN ZAMAN UNTUK MAJU KEDEPAN
DENGAN PARADIGMA BARU

36. HAL POSITIF DENGAN REFORMASI
YANG SUDAH BERJALAN
 TUMBUHNYA DEMOKRATISASI
 KEBEBASAN PERS
(MASY,TDK TAKUT KONTROL SOSIAL EFEKTIF)
 OTONOMI DAERAH
(PERUBAHAN SISTEM GAR PEM.NEG)
 PERUBAHAN LAINNYA
(AMANDEMEN UUD 1945 1945, BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANGAN S/D PEMILIHAN LANGSUNG).

37. EFEK NEGATIF REFORMASI
POLITIK
 PRAKTEK KEBEBASAN & DEMOKRATIASI DIRASAKAN
MENYIMPANG, DOMINASI LEGISLATIF ATAS EKSEKUTIF DAN
YUDIKATIF.
 KEKUASAAN LEGISLATIF CENDERUNG DIMANFAATKAN
UNTUK KEPENTINGAN-2 KELOMPOK SEHINGGA TIDAK
SEDIKIT PRODUK LEGISLATIF YANG DITOLAK MASY.
 BERLAKUNYA SISTEM POLITIK MULTI PARTAI.
 TERJADI PERPECAHAN DALAM TUBUH PARPOL BESAR DAN
MUNCULNYA RATUSAN PARPOL BARU.
 TINGKAT KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN
MEROSOT (SOCIAL DISTRUST)

38. EFEK NEGATIF REFORMASI
EKONOMI
 INVESTASI MENURUT DAN TERJADI EXODUS INVESTOR
 HUTANG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI TAMBAH BESAR
 PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN MELUAS.
 KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA,
KKN DAN ISU SUAP MERAJALELA.
 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MASIH TERSENDAT
 INDONESIA SUBUR TAPI PENGIMPOR BERAS TERBESAR
DUNIA BAHAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA (IRONIS)

39. EFEK NEGATIF REFORMASI
HANKAM
 GEJOLAK VERTIKAL (ACEH, PAPUA, MALUKU) DAN KONFLIK
HORIZONTAL (MALUKU, POSO. SAMBAS, SAMPIT),
FANATISME KEDAERAHAN DAN PRIMORDIAL SEMPIT.
 LEPASNYA TIMTIM, PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
(PIL PAHIT)
 LEGAL ASPEK PELIBATAN TNI BANTU POLRI
(SIKAP RAGU, RANCU)
 KRIMINALITAS MENINGKAT, MASY. MAKIN KHAWATIR
 JAHTERA APARAT RENDAH, MORAL DAN PROF. MENURUN
 GAKKUM DAN HAM MASIH LEMAH

41. TERIMA KASIH