2. 6. Menjelaskan system pemerintahan demokrasi berdasarkan
Pancasila
7. Menjelaskan system presidensial
8. Menjelaskan pokok-pokok system pemerintahan Republik
Indonesia menurut UUD 1945
9. Menjelaskan kedaulatan Negara Republik Indonesia
10. Menjelaskan sifat hakikat dan kedaulatan Negara
11. Menjelaskan demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat
12. Menjelaskan pemilu sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila
3. 6. Menjelaskan system pemerintahan demokrasi berdasarkan
Pancasila
Sistem Pemerintahan Demokrasi merupakan pemerintahan
yang dekat dengan fitrah hati nurani rakyat, kerena manusia diciptakan
dan dilahirkan dalam keadaan bebas. Dalam pemerintahan demokrasi
pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat disertai dengan tanggung
jawab.
Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila,penerapan
system pemerintahannya didasarkan pada ajaran demokarasi. Hal
ini dapat dilihat pada alinea keempat Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pada kalimat “…negara Republic
Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Selanjutnya pada sila
keempat dari Pancasila yang juga terdapat dalam Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” Kemudian,hal tersebut dijabarkan
dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat…”
System pemerintahan pada dasarnya membicarakan
bagaimana
pembagian kekuasaan dilakukan serta hubungan antara lembaga
lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan Negara itu dalam
4. 7. Menjelaskan system presidensial
Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan
sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara
republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan
terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari 3
unsur yaitu:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan
yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif
dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang
relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif
seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada
mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden
melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap
negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa
dijatuhkan
5. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak
tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka
waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika
Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam
tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan
jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan
eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil
tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas
Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
6. 8. Menjelaskan pokok-pokok system pemerintahan
Republik
Indonesia menurut UUD 1945
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia
berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam
Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
7. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem
pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem
pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan
semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan
Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah
adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD
1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau
persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya
pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan
presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden
juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan
seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu
menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem
pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti.
Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari.
Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di
Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden
lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan
yang didapatkanya.
8. 9. Menjelaskan kedaulatan Negara Republik Indonesia
Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari penjelasan
tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya adalah ”Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan”. Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita
temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang
perumusannya sebagai berikut: ”
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan
kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar
negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
9. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, menunjukkan bahwa negara
Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat. Bagaimana di dalam pasal-pasal
UUD 1945? Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Berdasarkan
uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk
penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam
negara, tetapi pelaksanaanya diatur oleh undang-undang dasar. Selain dari penganut
jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI Tahun 1945, juga menganut jenis
kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945,
isinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita bukan
negara kekuasaan
Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya peraturan
berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Menebang pohoh
dihutan diatur oleh peraturan, supaya tidak terjadi penggundulan hutan yang
berakibat banjir, dan contoh lainnya. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga merupakan
dasar bahwa negara kita menganut kedaulatan hukum isi lengkapnya adalah segala
warga negara bersamaan kedudukkanya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maknanya
bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah negara kita kedudukan sama di
dalam hukum, jika melanggar hukum siapapun akan mendapat sanksi.
10. 10. Menjelaskan sifat hakikat dan kedaulatan Negara
Sifat hakekat Negara berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya Negara,
norma dasar yang menjadi tujuannya, falsafah hidup yang ingin diwujudkannya,
dan juga dengan perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah
berkembang di dalam Negara.
Kedaulatan Negara
Souvereignity berasal dari kata latin superanus berarti ‘yang teratas”.Negara
dikatakan yang berdaulat atau souvereign karena kedaulatan merupakan suatu
ciri atau sifat hakiki suatu negara.Negara berdaulat, dimaksud adalah negara itu
mempunyai kekuasaan tertinggi.
Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung 2 pembatasan
penting, yaitu:
1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu;
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain muncul;
Jika diartikan secara wajar, faham kedaulatan ini dengan 2 pengertian yang sejajar
dengannya, yaitu kemerdekaan dan persamaan derajat, merupakan suatu
pengertian yang mempunyai fungsi yang penting sekali dalam mewujudkan
suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional sebagai
suatu kenyataan.Tunduknya suatu negara yang berdaulat atau tunduknya paham
kedaulatan kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional, merupakan
syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat internasional yang teratur.
11. 11. Menjelaskan demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga
negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan
dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada
dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi
ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa
saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and
balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan
rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan
kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh
masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi
masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses
pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
12. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,
misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.
Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara,
namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti
pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk
memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan
memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi
dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota
parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara
demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden
hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya
dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki
pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat
yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan
yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang
pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa
hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak
negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah
melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan
kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
13. 12. Menjelaskan pemilu sebagai perwujudan
Demokrasi Pancasila
Pemilu sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksukan untuk
membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat.
Pemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang
akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah
satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik.
Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan
bahwa,“…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat…”. Perubahan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat
tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan
menurut UUD.
