[Ringkasan] Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini menekankan pada kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan rakyat serta memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

1. DEMOKRASI PANCASILA
Di susun oleh :
Nama : HARITS WIGUNA
Kelas : 2EA21
NPM : 13210146
TUGAS : MAKALAH
Universitas Gunadarma
2012

2. Kata Pengantar
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan makalah Demokrasi Pancasila.
Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai
dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.dengan
adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab
dalam kehidupan bernegara.serta memahami mengenai demokrasi pancasila. dan Akhirnya
semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapat
kekurangan penyusunan makalah ini.
Jakarta, Mei 2012
Hormat saya
II

3. DAFTAR ISI
JUDUL ………………………………………………………………………………… I
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. II
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… III
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH…………………………………………………1
1.2 BENTUK – BENTUK PEMERINTAHAN…………...…………….………………2
BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………………..3
2.1 PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA………………………........................3
2.2 ASPEK – ASPEK DALAM DEMOKRASI PANCASILA………………………..4
2.3 NORMA – NORMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA…...…………...…....5
2.4 PERBEDAAN DEMOKRASI PANCASILA……………………………………..6
2.5 CARA – CARA PENGALAMAN DEMOKRASI PANCASILA…………………8
2.6 KATA – KATA KUNCI DEMOKRASI PANCASILA…………………………...9
BAB III PENUTUP…………………………………………………………………....10
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….11
III

4. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara republik Indonesia menganut asas demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai
kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Perwujudan asas demokrasi itu
diartikan sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber kepada nilai kebersamaan,
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Demokrasi pancasila yang dianut oleh bangsa
Indonesia juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada nilai musyawarah yang
mencerminkan kesungguhan dan tekad dari bangsa Indonesia untuk berdiri diatas kebenaran
untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta turut menentukan haluan Negara. Namun,
kebebasan tersebut disertai pula dengan tanggung jawab yang bukan hanya di tujukan kepada
manusia, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, kita harus peduli
pada keadaan dan masa depan bangsa. Namun, kepedulian itu hendaknya diwujudkan melali
cara yang benar, konstitusional dan bertanggung jawab.
1

5. 1.2 Bentuk – Bentuk Pemerintahan
a. Oligarki
Oligarki berasal dari kata oligoi yang berarti kelompok teman, sedikit atau beberapa, sedangkan
archein yang berarti memerintah. Jadi, Oligarki yaitu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa
(sedikit) orang untuk kepentingan mereka sendiri. Dari bentuk pemerintahan Oligarki ini akan
lahir bentuk Pluktorasi (Plutos berarti bodoh, archien atau cratein berarti memerintah).
Puktorasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh orang – orang kaya yang kurang terdidik.
b. Anarki
Anarki berasal dari bahasa Yunani (An = tidak, Archie= memerintah).ajdi Anarki adalah
pemerintahan para warga negaranya tidak mau tunduk pada kekuasaa pemerintahan dan
menganggap dirinya tidak terikat kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Mobokrasi
Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan
kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat.
d. Dictator
Diktator mempunyai arti satu orang memerintah dengan kekuasaan tidak terbatas. Dalam
memperoleh kekuasaan biasanya dilakukan melalui suatu jalan revolusi dengan memaksakan
kehendak kepada rakyat. Seorang diktator tidak tunduk pada undang – undang Negara dan
menjadi pemegang tunggal atas kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif.
2

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong
royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Dasar demokrasi pancasila adalah
kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaannya diatur
dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Makna demokrasi pancasila pada dasarnya adalah perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai
kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yanag berlaku. Hal ini berarti, keinginan-keinginan rakyat tersebut dapat disalurkan,
baik melalui lembaga-lembaga Negara maupun melalui organisasi politik, organisasi massa, dan
media politik lainnya.
Demokrasi pancasila tidak hanya meliputi demokrasi di bidang pemerintahan atau politik, tetapi
juga telah berkembang menjadi demokrasi dalam arti yang luas. Demokrasi dalam arti luas
meliputi berbagai sistem dalam masyarakat, seperti sistem politik, ekonomi, sosial dan
sebagainya.
3

7. 2.2 Aspek - Aspek dalam Demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila memiliki aspek-aspek sebagai berikut:
Aspek formal
Yakni aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat dalam menunjuk wakilnya dalam
badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan serta cara mengatur permusyawaratan wakil-
wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai consensus bersama
Aspek materiil
Yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya dan
menjamin terwujudnya manusia Indonesia sesuai dengan gambaran , harkat dan martabat
manusia
Aspek normative
Yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma-norma atau kaidah-kaidah yang menjadi
pembimbing dan criteria dalam mencapai tujuan.
Aspek optatif
Yakni aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan ini
meliputi 3 hal yaitu terciptanya Negara hukum, Negara kesejahteraan dan Negara kebudayaan.
4

8. Aspek organisasi
Yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi pancasila
wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
Aspek kejiwaan
Aspek kejiwaan dalam demokrasi pancasila ialah semangat pemerintahan, yakni semangat para
penyelenggara Negara, semangat para pemimpin.
2.3 Norma-Norma dalam Demokrasi Pancasila
Dalam demokrasi pancasila ada beberapa norma-norma penting yang harus diperhatikan ,
yaitu:
a. Keterbukaan
Yang berarti adanya saling keterbukaan antara penguasa Negara dengan warga Negara , antar
golongan dan antarwarga Negara.
b. Keadilan
Dalam menyelengarakan keadilan perlu diperhitungkan adanya kesamaan dan perbedaan
antarmanusia. Prinsip keadilan ini membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia, mencegah
tindakan sewenang-wenang dan menciptakan ketertiban dan perdamaian.
c. Kebenaran
Kebenaran adalah kesamaan antara gagasan dan peernyataan dalam kata dan perbuatan, antara
kepribadian dan pengakuannya. Norma keadilan akan lebih berarti bagi manusia apabila
dibarengi dengan norma kebenaran.
5

9. 2.4 Perbedaan Demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila Demokrasi liberal Demokrasi komunis
- merupakan ciri khas - merupakan ciri khas barat - merupakan ciri khas
indonesia Negara komunis
-berfalsafah pancasila -berfalsafah liberalis -berfalsafah komunis
-menganut asas -menganut asas -menganut asas Negara
kekeluargaan dan gotong individualistis sentries
royong
-HAM diimbangi dengan -lebih menonjolkan HAM -mengabaikan HAM
kewajiban manusia
-memberikan jaminan - mengutamakan kebebasan -tidak ada kebebasan
kebebasan bertanggung semata individu
jawab
-tidak mengenal oposisi -mengenal oposisi -tidak ada oposisi
6

10. Demokrasi liberal didasari dan dijiwai oleh pandangan liberalisme, yaitu paham yang
menekankan pada kebebasan individu yang amat luas dan longgar dengan mengabaikan
kepentingan umum.titik berat perhatian dalam demokrasi ini adalah persamaan dalam bidang
politik, sedangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi kurang diperhatikan. Demokrasi liberal
sering disebut demokrasi barat karena demokrasi ini pada umumnya dipraktikan oleh Negara
barat, antara lain amerika serikat, inggris serta eropa barat.
Demokrasi liberal oleh kaum komunis disebut demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaan
demokrasi tersebut kaum kapitalis selalu memperoleh kemenangan yang disebabakan oleh
pengaruh uang untuk menguasai masyarakat. Demokrasi barat lebih bersifat sekuler, terlalu
menonjolkan kebenaran/ kebajikan nasional atau duniawi saja, menonjolkan pelaksanaan hak-
hak asasi manusia secara berlebihan, terlalu mengutamakan hak oposisi dan mayoritas,
mengutamakan voting suara terbanyak dalam mengambil keputusan, dan lebih mengutamakan
mayaoritas. Akibatnya, kehidupan di Negara-negara barat menjadi terlalu individualistis, terlalu
bebas, sewenang-wenang, sekuler, yang kemudian menumbuhkan feodalisme, kapitalisme,
monopolisme, etatisme, pemusatan kekuasaan dan ekonomi pada perseorangan atau kelompok,
serta imprealisme dalam segala bentuknya.
Demokrasi komunis disebut juga demokrasi timur, yaitu demokrasi yang dijiwai oleh paham
komunisme. Dalam demokrasi ini diutamakan adalah kepentingan Negara atau kepentingan
umum dengan mengabaikan kepentingan individu/perseorangan. Titik berat perhatian Negara
adalah persamaan dalam bidang ekonomi, sedangkan kebebasan dalam bidang politik diabaikan.
Demokrasi rakyat dipraktekkan di Negara-negara yang berpaham komunis, seperti Rusia,
cekoslowakia, polandia, cuba dan hongaria.
7

11. 2.5 Cara-Cara Pengamalan Demokrasi Pancasila
a. Bidang politik
- Menghargai kebebasan berpendapat, berorganisasi baik organisasi
kemasyarakatan atau agama, sosial dan politik.
- Melaksanakan hak pilih dan hak dipilih dalam pemilu.
- Menghormati kebebasan berpolitik antar sesama warga.
b. Bidang agama
- Kerukunan hidup umat beragama.
- Menghormati kebebasan ibadah beragama.
- Kebebasan dalam mengamalkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Bidang ekonomi
- Mewujudkan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dalam bentuk
koperasi.
- Mewujudkan kerja sama antara pengusa kecil dan penguasa besar sebagai mitra
usaha.
- Melaksanakan kerja sama yang baik antara pengusaha bank dan pinjaman awal.
d. Bidang keamanan
- Melaksanakan piket siskamling.
- Mendamaikan tetangga yang bertikai.
- Mengadakan musyawarah untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan
narkoba.
8

12. e.Bidang sosial budaya
Memberikan pertolongan kepada masyarakatyang mendapat musibah. Bencana
alam, dan sebagainya.
Menumbuhkan rasa solidaritas, kesetiakawanan dan kepedulian sosial bersama
pemerintah dalam memberantas dan mengentaskan kemiskinan.
Melaksanakan hidup gotong royong musyawarah dalam berbagai kegiatan yang
tumbuh dimasyarakat misalnya perkawinan, khitanan. Membuat rumah,
memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.
2.6 Kata – Kata Kunci Demokrasi Pancasila
a. Kekeluargaan,
b. Musyawarah,
c. Kesejahteraan materiil dan spiritual,
d. Masyarakat adil dan makmur,
e. Persatuan adil dan makmur,
f. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
g. Trilogy pembangunan,
h. Harmoni,
i. Keseimbangan individu dan masyarakat,
j. Pemerataan,
k. Kebudayaan nasional, dan
l. Kebebasan yang bertanggungjawab.
9

13. BAB III
PENUTUP
Banyak bentuk – bentuk pemerintahan di dunia ini, seperti oligarki, anarki, mobokrasi, dan
diktator. Setiap Negara menganut bentuk pemerintahan yang berbeda – beda. Indonesia
menganut Demokrasi Pancasila. Bentuk – bentuk peperintahan di atas tidak sesuai dengan nilai –
nilai moral demokrasi Pancasila karena itu kita harus hindari. Norma demokrasi Pancasila
menjunjung tinggi nilai moral persatuan, solidaritas, keadilan, dan kebenaran.
Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia
yang berdasarka kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan menuju masyarakat Indonesia
yang adil dan sejahtera.
10

14. DAFTAR PUSTAKA
Budarjo, Miran. 1994. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia
Topan, M. 1989. Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif. Jakarta: Sinar
Grafika.
Suplemen GBPP PPKn 1999 dan Pedoman Pembelajaran PPKn 1999.
11