2. 1.1. DemokrasiDemokrasi
a.a. PengertianPengertian
Istilah demokrasi secaraIstilah demokrasi secara
etimologis berasal darietimologis berasal dari
bahasa Yunanibahasa Yunani
““demokratiademokratia” terdiri dari” terdiri dari
dua kata,dua kata, demosdemos ==
rakyat danrakyat dan kratos/kratos/
krateinkratein = kekuatan/= kekuatan/
pemerintahan.pemerintahan.
Secara harafiah,Secara harafiah,
demokrasi berartidemokrasi berarti
kekuatan rakyat ataukekuatan rakyat atau
suatu bentuksuatu bentuk
pemerintahan negarapemerintahan negara
dengan rakyat sebagaidengan rakyat sebagai
pemegangpemegang
kedaulatannya.kedaulatannya.

3. Lanjutan ………….
International Commision of JuristInternational Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu(ICJ), demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-
keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakilkeputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil
yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada merekayg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka
melalui suatu proses pemilihan yg bebas.melalui suatu proses pemilihan yg bebas.
 Abraham LincolnAbraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat.oleh rakyat dan untuk rakyat.
 Giovanni SartoriGiovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai, memandang demokrasi sebagai suatu sistemsuatu sistem
di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, takdi mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak
seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya,seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya,
kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lainkemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain
dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

4.  Ensiklopedi Populer Politik PembangunanEnsiklopedi Populer Politik Pembangunan
Panca-sila, demokrasi adalah suatu polaPanca-sila, demokrasi adalah suatu pola
pemerintahan dalam mana kekuasaan untukpemerintahan dalam mana kekuasaan untuk
memerintah berasal dari mereka yangmemerintah berasal dari mereka yang
diperintah.diperintah.
Lanjutan ………….
DiamondDiamond && LipsetLipset, 3 (tiga) syarat pokok demokrasi, 3 (tiga) syarat pokok demokrasi
sebagai suatu sistem pemerintahan :sebagai suatu sistem pemerintahan :
 Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas utkKompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas utk
memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan ;memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan ;
 Partisipasi politik yang melibatkan sebanyakPartisipasi politik yang melibatkan sebanyak
mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpinmungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin
atau kebijakan;atau kebijakan;
 Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.

5. Lanjutan ………….
MenurutMenurut Hans KelsenHans Kelsen, pada dasarnya demokrasi, pada dasarnya demokrasi
adalah pemerintahan oleh rakyat dan untukadalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk
rakyat.rakyat.
Gambarannya adalah sebagai berikut :Gambarannya adalah sebagai berikut :
1.1. Yang melakukan kekuasaaan negara adalahYang melakukan kekuasaaan negara adalah
wakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkanwakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkan
kehendak rakyat.kehendak rakyat.
2.2. Cara melaksanakan kekuasaan negara ialahCara melaksanakan kekuasaan negara ialah
selalu mengingat kehendak dan keinginanselalu mengingat kehendak dan keinginan
rakyat.rakyat.
3.3. Menyelesaikan setiap konflik secara damaiMenyelesaikan setiap konflik secara damai
melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasamamelalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama
dan dukungan.dan dukungan.

6. Dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalahDalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah
sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan.sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan.
Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baikRakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik
dalam kesempatan untuk memilih atau pundalam kesempatan untuk memilih atau pun
dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhakdipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak
mengatur dirinya selain dirinya sendiri.mengatur dirinya selain dirinya sendiri.
Lanjutan ………….
Demokrasi tidak akan efektif dan lestari
tanpa substansi yang berujud ”jiwa, budaya
atau ideologi” yang mewarnai
pengorganisasian berbagai elemen politik
seperti partai politik, lembaga-lembaga
pemerintahan maupun organisasi
kemasyarakatan.

7. Lanjutan ………….
b.b. Pemikiran DemokrasiPemikiran Demokrasi
Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat,Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat,
karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :
a.a. Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkatManusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan.dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan.
b.b. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untukSalah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk
mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
c.c. Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadarSesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar
ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.
d.d. Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisihDidalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih
paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatupaham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu
cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.

8. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukanBeberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan
situasi demokratis :situasi demokratis :
Lanjutan ………….
NoNo IndikatorIndikator Uraian / KeteranganUraian / Keterangan
1.1. KekuasaanKekuasaan Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya denganPemerintah demokratis sangat erat kaitannya dengan
pelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk berpartisipasipelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk berpartisipasi
dalam kegiatan politik/pemerintah harus dihormati.dalam kegiatan politik/pemerintah harus dihormati.
2.2. KeadilanKeadilan Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan danKeadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan
perlakuan yang sama didepan hukum, nyata adanya.perlakuan yang sama didepan hukum, nyata adanya.
3.3. KesejahteraaKesejahteraa
nn
Kesempatan yg sama utk menikmati hasi pembangunan.Kesempatan yg sama utk menikmati hasi pembangunan.
4.4. PeradabanPeradaban Yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas,Yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas,
dan kebebasan dalam berinovasi/berkarya.dan kebebasan dalam berinovasi/berkarya.
5.5. AfeksiAfeksi Yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakilYaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakil
rakyat dilembaga perwakilan.rakyat dilembaga perwakilan.
6.6. KeamananKeamanan Yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh wargaYakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh warga
negara dalam kehidupannya.negara dalam kehidupannya.
7.7. KebebasanKebebasan Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara danTerdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara dan
mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku.mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku.

9. Lanjutan ………….
Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalamGagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalam
rule of lawrule of law ::
RULE OFRULE OF
LAWLAW
Pengakuan hak asasi manusiaPengakuan hak asasi manusia
Pemisahaan atau pembagianPemisahaan atau pembagian
kekuasaankekuasaan
Pemerintahan menurut hukumPemerintahan menurut hukum
Peradilan administrasiPeradilan administrasi
dalam perselisihandalam perselisihan
SupermasiSupermasi
hukumhukum
PersamaanPersamaan
dalam hukumdalam hukum

10. 1.1. Jaminan hak individu secaraJaminan hak individu secara
konstitusional, termasukkonstitusional, termasuk
prosedurnya.prosedurnya.
2.2. Badan kehakiman yang bebasBadan kehakiman yang bebas
dan tidak memilih/memihak.dan tidak memilih/memihak.
3.3. Pemilihan umum yang bebas danPemilihan umum yang bebas dan
kebersamaan politik.kebersamaan politik.
4.4. Kebebasan mengemukakanKebebasan mengemukakan
pendapat.pendapat.
5.5. Kebebasan berserikat &Kebebasan berserikat &
beroposisi.beroposisi.
6.6. PendidikanPendidikan
pol/kewarganegaraan (pol/kewarganegaraan ( civilcivil
educationeducation).).
Lanjutan ………….
Henry B.Henry B.
Mayo,Mayo,
bbahwaahwa rulerule
of the lawof the law
mencakup :mencakup :

11. Kriteria Penyelenggara Negara Yang MelaksanakanKriteria Penyelenggara Negara Yang Melaksanakan
Nilai-nilai Demokrasi :Nilai-nilai Demokrasi :
1.1. Pemerintah yg bertanggung jawab, bersih & berdedikasi tinggi.Pemerintah yg bertanggung jawab, bersih & berdedikasi tinggi.
2.2. DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yangDPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yang
dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3.3. Organisasi politik sistem dwipartai/multipartai serta organisasiOrganisasi politik sistem dwipartai/multipartai serta organisasi
massa yang diinginkan masyarakat.massa yang diinginkan masyarakat.
4.4. Pers yang bebas dan terbuka untuk umum.Pers yang bebas dan terbuka untuk umum.
5.5. Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hakLembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak
asasi manusia secara adil.asasi manusia secara adil.
6.6. Menjamin perubahan sosial scr damai terkendali melalui caraMenjamin perubahan sosial scr damai terkendali melalui cara
penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.
7.7. Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batasMengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas
toleransi persatuan bangsa.toleransi persatuan bangsa.
8.8. Menjamin tegaknya keadilan.Menjamin tegaknya keadilan.
Lanjutan ………….

12. c.c. Macam-macam DemokrasiMacam-macam Demokrasi
MACAM-MACAM-
MACAMMACAM
DEMOKRASIDEMOKRASI
Atas Dasar Penyaluran Kehendak RakyatAtas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
Atas Dasar Prinsip Ideologi
Atas Dasar Yang Menjadi Titik PerhatiannyaAtas Dasar Yang Menjadi Titik Perhatiannya
Demokrasi LangsungDemokrasi Langsung
Demokrasi Tidak LangsungDemokrasi Tidak Langsung
Demokrasi Konstitusional / liberalDemokrasi Konstitusional / liberal
Demokrasi Rakyat ( Komunis )Demokrasi Rakyat ( Komunis )
Demokrasi PancasilaDemokrasi Pancasila
Demokrasi Formal (negara-negara liberal)Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
Demokrasi Material (negara-negara komunis)Demokrasi Material (negara-negara komunis)
Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)

13. d.d. Ciri-ciri DemokrasiCiri-ciri Demokrasi
Esensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwaEsensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwa
demokrasi senantiasa berkaitan erat dengandemokrasi senantiasa berkaitan erat dengan
pertanggungjawabanpertanggungjawaban (account ability)(account ability) , kompetisi,, kompetisi,
keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmatiketerlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati
hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat,hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat,
berkumpul dan sebagainya.berkumpul dan sebagainya.
Demokrasi, pada umumnya ditandai denganDemokrasi, pada umumnya ditandai dengan
ciri-ciri :ciri-ciri :
a.a. Adanya pembatasan terhadap tindakanAdanya pembatasan terhadap tindakan
pemerintah.pemerintah.
b.b. Prasarana pendapat umum (mediaPrasarana pendapat umum (media
massa) yang bebas dan betanggungmassa) yang bebas dan betanggung
jawab.jawab.
c.c. Sikap menghargai hak-hak minoritas danSikap menghargai hak-hak minoritas dan
perorangan.perorangan.

14. Lanjutan ………….
Bentuk-bentuk demokrasi menurutBentuk-bentuk demokrasi menurut
SklarSklar
NoNo BentukBentuk
DemokrasiDemokrasi
Uraian / KeteranganUraian / Keterangan
1.1. Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU &Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU &
pemilu bebas yg diselenggarakan dalam waktupemilu bebas yg diselenggarakan dalam waktu
yg ajeg.yg ajeg.
2.2. DemokrasiDemokrasi
TerpimpinTerpimpin
Para pemimpin percaya bahwa tindakan merekaPara pemimpin percaya bahwa tindakan mereka
dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingandipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan
dlm pemilihan umum untuk mendudukidlm pemilihan umum untuk menduduki
kekuasaan.kekuasaan.
3.3. Demokrasi SosialDemokrasi Sosial Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosialYaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial
dandan egalitarianismeegalitarianisme bagi persyaratan utkbagi persyaratan utk
memperoleh kepercayaan politik.memperoleh kepercayaan politik.
4.4. DemokrasiDemokrasi
PartisipasiPartisipasi
Yaitu menekankan hubungan timbal balik antaraYaitu menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa dan yang dikuasai.penguasa dan yang dikuasai.
5.5. DemokrasiDemokrasi
KonstitusionalKonstitusional
Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagiYaitu menekankan pada proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya & menekankankelompok-kelompok budaya & menekankan
kerja sama yang erat diantara elite yangkerja sama yang erat diantara elite yang
mewakili bagian budaya masyarakat utama.mewakili bagian budaya masyarakat utama.

15. d.d. Ciri-ciri DemokrasiCiri-ciri Demokrasi
Esensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwaEsensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwa
demokrasi senantiasa berkaitan erat dengandemokrasi senantiasa berkaitan erat dengan
pertanggungjawabanpertanggungjawaban (account ability)(account ability) , kompetisi,, kompetisi,
keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmatiketerlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati
hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat,hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat,
berkumpul dan sebagainya.berkumpul dan sebagainya.
Demokrasi, pada umumnya ditandai denganDemokrasi, pada umumnya ditandai dengan
ciri-ciri :ciri-ciri :
a.a. Adanya pembatasan terhadap tindakanAdanya pembatasan terhadap tindakan
pemerintah.pemerintah.
b.b. Prasarana pendapat umum (mediaPrasarana pendapat umum (media
massa) yang bebas dan betanggungmassa) yang bebas dan betanggung
jawab.jawab.
c.c. Sikap menghargai hak-hak minoritas danSikap menghargai hak-hak minoritas dan
perorangan.perorangan.

16. Lanjutan ………….
Henry B. MayoHenry B. Mayo, memberikan ciri-ciri demokrasi, memberikan ciri-ciri demokrasi
daridari
sejumlah nilai (sejumlah nilai ( values)values), yaitu :, yaitu :
1.1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai danMenyelesaikan perselisihan dengan damai dan
secara melembaga;secara melembaga;
2.2. Menjamin terselenggaranya perubahan secaraMenjamin terselenggaranya perubahan secara
damai dalam suatu masyarakat yang sedangdamai dalam suatu masyarakat yang sedang
berubah ;berubah ;
3.3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secaraMenyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratur (teratur (Orderly succession of rulers)Orderly succession of rulers) ;;
4.4. Membatasi pemakaian kekerasan sampaiMembatasi pemakaian kekerasan sampai
minimum (minimum (Minimum of coercion)Minimum of coercion) ;;
5.5. Mengakui serta menganggap wajar adanyaMengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman (keanekaragaman (deverity)deverity) dalam masyarakat;dalam masyarakat;

17. Lanjutan ………….
Pelaksanaannya cenderung bersifatPelaksanaannya cenderung bersifat
paksaaan “otoriter”.paksaaan “otoriter”.
Di negara-Di negara-
negaranegara
berkembangberkembang
padapada
umumnyaumumnya
Masyarakat masih mencari danMasyarakat masih mencari dan
menemukan identitasmenemukan identitas
Ciri yang menonjol adalah eksekutifCiri yang menonjol adalah eksekutif
sangat berperan (dominatif)sangat berperan (dominatif)
Di satu sisi nampaknya berhasilDi satu sisi nampaknya berhasil
meningkatkan pertumbuhanmeningkatkan pertumbuhan
ekonominya, namun di sisi lain infraekonominya, namun di sisi lain infra
struktur politik hanya berperanstruktur politik hanya berperan
sebagai pendukung saja.sebagai pendukung saja.

18. e.e. Prinsip-prinsip DemokrasiPrinsip-prinsip Demokrasi
Prinsip-prinsip dasarPrinsip-prinsip dasar
demokrasi secarademokrasi secara
univerasal, bahwauniverasal, bahwa
yang disebutyang disebut
pemerintahanpemerintahan
demokratis adalahdemokratis adalah
pemerintahan yangpemerintahan yang
menempatkanmenempatkan
kewenangan tertinggikewenangan tertinggi
berada di tanganberada di tangan
rakyat, kekuasaanrakyat, kekuasaan
pemerintah haruspemerintah harus
dibatasi, dan hak-hakdibatasi, dan hak-hak
individu harusindividu harus
dilindungi.dilindungi.
Lyman Tower SargentLyman Tower Sargent, prinsip-, prinsip-
prinsip dalam demokrasi :prinsip dalam demokrasi :
1.1. Keterlibatan warga negara dlmKeterlibatan warga negara dlm
pembuatan keputusan politik,pembuatan keputusan politik,
2.2. Tingkat persamaan tertentu diTingkat persamaan tertentu di
antara warga negara,antara warga negara,
3.3. Tingkat kebebasan atauTingkat kebebasan atau
kemerdekaan tertentu yangkemerdekaan tertentu yang
diakui dan dipakai oleh wargadiakui dan dipakai oleh warga
negara,negara,
4.4. Suatu sistem perwakilan, danSuatu sistem perwakilan, dan
5.5. Suatu sistem pemilihan –Suatu sistem pemilihan –
kekuasaan mayoritas.kekuasaan mayoritas.

19. Lanjutan ………….
Dalam teori danDalam teori dan
praktik politikpraktik politik
demokrasi, yangdemokrasi, yang
tidak kalahtidak kalah
pentingnyapentingnya
adalah “tingkatadalah “tingkat
persamaan”.persamaan”.
 Persamaan politikPersamaan politik
 Persamaan diPersamaan di
depan hukumdepan hukum
 PersamaanPersamaan
kesempatankesempatan
 PersamaanPersamaan
ekonomiekonomi
 Persamaan sosialPersamaan sosial

20. f.f. DemokratisasiDemokratisasi
DemokratisaDemokratisa
sisi
MrpMrp prosesproses
dalam menujudalam menuju
kondisi-kondisikondisi-kondisi
demokrasi.demokrasi.
Merupakan prosesMerupakan proses
pendemokrasianpendemokrasian
segenap rakyat untuksegenap rakyat untuk
turut serta dalamturut serta dalam
pemerintahan melaluipemerintahan melalui
wakil-wakilnya,wakil-wakilnya,
dengan mengutamakandengan mengutamakan
persamaan hak danpersamaan hak dan
kewajiban sertakewajiban serta
perlakuan yang samaperlakuan yang sama
bagi warga negara.bagi warga negara.
Dapat menjadiDapat menjadi
jalan keluar darijalan keluar dari
otoritarianismeotoritarianisme

21. Lanjutan ………….
Kriteria masyarakat dan negara yang melakukanKriteria masyarakat dan negara yang melakukan
demokratisasi, menurut Robert A. Dahl.demokratisasi, menurut Robert A. Dahl.
NoNo KriteriaKriteria Uraian / KeteranganUraian / Keterangan
1.1. PartisipasiPartisipasi
EfektifEfektif
Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota memilikiSebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota memiliki
kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif.kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif.
2.2. PersamaanPersamaan
SuaraSuara
Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiapBila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap
anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektifanggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif
untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
3.3. PemahamanPemahaman
Yang JelasYang Jelas
Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama danSetiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan
efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yangefektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang
relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.
4.4. PengawasanPengawasan
AgendaAgenda
Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untukSetiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk
memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas.memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas.
5.5. PencakupanPencakupan
OrangOrang
DewasaDewasa
Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap,Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap,
seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yangseharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang
ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.

22. PelaksanaanPelaksanaan
Pemilihan UmumPemilihan Umum
Sebagai SaranaSebagai Sarana
DemokrasiDemokrasi
DEMOKRASIDEMOKRASI
DIDI
INDONESIAINDONESIA
Demokrasi Terpimpin (orla )Demokrasi Terpimpin (orla )
(5 - 7 – 1959 s.d. 1965(5 - 7 – 1959 s.d. 1965
Demokrasi Pancasila (OrBa)Demokrasi Pancasila (OrBa)
(1966 s.d. 1988)(1966 s.d. 1988)
Demokrasi Era ReformasiDemokrasi Era Reformasi
(1988 s.d. Sekarang)(1988 s.d. Sekarang)
Pengertian PemiluPengertian Pemilu
Tujuan PemiluTujuan Pemilu
Pelaks.Pemilu Orla,Pelaks.Pemilu Orla,
Orba dan ReformasiOrba dan Reformasi
Perilaku yg mendukung terhadapPerilaku yg mendukung terhadap
tegaknyabudaya demokrasi dalam kehidupantegaknyabudaya demokrasi dalam kehidupan
sehari-harisehari-hari

23. 1.1. Pelaksanaan Demokrasi di InonesiaPelaksanaan Demokrasi di Inonesia
a.a. Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959
Langkah awalLangkah awal
demokratisasi didemokratisasi di
Indonesia,Indonesia,
dilakukan melaluidilakukan melalui
penerbitanpenerbitan
Maklumat WakilMaklumat Wakil
Presiden No. X,Presiden No. X,
tgl, 3 Novembertgl, 3 November
1945 tentang1945 tentang
anjuran untukanjuran untuk
membentukmembentuk
partai politikpartai politik
KNIP (Sebagai salah satu alat kelengka-KNIP (Sebagai salah satu alat kelengka-
pan negara), semula berfungsi sebagaipan negara), semula berfungsi sebagai
pembantu presiden, selanjutnya beralihpembantu presiden, selanjutnya beralih
menjadi DPR/MPR.menjadi DPR/MPR.
Pada November 1945, kabinet presiden-Pada November 1945, kabinet presiden-
sial diganti menjadi kabinet parlementersial diganti menjadi kabinet parlementer
dengan perdana menteri Sultan Syahrir.dengan perdana menteri Sultan Syahrir.
Pasca agresi militer Belanda II (19 DesPasca agresi militer Belanda II (19 Des
1945), negara Indonesia terpecah dan1945), negara Indonesia terpecah dan
terbentuk Negara Republik Indonesiaterbentuk Negara Republik Indonesia
Serikat (RIS) yang menerapkan sistemSerikat (RIS) yang menerapkan sistem
demokrasi liberal.demokrasi liberal.

24. Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet, adalahTentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet, adalah
berikut ini :berikut ini :
1.1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), merupakanKabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), merupakan
kabinet pertama yg memerintah pada masa demokrasi liberal.kabinet pertama yg memerintah pada masa demokrasi liberal.
2.2. Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951 – 3 April 1952),Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951 – 3 April 1952),
dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi – PNI).dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi – PNI).
3.3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), kabinet ini merintisKabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), kabinet ini merintis
sistem zaken kabinet (terdiri dari para ahli dibidangnya).sistem zaken kabinet (terdiri dari para ahli dibidangnya).
4.4. Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955),Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955),
merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yangmerupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang
didukung oleh PNI – NU (Masyumi menjadi oposisi).didukung oleh PNI – NU (Masyumi menjadi oposisi).
5.5. Kabinet Bahanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3Kabinet Bahanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3
Maret 1959).Maret 1959).
6.6. Kabinet Ali II (20 Maret 19955 – 14 Maret 1957), kabinet koalisiKabinet Ali II (20 Maret 19955 – 14 Maret 1957), kabinet koalisi
PNI, Masyumi, dan NU.PNI, Masyumi, dan NU.
7.7. Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

25. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo, telah dipersiapkan
pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun, justru
kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden,
kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap. Pada
masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955, yang dinilai
banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan Pemilu Indonesia
yang bersih.
Jatuh bangunnya kabinet diera ini terusJatuh bangunnya kabinet diera ini terus
berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilahberlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah
terjadi kekacauan dikalangan konstituante yangterjadi kekacauan dikalangan konstituante yang
tiada berakhir, maka kemudian Presidentiada berakhir, maka kemudian Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5
juli 1959.juli 1959.

26. b.b. Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1-3-1965Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1-3-1965
Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD
1945
berlaku kembali dan berakhirlah UUDS 1950.
Dekrit presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI
AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden
tidak
bertanggung jawab kepada DPR, kedudukan DPR dan
presiden berada di bawah MPR.
Dekrit presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi :
 Menetapkan pembubaran konstituante.
 Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap
bangsa Indonesia.
 Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.

27. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistemSila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem
demokrasi terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin olehdemokrasi terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin oleh
seorang pemimpin atau panglima besar revolusi.seorang pemimpin atau panglima besar revolusi.
Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkanPraktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan
dalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga negaradalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga negara
yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Presidenyang justru bertentangan dengan UUD 1945. Presiden
banyak menentukan yang bukan kewenangannya.banyak menentukan yang bukan kewenangannya.
Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadiSidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi
presiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkanpresiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan
kedudukannya, presiden mengusulkan prinsip Nasakomkedudukannya, presiden mengusulkan prinsip Nasakom
(Nasionalis, Agama, dan Komunis).(Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi thnKondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi thn
1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi
terpimpin.terpimpin.

28. Awal kebangkitan orde baru, bercita-cita untukAwal kebangkitan orde baru, bercita-cita untuk
menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni danmenjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyatkonsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat
ketika itu, orba baru menampilkan sistem politik baruketika itu, orba baru menampilkan sistem politik baru
dengan nama ”demokrasi konstitusional” atau demokrasidengan nama ”demokrasi konstitusional” atau demokrasi
Pancasila.Pancasila.
PerjalananPerjalanan
kurunkurun
waktu ordewaktu orde
barubaru
Sampai dengan tahun 1970-an, masihSampai dengan tahun 1970-an, masih
dalam koridordalam koridor.
Era 1980 & 1990-an proses pembangunanEra 1980 & 1990-an proses pembangunan
ekonomi menjadi panglima, shg timbulekonomi menjadi panglima, shg timbul
Kesenjangan & banyak praktik KKN.Kesenjangan & banyak praktik KKN.
Akhir 1997, muncul perlawanan rakyat
melalui gerakan reformasi. Tgl. 21 Mei 1998
berhasil menurunkan Presiden Soeharto.
c.c. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d.Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d.
1998)1998)

29. Reformasi lahir setelah Presiden SoehartoReformasi lahir setelah Presiden Soeharto
mengun-durkan diri sejak 21 Mei 1998 danmengun-durkan diri sejak 21 Mei 1998 dan
digantikan oleh wakil presidendigantikan oleh wakil presiden Dr. Ir. Bj. HabibieDr. Ir. Bj. Habibie ..
BerhentinyaBerhentinya SoehartoSoeharto sebagai presiden, karenasebagai presiden, karena
tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakattidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat
serta menghadapi krisis moneter dan ekonomiserta menghadapi krisis moneter dan ekonomi
yang berkepanjangan.yang berkepanjangan.
c.c. Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang)Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang)
Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dianggap palingPelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dianggap paling
jujur & adil dibandingkan pemilu sebelumnya.jujur & adil dibandingkan pemilu sebelumnya.
Pemilu 1999 telah melahirkan banyak partaiPemilu 1999 telah melahirkan banyak partai
politik, antara lain : PDIP, Golkar, PPP, PKB,politik, antara lain : PDIP, Golkar, PPP, PKB,
PAN, PBB dan lain-lainPAN, PBB dan lain-lain (sebanyak 48 Parpol).

30. Dalam perkembangan demokrasi di eraDalam perkembangan demokrasi di era
reformasi, peran mahasiswa, kelompokreformasi, peran mahasiswa, kelompok
kepentingan dan komponen rakyat Indonesiakepentingan dan komponen rakyat Indonesia
ingin agar dilaksanakan ”reformasi total”ingin agar dilaksanakan ”reformasi total”
disegala bidang.disegala bidang.
 Pemberantasan terhadap Korupsi,Pemberantasan terhadap Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN),Kolusi dan Nepotisme (KKN),
 Kebebesan dalam menyampaikanKebebesan dalam menyampaikan
pendapat (unjuk rasa),pendapat (unjuk rasa),
 Penegakkan hukum danPenegakkan hukum dan
 Jaminan terhadap pelaksanaanJaminan terhadap pelaksanaan
hak-hak asasi manusia.hak-hak asasi manusia.
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
AgendaAgenda
utamautama
Reformasi :Reformasi :

31. 2.2. Pemilihan Umum Sebagai Sarana DemokrasiPemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi
Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilihPemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih
wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilanwakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasirakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi
warga negara di bidang politik.warga negara di bidang politik.
Cara langsungCara langsung berarti rakyat secaraberarti rakyat secara
langsung memilih wakil-wakilnya yang akanlangsung memilih wakil-wakilnya yang akan
duduk di badan-badan perwakilan rakyat,duduk di badan-badan perwakilan rakyat,
contoh: pemilu di Indonesia untuk memilihcontoh: pemilu di Indonesia untuk memilih
anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR.anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR.
PemilihanPemilihan
umumumum
dapatdapat
dilakukandilakukan
dengandengan
dua cara :dua cara :
Cara bertingkatCara bertingkat berarti rakyat memilih duluberarti rakyat memilih dulu
wakilnya (senat), kemudian wakilnya itulahwakilnya (senat), kemudian wakilnya itulah
yang akan memilih wakil rakyat yang akanyang akan memilih wakil rakyat yang akan
duduk dibadan-badan perwakilan rakyat.duduk dibadan-badan perwakilan rakyat.

32. a.a. SistemSistem
DistrikDistrik
Sistem distrik mrp sistem pemilu yang didasarkan kepadaSistem distrik mrp sistem pemilu yang didasarkan kepada
kesatuan goegrafis (mempunyai satu wakil di parlemen).kesatuan goegrafis (mempunyai satu wakil di parlemen).
Sistem distrik sering dipakai dalam negara yg mempunyaiSistem distrik sering dipakai dalam negara yg mempunyai
sistem dwi partai/multi partai.sistem dwi partai/multi partai.
Beberapa keuntungan Sistem distrik :Beberapa keuntungan Sistem distrik :
• Wakil yang terpilih, dikenal oleh penduduk distrik tsb.Wakil yang terpilih, dikenal oleh penduduk distrik tsb.
• Cenderung lebih kearah koalisi partai.Cenderung lebih kearah koalisi partai.
• Kecendrungan utk membentuk partai baru dapat terbendung,Kecendrungan utk membentuk partai baru dapat terbendung,
kemungkinan dapat melakukan penyederhanaan partai secarakemungkinan dapat melakukan penyederhanaan partai secara
alamiah.alamiah.
• Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukanLebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan
mayoritas dalam parlemen, tidak perlu diadakan koalisi partaimayoritas dalam parlemen, tidak perlu diadakan koalisi partai
lain, sehingga mendukung stabilitas nasional.lain, sehingga mendukung stabilitas nasional.
• Sistem ini sederhana dan mudah untuk melaksanakannya.Sistem ini sederhana dan mudah untuk melaksanakannya.

33. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Beberapa kelemahan sistem distrik :Beberapa kelemahan sistem distrik :
• Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecilKurang memperhatikan adanya partai-partai kecil
dan golongan minoritas, apabila golongandan golongan minoritas, apabila golongan
tersebut terpencar dalam beberapa distrik.tersebut terpencar dalam beberapa distrik.
• Kurang representatif, dimana partai yang kalahKurang representatif, dimana partai yang kalah
dalam suatu distrik kehilangan suara yang telahdalam suatu distrik kehilangan suara yang telah
mendukungnya. Dengan demikian, suara tersebutmendukungnya. Dengan demikian, suara tersebut
tidak diperhitungkan lagi.tidak diperhitungkan lagi.
• Ada kecendrungan si wakil lebih mementingkanAda kecendrungan si wakil lebih mementingkan
kepentingan daerahnya dari pada kepentingankepentingan daerahnya dari pada kepentingan
nasional.nasional.
• Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakatUmumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat
heterogen.heterogen.

34. b.b. SistemSistem
ProporsionalProporsional
Sistem perwakilan proporsional adalah presentasiSistem perwakilan proporsional adalah presentasi
kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik,kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik,
sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalamsesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam
pemilihan umum, khusus di daerah pemilihan.pemilihan umum, khusus di daerah pemilihan.
S
i
s
t
e
m
p
r
o
p
o
r
Beberapa keuntungan Sistem proporsional :Beberapa keuntungan Sistem proporsional :
• Dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egali-Dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egali-
tarian, karena asastarian, karena asas one man one voteone man one vote dilaksana-dilaksana-
kan secara penuh tanpa ada suara yg hilang.kan secara penuh tanpa ada suara yg hilang.
• Lebih representatif, karena jumlah kursi partaiLebih representatif, karena jumlah kursi partai
dalam parlemen sesuai dgn jumlah suara yangdalam parlemen sesuai dgn jumlah suara yang
diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.

35. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Kelemahan sistem proporsional :Kelemahan sistem proporsional :
• Mempermudah pembentukan partai baru.Mempermudah pembentukan partai baru.
• Lebih memperbesar perbedaan yang adaLebih memperbesar perbedaan yang ada
dibandingkan dengan kerjasama sehingga adadibandingkan dengan kerjasama sehingga ada
kecendrungan untuk memperbanyak jumlah partai.kecendrungan untuk memperbanyak jumlah partai.
• Memberikan peranan atau kekuasaan yang sangatMemberikan peranan atau kekuasaan yang sangat
kuat kepada pemimpin partai.kuat kepada pemimpin partai.
• Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan wargaWakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga
yang telah memilihnya.yang telah memilihnya.
• Karena banyaknya partai bersaing, maka sulit bagiKarena banyaknya partai bersaing, maka sulit bagi
suatu partai untuk meraih mayoritas (50 % + 1)suatu partai untuk meraih mayoritas (50 % + 1)
dalam parlemen.dalam parlemen.

36. Sistem gabungan mrp sistem yang menggabungkanSistem gabungan mrp sistem yang menggabungkan
sistem distrik dengan proporsional.sistem distrik dengan proporsional.
Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapaSistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa
daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang,daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang,
melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yangmelainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang
belum dibagibelum dibagi (diterapkan di Indonesia sejak pemilu(diterapkan di Indonesia sejak pemilu
tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPRD I,tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPRD I,
dan DPRD II).dan DPRD II).
Sistem ini disebut juga sistem proporsionalSistem ini disebut juga sistem proporsional
berdasarkanberdasarkan stelsel daftarstelsel daftar..
b.b. Sistem GabunganSistem Gabungan

37. 3.3. Perilaku Budaya Demokrasi DalamPerilaku Budaya Demokrasi Dalam
Kehidupan Sehari-hariKehidupan Sehari-hari
BudayaBudaya
demokrasidemokrasi
Pancasila,Pancasila,
merupakanmerupakan
pahampaham
demokrasi yangdemokrasi yang
berpedomanberpedoman
pada asas silapada asas sila
PancasilaPancasila
Menjunjung tinggi persamaan
Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban
Membudayakan sikap bijak dan adil
Membiasakan musyawarah mufakat
dalam mengambil keputusan
Mengutamakan persatuan dan
kesatuan nasional