Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB VDEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIAA. Konsepsi Demokrasi IndonesiaB. Prinsip Dasar demokrasi   IndonesiaC. Filsafat & Aspek Demokrasi   Pa...
Konsepsi Demokrasi Indonesia1. Pengertian Demokrasi2. Demokrasi Dalam Ajaran   Pancasila3. Perkembangan Demokrasi di   Ind...
Pengertian DemokrasiDemokrasi berasal dari bahasa Yunani                “Demoscratos”        “demos” = rakyat / penduduk  ...
Pengertian DemokrasiPemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan   untuk rakyat.                             TuntutanTuntutan...
Pengertian DemokrasiSuatu pemerintahan dikatakan demokratis jika memuat 3 hal1. Pemerintahan dari rakyat2. Pemerintahan ol...
Pengertian Demokrasi1. Pemerintahan dari rakyat   Mengandung pengertian yang   berhubungan dengan pemerintahan   yang sah ...
Pengertian Demokrasi2. Pemerintahan oleh rakyat   Mengandung pengertian bahwa   suatu pemerintahan menjalankan   kekuasaan...
Pengertian Demokrasi3. Pemerintahan untuk rakyat  Mengandung pengertian bahwa  kekuasaan yang diberikan oleh  rakyat kepad...
Demokrasi Dalam Ajaran PancasilaDalam Pancasila, demokrasi tidak disebutkan.Demokrasi disamakan dengan kerakyatan.Tercantu...
Demokrasi Dalam Ajaran PancasilaDalam Pancasila, masing-masing silanya saling berkaitan,     sehingga Demokrasi Pancasila ...
Perkembangan Demokrasi di Indonesiaa. Demokrasi Parlementer (1945-   1959)b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)c. Demokrasi K...
Demokrasi Parlementer (1945-1959)Sejak 1945 saat Indonesia merdeka sampai 1959dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, ...
Demokrasi Parlementer (1945-1959)  Dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950  dengan sistem parlementer kurang cocok  untuk ...
Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Setelah demokrasi parlementer berakhir, maka berganti dengan demokrasi terpimpin. Ciri-cir...
Demokrasi Konstitusional (1965-1998)   Setelah era demokrasi terpimpin berakhir,   muncullah era demokrasi konstitusional....
Demokrasi Pancasila (1998-sekarang)  Runtuhnya rezim orde baru memunculkan  era reformasi. Demokrasi yang  didengungkan ad...
Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Dipimpin Hikmat   Kebijaksanaan2. Kekuasaan Kelembagaan   Negara
Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan   Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan   mengandung 4 prinsip:          a.   Ke...
Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaana. Kerakyatan: bahwa kedaulatan tertinggi berada     ditangan seluruh rakyat Indone...
Kekuasaan Kelembagaan NegaraDalam demokrasi Pancasila tidak melaksanakankonsep trias politika secara penuh. Dalam hal init...
Filsafat & Aspek Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Sebagai   Pandangan Hidup2. Aspek-aspek Demokrasi   Pancasila
Demokrasi Sebagai Pandangan HidupTujuh hal sebagai norma dasar demokrasi    (Dede Rosyada):1.   Pentingnya akan kesadaran ...
Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek formal: menyangkut proses penunjukan   wakil-wakil rakyat melalui pemilihan   umum ya...
Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek kaidah: menyangkut seperangkat   norma yg menjadi pembimbing & kriteria   dalam menca...
Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek tujuan: menyangkut tujuan untuk   mewujudkan masyarakat yang sejahtera.   Empat macam...
Mekanisme Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Dasar Demokrasi   Pancasila2. Mekanisme Pelaksana   Demokrasi Pancasila
Mekanisme Dasar Demokrasi PancasilaPaham negara hukum: Indonesia adalah   negara hukum. Negara hukum ini   jugaberlandaska...
Mekanisme Pelaksana Demokrasi PancasilaDalam pelaksaan demokrasi Pancasila harus   bersendikan pada hal di bawah ini:a. Su...
BAB VIHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAA. Pemahaman HAMB. Hak & Kewajiban Warga Negara
Pemahaman HAM1. Perkembangan HAM2. Deklarasi Universal HAM
Perkembangan HAM1. Konstitusi madinah2. Lahirnya HAM dikawasan eropa dimulai dengan      lahirnya Magna Charta yang menghi...
Perkembangan HAM6. The Four Freedoms (1941): kebebasan berbicara,     kebebasan memeluk agama, kebebasan dari     kemiskin...
Deklarasi Universal HAMDeklarasi universal hak asasi manusiamerupakan suatu pelaksanaan umum yangbaku bagi semua bangsa da...
Hak & Kewajiban Warga Negara1. HAM di Indonesia2. HAM Dalam Hukum Dasar3. Amandemen Khusus HAM4. Hak & Kewajiban Asasi  Ma...
HAM di Indonesia          (2001) membagi perkembangan HAM  menjadi dua periode:1. Periode sebelum   kemerdekaan (1908)2. P...
HAM di IndonesiaPeriode sebelum kemerdekaan (1908)a.   Pergerakan organisasi Boedi Oetomo telah     menaruh perhatian pada...
HAM di IndonesiaPeriode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)a.   Periode 1945-1950: hak untuk merdeka dan     berserikatb. ...
HAM Dalam Hukum Dasara.   Warga negara & penduduk: pasal 26b.   Kesamaan kedudukan dalam     hukum/pemerintahan, pekerjaan...
Amandemen Khusus HAMSelain hak asasi manusia diatas, dalam amandemen UUD1945 yang disahkan tanggal 18Agustus 2000 mencantu...
Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Hak & Kewajiban Asasi  Manusia Indonesia tercantum  dalam UUD 1945 yang telah  diamandemen,...
BAB VIIGEOPOLITIK INDONESIA
GEOPOLITIK INDONESIAA. Konsepsi Geopolitik IndonesiaB. Perkembangan Wilayah   NusantaraC. Unsur Dasar Geopolitik   Indones...
Konsepsi Geopolitik IndonesiaGeopolitik berasal dari (bahasaYunani geo=bumi) dan politik(kekuatan). Geopolitik berartikeku...
Konsepsi Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia diartikankekuatan yang didasarkan padapertimbangan letak bumi yangterdir...
Konsepsi Geopolitik Indonesia  Dalam ilmu politik diajarkan bahwa esensi dari  politik adalah kekuatan. Bangsa Indonesia  ...
Konsepsi Geopolitik IndonesiaBangsa Indonesia lebih mengutamakan kekuatan  mental daripada kekuatan fisik untuk hidup  ber...
Konsepsi Geopolitik IndonesiaWawasan Nusantara sebagai geopolitikIndonesia dalam wujudnya akanmerupakan sebagai suatu geja...
Konsepsi Geopolitik IndonesiaWawasan Nusantara adalah                      carapandang bangsa Indonesiamengenai diri dan t...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAAspek Historis & Yuridis FormalPengertian kenusantaraan (archipelago) ialah suatu   kesatuan...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAa. Ordonansi Tahun 1939   UUD 1945 tidak menentukan batas   negara, sehingga di awal kemerde...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAb. Deklarasi Juanda 1957  Karena peraturan yang sebelumnya sudah  tidak memadai terhadap ked...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAc. Landasan Kontinen Indonesia 1969   Pengumuman Pemerintah Indonesia   tanggal 17 Februari ...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAd. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia   Pengumuman Pemerintah Indonesia   tanggal 21 Maret 198...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAe. Konvensi Hukum Laut 1982   Melalui konferensi PBB tentang   Hukum Laut Internasional III ...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA  Keberhasilan RI dengan konsep   kepulauan, semakin memberikan warna   terhadap pertarungan...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAKedaulatan ruang udara terdapat  dua teori dasar:1. Teori Udara Bebas2. Teori Kedaulatan Neg...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA1. Teori Udara Bebas   menyatakan bahwa udara bersifat   bebas, oleh karena itu tidak dimili...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA  1. Teori Kedaulatan Udara  menyatakan bahwa negara  berdaulat atas ruang udara di  atas wi...
PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA  Kedaulatan Ruang Udara RI  Kedaulatan ruang udara untuk Indonesia  mengikuti sistem cerobo...
UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIA  Konsepsi Dasar Geopolitik Indonesiaa.Unsur Wadah, merupakan ruang hidup bangsa     salin...
UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIA  Konsepsi Dasar Geopolitik Indonesiab. Unsur Isi, merupakan salah satu unsur yang     mem...
UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIAKonsepsi Pelaksana Geopolitik Indonesia     Tata laku geopolitik Indonesia     mwrupakan k...
IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIA  Pelaksanaan geopolitik Indonesia sejak wawasan  nusantara diresmikan yaitu meliputi emp...
IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIAWawasan nusantara sebagai wawasan    pembangunan nasional adalah    mengutamakan persatua...
BAB VIIIGEOSTRATEGI INDONESIA
GEOSTRATEGI INDONESIAA. Ketahanan Nasional Sebagai   GeostrategiB. Konsepsi Dasar Ketahanan   NasionalC. Aspek Alamiah Neg...
Ketahanan Nasional Sebagai GeostrategiKetahanan Nasional merupakan kondisi dinamis yang    dimiliki suatu bangsa, di dalam...
Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi                   Beberapa istilahKeuletan ialah usaha terus secara giat dengan kem...
Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi                   Beberapa istilahTantangan merupakan suatu hal atau usaha yang    ...
Konsep Dasar Ketahanan NasionalKetahanan aspek ideologi dan politik memiliki   peranan yang sama besar baik terhadap   kes...
Aspek Alamiah Negara Indonesia   Posisi & Lokasi Geografi NegaraIndonesia menempati dan memilikiposisi silang bukan hanya ...
Aspek Alamiah Negara IndonesiaKeadaan & kekayaan alambangsa Indonesia dapatdimanfaatkan untukkepentingan seluruh rakyat.Ke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CIVIC before MID by pak EKO

1,864 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CIVIC before MID by pak EKO

  1. 1. BAB VDEMOKRASI INDONESIA
  2. 2. DEMOKRASI INDONESIAA. Konsepsi Demokrasi IndonesiaB. Prinsip Dasar demokrasi IndonesiaC. Filsafat & Aspek Demokrasi PancasilaD. Mekanisme Demokrasi Pancasila
  3. 3. Konsepsi Demokrasi Indonesia1. Pengertian Demokrasi2. Demokrasi Dalam Ajaran Pancasila3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
  4. 4. Pengertian DemokrasiDemokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demoscratos” “demos” = rakyat / penduduk “cratos” = kekuasaan / kedaulatan suatu pemerintahan yang melaksanakan kehendak rakyat atau kedaulatan berada ditangan rakyat.
  5. 5. Pengertian DemokrasiPemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TuntutanTuntutan & dukungan Peraturan-peraturan dipertimbangkan oleh dari rakyat untuk rakyat rakyat
  6. 6. Pengertian DemokrasiSuatu pemerintahan dikatakan demokratis jika memuat 3 hal1. Pemerintahan dari rakyat2. Pemerintahan oleh rakyat3. Pemerintahan untuk rakyat
  7. 7. Pengertian Demokrasi1. Pemerintahan dari rakyat Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui serta pemerintah yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat.
  8. 8. Pengertian Demokrasi2. Pemerintahan oleh rakyat Mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan keinginannya sendiri.
  9. 9. Pengertian Demokrasi3. Pemerintahan untuk rakyat Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.
  10. 10. Demokrasi Dalam Ajaran PancasilaDalam Pancasila, demokrasi tidak disebutkan.Demokrasi disamakan dengan kerakyatan.Tercantum dalam sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
  11. 11. Demokrasi Dalam Ajaran PancasilaDalam Pancasila, masing-masing silanya saling berkaitan, sehingga Demokrasi Pancasila dapat dirumuskan secara lengkap sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  12. 12. Perkembangan Demokrasi di Indonesiaa. Demokrasi Parlementer (1945- 1959)b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)c. Demokrasi Konstitusional (1965- 1998)d. Demokrasi Pancasila (1998- sekarang)
  13. 13. Demokrasi Parlementer (1945-1959)Sejak 1945 saat Indonesia merdeka sampai 1959dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, dikenaldengan sebutan demokrasi Parlementer.Ketika itu UUD 45 belum bisa dilaksanakansepenuhnya, karena rakyat masih mempertahankankemerdekaan. Sistem parlementer tersebut tertuangdalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
  14. 14. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dengan sistem parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Dalam konstitusi RIS tidak terjalinnyapersatuan, sehingga memberi peluang untuk munculnya dominasi partai politik serta DPP. Sementara ituketika UUDS 1950 terjadi ketidak stabilan konstituante dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat demokrasi parlementer mengalami perubahan.
  15. 15. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Setelah demokrasi parlementer berakhir, maka berganti dengan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini ditandai dengan dominasinya peran dari Presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Hanya kelemahan dari era ini adalah kekuasaan pemimpin yang absolut/terpusat sehingga tidak menciptakan check and balance.
  16. 16. Demokrasi Konstitusional (1965-1998) Setelah era demokrasi terpimpin berakhir, muncullah era demokrasi konstitusional. Landasan formalnya adalah Pancasila dan UUD1945 serta ketetapan MPRS/MPR, dengan landasan formal tersebut maka dikenal sebagai demokrasi konstitusional. Hanya saja demokrasi konstitusional yang didengungkan tersebut hanya sekedar retorika/gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Hal ini yg membuat era demokrasi ini jatuh.
  17. 17. Demokrasi Pancasila (1998-sekarang) Runtuhnya rezim orde baru memunculkan era reformasi. Demokrasi yang didengungkan adalah demokrasi Pancasila. Indikasi ke arah terwujudnya demokratisasi antara lain adalah adanya reposisi TNI dalam politik, diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi, adanya kebebasan pers, dijalankannya otonomi daerah, dll.
  18. 18. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan2. Kekuasaan Kelembagaan Negara
  19. 19. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan mengandung 4 prinsip: a. Kerakyatan b. Hikmat kebijaksanaan c. Permusyawaratan d. perwakilan
  20. 20. Demokrasi Dipimpin Hikmat Kebijaksanaana. Kerakyatan: bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan seluruh rakyat Indonesia.b. Hikmat Kebijaksanaan: bahwa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, para pemimpin terikat oleh peraturan sebagai panduan antara nilai-nilai agama, hasil pemikiran serta hukum yg berlaku.c. Permusyawaratan: bahwa untuk memperoleh “hikmat kebijaksanaan” harus dilakukan melalui musyawarah.d. Perwakilan : bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.
  21. 21. Kekuasaan Kelembagaan NegaraDalam demokrasi Pancasila tidak melaksanakankonsep trias politika secara penuh. Dalam hal initidak dikenal pemisahan kekuasaan, namunpembagian kekuasaan secara fungsional dalamrangkaian kesatuan organis. Artinya tiapkekuasaan mempunyai fungsi tersendiri yangsaling berhubungan dan merupakan satukesatuan sebagai perwujudan demokrasiPancasila.
  22. 22. Filsafat & Aspek Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup2. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila
  23. 23. Demokrasi Sebagai Pandangan HidupTujuh hal sebagai norma dasar demokrasi (Dede Rosyada):1. Pentingnya akan kesadaran pluralisme.2. Adanya musyawarah3. Berpandangan bahwa cara harus sejalan dengan tujuan4. Pemufakatan yang jujur dan sehat5. Pemenuhan kebutuhan pokok secara berencana6. Kerja sama dan saling percaya iktikad baik7. Pentingnya pendidikan demokrasi
  24. 24. Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek formal: menyangkut proses penunjukan wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang diatur berdasarkan undang- undang.Aspek material: menyangkut pengakuan atas harkat & martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yg menghendaki pemerintahan yg bahagia dan memanusiakan warga negara dlm masyarakat negara.
  25. 25. Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek kaidah: menyangkut seperangkat norma yg menjadi pembimbing & kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Ada beberapa prinsip: Kebersaman, Kekeluargaan, Keadilan dan Kebenaran.Aspek semangat: bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, budi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdian.
  26. 26. Aspek-aspek Demokrasi PancasilaAspek tujuan: menyangkut tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Empat macam tujuan: terciptanya negara hukum, negara bangsa, negara kesejahteraan, negara kebudayaan.Aspek organisasi: menyangkut organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Terbagi dua: organisasi sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga.
  27. 27. Mekanisme Demokrasi Pancasila1. Demokrasi Dasar Demokrasi Pancasila2. Mekanisme Pelaksana Demokrasi Pancasila
  28. 28. Mekanisme Dasar Demokrasi PancasilaPaham negara hukum: Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ini jugaberlandaskan dua segi pokok, segi kegunaan & landasan hukumPaham konstitusionalisme: negara Indonesia adalah sebuah organisasi negara dimana pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan- ketentuan yang termuat dalam konstitusi.
  29. 29. Mekanisme Pelaksana Demokrasi PancasilaDalam pelaksaan demokrasi Pancasila harus bersendikan pada hal di bawah ini:a. Supremasi ditangan rakyatb. Pemerintahan yang bertanggung jawabc. Pemerintahan berdasarkan perwakiland. Sistem pemerintahan presidensiale. Pengawasan parlemen terhadap pemerintah
  30. 30. BAB VIHAK ASASI MANUSIA
  31. 31. HAK ASASI MANUSIAA. Pemahaman HAMB. Hak & Kewajiban Warga Negara
  32. 32. Pemahaman HAM1. Perkembangan HAM2. Deklarasi Universal HAM
  33. 33. Perkembangan HAM1. Konstitusi madinah2. Lahirnya HAM dikawasan eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang menghilangkan keabsolutan raja.3. Selanjutnya muncul The American Declaration of Independence (1776)4. The French Declaration (deklarasi Perancis) (1789)5. Dipertegas dengan The Rule of Law a. Presumption of innocent b. Freedom of expression c. Freedom of religion d. The right of property
  34. 34. Perkembangan HAM6. The Four Freedoms (1941): kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut.7. Deklarasi Philedelphia (1944): perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan atau jenis kelamin. Hak mengejar material, spiritual, keamanan ekonomi.8. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB 1948
  35. 35. Deklarasi Universal HAMDeklarasi universal hak asasi manusiamerupakan suatu pelaksanaan umum yangbaku bagi semua bangsa dan negara.Terdiri dari 30 pasal tentang HAM. Secararinci bisa dilihat dalam buku Noor MsBakry, Pendidikan Kewarganegaraan 2008halaman 232-241
  36. 36. Hak & Kewajiban Warga Negara1. HAM di Indonesia2. HAM Dalam Hukum Dasar3. Amandemen Khusus HAM4. Hak & Kewajiban Asasi Manusia
  37. 37. HAM di Indonesia (2001) membagi perkembangan HAM menjadi dua periode:1. Periode sebelum kemerdekaan (1908)2. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)
  38. 38. HAM di IndonesiaPeriode sebelum kemerdekaan (1908)a. Pergerakan organisasi Boedi Oetomo telah menaruh perhatian pada masalah HAM pada kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapatb. Organisasi Perhimpunan Indonesia menaruh perhatian HAM pada kebebasan untuk menetukan nasib sendiric. Sarekat Islam menaruh perhatian pada hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan serta diskriminasi rasial
  39. 39. HAM di IndonesiaPeriode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)a. Periode 1945-1950: hak untuk merdeka dan berserikatb. Periode 1950-1959: hak berpolitik dan mendapatkan informasi (pers)c. Periode 1959-1966: pada era ini HAM agak dikekang karena kekuasaan yang terlalu absolut (terpimpin)d. Periode 1966-1998: HAM juga agak dikekange. Periode 1998-sekarang: HAM semakin maju. Era reformasi membawa pengaruh besar pada kebebasan HAM
  40. 40. HAM Dalam Hukum Dasara. Warga negara & penduduk: pasal 26b. Kesamaan kedudukan dalam hukum/pemerintahan, pekerjaan/penghidupan yang layak & hak wajib bela negara : pasal 27c. Kemerdekaan berserikat & berkumpul: pasal 28d. Kemerdekaan memeluk agama: pasal 29e. Pertahanan & keamanan: pasal 30f. Mendapatkan pendidikan: pasal 31g. Kebudayaan: pasal 32h. Perekonomian nasional: pasal 33i. Kesejahteraan sosial: pasal 34
  41. 41. Amandemen Khusus HAMSelain hak asasi manusia diatas, dalam amandemen UUD1945 yang disahkan tanggal 18Agustus 2000 mencantumkankhusus HAM dalam Bab XAyang ada 10 pasal, yaitu pasal28 A sampai 28 J
  42. 42. Hak & Kewajiban Asasi Manusia Hak & Kewajiban Asasi Manusia Indonesia tercantum dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
  43. 43. BAB VIIGEOPOLITIK INDONESIA
  44. 44. GEOPOLITIK INDONESIAA. Konsepsi Geopolitik IndonesiaB. Perkembangan Wilayah NusantaraC. Unsur Dasar Geopolitik IndonesiaD. Implementasi Geopolitik Indonesia
  45. 45. Konsepsi Geopolitik IndonesiaGeopolitik berasal dari (bahasaYunani geo=bumi) dan politik(kekuatan). Geopolitik berartikekuatan yang didasarkan padapertimbangan letak bumi sebagaiwilayah hidup dalam menentukanalternatif kebijaksanaan untukmewujudkan suatu tujuan.
  46. 46. Konsepsi Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia diartikankekuatan yang didasarkan padapertimbangan letak bumi yangterdiri atas berbagai pulau antarasilang dunia sebagai wilayah hidupdalam menentukan alternatifkebijaksanaan nasional untukmewujudkan tujuan nasional
  47. 47. Konsepsi Geopolitik Indonesia Dalam ilmu politik diajarkan bahwa esensi dari politik adalah kekuatan. Bangsa Indonesia mengenal dua macam kekuatan, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan mental.1. Kekuatan fisik mencakup kekuatan jasmaniah serta kesejahteraan material2. Kekuatan mental mencakup agama, ideologi serta ilmu pengetahuan
  48. 48. Konsepsi Geopolitik IndonesiaBangsa Indonesia lebih mengutamakan kekuatan mental daripada kekuatan fisik untuk hidup bersama sesama bangsa.Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Istilah “nusantara” dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau diantara dua samudra dan dua benua atau yang terletak diantara posisi silang.
  49. 49. Konsepsi Geopolitik IndonesiaWawasan Nusantara sebagai geopolitikIndonesia dalam wujudnya akanmerupakan sebagai suatu gejala sosialyang bergerak dalam menyelenggarakandan menjamin kelangsungan hidupseluruh bangsa dan negara Indonesiauntuk mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat dengan dasar persatuannusa Indonesia yang telah terkandungdalam ajaran Pancasila.
  50. 50. Konsepsi Geopolitik IndonesiaWawasan Nusantara adalah carapandang bangsa Indonesiamengenai diri dan tanah airnyasebagai negara kepulauandengan semua aspek kehidupanyang beragam.
  51. 51. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAAspek Historis & Yuridis FormalPengertian kenusantaraan (archipelago) ialah suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut dan di dalamnya terdapat pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau.Secara yuridis formal dapat dikaji berdasarkan beberapa praturan yang pernah berlaku:a. Ordonansi Tahun 1939b. Deklarasi Juanda 1957c. Landas Kontinen Indonesiad. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 1980e. Konvensi Hukum Laut 1982
  52. 52. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAa. Ordonansi Tahun 1939 UUD 1945 tidak menentukan batas negara, sehingga di awal kemerdekaan Indonesia mengacu pada peraturan ini untuk menentukan batas negara. Dimana lebar laut wilayah RI adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia
  53. 53. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAb. Deklarasi Juanda 1957 Karena peraturan yang sebelumnya sudah tidak memadai terhadap kedaulatan NKRI, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya dimana lebar laut wilayah RI adalah 12 mil yang diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar dalam wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan teori titik ke titik
  54. 54. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAc. Landasan Kontinen Indonesia 1969 Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 17 Februari 1969 tentang landasan kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 m. Peraturan ini dikeluarkan sebagai perluasan konsep Nusantara 1957.
  55. 55. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAd. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980 menyatakan bahwa ZEE Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia.
  56. 56. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAe. Konvensi Hukum Laut 1982 Melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III di New York tanggal 30 April 1982, pokok- pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982. dengan demikian perjuangan RI selama 25 tahun untuk menyatukan wilayah nusantara telah berhasil.
  57. 57. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA Keberhasilan RI dengan konsep kepulauan, semakin memberikan warna terhadap pertarungan 2 konsepsi kelautan Internasional.a. Res Nullius: laut tidak ada yang punya, oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.b. Res Communis: laut milik masyarakat dunia, sehingga tidak boleh dimiliki atau diambil oleh masing-masing negara.
  58. 58. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARAKedaulatan ruang udara terdapat dua teori dasar:1. Teori Udara Bebas2. Teori Kedaulatan Negara
  59. 59. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA1. Teori Udara Bebas menyatakan bahwa udara bersifat bebas, oleh karena itu tidak dimiliki oleh negara tertentu
  60. 60. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA 1. Teori Kedaulatan Udara menyatakan bahwa negara berdaulat atas ruang udara di atas wilayah negara.
  61. 61. PERKEMBANGAN WILAYAH NUSANTARA Kedaulatan Ruang Udara RI Kedaulatan ruang udara untuk Indonesia mengikuti sistem cerobong: batas wilayah udara ditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah dan ke atas. Sistem ini untuk melindungi wilayah Indonesia dari gangguan pesawat lain di ruang udara yang dapat mengganggu keamanan wilayah nusantara.
  62. 62. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIA Konsepsi Dasar Geopolitik Indonesiaa.Unsur Wadah, merupakan ruang hidup bangsa saling berinteraksi dalam kerangka hidup bernegara yang meliputi tiga sub unsur, yaitu: 1. batas ruang lingkup atau bentuk wujud, 2. tata susunan pokok atau tata inti organisasi, 3. tata susunan pelengkap atau tata kelengkapan organisasi
  63. 63. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIA Konsepsi Dasar Geopolitik Indonesiab. Unsur Isi, merupakan salah satu unsur yang membentuk konsepsi dasar geopolitik Indonesia, yaitu perilaku bangsa yang dipengaruhi oleh ruang hidupnya. Terdiri dari 3 sub unsur, yaitu: 1. cita-cita geopolitik Indonesia, 2. sifat & ciri geopolitik Indonesia, 3. cara kerja geopolitik Indonesia.
  64. 64. UNSUR DASAR GEOPOLITIK INDONESIAKonsepsi Pelaksana Geopolitik Indonesia Tata laku geopolitik Indonesia mwrupakan konsepsi pelaksana, yaitu melaksanakan unsur isi yang diterapkan dalam unsur wadah atau dasar penentuan kebijaksanaan dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi negara. Menjadi dua sub dasar: 1. tata laku batiniah 2. tata laku lahiriah
  65. 65. IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIA Pelaksanaan geopolitik Indonesia sejak wawasan nusantara diresmikan yaitu meliputi empat aspek: 1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik 2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi 3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya 4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan & keamanan
  66. 66. IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIAWawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional adalah mengutamakan persatuan & kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankamPenerapan geopolitik Indonesia penerapannya secara singkat dibedakan menjadi dua aspek, yakni aspek wilayah dan poleksosbud hankam
  67. 67. BAB VIIIGEOSTRATEGI INDONESIA
  68. 68. GEOSTRATEGI INDONESIAA. Ketahanan Nasional Sebagai GeostrategiB. Konsepsi Dasar Ketahanan NasionalC. Aspek Alamiah Negara IndonesiaD. Perwujudan Geostrategi Indonesia
  69. 69. Ketahanan Nasional Sebagai GeostrategiKetahanan Nasional merupakan kondisi dinamis yang dimiliki suatu bangsa, di dalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.Pendekatan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional meliputi segenab aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial yang terdiri atas trigarta dan pancagatra.
  70. 70. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Beberapa istilahKeuletan ialah usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan. Ketangguhan ialah kekuatan yang menyebabkan seseorang mampu bertahan.Integritas ialah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik sosial, alamiah, potensial, fungsionalIdentitas ialah ciri khas suatu bangsa dilihat secara keseluruhan yang mencakup negara , rakyat, pemerintah, kedaulatan dan tujuan nasionalnya.
  71. 71. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Beberapa istilahTantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuanAncaman merupakan suatu hal yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secarak konsepsional, kriminal, politikHambatan merupakan suatu hal berasal dari diri sendiri yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsionalGangguan merupakan suatu hal berasal dari luar yang bersifat melemahkan secara tidak konsepsional
  72. 72. Konsep Dasar Ketahanan NasionalKetahanan aspek ideologi dan politik memiliki peranan yang sama besar baik terhadap kesejahteraan maupun keamanan Ideologi adalah serangkaian nilai yang disusun secara sistematik dan merupakan kebulatan suatu ajaran atau doktrinKetahanan aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan juga hal yang diperhatikan bagi terwujudnya ketahan nasional
  73. 73. Aspek Alamiah Negara Indonesia Posisi & Lokasi Geografi NegaraIndonesia menempati dan memilikiposisi silang bukan hanya dalamgeografi, tetapi juga dalam lalu lintas,komunikasi, ideologi, politik, sosial,ekonomi, demografi dan militer.Dengan kondisi geografi negara ygdemikian maka berpengaruh padageopolitik & geostrategi yangdilaksanakan
  74. 74. Aspek Alamiah Negara IndonesiaKeadaan & kekayaan alambangsa Indonesia dapatdimanfaatkan untukkepentingan seluruh rakyat.Keadaan & kekayaan alam inibisa menjadi modal dalam upayamengembangkan geopolitik &geostrategi Bangsa Indonesia

×