Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, ciri-ciri negara demokrasi, bentuk-bentuk negara demokrasi, dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia serta bentuk-bentuk penyimpangannya.

1. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA

2. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
A. Latar Belakang
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga
negaranya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan untuk
keberlangsungan hidup mereka. Negara demokrasi mengizinkan warga
negaranya untuk aktif berpartisipasi baik secara langsung atau melalui
perwakilan dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Demokrasi
merupakan wujud kebersamaan dalam Negara, juga merupakan hak sekaligus
kewajiban bagi warga negara itu sendiri.
Namun pada kenyataannya, Indonesia masih belum mampu
menjalankan sistem demokrasi suatu negara secara baik. Di Indonesia sendiri
masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas nilai-nilai
demokrasi, misalnya saja banyaknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan
masih banyak lagi.

3. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Maka untuk membawa bangsa Indonesia pada
jalan dan kondisi yang sesuai untuk mencapai
Tujuannya, yaitu Masyarakat yang Adil dan Makmur
berdasarkan Pancasila, perlu kita kaji kembali
bagaimana sebaiknya demokrasi di Indonesia
dilaksanakan.

4. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
B. Rumusan Masalah
1. Apakah hakikat dari demokrasi?
2. Bagaimanakah ciri-ciri negara demokrasi?
3. Apa saja bentuk-bentuk negara demokrasi?
4. Negara mana saja yang menganut sistem demokrasi?
5. Bagaimana pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia?
6. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan demokrasi di
Indonesia ?

5. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui hakikat demokrasi
2. Untuk mengetahui ciri-ciri negara demokrasi
3. Untuk mengetahui bentuk-bentukm negara demokrasi
4. Untuk mengetahui negara yang menganut sistem demokrasi
5. Untuk mengetahui palaksanaan sistem demokrasi Indonesia
6. Untuk mengetahui penyimpangan apa saja yang terjadi dalam
pelaksanaan demokrasi di Indonesia

6. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Hakikat Demokrasi

7. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan
filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh
Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum
dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507
SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena."
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos
yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.
Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang
kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang
memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan
dalam aktivitas pemilu.

8. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Di dalam suatu negara pemerintah memiliki
kewajiban untuk mendorong dan mendukung kebebasan
rakyat dalam beraspirasi meliputi kebebasan berbicara,
kebebasan beragama, kebebasan dalam menentukan pilihan
dalam pemilihan umum, kebebasan berpendapat, berserikat
dan lain sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaan demokrasi
harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di
Indonesia agar demokrasi tidak kebablasan atau terkesan
tidak beraturan.

9. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Ciri-ciri Negara Demokrasi

10. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik,
baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat
(warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat
penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan
mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih)
pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan
sebagainya).

11. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Bentuk-bentuk Negara
Demokrasi

12. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
1. Demokrasi langsung
Bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan
suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.
2. Demokrasi perwakilan
Seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan
umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan
bagi mereka.

13. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Negara-negara yang menganut
sistem demokrasi

14. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
1. Norwegia
2. Islandia
3. Denmark
4. Swedia
5. Selandia Baru
6. Luksemburg
7. Irlandia
8. Austria
9. Jerman
10. Malta
11. Republik
Ceko
12. Uruguay
13. Britania Raya
14. Amerika Serikat
15. Kosta Rika
16. Jepang
17. Korea Selatan
18. Belgia
19. Mauritius
20. Spanyol
21. Indonesia

15. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Pelaksanaan Sistem Demokrasi
di Indonesia

16. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Demokrasi selalu menyertai perjalanan sejarah Bangsa
Indonesia. Ada demokrasi Parlementar atau Demokrasi Liberal(1950-
1959), ada Demokrasi Terpimpin (1967-1966) di bawah Soekarno dan
ada Demokrasi Pancasila di bawah kontrol Soeharto (1967-1998).
1. Kurun Waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila
seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka
mempertahankan kemerdekaan.

17. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
2. Kurun Waktu 1949 – 1950
Pada periode ini berlaku Konstitusi RIS. Indonesia dibagi
dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut
ialah Demokrasi Parlementer (Sistem Demokrasi Liberal).
Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden
hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak
RIS, sehingga tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno
menyatakan kembali ke Negara Kesatuan dengan UUDS 1950.

18. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
3. Kurun Waktu 1950 – 1959
Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang
sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Karena
Kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar,
masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau
golongannya.
4. Kurun Waktu 1959 – 1965
Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang
digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin.
Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,
presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin
pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan
“terpimpin”, yaitu pimpinan terletak ditangan ‘Pemimpin Besar Revolusi”.

19. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden.
Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan
penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
5. Waktu 1966 – 1998
Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde baru
yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan
dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan
amanat UUD 1945. pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan
masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan
menumpuk pada presiden.

20. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
6. Waktu 1998 – sekarang (Orde Reformasi)
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada
dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan
UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan
peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan
peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan
menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu
pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas
antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

21. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Bentuk-bentuk Penyimpangan Demokrasi di
Indonesia

22. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila
dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai
mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan
kegotongroyongan.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum bisa
dikatakan baik atau sempurna karena masih banyak terdapat
kekurangan atau penyalahgunaan pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
Misalnya adalah banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme,
penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu, pembatasan pers,
kebebasan berbicara dibatasi, sehingga banyak terjadi penyimpangan
dalam penyampaian aspirasi dengan cara berdemo yang disertai dan
diwarnai dengan kekearasan serta aksi perusakan terhadap fasilitas-
fasilitas yang ada.

23. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Kesimpulan

24. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Demokrasi adalah sebuah bentuk kebebasan dalam
menjalankan pemerintahan karena didalam pelaksanaannya demokrasi
menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Didalam sistem pemerintahan demokrasi masyarakat sangat
berperan aktif.
Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki ciri-ciri
tertentu yang harus dijalankan karena bila ciri dari negara demokrasi itu
tidak di jalankan maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
negara yang menganut sistem demokrasi.

25. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
Di dunia banyak sekali negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi salah satunnya negara kita yaitu negara
Indonesia. Namun didalam pelaksanaannya masih banyak bentuk
penyimpangan yang terjadi. Seperti tindak KKN, penyimpangan dalam
pemilu, kebebasan berbicara dibatasi, dll.
Di sini perlu disadari bahwa kebebasan yang berlebihan,
apalagi yang mutlak, justru mengundang perpecahan dan konflik
antara warga. Hal itu akan malahan menjauhkan masyarakat dan
bangsa dari kemajuan yang diinginkan. Sebab itu prinsip Perbedaan
dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan harus selalu dipegang
teguh. Karena hal demikian tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada
warga orang per orang, maka diperlukan berfungsinya Hukum secara
efektif.

26. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA
DAFTRA PUSTAKA
Akbar, Dhedy . 2013. “Contoh Makalah Penerapan Pemokrasi di
Indonesia” . Diunduh pada 16 September 2013 pada
www.dhedyakbar.blogspot.com.
NN. 2013. “Penerapan dan Penyalahgunaan Demokrasi”. Diunduh pada 16
September 2013 pada www.ploitik.kompasiana.com.
Shebma. 2013. “Penyalahgunaan Pelaksanaa Demokrasi”. Diunduh pada
17 September 2013 pada www. sebmanida.blogspot.com.
Shadily, Hasan dkk.1973. “Ensiklopedi Umum” . Jakarta: Yayasan Dana
Buku Franklin Jakarta.

27. BAB IIIBAB IIBAB IBERANDA
DAFTAR
PUSTAKA