Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
E. Pemahaman Tentang Demokrasi1. Konsep DemokrasiDemokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari,oleh, dan untuk r...
c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakanperang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya denganluar negeri).Sedang...
Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dannegara, serta...
dekonsentrasi. Wilayah–wilayah disusun secara vertikal danmerupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan umumdidaerah. ...
1. Demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik,ekonomi, dan sosial budaya. Artinya demokrasi Indonesiamerupakan...
memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa danbernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yangadil dan makmu...
memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa danbernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yangadil dan makmu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minggu 2

85 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Minggu 2

  1. 1. E. Pemahaman Tentang Demokrasi1. Konsep DemokrasiDemokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari,oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkanrakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warganegara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyatkeseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yangberdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses kesumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atashak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yangberkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem PemerintahanNegaraAda dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara,antara lain :a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarkikonstitusional, dan monarki parlementer)b. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RESyang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berartirakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagaipemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentinganorang banyak.Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negaradipisahkan menjadi tiga yaitu :a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuatundang–undang yang dijalankan oleh parlemen)b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankanundang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan)
  2. 2. c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakanperang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya denganluar negeri).Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakanbagian dari kekuasaan eksekutif.Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakanbahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tigaorang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu samalainnya (berdiri sendiri/independent) yaitu :a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang–undang)b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang–undang)c. Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengadili jalannyapelaksanaan undang-undang)3. Klasifikasi sistem pemerintahan- Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian,yaitu sistem multi partai (poliparty system), sistem dua partai(biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system).- Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.- Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antaraeksekutif dan legislatif.Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empatmacam, yaitu :- Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar)- Sistem pemerintahan parlementer- Sistem pemrintahan presidential- Sistem pemerintahan campuranF. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia
  3. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dannegara, serta cita–cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagaidasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalampenyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yangterdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia ialah negarayang berdasar atas hukum (rechtstaat), sistem konstitusi,kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalahpenyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis,Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri negaraialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawabkepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badanpelaksana Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagimenjadi :a. Departemen beserta aparat dibawahnya.b. Lembaga pemerintahan bukan departemen.c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dantingkat pemerintahan adalah :a. Pemerintah Pusat, tugas pokok pemerintahan RI adalahmelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakanketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial.b. Pemerintah Wilayah, (propinsi, daerah khusus ibukota/daerahistimewa, kabupaten, kotamadya, kota administratif, kecamatan,desa/kelurahan). Wilayah dibentuk berdasarkan asas
  4. 4. dekonsentrasi. Wilayah–wilayah disusun secara vertikal danmerupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan umumdidaerah. Urusan pemerintahan umum meliputi bidangketentraman dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan danurusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusanrumah tangga daerah.c. Pemerintah Daerah (Pemda I dan Pemda II), daerah dibentukberdasar asas desentralisasi yang selanjutnya disebut daerahotonomi. Daerah otonomi bertujuan untuk memungkinkandaerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna danhasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkapelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaanpembangunan. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah danDPRD.Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yangberdasarkan nilai–nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila–sila Pancasila. Ini berarti :1. Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai–nilaipandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).2. Demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadisuatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.3. Merupakan konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidangpemerintahan atau politik.4. Pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayatisesuai dengan nilai–nilai falsafah Pancasila.5. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan Pancasilamelalaui politik pemerintahan.Selain pengertian diatas, ada beberapa rumusan mengenaidemokrasi, antara lain:
  5. 5. 1. Demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik,ekonomi, dan sosial budaya. Artinya demokrasi Indonesiamerupakan satu sistem pemerintahan rakyat yang mengandungnilai–nilai politik, ekonomi, sosial budaya dan religius.2. Menurut Prof. Dr. Hazarin, SH, Demokrasi Pancasila adalahdemokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsaIndonesia sejak dulu kala dan masih dijumpai sekarang inidalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti desa, kerjabakti, marga, nagari dan wanua ….. yang telah ditingkatkan ketaraf urusan negara di mana kini disebut Demokrasi Pancasila.3. Rumusan Sri Soemantri adalah sebagai berikut : “DemokrasiIndonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yangmengandung semagat Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dankeadilan sosial “.4. Rumusan Pramudji menyatakan : “Demokrasi Indonesia adalahkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan yang ber Ketuhanan Yang MahaEsa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yangberpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia “.5. Rumusan Sadely menyatakan bahwa : “Demokrasi Indonesiaialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang–bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalampenyelesaian masalah–masalah nasional berusaha sejauhmungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapaimufakat “.Sehingga Demokrasi Indonesia adalah satu sistempemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentukmusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan
  6. 6. memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa danbernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yangadil dan makmur merata secara material dan spiritual.Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan RepublikIndonesia adalah Negara Kesatuan (United States Republic ofIndonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yangmembagi kekuasaan menjadi lima yaitu :1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR(Lembaga Konstitutif)2. DPR sebagai pembuat undang–undang (Lembaga Legislatif)3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (LembagaEksekutif)4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan pengujiundang–undang (Lembaga Yudikatif)5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengauditkeuangan negara (Lembaga Auditatif)Dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan RepublikIndonesia, penyelenggara pemerintahan didasarkan atas luasnyawilayah dan asas kewilayahannya, yaitu daerah merupakandaerahnya pusat dan pusat merupakan pusatnya daerah. Titikotonomi berada di daerah tingkat II, kecuali urusan luar negeri,moneter, pertahanan, dan keamanan.
  7. 7. memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa danbernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yangadil dan makmur merata secara material dan spiritual.Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan RepublikIndonesia adalah Negara Kesatuan (United States Republic ofIndonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yangmembagi kekuasaan menjadi lima yaitu :1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR(Lembaga Konstitutif)2. DPR sebagai pembuat undang–undang (Lembaga Legislatif)3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (LembagaEksekutif)4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan pengujiundang–undang (Lembaga Yudikatif)5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengauditkeuangan negara (Lembaga Auditatif)Dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan RepublikIndonesia, penyelenggara pemerintahan didasarkan atas luasnyawilayah dan asas kewilayahannya, yaitu daerah merupakandaerahnya pusat dan pusat merupakan pusatnya daerah. Titikotonomi berada di daerah tingkat II, kecuali urusan luar negeri,moneter, pertahanan, dan keamanan.

×