3. A. Hakikat Demokrasi
Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat
dan bernegara serta pemerintahan yang
memberikan penekanan pada keberadaan
kekuasaan ditangan rakyat baik dalam
penyelenggaraan negara maupun
pemerintahan
Untuk lebih jelasnya kita akan membahas 3 sub materi ini:
1. Makna Demokrasi 2. Klasifikasi Demokrasi 3. Prinsip-prinsip Demokrasi
4. 1. Makna Demokrasi
Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang
berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat
diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah
satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu democracy.
Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
5. 2. Klasifikasi Demokrasi
Demokrasi Diklasifikasikan Menjadi 3 Yaitu :
A. Berdasarkan Titik
Berat Perhatiannya
B. Berdasarkan Ideologi
C. Berdasarkan Proses
Penyaluran Kehendak
Rakyat
1. Demokrasi Formal
2. Demokrasi Material
3. Demokrasi Gabungan
1. Demokrasi Konstituional Atau Demokrasi
Liberal
2. Demokrasi Rakyat Atau Demokrasi
Proletar
1. Demokrasi Langsung
2. Demokrasi Tidak Langsung
6. 3. Prinsip-prinsip Demokrasi
Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati.
Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh
negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi
tersebut sebagai berikut:
1. Negara Berdasarkan Konstitusi
2. Jaminan HAM
3. Kebebasan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat
4. Pergantian Kekuasaan Secara Berkala
5. Adanya Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
6. Penegakan Hukum Dan Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara Di Depan Hukum
7. Jaminan Bebas Pers
7. B. Dinamika Penerapan Demokrasi
Pancasila
1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia
Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham
demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila
sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya
sendiri.
Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10
pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
2.Demokrasi dengan kecerdasan.
3.Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
4.Demokrasi dengan rule of law.
5.Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan
negara.
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah.
9. Demokrasi dengan kemakmuran.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.
8. Lanjutan…
Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari
Pancasila, yaitu:
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa, diri sendiri dan orang lain.
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
9. 2. Periodisasi Perkembangan Demokrasi
Pancasila
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang
pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:
a. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “kedaulatan adalah di tangan rakyat,
dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”
• Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan
Senat”
d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:
• Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”
• Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan rakyat”
10. Lanjutan…
untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang
demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indicator-indicator yang dirumuskan
oleh Affan Gaffar berikut.
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Rekruitmen politik yang terbuka
Pemilihan Umum
Pemenuhan hak-hak dasar
11. Lanjutan…
Dengan berdasarkan pada indicator-indicator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan
perkembangan demokrasi pada masa-masa setelah kemerdekaan republic Indonesia.
a. Pelaksanaan
Demokrasi di
Indonesia pada
Periode 1945-1949
d. Pelaksanaan
Demokrasi di
Indonesia pada
Periode 1965-1998
b. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1949-
1959
c. Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
pada Periode 1959-
1965
12. a. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada
Periode 1945-1949
Akuntabilitas,
Maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14 November 1945
Rotasi kekuasaan,
Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin Negara untuk membentuk emerintahan
demokraris.
Rekruitmen politik,
Dengan maklumat wapres, memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar
bagi sistem kepartaian.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh
Pemilihan Umum,
Pemilu belum dapat dilaksanakan
13. b. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode
1949-1959
Akuntabilitas,
Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada 5 aspek.
Rotasi kekuasaan,
Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara
makaimal.
Rekruitmen politik,
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang
berjalan.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat
memanfaatkannya dengan maksimal
Pemilihan Umum,
Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar
dilaksanakan dengan prinsip demokrasi
14. c. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode
1959-1965
Akuntabilitas,
Telah terjadi pemasangan HAM yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pendapat pikiran dan tulisan.
Rotasi kekuasaan,
Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubunganantara pemerintah pusat dan daerah.
Rekruitmen politik,
Rekruitmen dilakukan dengan tertutup.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar manusia menjadi lemah.
Pemilihan Umum,
Menguburnya sistem kepartaian
15. d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode
1965-1998
Akuntabilitas,
Sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM.
Rotasi kekuasaan,
Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan
Rekruitmen politik,
Sistem rekruitmen dilakukan secara tertutup.
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar manusia masih lemah.
Pemilihan Umum,
Pemilu yang terjadi kecurangan.
16. e. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 -
sekarang
Akuntabilitas,
Masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.
Rotasi kekuasaan,
Rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa
Rekruitmen politik,
Sistem rekruitmen dilakukan secara terbuka
Pemenuhan hak-hak dasar.
Hak dasar rakyat terjamin.
Pemilihan Umum,
Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis.
