SISTEM POLITIK INDONESIA

PETA KONSEP
SISTEM POLITIK INDONESIA
Zen Amirudin, S.Sos, M.Med.Kom
Dosen Prodi Komunikasi FISIP UMM
Email : zein_resist@yahoo.com
081 252 162 40

Pengertian Sistem Politik,Pengertian Sistem Politik,
Fungsi dan KapabilitasFungsi dan Kapabilitas
Ciri-ciri Umum dan Macam-macamCiri-ciri Umum dan Macam-macam
Sistem PolitikSistem Politik
Demokrasi Sebagai Sistem PolitikDemokrasi Sebagai Sistem Politik
 Rusandi S.Rusandi S.
 David EastonDavid Easton
 Robert Dahl, dll.Robert Dahl, dll.
INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
DANDAN
SUPRASTRUKTURSUPRASTRUKTUR
POLITIKPOLITIK
DI INDONESIADI INDONESIA
InfrastrukturInfrastruktur
PolitikPolitik
SuprastrukturSuprastruktur
PolitikPolitik
Pasca KemerdekaanPasca Kemerdekaan
Kel. KepentinganKel. Kepentingan
Kel. PenekanKel. Penekan
Media KomunikasiMedia Komunikasi
Tokoh PolitikTokoh Politik

1. Sistem Politik1. Sistem Politik
Dalam arti umum, politik adalah
“macam-macam kgt dalam suatu sistem
politik/negara yg menyangkut proses
menentukan & sekaligus melaksanakan
tujuan-tujuan sistem itu”.
Kata ”politik” (Yunani) ”polis” = negara kota.Kata ”politik” (Yunani) ”polis” = negara kota.
“Polis” berarti ““Polis” berarti “ city statecity state” – mrp segala aktivitas” – mrp segala aktivitas
yg dijalankan oleh Polis untuk kelestarian danyg dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan
perkem-bangannya “perkem-bangannya “politike technepolitike techne” (politika).” (politika).
Politik pada hakikatnya “Politik pada hakikatnya “ the art and science ofthe art and science of
governmentgovernment” atau seni dan ilmu memerintah.” atau seni dan ilmu memerintah.
a. Pengertian Sistem Politika. Pengertian Sistem Politik

Lanjutan ...........
Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan :Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan :
• Seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusio-Seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusio-
nal maupun nonkonstitusional.nal maupun nonkonstitusional.
• Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujud-Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujud-
kan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).kan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
• Hal yang berkaitan dng penyelenggaraan pemerinta-Hal yang berkaitan dng penyelenggaraan pemerinta-
han dan negara.han dan negara.
• Merupakan kegiatan yg diarahkan untuk mendapat-Merupakan kegiatan yg diarahkan untuk mendapat-
kan & mempertahankan kekuasaan di masyarakat.kan & mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
• Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelak-Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelak-
sanaan kebijakan publik.sanaan kebijakan publik.

Batasan sistem politik menurut beberapaBatasan sistem politik menurut beberapa
ahliahli ;;
a.a. Rusandi SimuntapuraRusandi Simuntapura , sistem politik ialah, sistem politik ialah
mekanisme seperangkat fungsi atau perananmekanisme seperangkat fungsi atau peranan
dalam struktur politik dalam hubungan satudalam struktur politik dalam hubungan satu
sama lain yang menunjukkan suatu prosessama lain yang menunjukkan suatu proses
yang langgeng.yang langgeng.
b.b. SukarnaSukarna, sistem politik ialah tata cara, sistem politik ialah tata cara
mengatur neg.mengatur neg.
c.c. David EastonDavid Easton, sistem politik dapat, sistem politik dapat
diperkenalkan sbg interaksi yg diabstraksikandiperkenalkan sbg interaksi yg diabstraksikan
dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-
nilai dialokasikan secara otoritatif kepadanilai dialokasikan secara otoritatif kepada
masyarakat.masyarakat.

 Sistem Tradisional, ada pada masyarakat pra-
industrialisasi (Kelas Ningrat = menguasai tanah dan
produksi yg menduduki pemerintahan; Tani = mene-
rima kekuasaan dari kaum ningrat; Menengah = men-
duduki pemerintahan, militer dan agama).
 Sistem Totalitarianism, ingin mengendalikan masya-
rakat secara total (agama, keluarga, olah raga, dll).
Mereka memerlukan teknologi dan senjata modern.
 Sistem Totalitarianism Ningrat, kelas ini memegang
kekuasaan dengan metode totaliter dlm memerintah,
buruh & tani tidak memiliki cukup kekuatan. Proses
industrialisasi dan gerakan nasionalis mrp ancaman.
Sistem Politik MenurutSistem Politik Menurut
KautskyKautsky

 Sistem Totaliterianism Cendekiawan,Sistem Totaliterianism Cendekiawan, sistem inisistem ini
dipimpin kaum ningrat yang didukung oleh kaumdipimpin kaum ningrat yang didukung oleh kaum
menengah/cendekiawan dan kapitalis.menengah/cendekiawan dan kapitalis.
 Sistem Demokrasi,Sistem Demokrasi, semua gol mempunyai kesem-semua gol mempunyai kesem-
patan turut serta dlm proses politik dan pemerintah,patan turut serta dlm proses politik dan pemerintah,
dengan ciri-ciri :dengan ciri-ciri :
a.a. kedaulatan ada ditangan rakyat,kedaulatan ada ditangan rakyat,
b.b. pemerintah berdsrkan persetujuan dari yangpemerintah berdsrkan persetujuan dari yang
diperintah,diperintah,
c.c. kekuasaan mayoritas,kekuasaan mayoritas,
d.d. jaminan HAM dan jaminan golongan minoritas,jaminan HAM dan jaminan golongan minoritas,
e.e. pemilu jujur dan adil,pemilu jujur dan adil,
f.f. persamaan didepan hukum,persamaan didepan hukum,
g.g. pembatasan kekuasaan secara konstitusional.pembatasan kekuasaan secara konstitusional.

 Kapabilitas,Kapabilitas, adalah kemampuan sistem politikadalah kemampuan sistem politik
dalam menjalankan fungsinya (eksistensi) didalam menjalankan fungsinya (eksistensi) di
lingkungan yang lebih luas.lingkungan yang lebih luas.
 Konversi,Konversi, menggambarkan kegiatan pengolahanmenggambarkan kegiatan pengolahan
input menjadi ouput mulai dari : penyampaianinput menjadi ouput mulai dari : penyampaian
tuntutan, perangkuman tuntutan menjadituntutan, perangkuman tuntutan menjadi
tindakan pembuatan aturan, pelaksanaantindakan pembuatan aturan, pelaksanaan
peraturan, menghakimi, dan komunikasi.peraturan, menghakimi, dan komunikasi.
 Adaptif,Adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi &yaitu menyangkut sosialisasi &
rekruitmen yg bertujuan memantapkanrekruitmen yg bertujuan memantapkan
bangunan struktur politik dari sistem politik.bangunan struktur politik dari sistem politik.
Fungsi Sistem PolitikFungsi Sistem Politik
2 Fungsi Utama Sispol : Perumusan kepentingan rakyat,2 Fungsi Utama Sispol : Perumusan kepentingan rakyat,
& Pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat kep.& Pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat kep.

 RegulatifRegulatif, merupakan penyelenggaraan, merupakan penyelenggaraan
pengawa-san terhadap tingkah laku individupengawa-san terhadap tingkah laku individu
dan kelompok yang ada di dalamnya.dan kelompok yang ada di dalamnya.
 EkstraktifEkstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan, merupakan pengelolaan SDA dan
SDM untuk mencapai tujuan dari sistem politik.SDM untuk mencapai tujuan dari sistem politik.
 DistributiveDistributive,, hasil pengelolaan SDA untukhasil pengelolaan SDA untuk
didistri-busikan kepada masyarakat.didistri-busikan kepada masyarakat.
 ResponsifResponsif, kemampuan sistem politik dlm, kemampuan sistem politik dlm
menang-gapi tekanan dari masyarakat.menang-gapi tekanan dari masyarakat.
 SimbolikSimbolik, efektivitas simbol dari sistem politik, efektivitas simbol dari sistem politik
ter-hadap lingkungan intra dan ekstrater-hadap lingkungan intra dan ekstra
masyarakat.masyarakat.
 Domestik dan InternasionalDomestik dan Internasional , suatu sistem, suatu sistem
politik berinteraksi di lingkungan domestik danpolitik berinteraksi di lingkungan domestik dan
interna-sional.interna-sional.
Kapabilitas Sistem PolitikKapabilitas Sistem Politik

1.1. Fungsi integrasi danFungsi integrasi dan
adaptasi terhadapadaptasi terhadap
masyarakat, baik ke dalammasyarakat, baik ke dalam
maupun keluar.maupun keluar.
2.2. Penerapan nilai-nilai dalamPenerapan nilai-nilai dalam
masyarakat berdasarkanmasyarakat berdasarkan
kewenangan.kewenangan.
3.3. Penggunaan kewenanganPenggunaan kewenangan
atau kekuasaan, baik secaraatau kekuasaan, baik secara
sah ataupun tidak.sah ataupun tidak.
SISTEMSISTEM
POLITIKPOLITIK
MENCAKUPMENCAKUP :

b. Ciri-ciri Umum Sistem Politikb. Ciri-ciri Umum Sistem Politik
 Mempunyai kebudayaanMempunyai kebudayaan
politikpolitik ..
 Menjalankan fungsi-fungsiMenjalankan fungsi-fungsi ..
 Memiliki spesialisasiMemiliki spesialisasi ..
 Merupakan sistemMerupakan sistem
campurancampuran.
Sistem Politik Menurut Almond, Memiliki 4
(Empat) Ciri-ciri :

Lanjutan .........
Cara kerja sistem politik berdasarkan input dan
output yg digambarkan oleh Hoogerwerf
SISTEM
EKONOMI
MASUKAN (Input)
Referensi
Kebijaksanaan sarana
kekuasaan
SISTEM
TEKNIS
HASIL (Output)
Kebijaksanaan
pemerintah
Dampak
kebijaksanaan
pemerintah
Sistem Budaya
Politik
Struktur Politik
Politik
Pengem-
bangan
Integ-
rasi
Dampak
kebijaksanaan
pemerintah
MASUKAN
(INPUT)
UMPAN BALIK
UMPAN BALIK

c. Macam-macam Sistem Politikc. Macam-macam Sistem Politik
Almond dan Powell, membagi 3 (tiga) katagoriAlmond dan Powell, membagi 3 (tiga) katagori
sistem politik yakni :sistem politik yakni :
o Primitif yangPrimitif yang intermittentintermittent (bekerja dng(bekerja dng
sebentar-sebentar istirahat).sebentar-sebentar istirahat).
o Tradisional dengan struktur-struktur bersifatTradisional dengan struktur-struktur bersifat
pemerintahan politik yang berbeda-beda danpemerintahan politik yang berbeda-beda dan
suatu kebudayaan “subyek”.suatu kebudayaan “subyek”.
o Modern di mana struktur-struktur politik yangModern di mana struktur-struktur politik yang
berbeda-beda, berkembang danberbeda-beda, berkembang dan
mencerminkan aktivitas budaya politikmencerminkan aktivitas budaya politik
““participantparticipant”.”.

Lanjutan .........
Klasifikasi sistem politik menurut Alfian
:
• Otoriter/Totaliter
• Anarki
• Demokrasi
• Demokrasi dalam transisi.
Ramlan SurbaktiRamlan Surbakti mengklasifikasikanmengklasifikasikan
sistem politik dengan kriteriasistem politik dengan kriteria ::
1.1. Otokrasi Tradisional,Otokrasi Tradisional,
2.2. Totaliter,Totaliter,
3.3. Demokrasi,Demokrasi,
4.4. Negara BerkembangNegara Berkembang

Lanjutan .........
Menurut Almond dan Coleman, macam-macam sistem
politik yg banyak berlaku di negara berkembang :
1. Demokrasi Politik,
2. Demokrasi Terpimpin,
3. Oligarki
Pembangunan,
4. Oligarki Totaliter,
5. Oligarki Tradisional
SISTEMSISTEM
POLITIPOLITI
KK

d. Demokrasi Sebagai Sistem Politikd. Demokrasi Sebagai Sistem Politik
Menurut Bingham Powel, Jr., sistem politikMenurut Bingham Powel, Jr., sistem politik
demokrasi ditandai :demokrasi ditandai :
• Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwaLegitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa
pemerin-tah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.pemerin-tah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
• Pengaturan yg mengorganisasikan perundingan untukPengaturan yg mengorganisasikan perundingan untuk
mem-peroleh legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu.mem-peroleh legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu.
• Sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti prosesSebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses
pemili-han (memilih/dipilih).pemili-han (memilih/dipilih).
• Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
• Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasarMasyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar
(kebe-basan berbicara, berorganisasi dan pers). Setiap(kebe-basan berbicara, berorganisasi dan pers). Setiap
partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan.partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan.

a. Infrastruktur Politika. Infrastruktur Politik
Berdasarkan teori politik, infra strukturBerdasarkan teori politik, infra struktur
politik mencakup :politik mencakup :
a.a. Partai politik (Partai politik (political partypolitical party),),
b.b. Kelompok kepentingan (Kelompok kepentingan ( interest groupinterest group),),
c.c. Kelompok penekan (Kelompok penekan (pressure grouppressure group),),
d.d. Media komunikasi politik (Media komunikasi politik ( politicalpolitical
communication mediacommunication media ), dan), dan
e.e. Tokoh politik (Tokoh politik (political figurepolitical figure).).
2. Supra Struktur & Infra Struktur Politik di
Indonesia

Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat
serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan
(Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai
warga negara :
• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),
• Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal
27 ayat (1)),
• Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat
2),
• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan
(Pasal 28),
• Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
• Mendapat pendidikan (Pasal 31),
• Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
• Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan
• Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).

b.b. Partai Politik (Partai Politik (Political PartaiPolitical Partai) di Indonesia) di Indonesia
Eksistensi
parpol mrp
prasyarat, baik
sbg sarana
penyaluran
aspi-rasi
rakyat, mau-
pun dalam
proses
penyelenggaraa
n negara
melalui wakil-
wakilnya di
Cara MemperolehCara Memperoleh
Kekuasaan ;Kekuasaan ;
 PertamaPertama, secara legal, secara legal
(ikut pemilu legislatif).(ikut pemilu legislatif).
 KeduaKedua, secara ilegal, secara ilegal
(melakukan subversib,(melakukan subversib,
revolusi ataurevolusi atau coupcoup
d`etat)d`etat)..

1) Masa Pra Kemerdekaan
Budi Utomo (Jkt, 20 Mei 1908), mrp organisasiBudi Utomo (Jkt, 20 Mei 1908), mrp organisasi
modern pertama yg melakukan perlawanan scr nonmodern pertama yg melakukan perlawanan scr non
fisik.fisik.
Dlm perkemba-Dlm perkemba-
ngannya menjadingannya menjadi
partai-partaipartai-partai
politik yangpolitik yang
didukung kaumdidukung kaum
terpelajar danterpelajar dan
buruh tani.buruh tani.
 Sarekat Islam (1912),
 Muhammadiyah (1912),
 Indische Partij (1912),
 PKI (1921),
 PNI (1927),
 Partai Rakyat Indonesia
(1930),
 Partai Indonesia (1931),
 Partai Indonesia Raya
(1931).

2)2) Masa Pasca Kemerdekaan (Tahun 1945 – 1965)Masa Pasca Kemerdekaan (Tahun 1945 – 1965)
Tumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkanTumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkan
pada Maklumat Pemerintah tgl. 3 Nov 1945pada Maklumat Pemerintah tgl. 3 Nov 1945..
KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYAKLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA
KetuhananKetuhanan KebangsaanKebangsaan MarxismeMarxisme NasionalismeNasionalisme
 Partai Masjumi,
 Partai Sjarikat
Indonesia,
 Pergerakan
Tarbiyan
Islamiah (Perti),
 Partai Kristen
Indonesia
(Parkindo),
 Dll.
 Partai
Komunis
Indonesia
(PKI)
 Partai
Sosialis
Indonesia
 Partai
Murba
 Partai
Buruh
 Permai
Partai
Demokrat
Tionghoa
(PTDI)
Partai
Indonesia
Nasional (PIN)
IPKI
 Partai Nasional Indonesia (PNI)
 Partai Indonesia Raya
(Parindra)
 Partai Rakyat Indonesia (PRI)
 Partai Demokrasi Rakyat
(Banteng)
 Partai Rakyat Nasional (PRN)
 Partai Kebangsaan Indonesia
(Parki)
 Dll.

Alfian, mengelompokkan partai politik
hasil
Pemilu 1955 :
1. Aliran Nasionalis (Partai Buruh, PNI, PRN, PIR
Hazairin, Parindra, SKI, dan PIR-
Wongsonegoro).
2. Partai Islam (Masjumi, NU, PSII, dan Perti).
3. Aliran Komunis (PKI, SOBSI dan BTI).
4. Aliran Sosialis (PSI, dan GTI).
5. Aliran Kristen (Partai Katolik, dan Parkindo).

Kehidupan politik masa demokrasi liberal (1955 –Kehidupan politik masa demokrasi liberal (1955 –
1959), banyak ditandai pergantian kabinet.1959), banyak ditandai pergantian kabinet.
Persaingan antar elit partai politik besar, telahPersaingan antar elit partai politik besar, telah
mem-bawa negara pada instabilitas politik,mem-bawa negara pada instabilitas politik,
sehingga mandeknya pemb ekonomi & rawannyasehingga mandeknya pemb ekonomi & rawannya
keamanan.keamanan.
Akibat konflik berkepanjangan padaAkibat konflik berkepanjangan pada
Badan Konstituante (merumuskanBadan Konstituante (merumuskan
UUD yang bersifat), mendorongUUD yang bersifat), mendorong
Presiden Soekarno mengeluarkanPresiden Soekarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yangDekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
selanjutnya melahirkan demokrasiselanjutnya melahirkan demokrasi
terpimpin.terpimpin.

3)3) Masa Orde Baru (Tahun 1966 - 1998)Masa Orde Baru (Tahun 1966 - 1998)
Orde Baru
(1966)
melakukan
pembenahan
institusi
politik, karena
jumlah parpol
yang banyak,
tidak
menjamin
stabilitas
politik
Parpol Peserta Pemilu 1971 :Parpol Peserta Pemilu 1971 :
• Golongan Karya (Golkar),Golongan Karya (Golkar),
• Partai Nasional Indonesia (PNI),Partai Nasional Indonesia (PNI),
• Nahdatul Ulama (NU),Nahdatul Ulama (NU),
• Partai Katolik,Partai Katolik,
• Partai Murba,Partai Murba,
• Partai Syarikat Islam IndonesiaPartai Syarikat Islam Indonesia
(PSII),(PSII),
• Ikatan Pendukung KemerdekaanIkatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (IPKI),Indonesia (IPKI),
• Partai Kristen IndonesiaPartai Kristen Indonesia
(Parkindo),(Parkindo),
• Partai Muslimin IndonesiaPartai Muslimin Indonesia
(Parmusi),(Parmusi),
• Partai Islam Perti (PersatuanPartai Islam Perti (Persatuan
Tarbiyah Islamiyah)Tarbiyah Islamiyah) ..

Hasil Pemilu 1971, menunjukkan kemenangan Golkar.
BerdasarkaBerdasarka
n UU No. 3n UU No. 3
TahunTahun
1975,1975,
PemiluPemilu
1977 &1977 &
1982 hanya1982 hanya
diikuti 3diikuti 3
 PPP (ke-Islaman & ideologi
Islam)
 Golkar (kekaryaan dan
keadilan sosial)
 PDI (demokrasi, kebangsaan/
nasionalisme dan keadilan).
Terjadi penyederhanaan partai politik ;
Partai berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Partai
Islam) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
Partai berbasis sosialis dan nasionalis (Parkindo,
Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI) menjadi Partai
Demokrasi Indonesia (PDI).

Perbandingan Perolehan Suara Partai PesertaPerbandingan Perolehan Suara Partai Peserta
Pemilu Selama Orde BaruPemilu Selama Orde Baru
NoNo
TahunTahun
PemiluPemilu
Partai Politik Peserta PemiluPartai Politik Peserta Pemilu
Partai PersatuanPartai Persatuan
PembangunanPembangunan
(PPP)(PPP)
Golongan KaryaGolongan Karya
(Golkar)(Golkar)
Partai DemokrasiPartai Demokrasi
Indonesia (PDI)Indonesia (PDI)
1.1. 19711971 14.833.942 (96)14.833.942 (96) 34.348.673 (236)34.348.673 (236) 5.516.849 (30)5.516.849 (30)
2.2. 19771977 18.722.138 (99)18.722.138 (99) 39.313.354 (232)39.313.354 (232) 5.459.987 (29)5.459.987 (29)
3.3. 19821982 20.871.880 (94)20.871.880 (94) 48.334.724 (242)48.334.724 (242) 5.919.702 (24)5.919.702 (24)
4.4. 19871987 13.701.428 (61)13.701.428 (61) 62.783.680 (299)62.783.680 (299) 9.324.708 (40)9.324.708 (40)
5.5. 19921992 16.624.647 (62)16.624.647 (62) 66.599.331 (282)66.599.331 (282) 14.565.556 (56)14.565.556 (56)
6.6. 19971997 25.340.028 (89)25.340.028 (89) 84.187.907 (325)84.187.907 (325) 3.463.225 (11)3.463.225 (11)

4) Masa/ Era Reformasi (Tahun 1999 s.d. Sekarang)
Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik diBerdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik di
Indonesia diberikan kesempatan hidup kembaliIndonesia diberikan kesempatan hidup kembali
mengikuti pemilu multi partai (diikuti 48 parpol).mengikuti pemilu multi partai (diikuti 48 parpol).
NoNo Nama Partai PolitikNama Partai Politik NoNo Nama Partai PolitikNama Partai Politik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Partai Indonesia Baru (PIB)
Partai Kristen Indonesia (Krisna)
Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Aliansi Demokrat Indonesia
P. Kebangkitan Muslim Indonesia
Partai Umat Islam (PUI)
Partai Kebangkitan Umat (PKU)
Partai Masyumi Baru (PMB)
P. Persatuan Pembangunan (PPP)
P. Syarikat Islam Indonesia (PSII)
P. Demokrasi Indonesia Perj (PDIP)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
48.
Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)
P. Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Rakyat Demokrat (PRD)
P. Syarikat Islam Indonesia 1905
Partai Katolik Demokrat
Partai Pilihan Rakyat (Pilar)
Partai Rakyat Indonesia (PARI)
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Pekerja Indonesia

c. Kelompok Kepentingan (Interest Group)
Jenis-jenis kelompok kepentingan :
 Kelompok Anomik (kelompok spontan & tidak
memiliki nilai/norma),
 Kelompok Asosiasional (biasanya jarang terorganisir
dan kegiatannya kadang-kadang),
 Kelompok Institusional ( mrp kelompok pendukung
kepentingan institusional ; seperti partai politik,
korporasi bisnis, dll.),
 Kelompok Assosiasonal (mrp kelompok yg terorga-
nisir yg menyatakan kepentingan dari suatu
kelompok dan memiliki prosedur teratur).

Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatuKegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu
negara, sangat bergantung kepada sistemnegara, sangat bergantung kepada sistem
politik pemerintah apakah menerapkan sistempolitik pemerintah apakah menerapkan sistem
kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih.kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih.
Pada sistem partaiPada sistem partai
tunggal, kelompoktunggal, kelompok
kepentingan sangatkepentingan sangat
dibatasi, karenadibatasi, karena
pemerintahan totaliter.pemerintahan totaliter.
Pada umumnya dianutPada umumnya dianut
oleh negara komunisoleh negara komunis
(Rusia, RRC, Vietnam,(Rusia, RRC, Vietnam,
Korea Utara, Kuba dll.).Korea Utara, Kuba dll.).
Pada sistem duaPada sistem dua
partai/ lebih,partai/ lebih,
kelompokkelompok
kepentingankepentingan
berpeluang tumbuhberpeluang tumbuh
dan berkembangdan berkembang
dengan pesat. Padadengan pesat. Pada
umumnya dianutumumnya dianut
oleh negara-oleh negara-
negara yangnegara yang

d. Kelompok Penekan (Pressure Group)
Kelompok penekan, dpt dipergunakan rakyatKelompok penekan, dpt dipergunakan rakyat
untuk menyalurkan aspirasinya dgn sasaranuntuk menyalurkan aspirasinya dgn sasaran
mempengaruhi atau membentuk kebijaksanaanmempengaruhi atau membentuk kebijaksanaan
pemerintah.pemerintah.
 Lembaga SwadayaLembaga Swadaya
Masyarakat (LSM),Masyarakat (LSM),
 Organisasi sosialOrganisasi sosial
keagamaan,keagamaan,
 Organisasi Kepemudaan,Organisasi Kepemudaan,
 Organisasi LingkunganOrganisasi Lingkungan
Hidup,Hidup,
 Organisasi pembela HukumOrganisasi pembela Hukum
dan HAM,dan HAM,
 Yayasan atau BadanYayasan atau Badan
hukum lainnya.hukum lainnya.
ContohContoh
institusiinstitusi
KelompokKelompok
penekanpenekan

e. Media Komunikasi Politik (Political Communication
Media)
Media komunikasi politik, dpt berfungsi utk menyam-Media komunikasi politik, dpt berfungsi utk menyam-
paikan informasi dan persuasi mengenai politik baikpaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik
dari pemerintah kpd masyarakat maupun sebaliknya.dari pemerintah kpd masyarakat maupun sebaliknya.
Dapat memainkanDapat memainkan
peran penting thdperan penting thd
penyampaian informasipenyampaian informasi
serta pembentukanserta pembentukan
/mengubah pendapat/mengubah pendapat
umum dan sikap politikumum dan sikap politik
publik.publik.
MediaMedia
komunikasi ;komunikasi ;
surat kabar,surat kabar,
telefon, faximile,telefon, faximile,
internet, televisi,internet, televisi,
radio, film, danradio, film, dan
sebagainya.sebagainya.

f. Tokoh Politik (Political Figure)
Pengangkatan tokoh politik dilakukanPengangkatan tokoh politik dilakukan
melalui proses :melalui proses :
 Transformasi dari peranan-Transformasi dari peranan-
peranan non-politis (keagamaan,peranan non-politis (keagamaan,
kebudayaan, status sosial, dll.)kebudayaan, status sosial, dll.)
untuk memainkan peranan politikuntuk memainkan peranan politik
yang bersifat khusus.yang bersifat khusus.
 Pengangkatan dan penugasanPengangkatan dan penugasan
untuk menjalankan tugas-tugasuntuk menjalankan tugas-tugas
politik.politik.

 Legitimati elit politik,Legitimati elit politik,
 Masalah kekuasaan,Masalah kekuasaan,
 Representativitas elit politik,Representativitas elit politik,
dandan
 Hubungan antara pengang-Hubungan antara pengang-
katan tokoh-tokoh politikkatan tokoh-tokoh politik
dengan perubahan politik.dengan perubahan politik.
Menurut Lester G. Seligman, bahwa prosesMenurut Lester G. Seligman, bahwa proses
pengangkatan tokoh-tokoh politik berkaitan dgn :pengangkatan tokoh-tokoh politik berkaitan dgn :

g. Suprastruktur Politikg. Suprastruktur Politik
MerupakanMerupakan
mesinmesin
politik resmipolitik resmi
sebagaisebagai
penggerakpenggerak
politikpolitik
formal.formal.
Pada Negara Monarki,Pada Negara Monarki,
pemerintahan dikuasi olehpemerintahan dikuasi oleh
keluarga bangsawan. Raja/Ratu,keluarga bangsawan. Raja/Ratu,
berperan sebagai lambangberperan sebagai lambang
kebesaran/alat pemersatu.kebesaran/alat pemersatu.
Kabinet dpt dibentuk berdasarkanKabinet dpt dibentuk berdasarkan
pemilu (tergantung tktpemilu (tergantung tkt
pendemokrasiannya).pendemokrasiannya).Pada Negara Republik, elit politikPada Negara Republik, elit politik
ada yang memegang kekuasaannyaada yang memegang kekuasaannya
secara diktator. Namun jugasecara diktator. Namun juga
banyak yang bersifat demokratisbanyak yang bersifat demokratis
(tergantung Konstitusi/UUD(tergantung Konstitusi/UUD
negaranya).negaranya).

Perkembangan ketatanegaraan modern, pd umumnyaPerkembangan ketatanegaraan modern, pd umumnya
elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan :elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan :
 Eksekutif (pelaksana undang-undang),Eksekutif (pelaksana undang-undang),
 Legislatif (pembuat undang-undang), danLegislatif (pembuat undang-undang), dan
 Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang)Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang)
Dgn sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan.Dgn sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan.
Didukung infraDidukung infra
struktur politikstruktur politik
(rakyat, partai(rakyat, partai
politik & ormas),politik & ormas),
dlm pemerintahandlm pemerintahan
melalui wakil-melalui wakil-
wakilnya.wakilnya.
SupraSupra
strukturstruktur
politikpolitik
mantapmantap
HARUSHARUS

Mekanisme pemerintahan (Mekanisme pemerintahan ( infrastruktur daninfrastruktur dan
suprastruktur politiksuprastruktur politik ) dapat memenuhi) dapat memenuhi
fungsinya, manakala Sistem Politik mampu :fungsinya, manakala Sistem Politik mampu :
1.1. Mempertahankan pola (tata cara, norma-normaMempertahankan pola (tata cara, norma-norma
dan prosedur-prosedur yang berlaku).dan prosedur-prosedur yang berlaku).
2.2. Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan,Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan,
konflik & perbedaan pendapat) yg memuaskankonflik & perbedaan pendapat) yg memuaskan
semua pihak.semua pihak.
3.3. Melakukan perubahan (kemampuan adaptasiMelakukan perubahan (kemampuan adaptasi
dgn perkembangan baik di dalam maupun luardgn perkembangan baik di dalam maupun luar
negeri).negeri).
4.4. Mewujudkan tujuan nasional (kristalisasiMewujudkan tujuan nasional (kristalisasi
keinginan masyarakat untuk mencapai tujuankeinginan masyarakat untuk mencapai tujuan
tersebut).tersebut).

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Langkah-langkah :
• Bentuk kelompok dgn anggota antara 3 – 4 orang.
• Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik
pembelejaran.
• Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan
dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan
thd wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
• Mempresentasikan atau membacakan hasil
kelompok.
• Buatlah kesimpulan bersama.
• Penutup.
Setelah mempelajari materi-materi tentang :
Pewarganegaraan di Indonesia dan Hilangnya
kewarganegaraan di Indonesia, lakukan Strategi
Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu
Membaca dan Menulis.

Standar
Kompetensi :
6.
Menganalisis
Sistem
Politik di
Indonesia..
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
6.2. Mendeskripsikan6.2. Mendeskripsikan
perbedaan sistemperbedaan sistem
politik di berbagaipolitik di berbagai
negara.negara.
6.3.6.3. MenampilkanMenampilkan
peran serta dalamperan serta dalam
sistem politik disistem politik di
Indonesia.Indonesia.

(Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Mendeskripsikan pendekatan sistem politik
negara.
 Menganalisis perbedaan sistem politik
negara (Inggris, RRC, dan Republik
Indonesia).
 Menganalisis partisipasi politik warga
negara.
 Menganalisis faktor-faktor pendukung
partisipasi politik.

Pendekatan Sistem PolitikPendekatan Sistem Politik
NegaraNegara
Perbedaan Sistem Politik NegaraPerbedaan Sistem Politik Negara
 InggrisInggris
 RRCRRC
 IndonesiaIndonesia
PartisipasiPartisipasi
Politik WNPolitik WN
Faktor-faktorFaktor-faktor
PendukungPendukung
Partisipasi Pol.Partisipasi Pol.
PERBEDAANPERBEDAAN
SISTEM POLITIKSISTEM POLITIK
DAN PERANDAN PERAN
SERTA DALAMSERTA DALAM
SISTEM POLITIKSISTEM POLITIK
DIDI
INDONESIAINDONESIA
Bentuk PartisipasiBentuk Partisipasi
Tingkatan PartisipasiTingkatan Partisipasi
Pendidikan PolitikPendidikan Politik
Kesadaran PolitikKesadaran Politik
Sosialisasi PolitikSosialisasi Politik

 Sejarah
 Sosiologis
 Kultural / Budaya
 Psycho-Sosial
(Kejiwaan masyarakat)
 Filsafat
 Ideologi
 Konstitusi dan Hukum
Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. UtkSetiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. Utk
mempelajari proses politik suatu negara diper-lukanmempelajari proses politik suatu negara diper-lukan
beberapa pendekatan :beberapa pendekatan :
a. Pendekatan Sistem Politik Negaraa. Pendekatan Sistem Politik Negara
PENDEKATANPENDEKATAN
YANGYANG
DILAKUKANDILAKUKAN
DIDASARKANDIDASARKAN
PADA :PADA :
3. Perbedaan Sistem Politik Di Berbagai Negara3. Perbedaan Sistem Politik Di Berbagai Negara

b. Perbedaan Sistem Politik Negarab. Perbedaan Sistem Politik Negara
a). Sistem Politik Negara Inggrisa). Sistem Politik Negara Inggris
NoNo
Faktor YangFaktor Yang
MempengaruhiMempengaruhi
Uraian / KeteranganUraian / Keterangan
1.1. Latar BelakangLatar Belakang
SejarahSejarah
Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industriSejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industri
modern. Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politikmodern. Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politik
tsb. Mereka juga dihadapkan pada masalah upaya memba-tsb. Mereka juga dihadapkan pada masalah upaya memba-
ngun kesejahteraan warganegaranya.ngun kesejahteraan warganegaranya.
2.2. KondisiKondisi
SosiologisSosiologis
Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampuKondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu
bersaing dengan negara–negara lain yang lebih dahulubersaing dengan negara–negara lain yang lebih dahulu
merintis ke arah industrialisasi. Meskipun masyarakatmerintis ke arah industrialisasi. Meskipun masyarakat
Inggris ”bersifat kekotaan”, namun tetap menghendakiInggris ”bersifat kekotaan”, namun tetap menghendaki
sistem monarki dengan satu raja dan banyak bangsa.sistem monarki dengan satu raja dan banyak bangsa.
3.3. KondisiKondisi
Kultural/Kultural/
BudayaBudaya
Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakatSebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat
yang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai danyang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan
kebudayaan politik diwariskan dari generasi ke generasikebudayaan politik diwariskan dari generasi ke generasi
melalui suatu rangkaian pengalaman dalam keluarga, dimelalui suatu rangkaian pengalaman dalam keluarga, di
sekolah dan ditempat kerja.sekolah dan ditempat kerja.

4. Kondisi
Psycho-Sosial /
Kejiwaan
masyarakat
Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol-simbol
kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga pemerintah, dll).
Mereka senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada
undang-undang politik azasi.
5. Pedoman
Filsafat
Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa,
manakala para penguasa juga mentaati undang-undang
politik asasi, dan jika dilanggar maka akan mengahadapi
perlawanan. Kejahatan sangat tercela dan dianggap
melawan masyarakat.
6. Paham atau
Ideologi yang
diterapkan
Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal. Dalam
kehidupan sehari-hari, sangat menghormati kebebasan
dan hak-hak asasi manusia.
7. Pedoman
Konstitusi dan
Hukum
Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh
konvensi dari pada hukum formal. Rakyat hidup dalam
ketenangan dan kepastian hukum, karena pemerintah
memberikan perlindungan hukum yang baik dan
penghormatan terhadap hak-hak asasi warganegaranya.
Aturan yang dibuat, ditaati oleh semua komponen elit
politik, pemerintah maupun masyarakat demi jaminan
keamanan dan kesejahteraan bersama.

Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakanPenyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan
oleh :oleh :
 Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta
parlemen (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).
 Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah
dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet.
 Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap
usul yang diajukan pemerintahnya, akan disetujui
dalam bentuk yang dikehendaki parlemen.

No
Faktor Yang
Mempengaruhi
Uraian / Keterangan
1. Latar Belakang
Sejarah
Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan produk
revolusi menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan
berabad-abad. Revolusi demi revolusi, menjadikan Partai
Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk
pemerintahan komunis sampai dengan sekarang.
2. Kondisi Sosiologis Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang
dominan adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang
kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku sosialnya.
Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan
bukan pada ikatan-ikatan pribadi.
3. Kondisi Kultural/
Budaya
Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah mengupayakan
pendidikan sabagai salah satu alat yang paling efektif untuk
mengubah sikap politik orang-orang Cina. Melalui
pendidikan, masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi
dan menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai
syarat pendidikan politik dan keterlibatan politik.
b). Sistem Politik Negara RRCb). Sistem Politik Negara RRC

4. Kondisi
Psycho-
Sosial /
Kejiwaan
masyarakat
Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia.
Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa, selalu
dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga karena
memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan oleh para
pendahulunya.
5. Pedoman
Filsafat
Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri
tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan
usaha bersama – mendapatkan nilai tinggi. Azas percaya diri
sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional.
6. Paham atau
Ideologi
yang
diterapkan
Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum
partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina
dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme
merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi
komunis.
7. Pedoman
Konstitusi
dan
Hukum
Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara tertinggi
dan pemegang wewenang legislatif adalah ”Konggres Rakyat
Nasional” (KRN). Selain KRN, adalah Dewan Negara (Perdana
Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri dan kepala-kepala dari
semua kementerian dan komisi). Selain itu juga ada Mahkamah
Rakyat Tertinggi dan Kejakasaan Rakyat Tertinggi.

Penguasa Komunis Cina selalu berupaya :
 Mengikutsertakan warganya dalam kegiatan
politik secara teratur dan terorganisir melalui ;
gerakan masa, keanggotaan dalam organisasi
masa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-
unit produksi).
 Dalam kaderisasi calon-calon pemimpin
komunis, dilakukan ; rekruitmen aktivis, kader
dan anggota partai.
 Masuk menjadi anggota PKC merupakan
tindakan yang menentukan dalam rekruitmen
politik yang akan memperoleh promosi dan
kekuasaan.

c). Sistem Politik Negara Republik Indonesiac). Sistem Politik Negara Republik Indonesia
No
Faktor Yang
Mempengaruhi
Uraian / Keterangan
1. Latar Belakang
Sejarah
Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala
tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, para
pemimpin Indonesia terlibat dalam proses politik dengan
mencari format berdasarkan demokrasi Pancasila.
2. Kondisi
Sosiologis
Masyarakat Indonesia yang multi agama, ras dan antar
golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, upaya
saling menghormati dan kerja sama dalam membangun
kerukunan hidup penting untuk ditegakkan.
3. Kondisi
Kultural/
Budaya
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar
sendi-sendi multi kultural. Bangsa Indonesia memiliki
semangat untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan
kesatuan, serta rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.
Budaya musyawarah, toleransi, dan saling menghormati telah
diwariskan kepada calon-calon pemimpin melalui jalur-jalur
pendidikan formal, in-formal, maupun nor-formal.

4. Kondisi
Psycho-
Sosial /
Kejiwaan
masyarakat
Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar
negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan
semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia
mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa
Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan.
5. Pedoman
Filsafat
Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar
dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam
Pembukaan UUD 1945.
6. Paham atau
Ideologi
yang
diterapkan
Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan selalu
dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan penyelengga-
raan pemerintahan negara yang meliputi bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam
struktur politik, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum.
7. Pedoman
Konstitusi
dan Hukum
Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat sehingga tanggung
jawabnya kepada rakyat. Lembaga negara, terdiri dari ; MPR,
Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah
Agung.

Demokrasi di Indonesia dgn sistem
demokrasi
Pancasila dengan prinsip :
a. Harus berdasarkan Pancasila sebagaimana
disebut di dalam Pembukaan UUD 1945, serta
penjabaran-nya dalam Batang Tubuh &
Penjelasan UUD 1945.
b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi
manusia.
c. Dalam ketatanegaraan, harus berdasar atas
kelem-bagaan yang diharapkan segala
sesuatunya dapat diselesaikan melalui saluran-
saluran tertentu sesuai UUD 1945.
d. Bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di

Sistem politik Demokrasi Pancasila menghargai nilai-Sistem politik Demokrasi Pancasila menghargai nilai-
nilai musyawarah sebagai berikut:nilai musyawarah sebagai berikut:
1.1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2.2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
3.3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambilMengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama;keputusan untuk kepentingan bersama;
4.4. Musyawarah harus diliputi olh semangat kekeluargaan;Musyawarah harus diliputi olh semangat kekeluargaan;
5.5. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerimaDengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima
dan melaksanakan keputusan musyawarah;dan melaksanakan keputusan musyawarah;
6.6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuaiMusyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai
dengan hati nurani yang luhur;dengan hati nurani yang luhur;
7.7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-
jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjun-jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjun-
jung tinggi harkat & martabat manusia, serta nilai-nilaijung tinggi harkat & martabat manusia, serta nilai-nilai
kebenaran dan keadilan.kebenaran dan keadilan.

Demokrasi Pancasila pada hakikatnya demokrasiDemokrasi Pancasila pada hakikatnya demokrasi
yang bercorak khas Indonesia, yangyang bercorak khas Indonesia, yang
penerapannyapenerapannya
dijabarkan dalam :dijabarkan dalam :
 Pemerintahan Berdasarkan Hukum.Pemerintahan Berdasarkan Hukum.
 Perlindungan terhadap Hak Asasi ManusiaPerlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
 Pengambilan Keputusan Berdasakan MusyawarahPengambilan Keputusan Berdasakan Musyawarah
 Peradilan yang Bebas dan MerdekaPeradilan yang Bebas dan Merdeka
 Partai Politik (Parpol) dan Organisasi SosialPartai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial
Politik (Orsospol)Politik (Orsospol)
 Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilupemilu))

Pengambilan keputusan sesuai denganPengambilan keputusan sesuai dengan
prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila :prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila :
a.a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
b.b. Persamaan,Persamaan,
c.c. Kebebasan yang bertanggungjawab,Kebebasan yang bertanggungjawab,
d.d. Mengutamakan persatuan dan kesatuan.Mengutamakan persatuan dan kesatuan.
Aspek - aspek Demokrasi Pancasila :Aspek - aspek Demokrasi Pancasila :
a.a. Aspek formalAspek formal
b.b. Aspek materiilAspek materiil
c.c. Aspek normatif (Aspek normatif (kaidahkaidah))

c. Peran Serta Dalam Sistem Politik di Indonesiac. Peran Serta Dalam Sistem Politik di Indonesia
a. Partisipasi Politik Warga
Negara
Partisipasi politik, merupakan penentuan sikap dan
keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan
kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya :
 Mendorong individu tersebut berperan serta
dalam pencapaian tujuan organisasi,
 Ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban
bersama.

Pengertian Partisipasi Politik menurut para ahli :
 Herbert Mc. CloskyHerbert Mc. Closky, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan
sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengam-sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengam-
bil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secarabil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara
langsung, dlm proses pembentukan kebijaksanaan umum.langsung, dlm proses pembentukan kebijaksanaan umum.
 Norman H. NieNorman H. Nie dandan Sidney VerbaSidney Verba, Partisipasi politik adalah, Partisipasi politik adalah
kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyakkegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak
langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-
pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil olehpejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh
mereka.mereka.
 Prof. Miriam BudiardjoProf. Miriam Budiardjo, Partisipasi politik merupakan kegiatan, Partisipasi politik merupakan kegiatan
seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakupseseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup
semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut sertasemua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta
dalam proses pemi-lihan pemimpin-pemimpin politik dan turutdalam proses pemi-lihan pemimpin-pemimpin politik dan turut
serta – secara langsung atau tak langsung – dalamserta – secara langsung atau tak langsung – dalam
pembentukan kebijaksanaan umum.pembentukan kebijaksanaan umum.

Bentuk-bentuk Partisipasi PolitikBentuk-bentuk Partisipasi Politik
KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL
 Pemberian Suara (voting)
 Diskusi politik
 Kegiatan kampanye
 Membentuk dan
bergabung dalam
kelompok Kepentingan.
 Komunikasi individual
dengan pejabat
politik/administratif.
 Pengajuan petisi
 Berdemonstrasi
 Konfrontasi
 Mogok
 Tindak kekerasan politik
terhadap harta benda.
 Tindak kekerasan politik
terhadap manusia.

Milbrath M.L. Goel mengidentifikasi 7 (tujuh) bentukMilbrath M.L. Goel mengidentifikasi 7 (tujuh) bentuk
partisipasi politik individual:partisipasi politik individual:
No Bentuk Partisipasi Uraian / Keterangan
1. Aphatetic
Inactives
Tidak beraktifitas dan partisipatif, tidak pernah
memilih.
2. Passive
Supporters
Memilih secara reguler/teratur, menghadiri
Parade patriotik,membayarseluruh pajak,
“mencintai negara”.
3. Contact
Specialist
Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi
dan nasional dalam maslaah-masalah tertentu.

4. Communicators Mengikuti informasi politik, mengirim pesan
dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin
partai politik.
5. Party and
Campaign
Workers
Bekerja untuk partai politik atau kandidat,
meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih,
bergabung dan mendukung partai politik, dipilih
jadi kandidat partai politik.
6. Community
Activist
Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan
masalah-masalah lokal dan melakukan kontak
terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu
sosial.
7. Protesters Bergabung dengan demonstrasi publik di jalanan,
melakukan protes keras bila pemerintah melakukan
sesuatu yang salah.

Tingkatan atau piramida partisipasi politik dari David F.
Roth dan Frank L. Wilson (1980).
(Menyimpang)
Pembunuh politik, teroris, pembajak
Pejabat umum, pejabat parpol sepenuh
waktu, pimpinan kelompok kepentingan
Petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok
kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial
Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang,
memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada
perkembangan politik.
Orang Yang apolitis
Pengamat
Partisipan
Aktivis

Tingkatan pada parisipasi politik, sangat
tergantung dari akibat yang disebabkannya :
 Menduduki jabatan politik atau administratif.
 Mencari jabatan politik atau administratif.
 Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
 Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
 Keanggotan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-
political).
 Keanggotan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-
political).
 Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan
sebagainya.
 Partisipasi dalam diskusi politik informal minat dalam
bidang politik.
 Voting (pemberian suara).

b. Faktor-faktor Pendukung Partisipasi
Politik
Menurut Alfian, Pendidikan politik dapat diartikan
sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi
politik masyarakat sehingga mereka memahami dan
menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dlm
suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
1) Pendidikan1) Pendidikan
PolitikPolitik
Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untukPendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk
mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-
kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapankader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan
masyarakat luas, dalam arti yang benar-benar memahamimasyarakat luas, dalam arti yang benar-benar memahami
semangat yang terkandung di dalam perjuangan sebagaisemangat yang terkandung di dalam perjuangan sebagai
kader bangsa.kader bangsa.

Melalui pendidikan politik, diharapkan kader-Melalui pendidikan politik, diharapkan kader-
kader anggota partai politik akankader anggota partai politik akan
memperoleh manfaat :memperoleh manfaat :
1.1. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan danDapat memperluas pemahaman, penghayatan dan
wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isuwawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu
yang bersifat politis.yang bersifat politis.
2.2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitikMampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik
dan berbudaya politik sesuai dengan peraturandan berbudaya politik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.perundang-undangan yang berlaku.
3.3. Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politikLebih meningkatkan kualitas kesadaran politik
rakyat menuju peran aktif dan partisipasinyarakyat menuju peran aktif dan partisipasinya
terhadap pembangunan politik bangsa secaraterhadap pembangunan politik bangsa secara
keseluruhan.keseluruhan.

2) Kesadaran Politik
Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik
adalah suatu proses batin yang menampakkan
keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi (hal
terpenting) urusan kenegaraan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklahTingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah
sama, sangat tergantung pada latar belakangsama, sangat tergantung pada latar belakang
pendidikannya. Kaum elit dan kelompokpendidikannya. Kaum elit dan kelompok
menengah, nampak relatif lebih baik. Sedangkanmenengah, nampak relatif lebih baik. Sedangkan
kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannyakelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya
rendah, diperlukan pembinaan yang intensif.rendah, diperlukan pembinaan yang intensif.

Partisipasi politik anggota masyarakat dapat dilaksana-Partisipasi politik anggota masyarakat dapat dilaksana-
kan dengan :kan dengan :
No Bidang Implementasi Partisipasi politik
1. Politik Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak
langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain :
a. Ikut memilih dalam pemilihan umum,
b. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR,
Menteri, dan sebagainya,
c. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain.
2. Ekonomi Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan antara lain :
a. Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik dalam
bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya.
b. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-
produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetititf dari pada
produk luar.
c. Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi
kesejahteeraan dan kemajuan bersama.

3. Sosial-
Budaya
Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan antara lain :
a. Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan
prestasi belajar yang tinggi.
b. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum , seperti :
tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya.
c. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan
produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan
nasional.
4. Hankam Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan antara lain :
a. Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan
profesinya masing-masing.
b. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau
lingkungan tempat tinggalnya.
c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak
negara republik Indonesia.
d. Menjaga stabilitas dan kemanan nasional agar pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2) Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar
tentang politik & mengembangkan orientasi pada politik.
SARANASARANA
DALAMDALAM
SOSIALISASISOSIALISASI
POLITIKPOLITIK
 KeluargaKeluarga
((familyfamily))
 SekolahSekolah
 Partai PolitikPartai Politik

STUDI KASUSSTUDI KASUS
PARTAI POLITIK ALAMI KRISIS,
DAYA ARTIKULASI MENURUN
Setelah pemilu (2004), daya artikulasi partai politik menurun. Tidak heran jika
sekarang kekuatan di luar negara muncul dengan kekuatan yang lebih kentara.
Kondisi ini memperlihatkan betapa partai politik sekarang mengalami krisis. Hal ini
disampaikan oleh pengamat Fachry Ali dalam diskusi tentang sikap partai politik
terhadap masalah diplomasi pertahanan dan keamanan nasional yg diselenggarakan
Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Kamis 4 Mei 2006.
Menurut Fachry, partai politik memang sudah bisa menerima hasil pemilu. Namun,
pemerintah yang terpilih tidak mampu membuatg koalisi nasional secara besar-
besaran. “Problemnya, presiden terpilih yang berasal dari partai kecil akan
bermasalah ketika berhadapan dengan parlemen. Untungnya ada Jusuf Kalla, yang
berhasil menguasai Golkar sehingga bisa membuat stabilitas politik lebih kuat di
parlemen,” ujarnya.
Sayangnya, partai seperti PPP hampir tidak bersuara pada kebijakan pemerintah dan
rakyat. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah
menempatkan diri sebagai oposisi, tidak punya kepandaian menangkap esensi
persoalan. Mereka tidak punya kemampuan meluncurkan persoalan pada saat yang
tepat. “Jadinya, fungsi oposisi hampir tidak berjalan, dan yang dilakukan hanya hal-
hal kecil. Padahal, PDIP potensial tampil berhadapan dengan pemerintah, ujarnya.
Sumber : Harian Kompas, 5/5/2006

SISTEM POLITIK INDONESIA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to SISTEM POLITIK INDONESIA

Similar to SISTEM POLITIK INDONESIA (20)

More from dinnianggra

More from dinnianggra (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SISTEM POLITIK INDONESIA