Brainstorming kelebihan dan kekurangan kurikulum darurat di era COVID-19 oleh Dr. Ir. Vina Serevina, M.M dan Ubed Alizkan, S.Pd.

2. Nama : Ubed Alizkan
NIM : 1310820006
Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Darurat
Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada
kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada pengurangan kompetensi dasar untuk setiap
mata pelajaran. Sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk
kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Ketentuan kurikulum darurat atau
pelaksanaanya berlaku sampai akhir tahun ajaran walaupun kondisi pandemi sudah berakhir
sebelum tahun ajaran selesai.
Kurikulum darurat ini dapat menjadi pilihan untuk guru dan sekolah, dengan adanya
Kurikulum darurat atau yang disebut oleh mentri pendidikan dengan kurikulum pada kondisi
khusus ini dapat dijadikan sebagai acuan kurikulum yang sederhana bagi guru dan sekolah.
Dengan diterapkannya kurikulum darurat ini dapat berdampak positif baik bagi guru, siswa,
dan juga orangtua dalam mengurangi beban pada masa pandemi yang sulit ini. Berikut adalah
dampak positif dari kurikulum darurat ini yaitu:
a. Beban mengajar guru berkurang sehingga dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran
yang esensial dan kontekstual
b. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat
berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual
c. Orang tua lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah
d. Kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat
e. Karena pembelajaran dilakukan dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guru dan
siswa dituntut untuk beradaptasi untuk mengintegrasi ICT dalam proses pembelajaran,
tentunya ini akan menambah pengetahuan dan keterampilan guru dan siswa pada bidang
teknologi informasi.
Dalam kurikulum darurat ini menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Perbukuan Kemendikbud terdapat pemangkasan jumlah kompetensi dasar dan kompetensi
inti tiap mata pelajaran. Jumlah cakupan yang dihilangkan atau digabung bahkan ada yang
sampai 70%, jadi jauh dari kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini juga bersifat opsional,

3. artinya Sekolah dapat tetap menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau dapat
mengembangkan kurikulum secara mandiri. tentunya hal ini akan mengakibatkan
kesenjangan pendidikan. Selain itu dalam pelaksanaanya dimasa pandemi ini kegiatan
pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Terdapat dua
permasalahan utama yaitu Pertama, keterbatasan akses terhadap internet yang stabil. Banyak
wilayah di Indonesia belum dijangkau oleh internet, bahkan sinyal komunikasi dan listrik pun
belum mencapai beberapa wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Salah satu building
block dari sebuah pembelajaran jarak jauh yang efektif adalah kecepatan internet yang
memadai dan stabil. Tanpa koneksi yang stabil, murid tidak mungkin mendapatkan materi
pembelajaran secara utuh dan proses pemahaman pun terbatas dan dibatasi oleh internet.
Ketimpangan akses terhadap internet tersebut dapat terlihat jelas ketika kita membandingkan
data antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data dari BPS, persentase rumah
tangga dengan akses internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan mencapai
78% pada tahun 2018. Meskipun begitu, terlihat adanya disparitas yang cukup tinggi antara
akses internet di pedesaan dan perkotaan yaitu 27% di tahun 2018. Kedua adalah keterbatasan
kapabilitas tenaga pengajar yang kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran PJJ. Hal
ini yang memperkuat asumsi penurunan mutu atau kualitas pendidikan dan menambah
disparitas atau kesenjangan pendidikan yang sudah sejak lama terjadi di berbagai wilayah
Indonesia.
Saat ini Pemerintah harus segera meluncurkan solusi dari permasalahan kesenjangan
pendidikan yang timbul akibat fleksibelitas dari kurikulum darurat ini, seharusnya pemerintah
bertindak tegas dengan cara memberikan kebijakan sekolah mana yang dapat menggunakan
kurikulum nasional (Kurikulum 2013) ataupun kurikulum darurat dengan mengkaji dan
menyesuaikan kondisi dan kesiapan sekolah agar tidak terjadi kesenjangan yg jauh antar
sekolah terutama sekolah di wilayah kota dengan daerah (3T), mengingat tidak semua
sekolah juga dapat mengembangkan kurikulum secara mandiri. Selain itu Guru juga harus
cepat beradaptasi dengan kondisi saat ini yang menuntut guru harus dapat menguasai
kompetensi digital. Solusi jangka panjangnya pemerintah harus membangun insfrastruktur
pendidikan secara merata di berbagai wilayah Indonesia, sehingga jika terjadi pandemi
seperti saat ini dikemudian hari sistem pendidikan kita sudah siap ataupun terbiasa
melakukan pembelajaran jarak jauh dengan mengintegrasikan ICT.