BAB I                                                PENDAHULUAN                                1.1     Latar belakang mas...
tanpa dibatasi juknis dan juklak. Hal ini memberikan otonomi yang luas kepadapemerintah daerah kabupaten / kota yang mempu...
implementasi manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efesiensi, mutu,dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efesien...
merupakan syarat diterapkannya MBS masih belum berperan secara optimal,pengambilan keputusan lebih banyak diambil oleh pih...
Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak peneliti maupun bagipengembangan ilmu dan pengetahuan. Secara lebih rinci pen...
BAB II                           STUDI KEPUSTAKAAN 2.1 Komite sekolah A. Pengertian Komite sekolah     Sesuai dengan perke...
pemerataan,    dan   efesiensi   penyelenggaraan   pendidikan,   dan   tercapainyademokratisasi pendidikan, perlu adanya d...
pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak    mempunyai hubungan hirarkis;3) Komite     sek...
sekolah. Keempat, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuanpendidikan yang berbeda jenis dan jenjeng pendidikan a...
kerja lembaga pendidikan (sekolah), diantaranya adalah sebagai penasehatsekolah, pendudukung sekolah, pengontrol/pemantau,...
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan     pendidikan disatuan pendidikan.7. Melakukan     ...
i.   Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan oleh sekolah lain     sesuai denga persyaratan profesionalisme ser...
l.   Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama     dengan pihak sekolah.m. Memberikan respon t...
terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasartanpa memungut biaya”. Melihat fenomena ini ki...
baik yang berwujud finansial, pemkiran maupun tenaga dalam penyelenggaraanpendidkan di satuan pendidkan. Disamping itu jug...
Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapaitujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan ...
masyarakat karena mengetahui manfaat, arti pentingnya peran masing-masing; 3)kerjasama yang erat antara sekolah dengan ber...
dilakukan melalui fungsi layanan bimbingann dan forum komunikasi antarasekolah dengan masyarakat. Disisi lain, kesadaran p...
the scholl and community for purpose of incresing citizen understsnding ofeducational needs and practice and encouraging i...
beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan danterletak didalam satu kompleks atau kawasan yang b...
proses belajar mengajar. Hal ini dipandang sebagai demokrasi di tingkat lokalsekolah. Nanang Fattah (2004 : 26-27).A. Peng...
as a formal alternation of governance structures, as a form of   decentralization that identifies the individual school as...
mendesain dan memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan   otoritas ke sekolah, memindahkan keputusan pemerinta...
local, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait dan   juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhada...
5) Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang    relevan, berkaitan dengan input, proses, output ...
sumber daya organisasi sebagaimana yang diungkapkan                Husein Umar(2002:229), yaitu : Karakteristik - karakter...
B. Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolaha.   Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah     Manajemen berbasis sekolah (MBS...
Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelas sekali bahwa implementasiManajemen Berbasis Sekolah melibatkan seluruh komponen...
sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yanglain.2. Prinsip Desentralisasi (Principal of D...
yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Nurkolis.(2003: 52.).D. Komponen-Komponen Manajemen Berba...
daerah yang samapun bisa berlainan strateginya. Secara umum dapat disimpulkanbahwa implementasi MBS akan berhasil melalui ...
diskusi, forum ilmiah, dan media massa. Kedua, melakukan analisis situasisekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tan...
Mulyasa (2004:29) yaitu : “Bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjasekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber ...
dana sekolah, menyediakan dukungan administrative dan mengelola serta    memelihara gedung termasuk sarana yang lainnya.2....
yang diambil beserta pelaksanaannya. Kepemimpinan demokratis membiakkankomitmen warga sekolah dan masyarakat yang luas mau...
masyarakat dan pemerintah dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telahditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pen...
agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dan efisien serta sesuai dengan     kebutuhan dan tujuan para peserta didik ...
system kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya,bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tug...
C. Proses Perencanaan    Perencanaan merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatuperencanaan bias dieva...
Sebuah proses untuk mengarahkan aktivitas manusia dan kekuatan alamdengan mengacu pada kondisi masa depan yang diinginkan ...
belum mencukupinya biaya BOS yang digunakan buat siswa dalam melaksanakanpendidikannya, sehingga siswa masih dibebani biay...
guru menjadi bingung dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah tersebut,karena dengan pergantian kurikulum tersebut, secar...
b. Bersemangat tinggi.c. Mandiri.d. Pantang Menyerah.e. Membangun dan membina jejaring.f.   Bersahabat dengan perubahan.g....
BAB III                              METODOLOGI PENELITIAN3.1 Pendekatan yang digunakan    Fokus penelitian ini adalah unt...
mengesampingkan hipotesis awal penelitian, tetapi mencari pola , bentuk dantema-tema untuk dapat mengungkapkan data secara...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sekolah.

42,346 views

Published on

6 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
42,346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
666
Comments
6
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi perencanaan pendidikan berbasis sekolah.

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang masalah Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi sperti(peristiwa, keadaan, suasana), dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalahkira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Danpersiapan perencanaan harus dinilai. Bangsa lain yang terkenal perencanaannyaadalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan darisuatu program sehingga bangsa Amerika dan bangsa Jepang akan berlama-lamadalam membahas perencanaan dari pada aplikasinya. Pendidikan akanmengantarkan masyarakat pada kepada suatu keadaan masyarakat berbasispengetahuan (knowledge based society). Pendidikan membawa perubahan darimasyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakatmaju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaanya secaraoptimal. Potensi kemanusiaan itu ialah (1) afektif yang tercermin dari kualitaskeimanan, ketakwaan , akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadianunggul, dan kompetensi estetis ; (2) potensi kognitif yaitu kapasitas berfikir danintelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan danteknologi ; (3) potensi psikomotorik yang dicerminkan pada kemampuanmengembangkan keterampilan teknis , kecakapan praktis dan kompetensikinestetis (Depdiknas, 2007). Wahana yang tepat untuk hal tersebut adalahpendidikan sebagai proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusiasecara holistik yang memungkinkan ketiga dimensi paling elementer di atas dapat Lahirnya Undang – undang no 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa nuansapembaharuan pada sistem pengelolaan pemerintahan, dari sistem sentralistikmenjadi desentralistik. Pemberlakuan desentralistik ini memberi keleluasaankepada pemimpin pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengeksplorasi visi 1
  2. 2. tanpa dibatasi juknis dan juklak. Hal ini memberikan otonomi yang luas kepadapemerintah daerah kabupaten / kota yang mempunyai kedudukan yang semakinkuat dalam menjalankan fungsi – fungsi kepemerintahannya, yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewenanganyang dimiliki mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalampolitik luar negeri, petahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama.“secara operasional sesungguhnya desentralisasi memberikan banyak keuntunganbagi para pemimpin-pemimpin kreatif untuk mengembangkan lembaganya” (AanKomariah dan Cepi Triatna, 2006 : 70). Salah satu bidang yang didesentralisasikan adalah pendidikan dalam sistem ini pemerintah daerahkabupaten/ kota memegang peranan yang penting dalam pengelolaan bidangpendidikan di daerahnya berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, maupun pengendalian dan evaluasi. Desentralisasi dalam bidangpendidikan diharapkan dapat memperbaiki masalah pokok pendidikan, misalnyamutu, pemerataan, relevansi, efesiensi, dan manajemen dapat terpecahkan. Jikasebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat denganparadigma top-down atau sentralistik, maka dengan berlakunya undang – undangotonomi daerah maka terjadi perubahan paradigma menjadi bottom-up ataudesentalistik. Dalam hal pemberdayaan sekolah sedapat mungkin keputusanseharusnya dibuat oleh mereka yang berada di garis depan (line staff), yangbertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan terkena akibat secaralangsung, yakni guru dan kepala sekolah, sehingga perlu diterapkan manajemensekolah yang dapat mengelola sekolah sesuai dengan prinsip otonomi. Model yang paling tepat dalam hal otonomi pendidikan adalah ManajemenBerbasis Sekolah (MBS), melalui model ini sekolah memiliki wewenang dalampengambilan keputusan yang terkait langsung dengan aspirasi dan kebutuhan –kebutuhan sekolah. Sejalan dengan Nanang Fatah (2004 : 11) bahwa :”Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sebagai terjemahan dari School BasedManagement, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meredesainpengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah danmeningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kerja yangmencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat”. Tujuan utama 2
  3. 3. implementasi manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efesiensi, mutu,dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efesiensi diperoleh melalui keleluasaanmengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaanbirokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, keluwesanpengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme pendidik, adanya penghargaan(reward) dan hukuman (punishment) sebagai kontrol. Secara yuridis modelManajemen Berbasis Sekolah (MBS) tertuang dalam Undang – undang nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat 1 yang menyatakan: Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsipmamajemen berbasis sekolah/madrasah. Dalam skala nasional penerapan MBSdimulai tahun 1999, sejak dilaksanakannya Undang – undang nomor 22 dan 25tentang otonomi daerah dan diikuti oleh penyempurnaan sistem pendidikannasional, sedangkan implementasinya pada sekolah – sekolah dimulai pada tahunpelajaran 2003/2004. Dengan MBS Unsur pokok sekolah (constituent) memegangkontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolahinilah yang kemudian menjadi lembaga non-struktural yang selanjutnya disebut“komite sekolah”. Anggota dari komite sekolah terdiri dari : 1). Unsurmasyarakat, seperti orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokohpendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakilalumni dan wakil peserta didik. 2). Unsur dewan guru, yayasan/lembagapenyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa. Salah satu tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi danprakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dalam programpendidikan di satuan pendidikan (Kepmen Diknas Nomor : 004/U/2002 tentangDewan Pendidikan dan Komite Sekolah). Dengan demikian komite sekolahadalah wakil dari seluruh unsur tersebut diatas. Seperti yang telah dikemukanbahwa keberhasilan MBS tidak saja ditentukan oleh kepala sekolah, tetapi jugakomite sekolah. Konsumen yang harus dilayani dan sangat berkepentingan adalahsiswa dan orang tuanya. Jika komite sekolah berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi siswa, orangtua dan masyarakat maka hasilnya akan sangat berkualitas. Komite sekolah yang 3
  4. 4. merupakan syarat diterapkannya MBS masih belum berperan secara optimal,pengambilan keputusan lebih banyak diambil oleh pihak sekolah. Berdasarkanmasalah inilah penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah tentang : PERANKOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMENBERBASIS SEKOLAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PERENCANAANPENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH.1.2 Fokus penelitian Sebagai patokan dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahanpada penelitian ini hanya terfokus Peran Komite Sekolah Dalam PelaksanaanManajemen Berbasis Sekolah Sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikan.1.3 Rumusan Masalah Bagaimana peran Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan ManajemenBerbasis Sekolah Sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikan BerbasisSekolah?1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitin ini secara umum adalah untuk mengetahui gambaran yangobjektif dan efektif tentang Peran Komite Sekolah Dalam PelaksanaanManajemen Berbasis Sekolah Sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikanberbasis sekolah di SMA Negeri 2 Tondano. Sedangkan tujuan yang lebih khususdari penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui peran komite sekolah pada SMA Negeri 2 Tondano.2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan MBS pada SMA Negeri 2 Tondano3. Untuk menganalisa seberapa besar kontribusi peran komite sekolah dalam pelaksanaan MBS sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikan berbasis sekolah1.5 Manfaat penelitian 4
  5. 5. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak peneliti maupun bagipengembangan ilmu dan pengetahuan. Secara lebih rinci penelitian ini dapatmemberi bermanfaat sebagai beikut :1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan dan peran komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS. b. Menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.2. Manfaat praktis a. Komite Sekolah, agar lebih memahami peran dan fungsinya dalam mendukung sekolah serta mampu meningkatkannya sebagai mitra sekolah. b. Para guru dan kepala sekolah agar bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik. 5
  6. 6. BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 2.1 Komite sekolah A. Pengertian Komite sekolah Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan jalur sekolah semangkin meningkat, maka persatuan orang tua murid dan guru (PMOG) pada awal tahun 1974 di bubarkan dan dibentuk suatu badan yaitu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka dibentuklah komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik dari jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 april 2002, maka pengertian dan nama komite sekolah adalah sebagai berikut : 1. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi penelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Nama komite sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing- masing satuan pendidikan. 3. BP3, Komite sekolah dan atau majelis yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan. Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitaspelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangkapencapaian tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, 6
  7. 7. pemerataan, dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainyademokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakatuntuk bersinergi dalam suatu wadah yang lebih sekedar lembaga pengumpul danapendidikan dari orang tua siswa. Kondisi nyata tersebut dalam memasuki eramanajemen berbasis sekolah sekolah perlu di benahi selaras dengan tuntutanperubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran dan kesiapanmembangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “ masyrakatsekolah” yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. Untukterciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergis, maka komitesekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melaluikesepakatan ( surat Keputusan Mendiknas Nomor :044/U/2002). Komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuanpendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuanpendidikan yang sama di satu komplek yang sama. Nama komite sekolah adalahsatu nama yang generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisidan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komitependidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah,majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang disepakati. Dengan demikian,organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, keanggotaan sesuaidengan panduan atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama komitesekolah ( surat Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002). Peleburan BP3 ataubentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah kewenangannya berkembangsesuai kebutuhan dalam wadah komite sekolah. Pembentukan komite sekolahmenjadi lebih kuat dari asfek legilitasnya, karena telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56sebagai berikut : 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah; 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan 7
  8. 8. pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;3) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalampeningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberi pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;4) ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai dimaksud dalam ayat (1) , (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Komite sekolah merupakan badan ang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya, Posisi komite sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga- lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing- masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.B. Kedudukan Komite sekolah Komite sekolah yang ada pada Madrasah Aliyah di Kota Manadoberkedudukan di satuan pendidikan, selain itu terdapat komite sekolah yangtersebar pada satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalurpendidikan ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satukompleks. Ada sekolah Negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan olehyayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, maka komite sekolah dapatdibentuk dengan alternatif sebagai berikut : Pertama, komite sekolah yang dibentuk dalam satuan pendidikan. Satuanpendidikan yang jumlah siswanya banyak, atau sekolah khusus seperti sekolahluar biasa, termasuk dalam katagori yang dapat membentuk komite sekolahsendiri. Kedua, komite sekolah yang di bentuk untuk beberapa satuan pendidikanyang sejenis. Sebagai misal, beberapa Sd yang terletak didalam satu kompleksatau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu komite sekolah. Ketiga,komite sekolh yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbedajenis dan jenjang dan terletak didalam satu kompleks atau kawasan yangberdekatan. Sebagai misal, ada stu kompleks pendidikan yang terdiri dari satuanpendidikan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK dapat membentuk satu komite 8
  9. 9. sekolah. Keempat, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuanpendidikan yang berbeda jenis dan jenjeng pendidikan atau dalam pembinaan satuyayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah- sekolah dibawah lembagapendidikan Muhammadiyah, Al-washliyah, Al-ittihadiyah, taman siswa, sekolahkatolik, sekolah kristen dan sebagainya.C. Tujuan Komite sekolah Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya wadah organisasimasyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduliterhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapatdikembangkan secara khas dan berakar dari budaya , demografis, ekologis, nilaikesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakatsetempat. Oleh karena itu komite sekolah yang dibangun harus merupakanpengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komitesekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan (clientmodel), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy) dan kemitraan(patnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayananpendidikan. Menurut SK Mendiknas Nomor 044/U/2002, adapun tujuandibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalahsebagai berikut :1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.D. Peran dan Fungsi Komite sekolah Peran dan fungsi komite sekolah adalah landasan untuk melaksanakankegiatan-kegiatan organisasinya. Komite sekolah memiliki peran sebagai mitra 9
  10. 10. kerja lembaga pendidikan (sekolah), diantaranya adalah sebagai penasehatsekolah, pendudukung sekolah, pengontrol/pemantau, sebagai penghubungdengan stakeholders pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional (2004: 23)merinci peran komite sekolah adalah :1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.2. Pendukung layanan pendidikan (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan.3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabelitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Disamping itu pula Departemen Pendidikan Nasional (2004:24) menegaskanKomite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : a. Kebijakan dan program pendidikan. b. Rencana Anggran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). c. Kriteria kinerja satuan pendidikan. d. Kriteria tenaga pendidikan. e. Kriteria fasilitas pendidikan. f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalan pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 10
  11. 11. 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Beranjak dari pandangan diatas, peran dan fungsi komite sekolah akanmenjadi suatu wadah yang mewadahi kemitraan antara sekolah denganmasyarakat. Terjalinnya koordinasi atau kerjasama sekolah dengan masyarakatmerupakan salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan konsepmanajemen berbasis sekolah. Upaya untuk meningkatkan peran masyarakat,sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat,menciptakan suasna kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan wargasekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagaimanajemen partisipasif yang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga semuakebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama,untuk mencapai keberhasilan bersama.E. Wewenang dan kegiatan pokok Komite sekolah1. Wewenang Komite Sekolah Dalam Nanang Fattah (2004: 160) dinyatakan bahwa komite sekolahmempunyai wewenang sebagai berikut :a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite sekolah.b. Bersama-sama sekolah menetapkan rencana setrategi pengembangan sekolahc. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.d. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.e. Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS.f. Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah.g. Mengkaji dan menilai kinerja sekolah.h. Merekomendasikan kepada sekolah atau guru yang berprestasi dan memenuhi persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum untuk promosi dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. 11
  12. 12. i. Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan oleh sekolah lain sesuai denga persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai denga landasan hukum untuk dipromosikan dan ditunjuk oleh pihak yang berwenang.j. Merekomendasikan kepada sekolah atau guru yang melanggar etika profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dan diajukan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepala kantor Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.2. Kegiatan Pokok Komite Sekolah Selanjutnya Nanang Fattah (2004;161-162) menyatakan bahwa komitesekolah mempunyai kegiatan pokok sebagai berikut :a. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai dengan program yang telah ditetapkan.b. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi sekolah.c. Bersama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran disekolah.d. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategik pengembangan sekolah.e. Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan sekolah termasuk RAPBS.f. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honororium yang diperoleh dari masyarakat kepada sekolah, tenaga guru dan tenaga administratif sekolah.g. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi unggulan, baik yang bersifat akademis maupun non akademis.h. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualotas pelayanan sekolah.i. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.j. Mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah.k. Mengevaluasi program sekolah secara profesional sesuai dengan kesepakatan pihak sekolah, meliputi ; pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawas keuangan secara berkala dan berkesinambungan. 12
  13. 13. l. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah.m. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal.n. Memberikan motivasi dan penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikano. Memberikan otonomi secara profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidkannya sesuai dengan kaidah dan kopetensi guru.p. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan di sekolah.q. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.r. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.s. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.F. Eksestensi Komite sekolah Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 dan 48 Tahun 2008. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar dan Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, maka semuapihak perlu membaca secara komprehensif dan menyeluruh atas pasal-pasal yangtertuang dalam memahami kehadiran kedua Peraturan Pemerintah (PP) tersebutagar tidak lagi terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya, seperti ungkapanyang kurang tepat dari hampir semua pemimpin dari mulai gubernur hinggakepala kantor kementerian pendidikan kabupaten/kota dengan mengkampanyekanslogan pendidikan gratis yang melahirkan kebijakan “ dilarang melakukanpungutan sepeserpun dari orang tua murid dengan dalih apapun” dengan dalilPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, Pasal 9 ayat(1) yang menyatakan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin 13
  14. 14. terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasartanpa memungut biaya”. Melihat fenomena ini kita perlu memperhatikan pasal 10ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang menyatakan, ketentuanmengenai investasi dan biaya operasional diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Selanjutnya, Pasal 11ayat (2) menegaskan,”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianyapendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikanpelaksana program wajib belajar dengan pembagian beban tanggungjawabsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentangpendanaan pendidikan”. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 pasal 9 sudah menjelaskan tidakboleh memungut biaya. Akan tetapi bukan berarti ruang partisipasi masyarakatditutup. Aturan pembiayaan pendidikan merujuk kepada Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 51 ayat (1)menyatakan” Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah, PemerintahDaerah, dan Masyarakat”, selanjutnya dijelaskan dalam ayat (4) menyatakan :dana Pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapatbersumber dari : a. anggaran pemerintah; b. bantuan pemerintah daerah; c.pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuaiperaturan perundang-undangan; d. bantuan dari pemangku kepentingan satuanpendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya; e. bantuan dari pihak asingyang tidak mengikat; dan atau f. sumber lainnya yang sah. Selanjutnya dalampasal 13 peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 selengkapnya menyatakan“(1) masyarakat berhak: a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan porgram wajib belajar, sertab. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.(2) Nasyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Program wajib belajar.(3) Hak dan Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pasca lahirnya PP 47/2008 tentang wajib belajar dan PP48/2008 tentang pendanaan pendidikan, maka komite sekolah sebagai badan yangmewadwhi partisipasi masyarakat sangat diharapkan berperan sebagai pendukung 14
  15. 15. baik yang berwujud finansial, pemkiran maupun tenaga dalam penyelenggaraanpendidkan di satuan pendidkan. Disamping itu juga komite sekolah berperansebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraandan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antarapemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Untukmenjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi yaitu mendorongtumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggarapendidikan bermutu. Badan itu juga melekukan kerjasama dengan masyarakat,baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan industri dan pemerintah,berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnyaadalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagaikebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Disamping itu, komitesekolah memberikan masukan dan pertimbangan kepada satuan pendidikanmengenai kebijakan dari program pendidikan; kreteria kinerja satuan pendidikan;kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru dan dan kepala satuan pendidikan;kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.Komite sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakatberpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangkapembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.G. Komite sekolah dan Partisipasi Masyarakat Keterbatasan Pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, sertapembiayaan pendidikan menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakatmenjadi penting, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah yangbersangkutan. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar danberhasil melaksanaka tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jikadapat menjalin hubungan yang harmonis dan serasi dengan segenap masyarakatdan lingkungan, melalui manajemen pengembang hubungan sekolah denganmasyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakekatnya merupakansarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhanpribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosialmerupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. 15
  16. 16. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapaitujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan effisien. Sebaliknya sekolahjuga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat ,khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekoalh berkewajibanmemberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan sertakeadaan sekolah. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apakebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat harus dibina dan dikembangkansuatu hubungan yang harmonis. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah inisemakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari danmemahami pentingnya pendidikan. Namu tidak berarti pada masyarakat yangmasih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerjasama ini tidakperlu dibina dan dikembangkan. Pada masyarakat yang kurang menyadari akanpentingnya pendidikan, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untukmengembangkan hubungan kerjasama yang lebih harmonis. Hubungan sekolah dengan masyarakat brjalan dengan baik, rasatanggungjawab dan partisifasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga baikdan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah danmasyarakat, perlu adanya upaya sekolah menyampaikan gambaran yang jelastentang keadaan sekolah, yang diinformasikan kepada sekolah melalui laporanlisan dan tulisan, dapat berupa laporan kepada orang tua murid dan masyarakat,dengan media buletin bulanan, penerbitan surat kabar, siaran radio dan televisi,pameran sekolah, open house, kunjungan kerumah murid dan lain-lain.Selanjutnya, mengembangkan partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitarsekolah , kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang menaruhperhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik disekolah dan apa yangdipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntutsenantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yangbaik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif danefisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antarasekolah, orangtua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada padamasyarakat, termasuk dunia kerja; 2) saling membantu antara sekolah dan 16
  17. 17. masyarakat karena mengetahui manfaat, arti pentingnya peran masing-masing; 3)kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakatakan menjadikan mereka merasa bangga dan ikut bertanggungjawab atassuksesnya pendidikan disekolah. Partisipasi masyarakat mengacu pada adanya keikut sertaan masyarakatsecara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini dapat berupa gagasan, kritikmembangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahanyang berkebijakannya barsifat top-down, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan,namun pada sistem pemerintahan yang bottom-up , tingginya partisipasimasyarakat dapat dijadiakn tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.Koentjaraningrat dalam Mulyasa, (2004:17) menggolongkan partisipasimasyarakat kedalam tipologinya, ialah”Partisipasi kuantitatif menunjuk kepadafrekuensi keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkanpartisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan derajatnya”. Partisipasimasyarakat juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi individu dalamkelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktifitas bersama dalamproyek khusus. Kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalamaktivitas bersama pembangunan. Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya. Partisipasi secaraluas diartikan sebagai demokratisasi politik, di dalamnya masyarakat menentukantjuan, strategi dan perwakilan dalam pelaksanaannya, kebijakan danpembangunan. Secara sempit partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatanmasyarakat dalam keseluruhan perubahan dan pengembangan masyarakat sesuaidengan arti pembangunan sendiri. Sisten desentralisasi dan demokrasi pendidikan,partisipasi masyarakat sangat di perlukan. Masyarakat harus menjadi patrnersekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasamaantara keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalamsusanan yang demikian, sekolah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai partnermasyarakat, sekolah akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang dalamlingkungan masyarakat, bahan bacaan, tontonan dan kondisi sosial ekonomi.Sekolah juga harus bertanggungjawab terhadap perubahan masyarakat, yang dapat 17
  18. 18. dilakukan melalui fungsi layanan bimbingann dan forum komunikasi antarasekolah dengan masyarakat. Disisi lain, kesadaran peserta didik untukmendayagunakan masyarakat sebagai sumber belajar dipengarruhi oleh kegiatandan pengalaman mengajar yang diikuti disekolah. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sekolah danmasyarakat merupakan patnership dalam berbagai aktivitas yang berkaitan denganaspek-aspek pendidikan, diantaranya :a. Sekolah dengan masyarakat merupaka satu keutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.b. Sekolah dengan pendidik fan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaruan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencari alternatif pemecahannya.c. Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik. Kementerian Pendidikan Nasional (1990; 5-19) menguraikan bahwa :Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional, yaitu (1) adanya kesesuaianantara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan kebutuhanmasyarakat; (2) ketepan sasaran dan target pendidikan yang ditangani olehsekolah ditentukan oleh kejelasan perumusan kontrak antara fungsi sebagailayanan pesanan masyarakat sangat di pengaruhi oleh ikatan objektif antarasekolah dan masyarakat. Sejalan dengan bergulirnya roda reformasi yangdidorong oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, persepsi danpemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan menunjukkan adanyapeningkatan. Hal ini, terutama berangkat dari tumbuhnya kesadaran masyarakatakan pentingnya membekali anaknya dengan berbagai pengetahuan dan tehnologisebagai bekal menghadapi berbagai tantangan dimasa depan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen hubungan sekolah denganmasyarakat perlu senantiasa di kembangkan. Sebagaimana diungkapkan Mulyasa(2004; 173) bahwa : ” School public relation is process of communiction between 18
  19. 19. the scholl and community for purpose of incresing citizen understsnding ofeducational needs and practice and encouraging intelligent citizen interest andcooperation in the work of improving the school’. Hal tersebut menunjukkanbahwa hubungan sekolah dengan masyarakat merupaka suatu proses komunikasiuntuk meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek,sreta mendorong minat, dan kerjasama dalam usaha memperbaiki sekolah, karenakomunikasi ini merupakan lintasan dua arah, yaitu dari arah sekolah kemasyarakat dan sebaliknya. Hubungan sekolah dengan masyarakat akan tumbuhjika masyrakat juga merasakan manfaat keikutsertaannya dalam program sekolah.Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karenadapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi, prinsipmenumbuhkan hubungan sekolah denga masyarakat adalah dapat salingmemberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan denganmasyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif. Melalui adah komitesekolah tentulah partisipasi masyarakat dan stakeholders lainnya terwadahi.Sesuai skalanya, Dewan Pendidikan merupakan mitra pemerintah kabupaten/kota.Sementara komite sekolah merupaka mitra satuan pendidikan. Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satuanpendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuanpendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite sekolahmerupakan nama generik, artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisidan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah,Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, MajelisSekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati.Dengan demikian organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran,dan keanggotaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional,Nomor : 044/U/2002. Pembentukan Komite Sekolah sesuai dengan uraian Kementerian PendidikanNasional (2006:21) diterangkan bahwa : Komite Sekolah dapat dibentuk denganalternatif sebagai berikut : Pertama, Komite Sekolah yang dibentuk di satusatuan pendidikan, kedua, Komite sekolah yang di bentuk untuk beberapa satuanpendidikan sekolah yang sejenis. Ketiga, Komite Sekolah yang dibentuk untuk 19
  20. 20. beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan danterletak didalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Berdasarkanuraian diatas, maka jelas bahwa komite sekolah merupakan satu wadah yang dapatdi bentuk secara fleksibel sehingga diharapkan memudahkan untuk di bentukdisetiap sekolah atau kumpulan sekolah. Kondisi ini penting karena keberadaankomite sekolah sangat menunjang dalam mewadahi jalinan kerjasama antarasekolah dan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, maka komite sekolah akandapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaanproses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan di masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai patnerdari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalamrangka melaksanakan pengelolaan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadisemakin efektif. Komite sekolah bisa ikut serta meneliti berbagai permasalahanbelajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individualsehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yangtepat bagi murid-muridnya.2.2 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)2.2.1 Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dengan mengadopsi ide dasar Edward B. Fiska (1996) Nanang Fatahmenggambarkan konsep manajemen berbasis sekolah yaitu : Manajemen BerbasisSekolah (MBS) secara konsepsional akan membawa dampak terhadappeningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi manajemen keuangan,pemerataan lewat perubahan kebijakan desentralisasi di berbagai aspek sepertipolitik, edukatif, administratif dan anggaran pendidikan. MBS selain akanmeningkatkan kualitas belajar mengajar dan efisiensi operasional pendidikan, jugatujuan politik terutama iklim demokratisasi di sekolah. Nanang Fattah mengungkapkan keberhasilan Manajemen BerbasisSekolah (MBS) di Spanyol yaitu menciptakan kualitas manajemen danpendidikan, sebagai strategi untuk memperbaiki kinerja sekolah yang mampumeningkatkan kemauan dan kemampuan kepala sekolah untuk memperbaiki 20
  21. 21. proses belajar mengajar. Hal ini dipandang sebagai demokrasi di tingkat lokalsekolah. Nanang Fattah (2004 : 26-27).A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari“school based management”. Istilah ini pertama sekali muncul di AmerikaSerikat pada tahun 1970-an sebagai alternatif utnuk mereformasi pengelolaanpendidikan atau sekolah. Reformasi itu diperlukan karena kinerja sekolah selamapuluhan tahun tidak dapat menunjukkan peningkatan yang berarti dalammemenuhi tuntutan perubahan lingkungan, ketika masyarakat mulaimempertanyakan relevansi pendidikan dan tuntutan dan perkembanganmasyarakat setempat, sebagaimana penjelasan Nanang Fattah (2004:3) semakintingginya kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmupengetahuan dan tehnologi, telah semakin meningkat tuntutan kebutuhan sosialmasyarakat. Apad akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karenamasyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasiberbagai tantangan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolahsebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melaluiperubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan disekolah. Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari tigakata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah prosesmenggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasismemiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembagauntuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagaipenggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah ini sendiri dalam prosespengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2003:1). Untuk memahami pengertianManajemen Berbasis Sekolah, kita dapat menelaah pendapat para ahli yang telahmenjelaskan defenisi tentang MBS, yakni :1. Malen, Ogawa, and Kranz (1990 p.1) dalam Ibtisam Abu Duhou, (1999 : p.28) menyatakan : “School based management can be viewed conceptually 21
  22. 22. as a formal alternation of governance structures, as a form of decentralization that identifies the individual school as the primary unit of improvement and relies on the redistribusion of decision making authority as the primary means through which improvements might be stimulated and sustained”. Manajemen berbasis sekolah secara konseptual dapat dilihat sebagai pergantian struktur formal pemerintahan, sebagai bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi kemandirian sekolah sebagai unit utama peningkatan dan bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagaimana sarana utama melalui rangsangan perbaikan dan berkelanjutan.2. Brian J Caldwell (2005:p.1), menyatakan : “School based management is the sistematic decentralization to the school level of authority and responsibility to make decisions on significant matters related to school operations within a centrally determined framework of goals, policies, curriculum, standards, and accountability”.Manajemen berbasis sekolah adalah desentraliasai yang sistematis untuk kewenangan pada tingkat sekolah dan tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dalam kerangka ditentukan dari tujuan, kebijakan, kurikulum, standard dan akuntabilitas.3. Ogawa dan White (1994:p.53) dalam Rohiat (2009:47) menyatakan : “School Based management (SBM) is one of form of restructuring that has gained widespread attention. Like others, it seek to change the way school sistem conduct business. It is aimed squarely at improving the academic performance of school by changing their organizational design. Drawing on the experiences of existing programs”. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang telah mendapatkan perhatian luas. Seperti orang lain, berusaha untuk mengubah sistem sekolah dengan cara melakukan usaha. Hal ini ditujukan pada meningkatkan prestasi akademik sekolah dengan merubah desain organisasi mereka. Menggambarkan pada pengalaman program yang ada.4. Susan Ablers Mohrman, dkk dalam Nanang Fattah (2004:17) menyatakan : “Manajemen Berbasis Sekolah sebagai suatu pendekatan politik untuk 22
  23. 23. mendesain dan memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas ke sekolah, memindahkan keputusan pemerintah pusat ke local stakeholders, dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan jiwa dan semangat sentralisasi dan otonomi di sektor pendidikan”.5. Nanang Fattah (2004:17) mengemukakan bahwa : “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai wujud dari “reformasi pendidikan” yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otorita) kepada sekolah untuk memberdayakan dirinya. Manajemen Berbasis Sekolah pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindarkan format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah”.6. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tim Teknis BAPPENAS (1999:10) menyataka bahwa : Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan yang ditandai dengan adanya otonomi luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional”.7. Dari defenisi yang dikemukakan diatas manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah (otonomi), memberikan fleksibilitas atas keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendiidkan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa MBS merupakan sistem pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dengan bertumpu pada kebutuhan dan potensi 23
  24. 24. local, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, otonomi sekolah juga berperan dalam menampung consensus umum yang menyakini bahwa sedapat mungkin keputusan yang diambil seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan mereka yang terkena akibat - akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. MBS merupakan paradigm baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengeola sumber adaya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat secara legal formal dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 8 menyatakan : ”Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”. Selanjutnya pasal 9, menyatakan : ”Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam pada itu kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah haruspula dilakukan oleh sekolah, yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, pada point 10, peranserta masyarakat dan Kemitraan Sekolah /Madrasah :1) Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.2) Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik3) Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non akademik.4) Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan, dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. 24
  25. 25. 5) Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemamfaatan lulusan.6) Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non- pemerintah.7) Kemitraan SD/MI/SDLB atau setara dilakukan minimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.8) Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.9) Kemitraan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.10) Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. Partisipasi atau keterlibatan warga sekolah secara aktif dalam penyelenggaraan sekolah, akan meningkatkan rasa memiliki (sesnse of belonging) terdhadaps ekolah. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab (sesnse of responsibility). Peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolahdan masyarakat terhadap sekolah. Sudah saaatnya lembaga pendidikan memilikikonsep pengembangan organisasi yang menerapkan konsep learning organization.Artinya lembaga pendidikan memiliki konsep manajemen yang selaluberkembang dan penuh inovasi untuk menciptakan kualitas ke depan. Hal tersebutsejalan dengan pandangan Husein Umar (2002:229) yang mengemukakan bahwa :“learning organization adalah suatu organisasi yang terus menerus memperluasakapasitas untuk menciptakan masa depan. Pada tataran praktis, learningorganization merupakan organisasi yang memiliki cirri yang khas, seperti :willing, to see, to say, to listen; willing to change; willing to learn. Pentingnyalembaga pendidikan menerapkan konsep ini dilator belakangi oleh adanyakarakteristik pengembangan orgnisasi yang berorientasi pada pemberdayaan 25
  26. 26. sumber daya organisasi sebagaimana yang diungkapkan Husein Umar(2002:229), yaitu : Karakteristik - karakteristik utama organisasi yang berpeluangbesar untuk menerapkan learning organization adalah :a. Adanya dimana setiap anggota didorong untuk senantiasa belajar dan mengembangkan seluruh potensinya.b. Ada perluasan budaya belajar, sehingga proses learning ini diadopsi juga oleh para pelanggan, pemasok, stakeholder, dan lainnya.c. Strategi pengembangan SDM menjadi pusat kebijakan bisnis; dand. Terdapat proses transformasi organisasi yang berkesinambungan. Selanjutnya bahwa organisasi pendidikan harus dijadikan sebagai sarana yangmampu mengajarkan kepada organisasi, dari mulai pimpinan sampai kepadapegawai mengenai bagaimana menghasilkan dan mengoptimalkan keterampilansebagai entitas kolektif. Konsep pengembangan organisasi dan manajemenmemberikan inspirasi bagi organisasi pendidikan, dengan harapan mampumembentuk suatu sistem manajemen organisasi manajemen pendidikan yanghandal. Model Manajemen Berbasis Sekolah merupakan inovasi modelpengelolaan satuan pendidikan menuju kearah tersebut. Masyarakat danpemerintah sepakat untuk melakukan reformasi sekolah sebagai suatu kebutuhanyang mendesak, terutama ketika mayoritas siswa merasa menghadapipermasalahan serius dalam belajar. Bertitik tolak dari kondisi seperti itu,dipandang perlu membangun suatu sistem persekolahan yang mampu memberikankemampuan dasar (basic skills) bagi siswa. Kebutuhan akan kinerja sekolah yanglebih baik terus tumbuh dan berkembang akan pentingnya pendidikan untuk masadepan. Hal tersebut mengakibatkan perlunya menata pengelola sekolah melaluikonsep Manajemen Berbasis Sekolah. Kesadaran tentang pentingnya pendidikanyang adapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa yangakan datang telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisanmasyarakat terhadap setiap gerak, langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan perlunya peningkatan efektivitas pengelolaansekolah yang salah satunya dapat diatau implementasi Manajemen lakukanmelalui penerapan dan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 26
  27. 27. B. Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolaha. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditandai dengan adanya otonomisekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakannasional tersebut ditujukan untuk mewujudkan beberapa tujuan pokok. Tujuantersebut menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:11) adalah untuk :”Meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan”. Tujuan MBSmenurut Mulyasa (2004:25), MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untukmencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu, tehnologi yangdinyatakan dalam GBHN. MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah danpelibatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan mutu,dan pemerataan pendidikan. Pada bagian lain MBS menurut Nanang Fattah(2000:20) bertujuan untuk :1. Membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekarang dan waktu mendatang ;2. Mendorong adanya keputusan-keputusan (decision making) di tingkat sekolah;3. Mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat:4. Mendorong terciptanya ketentuan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tujuan Manajemen Berbasis Sekolahmemiliki empat point utama, yaitu efisiensi pendidikan, peningkatan mutupendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemerataan pendidikan.Upaya untuk mencapai tujuan Manajemen Berbasis Sekolah, maka factor-faktoryang terlibat dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sudah selayaknyamendapat perhatian. Factor-faktor yang perlu diperhatikan tersebut menurut TimTeknis BAPPENAS (1999: 12-14), meliputi :1. Kewajiban sekolah,2. Kebijakan dan prioritas pemerintah,3. Peranan orangtua dan masyarakat,4. Peranan profesionalisme dan manajerial, dan5. Mengembangkan profesi. 27
  28. 28. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelas sekali bahwa implementasiManajemen Berbasis Sekolah melibatkan seluruh komponen dan oleh karena ituagar berhasil dengan baik, maka dalam pelaksanaan MBS setiap prinsip tersebutperlu dikaji, diidentifikasi, diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam setiapkegiatan pelaksanaan MBS.b. Manfaat manajemen Berbasis Sekolah Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika sekolah telah melaksanakanManajemen Berbasis Sekolah, sebagaimana yang dinyatakan Mulyasa (2004:27)menyatakan : ”mamfaat MBS diantaranya memberikan kebebasan dan kekuasaanyang lebih besar kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Denganadanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya danpengembangan strategi MBS, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan gurusehingga lebih berkonsentrasi pada tugas. MBS dapat mendorog profesionalismeguru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah. Berdasarkanmamfaat-mamfaat yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwamodel Manajemen Berbasis sekolah merupakan solusi yang tepat untukmenangani masalah pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah.C. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada empatprinsip yaitu :1. Prinsip Ekuifinalitas (Principal of Equifinality) Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwaterdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBSmenekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolahmenurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleknya pekerjaan sekolahsaat ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah yang satu dengan yanglain, misalnya perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya,sekolah tak dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota,provinsi, apalagi negara. Sekolah harus mampu memecahkan berbagaipermasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengansituasi dan kondisinya. Walaupun sekolah yang berbeda memiliki masalah yang 28
  29. 29. sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yanglain.2. Prinsip Desentralisasi (Principal of Decentralization) Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemensekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas.Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah danaktifitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan.Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukandesentralisasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekolah harus diberikekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dansecepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain, tujuan prinsipdesentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindarimasalah. Oleh karena itu MBS harus mampu menemukan masalah,memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadapefektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasikewenangan kepada sekolah itu sendiri maka sekolah tidak dapat memecahkanmasalahnya secara cepat, tepat, dan efisiensi.3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Principal of Self Managing System) Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas danprinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harusdiselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnyabila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi diatasnya ke tingkatsekolah. Dengan adanya kewenangan di tingkat sekolah itulah maka sekolah dapatmelakukan sistem pengelolaan mandiri.4. Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative) Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis,melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selaludigali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Sekolah dan lembaga pendidikanyang lebih luas tidak dapat lagi menggunakan istilah staffing yang konotasinyahanya mengelola manusia sebagai barang yang statis. Lembaga pendidikan harusmenggunakan pendekatan human recources development yang memiliki konotasidinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset 29
  30. 30. yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Nurkolis.(2003: 52.).D. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampirsama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajianmanajemen sekolah juga merupakan ruang linkup dan bidang kajian manajemenpendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauanyang lebih luas daripada manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemensekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapanmanajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponendari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada salah satusekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponensistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar(suprasistem) secara regional, nasional, bahkan internasional. Hal yang palingpenting dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalahmanajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnyaterdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangkaMBS, yaitu :1. Manajemen kurikulum dan program pengajaran2. Manajemen tenaga kependidikan3. Manajemen kesiswaan4. Manajemen keuangan dan pembiayaan5. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat7. Manajemen layanan khusus. E. Mulyasa.( 2004: 39.)E. Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada dasarnya, tidak ada strategi khusus yang jitu dan bisa menjaminkeberhasilan implementasi MBS di semua tempat dan kondisi. Oleh karena itu,strategi implementasi MBS di satu negara ke negara lain bisa berlainan, antarasatu daerah dengan daerah lain juga bisa berbeda, bahkan antar sekolah dalam 30
  31. 31. daerah yang samapun bisa berlainan strateginya. Secara umum dapat disimpulkanbahwa implementasi MBS akan berhasil melalui strategi-strategi berikut ini.Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, pertama,dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembanganpengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi kesegala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, prosespengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta noninstruksional. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampumenggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektifterutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan danpengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam Manajemen BerbasisSekolah (MBS) berperan sebagai designer, motivator, fasilitator dan liaison.Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalamkehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepalasekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi daribawah. Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnyasecara sungguh-sungguh. Keenam, adanya guidelines dari Departemen pendidikanterkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisiendan efektif. Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yangminimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.Kedelapan, penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolahdan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Kesembilan,implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peranmasing-masing, pembangunan kelembagaan (capacity building) mengadakanpelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada prosespembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Nurkolis. (2003: 132.) Sedangkan menurut Slamet P.H (2001) karenapelaksanaan MBS merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus danmelibatkan semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraanpendidikan di sekolah, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut : Pertama,mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui seminar, 31
  32. 32. diskusi, forum ilmiah, dan media massa. Kedua, melakukan analisis situasisekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harusdihadapi oleh sekolah dalam rangka mengubah manajemen berbasis pusat keMBS. Ketiga, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaanMBS berdasarkan tantangan nyata yang harus dihadapi. Keempat,mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuansituasional dan yang masih perlu untuk diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi-fungsiyang dimaksud antara lain pengembangan kurikulum, pengembangan tenagapendidikan dan non kependidikan, pengembangan siswa, pengembangan iklimakademik sekolah, pengembangan hubungan sekolah, pengembangan hubungansekolah dengan masyarakat, fasilitas dan fungsi-fungsi lain. Kelima, menentukantingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT.Keenam, memilih langkah-langkah pemecahan persoalan, yakni tindakan yangdiperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap.Ketujuh, membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang besertaprogram-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Kedelapan,melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendekMBS. Kesembilan, melakukan pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadaphasil MBS. Nurkolis (2003: 135). Dengan demikian strategi implementasiManajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat terakit dengan kondisi obyektif yangada di sekolah dan stakeholders. Oleh karena itu peluang kepala sekolah dan gurusebagai tumpuan sekolah ditantang untuk bertindak sekreatif mungkin. Sejalandengan hal itu guru dan kepala sekolah dituntut untuk terus meningkatkanprofesionalitasnya sehingga dapat memberdayakan semua sumber daya secaraoptimal.F. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah Karakteristik MBS yang dikemukakan oleh Nanang Fattah (2004:20)menyatakan “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan efektif diterapkan jikapara pengelola pendidikan mampu melibatkan stakeholder terutama peningkatanperan serta masyarakat dalam menentuan kewenangan, pengadministrasian, daninovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah”. Sejalan dengan 32
  33. 33. Mulyasa (2004:29) yaitu : “Bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjasekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaansumber daya adminitrasi”. Oleh karena itu kepala sekolah dan guru sebagaipelaksana sekolah dintantang untuk bertindak kreatif. Kepala sekolah dituntutuntuk terus meningkatkan profesinalismenya sehingga dapat memberdayakansemua sumber daya secara optimal. Pada bagian lain Tim Teknis BAPPENAS(1999 : 16) menyebutkan bahwa karakteristik MBS dapat ditinjau dari tiga segi,yaitu : “(a) organisasi sekolah, (b) proses belajar mengajar (c) sumber dayamanusia serta administrasi”. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan hal-hal tersebut, yaitu :1. Organisasi sekolah. Dalam keorganisasian sekolah, pengimplementasian MBS ditandai oleh beberap hal, yaitu menyediakan manajemen organisasi/ kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah, menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya, mengelola kegiatan operasional sekolah, menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait, menggerakkan partisipasi masyarakat dan menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.2. Proses Belajar Mengajar. Proses belajar mengajar yang bercirikan MBS ditandai oleh beberap hal, yaitu meningkatkan kualitas belajar siswa, mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah, menyelenggarakan pengajaran yang efektif serta penyediaan program pengembangan yang diperlukan oleh siswa.3. Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia dalam MBS ditandai oleh beberapa hal, seperti pemberdayaan staf dan memantapkan personil yang dapat melayani keperluan semua siswa, memilih staf yang memiliki wawasan MBS, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf, menjamin kesejahteraan staf dan siswa serta menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas kemajuan sekolah.4. Sumber Daya Administrasi. Sumber daya administrasi ditandai dengan adanya beberapa hal, yaitu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan, mengelola 33
  34. 34. dana sekolah, menyediakan dukungan administrative dan mengelola serta memelihara gedung termasuk sarana yang lainnya.2.2.2 Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ada beberapa hal yangberkaitan antara lain :A. Kemandirian MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkattanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawabpengelolaan sumber adaya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisisetempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga pendidik agar lebihberkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Sekolah sebagai lembagapendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkanprogram – program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dankebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Untuk mendukungkeberhasilan program tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan kewenanganuntuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan.Melalui otonomi yang luas, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenagakependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilankeputusan dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan keputusan yangdiambil secara proporsional dan professional. Sekolah memiliki kewenanganuntuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memilikikemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan padaatasan. Upaya untuk menciptakan kemandirian, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.B. Demokratis Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik pelaksanaanprogram-program sekolahnya didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yangdemokratis mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kepala sekolah dalampengambilan keputusan mengimplementasikan proses “bottom-up” secarademokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan 34
  35. 35. yang diambil beserta pelaksanaannya. Kepemimpinan demokratis membiakkankomitmen warga sekolah dan masyarakat yang luas maupun hubungan-hubunganhorizontal: kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas untukmembentuk dan mempengaruhi pencapaian tujuan bersama, yakni pendidikanbermutu dan pemerataan pendidikan untuk semua anak.C. Partisipatif Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik pelaksnaanprogram-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orangtuamurid yang tinggi. Orangtua peserta didik dan masyarakat tidak hanyamendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi komite sekolah perumusandan pengembangan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.Masyarakat dan orangtua menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagainarasumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.D. Transparansi Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik keberhasilanprogram-program sekolah didukung oleh kinerja team-work yang kompak dantransparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Komitesekolah bekerjasama dengan harmonis sesuai dengan posisinya masing-masinguntuk mewujudkan “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh semua pihak. Merekasaling menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing memberikontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secaramenyeluruh.E. Akuntabilitas Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik pelaksanaanprogram-program perlu disertai dengan pertanggung jawaban atau akuntabilitas.Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupunkepada pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadapstandar keberhasilan dan harapan atau tuntutan orang tua dan masyarakat.Pertanggungjawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana 35
  36. 36. masyarakat dan pemerintah dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telahditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mungkinuntuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itusetiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban danmengkomunikasikannya kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah, danmelaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan programprioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.2.3 Perencanaan Pendidikan2.3.1 Konsep Perencanaan Pendidikan Adapun defenisi Perencanaan Pendidikan menurut para ahli atau para pakarmanajemen adalah antara lain :a. Menurut, Prof. Dr. Yusuf Enoch Perencanaan Pendidikan, merupakan suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.b. Beeby, C.E. Perencanaan Pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut.c. Menurut Guruge (1972), Perencanaan Pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan.d. Menurut Albert Waterson (Don Adam 1975) Perencanaan Pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.e. Menurut Coombs (1982), Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan 36
  37. 37. agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat.f. Menurut Y. Dror (1975), Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu Negara. Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapapendapat tersebut, adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalammenganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusanyang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungansecara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itusendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak adabatas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatanmendahului dan didahului oleh kegiatan lain. Secara konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukanoleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalamhal ini terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapunkomponen-komponen yang ikut serta dalam proses ini adalah :1. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan.2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan (policy) secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Maka ketepatan pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Dalam penentuankebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa halyang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yangmenentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalampengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagaisumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai 37
  38. 38. system kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya,bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandungdalam kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jaminan dapat terlaksananyaperencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil systemdari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencanapendidikan. Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumibahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatukonsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapatdiukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama,khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagidari sudut kepentingan nasional.A. Tujuan Perencanaan Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapaisasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkanantara hasil yang dicapai dengan harapan. Dilihat dari pengambilan keputusantujuan perencanaan adalah : 1. Penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. 2. Menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang/satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan.B. Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian,sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, menghindari pemborosansumber daya, menghindari pemborosan sumber daya, dan sebagai upaya untukmemenuhi accountability kelembagaan. Jadi yang terpenting di dalam menyusunsuatu rencana, adalah berhubungan dengan masa depan, seperangkat kegiatan,proses yang sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu. 38
  39. 39. C. Proses Perencanaan Perencanaan merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatuperencanaan bias dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan danpenyelesaian perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting yangperlu diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu :1. Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas.2. Adanya rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan factor-faktor lingkungan apabila tujuan itu tercapai.3. Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan.4. Penunjukan orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan (pimpinan) termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan.5. Penentuan system pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembandingan apa yang harus dicapai, dengan apa ya ng telah tercapai, berdasarkan criteria yang telah ditetapkan.2.3.2 Isu-Isu Perencanaan PendidikanA. Perencanaan Pendidikan itu baik yang buruk adalah implementasinya. Sebelum kita bahas masalah tersebut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulupengertian atau definisi dari perencanaan tersebut, ada beberapa pengertian ataudefinisi dari perencanaan yaitu : Seperangkat tindakan untuk memecahkanberbagai permasalahan, khususnya masalah sosial dan ekonomi pada satu perioderencana, yang berorientasi pada horison waktu „yang akan datang‟, pada jenis dantingkatan perencanaan tertentu, di masa yang akan datang (Alden, 1974: 1-2), Cara berpikir tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi, yang berorientasipada waktu yang akan datang, terkonsentrasi pada suatu tujuan dan keputusanbersama, serta berusaha untuk mewujudkan program dan keputusan bersama(Friedmann,1964) • Sebuah proses untuk menentukan tindakan-tindakan bagimasa depan yang diinginkan melalui serangkaian pilihan-pilihan yang logis(Davidoff,1962 in Faludi, 1983: 11) 39
  40. 40. Sebuah proses untuk mengarahkan aktivitas manusia dan kekuatan alamdengan mengacu pada kondisi masa depan yang diinginkan (Branch, 1998: 2)Suatu lingkaran proses yang berulang dari serangkaian tahapan-tahapan yang logis(Meise and Volwahsen, 1980: 3-5) Dari sekian banyak definisi atau pengertiantentang perencanaan, dapat disarikan sebagai berikut : Perancanaan adalahseperangkat prosedur untuk memecahkan permasalahan fisik, sosial, dan ekonomi,yang harus meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:– Seperangkat tindakan –Upaya untuk memecahkan masalah – Memiliki dimensi waktu dan berorientasi kemasa yang akan datang – Suatu proses berputar dengan adanya umpan balik –Melibatkan beberapa alternatif untuk mencari pemecahan. Dari definisi atau pengertian tentang perencanaan tersebut, maka dapat kitasimpulkan bahwa perencanaan tersebut disusun agar dapat menuju kearah yanglebih baik, walaupun demikian tidak semua perencanaan tersebut berjalan sesuairencana, terkadang sesuatu yang telah kita perhitungkan dengan matang, tapi padakenyataanya kadang kala terdapat masalah yang diluar perkiraan kita, oleh karenaitulah perencanaan tersebut akan terus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu agartujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan isu-isu atau pendapat tentang perencanaan pendidikan yangdikatakan baik, tapi buruk dalam implementasinya, mungkin ada benarnyapendapat tersebut jika dilihat dari hasil yang terjadi yang berkaitan denganperencanaan pendidikan tersebut, salah satu diantara perencanaan pendidikanyang implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan adalah Program WajibBelajar 9 tahun misalnya, dimana pada Program Wajib Belajar 9 tahun ini,pemerintah pusat dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional, untukmenuntaskan progam wajar 9 tahun ini, pemerintah pusat memberikan bantuanpendidikan kepada siswa yang dikenal dengan BOS (Bantuan OperasionalSekolah), harapan dari Pemerintah Pusat dengan adannya program ini, makaseluruh anak bangsa yang ada diseluruh pelosok negeri ini dapatmenikmati/mengenyam pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun, tapikenyataannya program BOS tersebut, belum menunjukkan hasil yang sangatsignifikan, karena masih banyak siswa-siswa usia sekolah yang belum dapatmenikmati pendidikan sampai 9 tahun tersebut, hal ini mungkin disebabkan oleh 40
  41. 41. belum mencukupinya biaya BOS yang digunakan buat siswa dalam melaksanakanpendidikannya, sehingga siswa masih dibebani biaya lagi untuk menutupikekurangan dari dana BOS tersebut, akibatnya banyak siswa-siswa yang putussekolah karena tidak sanggup menanggung biaya tambahan tersebut. Mungkinpemerintah harus memikirkan kembali besaran dana BOS tersebut, hingga danatersebut benar-benar dapat digunakan untuk mencukupi siswa dalammelaksanakan pendidikan dasar 9 tahun itu.B. Mutu Pendidikan rendah karena kebijakan yang berganti-ganti. Kebijakan yang sering berganti-ganti bukanlah satu-satunya penyebabrendahnya mutu pendidikan saat ini, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhirendahnya mutu pendidikan, diantara faktor-faktor tersebut misalnya adalahrendahnya kualitas/profesionalisme guru selaku tenaga pendidik, kurangnyasarana prasarana pendidikan, kurangnya perhatian orang tua/partisipasimasyarakat juga dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas/profesionalisme guru dapat disebabkan karena banyaksekali guru yang tidak fokus kepada profesinya dikarenakan rendahnya incomeyang diperoleh guru tersebut, hingga mereka mengajar hanya untuk memenuhikewajiban saja, mereka tidak mempunyai beban moral atau tanggung jawab untukmencerdaskan anak didik mereka, karena yang terpenting bagi mereka adalahbagaimana mereka dapat mencari penghasilan tambahan untuk mencukupikebutuhan hidup sehari-hari. Kurangnya sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yangmenyebabkan rendahnya mutu pendidikan, hal ini disebabkan terbatasnyaanggaran pendidikan, hingga saat ini pemerintah belum sanggup untukmerealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBNsebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, hingga banyak sekali program-program yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran pendidikantersebut.Mungkin salah satu penyebab dari kebijakan pemerintah yang seringberganti-ganti, hingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan adalah adannyakebijakan dalam hal kurikulum yang selalu berubah-ubah hingga menyebabkanketidakpastian/kebingunan dalam melaksanakan kurikulum tersebut, seringkali 41
  42. 42. guru menjadi bingung dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah tersebut,karena dengan pergantian kurikulum tersebut, secara otomatis guru tersebut harusmenyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru itu, proses penyesuaian inimemerlukan waktu yang cukup lama, karena guru-guru tersebut harus memahamiisi dari kurikulum tersebut, agar dapat di implementasikan dalam kegiatan belajarmengajar. Karena itulah perubahan kebijakan yang dilakukan ditengah jalansebaiknya seminimal mungkin kalau bisa dihindarkan, hingga tidak menjadikansalah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan.C. Visi Diknas : Insan Cerdas dan Kompetitif Sesuai dengan Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009,bahwa Depdiknas memiliki Visi yaitu : Terwujudnya Sistem Pendidikan Nasionalsebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semuawarga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehinggamampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah-ubah. Dalam pembangunan jangka panjang tahun 2025 telah dicanangkan visi yanglebih spesifik yaitu : Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Yang dimaksuddengan Insan Indonesia Cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensifyang meliputi :a. Cerdas Spiritual, yang dapat diaktualisasikan melalui hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk didalamnya budi pekerti yang luhur.b. Cerdas Emosional, yang dapat diaktualisasikan melalui rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiatif akan keindahan seni.c. Cerdas Sosial, dapat diaktualisasikan melalui interaksi sosial untuk membina dan memupuk hubungan timbal balik, simpatik, demokratis dan lain-lain.d. Cerdas Intelektual, dapat diaktualisasikan melalui olah pikir supaya menjadi insan kreatif, berpengetahuan dan mempunyai daya imajinatif.e. Cerdas Kinetis, dapat diaktualisasikan melalui olahraga untuk memuwujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan.Sedangkan makna Kompetitif adalah :a. Berkepribadian unggul. 42
  43. 43. b. Bersemangat tinggi.c. Mandiri.d. Pantang Menyerah.e. Membangun dan membina jejaring.f. Bersahabat dengan perubahan.g. Inovatif dan menjadi agen perubahan.h. Produktif dan sadar mutu.i. Berorientasi global.j. Pembelajaran sepanjang hayat. Pada dasarnya visi Depdiknas tersebut menekankan pada pendidikan yangdapat mentransformasikan dari masyarakat yang sedang berkembang menuju kemasyarakat madani, pendidikan harus terus menerus dilakukan dengan mengikutiperkembangan dan perubahan jaman.Untuk mewujudkan visinya DepartemenPendidikan Nasional memiliki 3 pilar pembangunan pendidikan yaitu :1).Pemerataan dan perluasan akses. 2). Peningkatan mutu dan relevansi serta dayasaing keluaran pendidikan. 3). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citrapublik pengelolaan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapafaktor yaitu :1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai.3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemenpengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkanpencitraan publik yang positif. Dengan adannya visi dari Depdiknas tentang Insan Cerdas yang Kompetitif,saya setuju dengan visi tersebut jika dapat dilaksanakan dan di implementasikandengan baik, karena visi itu dapat mengarahkan bangsa Indonesia kearah yanglebih dan memiliki daya saing yang tinggi dengan bangsa lain. 43
  44. 44. BAB III METODOLOGI PENELITIAN3.1 Pendekatan yang digunakan Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap sejauh mana peran aktifkomite sekolah pada SMA Negeri 2 Tondano. Oleh karena itu untukmendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepatterhadap masalah yang akan diteliti digunakan penelitian kualitatif. Gambarankarakteristik yang dijelaskan tersebut sesuai dengan maksud dari penelitian ini,karena yang diamati adalah peran aktif komite sekolah pada SMA Negeri 2Tondano dalam pelaksanaan MBS sebagai Implementasi perencanaan Pendidikanberbasis sekolah. Hal ini apabila menggunakan pendekatan kuantitatif kurangsesuai karena penelitian ini bersifat independent, tidak berintegrasi langsungdengan subyek sehingga akan sangat sulit sekali diungkapkan proses kegiatanyang berlangsung. Nasution (1992) mengemukakan bahwa “ Pada hakekatnyapenelitian kualitatif mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi denganmereka dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka sendiri tentangdunia yang ada disekitarnya. Dengan menggunakan metode kulitatif, dapatditemukan data yang tidak teramati dan terukur secara kuantitatif, seperti nilai,sikap mental, kebiasaan, keyakinan dan budaya yang dianut oleh seseorang ataukelompok dalam lingkungan tertentu. Demikian pula Mc. Cracken (1988) dalamJulia Brannen (1997) mengemukakan bahwa : “ Di dalam penelirtian kualitatifkonsep dan kategorilah yang dipersoalkan bukan kejadian atau frekuensinya.Dengan kata lain penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong, tetapi iamenggalinya. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dalam situasi yangwajar, langsung apa adanya tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain dari luarlingkungan. Untuk itu peneliti berhubungan langsung dengan situasi dan sumberdata yang akan diselidiki. Peneliti tidak menggunakan angka-angka, tetapimengumpulkan data deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian untuk mencarimakna, walaupun tidak menolak angka-angka sebagai penunjang penelitian.Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis induktif dengan 44
  45. 45. mengesampingkan hipotesis awal penelitian, tetapi mencari pola , bentuk dantema-tema untuk dapat mengungkapkan data secara sistematis.3.2 Tempat dan waktu penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasayang teletak di Jalan Kampus UNIMA Tondano, Kecamatan Tataaran II TondanoKabupaten Minahasa dengan alasan sebagai salah satu sekolah yang terletakdidalam lingkungan kampus dengan pandangan Orang tua siswa yang sudahmengalami kemajuan dan mau berperan dalam keanggotaan komite sekolah,peneliti ingi mengetahui bagaimana efektivitas peran komite sekolah yangdilakukan di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa. Penelitian ini akandilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari 2012 sampai bulan Juni 2012.Peneliti mengawali penelitian ini dengan observasi langsung dilokasi penelitian diSMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian sampai denganpenulisan laporan dilaksanakan selama lima bulan dengan tidak mengganggukegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa.3.3 Data dan Sumber data Informan atau subjek penelitian ada kepala sekolah, pengurus yayasan, danpengurus komite sekolah di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa.Peneliti akan berusaha mencermati para informan dengan teliti dengan caraberupaya menemukan informasi dari informan yang paling mengetahui pokokmasalah yang akan diteliti.3.4 Teknik Pengumpulan Data Metode yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalahwawancara dan observasi. Kemampuan melakukan wawancara dan observasimerupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh peneliti kualitatif. Dasarketrampilan wawancara dan observasi berperan besar dalam pelaksanaanmetodemetode yang lebih praktis (Poerwandari, 2001, h. 64). Di dalam penelitianini, akan digunakan empat macam metode pengumpulan data, yaitu: wawancara, 45

×