Makalah ini membahas kurikulum merdeka sebagai solusi mengatasi krisis belajar di Indonesia. Krisis belajar terjadi akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum merdeka hadir sebagai kurikulum fleksibel yang fokus pada kompetensi inti serta memberikan kebebasan kepada guru dan siswa. Kurikulum ini diharapkan dapat mengurangi kerugian pembelajaran

1. MAKALAH
KURIKULUM MERDEKA
SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KRISIS BELAJAR
Dosen pengampu: Muhammad Sugianto, M.Pd
OLEH :
Muhammad Rizqi Firdausi
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ZAINUL HASAN GENGGONG
2023-2024

2. KATA PENGANTAR
Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatNya
Makalah dengan judul Kurikulum Merdeka sebagai solusi mengatasi krisis belajar
dapat disusun dan disajikan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah PPLI. Makalah
dengan judul Kurikulum Merdeka sebagai solusi mengatasi krisis belajar ini
dibuat dalam rangka kegiatan pengembangan penjaminan mutu Pendidikan.
Sebagai salah satu acuan bagi guru rangka mengubah pembelajaran yang
berlandaskan paradigma pengajaran (teaching) menjadi strategi pembelajaran
kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (learning), berpusat pada peserta
didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen,
berdebat.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian
makalah ini. Semoga bermanfaat.

3. DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan …………………………………………………... ii
Kata Pengantar …………………………………………………………. iii
Daftar Isi ……………………………………………………………….. iv
A. Latar Belakang.………………………………………………. 1
B. Pembahasan ……………………………………………………. 3
D. Kesimpulan..…………………………………………………… 5
Daftar Pustaka……………………………………………………………. 7

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 (UUD 1945) yaitu bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus dapat mencerdaskan
kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara
meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataanya pada setiap wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Sejak tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan
anggaran di bidang Pendidikan, peningkatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan
dan memeratakan mutu pendidikan di Indonesia.
Peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, diantaranya dalam bentuk
bantuan operasional sekolah (BOS), sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraannya,
standarisasi dan akreditasi sekolah serta berbagai kebijakan lainnya. Pemerintah juga
berkomitmen melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia,
mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas. (Jurnal
Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 02, 2017). Pemerintah baik pusat maupun daerah
memiliki perannya masingmasing. Sagala (2011:83) mengungkapkan adanya dukungan
pendidikan dari pemerintah pusat kaitannya dengan standarisasi, dukungan pendidikan dari
pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota kaitanya dengan pelayanan anggaran dan fasilitas
sekolah.
Hasil survei dan penelitian menunjukkan bahwa, berbagai indicator keberhasilan
pendidikan di Indonesia terutama kualitas hasil belajar siswa belum menampakkan hasil yang
menggembirakan. Berbagai pengukuran menunjukkan tidak terjadi peningkatan kualitas
pembelajaran yang signifikan. Dari hasil tes PISA selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan
tahun 2018, peserta didik Indonesia menunjukkan adanya stagnan dan bahkan penurunan
prestasi. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat 72 dari 78 negara yang
berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan
membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Contohnya, selisih nilai

5. 2
matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 poin pada tahun
2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018. Harus diakui masih banyak
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia.
Berdasarkan hasil survei non akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang
dimiliki Kemendikbudristek juga menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan
(bullying) dan kerangka pikir kemajuan (growth mindset), peserta didik Indonesia memiliki
kerangka piker kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka
dalam segi akademis. (sumber dari OECD 2019).
Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menggambarkan rendahnya kompetensi dasar dan
ketimpangan yang tinggi. Indonesia telah berhasil meningkatkan secara signifikan akses (angka
partisipasi), terutama pada jenjang pendidikan dasar. Namun data berbagai survei nasional dan
internasional, serta trend skor Ujian Nasional (data dari Kemendikbudristek) mengindikasikan
bahwa dalam 15-20 tahun terakhir, hasil belajar tidak mengalami peningkatan. Ketertinggalan
pembelajaran mempunyai indikasi di antaranya ketika peserta didikkesulitan untuk memahami
kompetensi yang dipelajari sebelumnya, juga ketika mereka tidak mampu menuntaskan
pembelajaran di jenjang kelas, atau ketika peserta didik mempunyai kompleksitas permasalahan
karena tidak mampu menguasai pembelajaran di setiap jenjang. Adapun ketimpangan
dikarenakan peserta didik tidak mempunyai akses terhadap: (1) perangkat digital; (2) guru adaptif
dan berkemampuan IT yang mencukupi; (3) kondisi finansial; dan (3) orangtua yang aktif
memberikan dukungan (The SMERU Research Institute, 2020).
Kehadiran Pandemi COVID-19, semakin memperparah krisis pembelajaran yang memang
sebelumnya sudah terjadi di Indonesia. Selama 2 tahun Pandemi COVID-19, telah terjadi
peningkatan kehilangan pembelajaran (loss learning) yang signifikan ditinjau dari pencapaian
kompetensi literasi dan numerasi siswa. Indonesia bukan hanya berjuang dalam menghadapi
learning loss dan learning gap akibat pandemi. Studi INOVASI dan Puslitjak (2020)
menunjukkan risiko yang lebih besar dari semakin melebarnya kesenjangan pembelajaran ini.
Menurut studi tersebut, “pembelajaran selama COVID-19 memiliki dampak yang lebih besar
pada beberapa kelompok siswa, di mana siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang
sosial ekonomi

6. 3
lebih rendah lebih berisiko tidak terdaftar lagi atau tidak lagi berpartisipasi dalam proses
pembelajaran.

7. 4
BAB II
PEMBAHASAN
B. Kurikulum Merdeka Sebagai Solusi Krisis Belajar
Fenomena learning loss akibat pandemic Covid 2019, bukan hanya terjadi di Indonesia.
Hampir seluruh negara di dunia merasakan penderitaan akibat penutupan sekolah karena
pandemi (Engzell, Frey,and Verghan, 2021; Jonson et al., 2014). Untuk mengejar ketertinggalan,
tiap-tiap negara membuat kebijakan untuk merespon krisis Covid-19. Studi-studi lebih lanjut
memberi perhatian pada dampak-dampak yang terjadi dalam perubahan radikal dalam proses
pembelajaran selama pandemi. Temuan studi-studi tersebut antara lain menunjukkan terjadinya
ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yaitu ketika siswa kehilangan kompetensi yang telah
dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas maupun
mengalami efek majemuk karena tidak menguasai pembelajaran pada setiap jenjang. Studi
Indrawati, Prihadi dan Siantoro (2020) di sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa
pada awal PJJ, hanya 68% anak yang mendapatkan akses pembelajaran dari rumah.Kondisi ini
diperburuk dengan siswa yang melaksanakan PJJ pun tidak mendapatkan kualitas pembelajaran
yang sama sebagaimana sebelum pandemi. Banyak siswa hanya menerima instruksi, umpan
balik, dan interaksi yang terbatas dari guru mereka (Indrawati, Pihadi, dan Siantoro, 2020)
Pada akhir Agustus dimana Pandemi COVID-19 sedang berlangsung,Pemerintah
mengeluarkan kebijakan dalam rangka melakukan mitigasi kehilangan pembelajaran akibat
Pandemi COVID-19 dengan memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum
yang disederhanakan (kurikulum darurat) agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan
kompetensi mendasar. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan modul literasi dan
numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum. Juga tersedia modul untuk orang tua
yang dapat digunakan dirumah. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor719/P/2020 yang intinya memberikan keleluasaan kepada satuan
pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum
darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang dikembangkan

8. 5
olehpemerintah, atau satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara
mandiri.
Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) ini pada pada intinya merupakan
penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan
kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada
kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat
selanjutnya. Penggunaan kurikulum darurat secara signifikan juga mampu mengurangi indikasi
learning-loss selama pandemi baik untuk capaian literasi maupun numerasi (sumber :
Kemendikbud 2021).
Pemerintah Indonesia melalui Kemdikbudristek mengambil langkah dengan memberikan
opsi penggunaan kurikulum: Kurikulum K-13 secara utuh, Kurikulum darurat; dan Kurikulum
Merdeka (Paparan Kemdikbudristek, 2021a). Oleh karena itu untuk menjawab beberapa
tantangan di atas, diperlukan kurikulum yang: (1) Sederhana, mudah dipahami dan
diimplementasikan; (2) Fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik; (3) Fleksibel;
(4) Selaras; (5) Bergotong royong; dan (6) Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik (Kajian
Akademik Pemulihan Pembelajaran)
Landasan utama perancangan Kurikulum Merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar yang
juga melandasi kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam
Rencana Strategis Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Permendikbud
Nomor 22 Tahun 2020). Permendikbud tersebut mengindikasikan bahwa Merdeka Belajar
mendorong perubahan paradigma, termasuk paradigma terkait kurikulum dan pembelajaran.
Perubahan paradigma yang dituju antara lain menguatkan kemerdekaan guru sebagai pemegang
kendali dalam proses pembelajaran, melepaskan kontrol standar-standar yang terlalu mengikat
dan menuntut proses pembelajaran yang homogen di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, dan
menguatkan student agency, yaitu hak dan kemampuan peserta didik untuk menentukan proses
pembelajarannya melalui penetapan tujuan belajarnya, merefleksikan kemampuannya, serta
mengambil langkah secara proaktif dan bertanggung
jawab untuk kesuksesan dirinya.

9. 6
Melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)
Nadiem Anwar Makarim, untuk mengatasi krisis pembelajaran, pemerintah telah meluncurkan
Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar,
secara daring, Jumat (11/2/2022). Beberapa keunggulan Kurikulum Merdeka. Pertama, lebih
sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan
pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kemudian, tenaga pendidik dan peserta
didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA,
peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru,
mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu sekolah
memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai
dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.
Penerapan Kurikulum Merdeka lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui
kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif
mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung
pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila. Satuan pendidikan dapat
memilih tiga opsi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran
2022/2023. Pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa
mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kedua, menerapkan Kurikulum
Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ketiga, menerapkan Kurikulum
Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.
Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Prototipe telah
diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yangmengikuti Program Sekolah Penggerak (PGP) dan 901
SMKPusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Mulai tahun
2022, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan satuan pendidikan meskipun bukan Sekolah Penggerak,
mulai dari TK-B, SD dan SDLB kelas I dan IV, SMP dan SMPLB kelas VII, SMA dan SMALB dan
SMK kelas X.

10. 7
C. Kesimpulan
Krisis belajar di Indinesia pemerintah salah satunya telah melakukan beberapa kebijakan
seerti penyederhanaan kurikulum, penyempurnaan kurikulum baru, dan pemberian kebebasan
dan keleluasaan kepada tingkat satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang
dianggap sesuai dengan keperluan masing-masing tingkat satuan pendidikan.
Ada tiga hal kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:
(1) kurikulum merdeka adalah pilihan, (2) implementasi kurikulum adalah proses belajar,dan
(3)dukungan perlu diberikan kepadasatuan pendidikan dan pendidik sesuai kebutuhan baik dari
segi situasi yang ada maupun dari segi waktu. Kurikulum merupakanaspek esensial dalam
pembelajaran dan dapat dilihat sebagai poros bagi kebijakankebijakan pendidikan lainnya.
Oleh karenaitu dukungan yang perlu diberikan olehpemerintah tidak cukup hanya
sebatasdukungan teknis (misalnyapelatihan pendidik,
sarana prasarana satuan pendidikan), tetapi juga penyesuaian kebijakan-kebijakan
lainnya yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka.
Satuan pendidikan dapat memilih tiga opsi dalam mengimplementasikan Kurikulum
Merdeka.
Pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa
menggantikurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan.
Kedua, menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah
disediakan. Ketiga, menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri
berbagai perangkatajar.

11. 8
DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah. A. (2020). Transformas pendidikan dan berbagai problemnya.
https://kependudukan.lipi.go.id/id/ berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19- transformasi-
pendidikan-dan-berbagai problemnya
Ahmad, S. (2014) Problematika kurikulum 2013 dan kepemimpinan instruksional kepala
sekolah. Jurnal Pencerahan. Vol. 8. No. 2
Alifia, U., Barasa, A. R., Bima, L., Pramana, R. P., Revina, S., & Tresnatri, F. A. (2020).
Belajar dari rumah: potret ketimpangan pembelajaran pada masa pandemi
COVID-19. Catatan Penelitian SMERU No. 1/2020
Dewantara, Ki Hadjar. (2009). Menuju Manusia Merdeka. Yogyakarta:
Leutika.Djaelani, A.R., Pratikno, H.H., & Setiawan,
T. (2019). Implementasi kurikulum dan permasalahannya (Studi kasus di
SMKGanesa Kabupaten Demak
Kementerian Keuangan. (2021). Usaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui
mandatory spending anggaran pendidikan.
https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/ usaha-meningkatkan-kualitas-pendidikanmelalui-
mandatory-spending-anggaranpendidikan- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020).
Analisis survei cepat pembelajaran dari rumah dalam masa pencegahanCOVID-19.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, Juni 2). Peraturan menteripendidikan dan
kebudayaan RepublikIndonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian
pendidikandan kebudayaan Tahun 2020-2024.
Pratiwi, Solihin., Rahmah, U. (2019). Regulasi guru dalam meningkatkan
kreativitaspembelajaran. Pusat Penelitian Kebijakan.