Asuransi dalam tinjauan syariat islam

1 | P a g e
Asuransi dalam Tinjauan Syariat Islam
“ASURANSI DALAM TINJAUAN SYARIAT ISLAM”
By Miftahuddin1
A. Sejarah Asuransi
Banyak dari para ahli berpendapat bahwa jenis asuransi yang pertama muncul adalah asuransi
pelayaran (maritime), yang saat itu dipergunakan oleh kaum Babilonia dengan nama akad pinjam
meminjam di atas kapal. Bahkan beberapa pengamat berpendapat bahwa akad pinjam-meminjam
ini telah disinggung sebelumnya oleh Hukum Amurabi tahun 250 SM. Baru kemudian akad akad
ini tersampaikan kepada kaum Babilonia melalui kaum Phoenesia dan Hunud kuno. Lalu
menyusul Romawi di abad 6-7 SM dan Yunani di abad 4 SM.
Tetapi, akad pinjam-meminjam ini kemudian ditentang oleh pihak Gereja Roma. Karena konon
akad ini mefasilitasi timbulnya aktivitas riba. Penentangan ini yang selanjutnya menjadikan akad
pinjam-meminjam ini di amandemen menjadi akad asuransi.
Dokumen asuransi pertama pasca amandeman akad pinjam-meminjam yang bisa didapatkan
adalah dokumen Italia tertanggal: 23 Oktober 1347 M, tentang Asuransi maritime
(pelayaran).kemudian asuransi ini mulai menggaung di beberapa kota di Italia dan Negara-
negara sekitar laut tengah. Tetapi konsep asuransi kala itu hanya terbatas pada barang dagangan
yang dibawa oleh kapal, tidak pada asuransi pada kapal itu sendiri ataupun awak kapalnya.
Sementara, asuransi darat baru muncul paruh kedua abad ke tujuh Masehi di Inggris. Yakni saat
terjadi kebakaran besar selama empat hari di London tahun 1666 M yang membumihanguskan
lebih dari tiga belas ribu tempat tinggal dan seratusan gereja. Akhirnya dibentuk jasa asuransi
kebakaran dan disusul beberapa jenis lainnya. Lalu konsep asuransi ini menyebar di beberapa
Negara seperti Jerman, Perancis dan Negara-negara lainnya. Kemudian konsep asuransi jiwa
1
Penulis atau pengedit adalah seorang mahasiswa di STIE Muhammadiyah Pekalongan Jurusan S1 Ekonomi Islam,
dan Alhamdulillah saat ini sedang menjalani semester lima.

2 | P a g e
mulai dirumuskan di Inggris pada awal abad ke-19. Pasca Revolusi Industri di Eropa, muncul
jenis asuransi baru, yakni asuransi mas’uliah (asuransi tanggung jawab).
Asuransi dengan berbagai jenisnya itu kemudian menyebar ke negeri-negeri Islam. Hanya saja
kemudian tampak asuransi itu dalam pandangan syariah bermasalah, terutama karena adanya
unsur gharar, gambling, riba dan sebagainya. Karenanya pada sekitar tahun 1960-an banyak
cendekiawan muslim mulai melakukan pengkajian ulang tentang penerapan system hukum Eropa
ke dalam industry keuangan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah dalam
industry keuangannya. Pada awalnya prinsip syariah Islam diterapkan pada industry perbankan.
Dan, Cairo merupakan Negara yang pertamakali mendirkan bank Islam sekitar tahun 1971
dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan system bagi hasil.
Kemudian diikuti berdiriannya bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) dan
The Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic of Sudan dan
Kuwait Finance House tahun 1977.
Majma’ al fiqh al –Islamy, pada kongresnya tanggal 10 Sya’ban 1398 H telah bersepakat
mengharamkan asuransi konvensional (asuransi komersial/at ta’min at-tijari) dengan sejumlah
alasan, yaitu: asuransi mengandung unsur judi, dan mengakibatkan memakan harta orang lain
secara tidak sah.
Oleh karenanya kemudian dikembangkan asuransi dengan prosedur atau tata cara yang dinilai
sesuai dengan prinsip syariah berbeda dengan asuransi komersial dan menghilangkan unsur riba,
gharar, jahalah, qimar dan kezaliman. Yaitu asuransi yang bersifat tolong-menolong (ta’awun)
dan saling menanggung (takaful) diantara peserta asuransi. Asuransi yang pertama kali didirikan
adalah asuransi takaful di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh Dar al-Mal al-Islami
(DMI) Group. Dar al-Mal melebarkan sayap bisnisnya ke Negara-negara Eropa dan Asia lainnya.
Setidaknya ada empat asuransi takaful dan retakaful pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva,
Bahamas, Luxemburg, dan Inggris.
Dari sisi legalitas, system asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun
1985. Pada tahun ini, Majma al-Fiqhi al-Islami mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai

3 | P a g e
system asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya, perkembangan takaful lebih didasarkan
atas kreasi kebutuhan umat muslim, ketimbang didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi
sebagai system saling menolong dan membantu di antara para pesertanya.
Sejak saat itu asuransi syariah berkembang bukan hanya ke negeri-negeri Islam tetapi juga
keseluruh dunia. Perkembangan asuransi dibilang cukup pesat. Dari asset $550 juta pada tahun
2000, $193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi $1,7 milyar. Pada tahun
2004 asetnya sudah mencapai $2 milyar. Angka-angka di atas merupakan kumulasi untuk
asuransi jiwa dan selain jiwa. Asuransi keluarga syariah mendominasi perkembangan asuransi
dunia, mencapai 75%, dimana 60% nya berasal dari asuransi jiwa syariah.
Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di Negara-negara Arab, terutama
Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Di Bahrain pertama kali berdiri Asuransi Takaful
Internasional pada tahun 1989. Pangsa pasar asuransi di Bahrain diperkirakan mencapai 65 juta
dinar ($172). Di Arab Saudi berkembang perusahaan asuransi syariah diantaranya: Islamic Arab
Insurance Company (al-Baraka Group tahun 1980), Islamic Arab Insurance Corporation For The
Insurance Investment Dan Export Credit (1995), Islamic Insurance Compant Ltd., Islamic
Insurance And Reinsurance Company (1985), Di-Aman Co-Operative Insurance (as-rajhi tahun
1985), Global Islamic Insurance Co. (1986), Islamic Takaful And Retakaful Company (Dar Al-
Mal Al-Islami (DMI) group tahun 1986). Semantara di Afrika, di Ghana pertama kali berdiri
perusahaan Metropolitan Insurance Company Limited (MIT) tahun 1994 dan menjadi satu-
satunya asuransi syariah di Ghana dengan system mudharabah dan takafuli. Di Nigeria, African
Alliance Insurance Company Limited mendirikan Islamic Life Insurance System (takaful) pada
oktober 2003. Di Senegal didirikan Islamic Takaful And Retakaful Co. dan sonar al-amane (al-
baraka group). Di Trinidad and Tobago didirikan Takaful Trinidad And Tobago Friendly Society
pada tahun 1999.
Sementara di Eropa, Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Melalui
HSBS’s Amanah, Inggris bercita-cita jadi Leading sector bagi pengembangan asuransi syariah di
Eropa dan Negara lainnya. Selai itu juga berdiri international corporative and mutual insurance
federation (ICMIF) yang menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di

4 | P a g e
dunia. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem asuransi syariah ke
berbagai Negara.
Di Amerika, asuransi syariiah pertama kali pada Desember 1996 yaitu Takaful USA Insurance
Company untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk muslim di sana. Di Australia berdiri
Australia Takaful Association Inc. diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985. Malaysia
mendirikan Lembaga Penelitian Dan Pelatihan Bank Syariah (BIRTI), yang kosen pada bidang
pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sekarang ini Malaysia memiliki beberapa
industri asuransi syariah, diantaranya: CIMB Aviva Takaful Berhad, Hong Leong Tokio Marine
Takaful Berhad, HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad, MAA Takaful Berhad, Prudential
BSN Takaful Berhad, Syarikat Takaful Malaysia Berhad, Takaful Ikhlas Sdn Berhad, Takaful
Nasional Sdn Berhad.
Sementara di Indonesia, asuransi syariah mulai berkembang sejak tahun 1994. Diawali dengan
berdirinya perusahaan asuransi syariah yang pertama di Indonesia yaitu PT Syarikat Takaful
Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa
Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim indonesia.
Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan: perusahaan asuransi jiwa syariah yaitu PT
Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan Asuransi Kerugian
Syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juli 1995. Setelah takaful dibuka,
berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di
Indonesia.
Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi
syariah. Diantaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh
seperti yang dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerka pada asuransi jiwa
syariah. Sedangkan kebanyakannya dilakukan denganmembuka divisi atau cabang asuransi
syariah seperti yang dilakukan oleh PT MAA Life Assurance, PT MAA Deneral Assurance, PT
Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Prakarta, PT AJB Bumiputera 1912, Dan PT
Asuransi Jiwa Bringin Life Sejahtera, dan lainnya. Saat ini sesuai data dewan syariah nasional

5 | P a g e
(DSN) terdapat 42 asuransi syariah, tiga reasuransi syariah dan enam broker asuransi dan
reasuransi syariah. (sumber: Yahya Abdurrahman, Asuransi dalam tinjauan syariat, hlm: 8-14)
B. Pengertian Asuransi Syariah
Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi
bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata
“pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b)
jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan
verzekering (pertanggungan).
Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata at-tamin yang secara bahasa
berarti tuma’ninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut.
Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa
takut ataupun was-was dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan
atau pertanggungan. Hal ini sama dengan seseorang yang sedang kuliah atau sekolah yang
keperluan sehari-harinya ada yang menjamin dalam pelaksanaan kuliah dia akan merasa tenang
dan tidak perlu kuatir. Berbeda dengan seseorang yang menjalani kuliah tanpa adanya jaminan
dari orang tua atau orang lain, kuliah sambil kerja, orang tersebut menjalani kuliah tidak tenang
dan ada perasaan kuatir, karena harus mencari biaya sendiri selama kuliah.
Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan
beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti yang tertulis di bawah ini:
Muhammad Muslehuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law mengadopsi pengertian
asuransi dari Encyclopaedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok
orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan,
sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian
tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

6 | P a g e
Lebih jauh Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut pandang yang berbeda,
serta mengalami kesimpangsiuran. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk
menghadapi kerugian, dan ada yang mengatakannya sebagai persiapan menghadapi risiko.
Dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith berpendapat bahwa asuransi dengan
menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan
mudah bagi seluruh masyarakat.
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: at-ta’min) adalah “transaksi
perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain
berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang
menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang
dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu
premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa
tak tentu (onzeker vooral).”
Asuransi menurut UU RI No. 2 th. 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan
asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan
ta’min, takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara

7 | P a g e
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah .
Definisi Asuransi Syariah menurut Kitab Al Ma’ayir Al Syar’iyah (Sharia Standards) yang
dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions) edisi tahun 2010 :
‫ﺗﻼﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ‬ ‫ﻷﺧﻄﺎر‬ ‫ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن‬ ‫أﺷﺨﺎص‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ھﻮ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬‫ﺑﺪﻓﻊ‬ ‫وذﻟﻚ‬ ،‫اﻷﺧﻄﺎر‬ ‫ھﺬه‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫اﻷﺿﺮار‬
‫ﺷﺨﺼﯿﺔ‬ ‫ذﻣﺔ‬ ‫وﻟﮫ‬ ،‫اﻹﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬ ‫ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪوق‬ ‫ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫وﯾﺘﻜﻮن‬ ،‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع‬ ‫اﻹﻟﺘﺰام‬ ‫أﺳﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺷﺘﺮاﻛﺎت‬
،‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬)‫ﺻﻨﺪوق‬(‫ﻣﻨﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫اﻷﺧﻄﺎر‬ ‫وﻗﻮع‬ ‫ﺟﺮاء‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‬ ‫أﺣﺪ‬ ‫ﺗﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻷﺿﺮار‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻣﻨﮫ‬ ‫ﯾﺘﻢ‬
)‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿ‬‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ﺮ‬2010‫ص‬ ،364(
“Asuransi Islami adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu
dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut,
dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan tabarru’ (hibah), yang
darinya terbentuk dana pertanggungan – yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan
harta independen– yang darinya akan berlangsung penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-
bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah
ditanggung.”
Definisi ringkas menurut AAOIFI edisi tahun 2010 adalah sebagai berikut :
‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻷﺿﺮار‬ ‫ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﺘﺒﺮع‬ ‫ﺳﺒﯿﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎل‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻋﻘﺪ‬ ‫ھﻮ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻗﺪ‬‫ﻣﻨﮫ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﻄﺮ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﮭﻢ‬ ‫أﯾﺎ‬ ‫ﺗﺼﯿﺐ‬
)‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬2010‫ص‬ ،376(
“Asuransi Islami adalah akad pertanggungan oleh sekelompok orang yang berdasarkan akad itu
setiap peserta membayar sejumlah harta atas dasar tabarru’ (hibah) untuk mengganti bahaya-
bahaya yang mungkin menimpa kepada siapa saja dari para peserta ketika terjadi risiko yang
telah ditanggung.”

8 | P a g e
C. Deskripsi Fakta Asuaransi Syariah
1. Dalil-dalil asuransi syariah
Dalil-dalil yang diajukan pihak yang melaksanakan Asuransi Syariah saat ini antara lain :
(1) Dalil-dalil tolong menolong (misal QS Al Maidah : 2)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
(2) Dalil tabarru’, yaitu akad untuk kebajikan dan tolong menolong, seperti hibah.
(3) Dalil-dalil yang membolehkan mudharabah / musyarakah.
(4) Dalil-dalil ijarah (wakalah bil ujrah)
(5) Dalil yang membolehkan ta’widh (pemberian kompensasi), yaitu hadist laa dharara wa laa
dhirara. (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain).
( ُّ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻄ‬ُ‫ﻗ‬َ‫ر‬‫ّا‬َ‫ﺪ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ‫َﮫ‬‫ﺟ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ ُ‫ه‬‫َا‬‫و‬َ‫ر‬) َ‫ر‬‫َا‬‫ﺮ‬ِ‫ﺿ‬َ‫ﻻ‬َ‫و‬ َ‫ر‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺿ‬ َ‫ﻻ‬
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”
(HR. Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari
Yahya)
Ada dalil hadist yang sering disebut yang diklaim sebagai dasar Asuransi Syariah, yakni hadis
tentang Kaum Asy’ariyin. Dari Abu Musa RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda:

9 | P a g e
َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬َ‫و‬ ِ‫ﮫ‬ْ‫ﯿ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﮫ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫َﻰ‬‫ﺳ‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ة‬َ‫د‬ْ‫ﺮ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ﺪ‬ْ‫ﯾ‬َ‫ﺮ‬ُ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﺳ‬ُ‫أ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ُ‫د‬‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﺣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺛ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ُ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﺤ‬ُ‫ﻣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺛ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬
ْ‫ﻢ‬ُ‫ﮭ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﯿ‬َ‫ﺑ‬ ُ‫ه‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺛ‬ ٍ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ٍ‫ب‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺛ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ھ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻛ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﯾ‬‫ﺪ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﮭ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﯿ‬ِ‫ﻋ‬ ُ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﻃ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ِ‫و‬ْ‫ﺰ‬َ‫ﻐ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻦ‬‫ﱢﯿ‬‫ﯾ‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺷ‬َ‫ﺄ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬
ْ‫ﻢ‬ُ‫ﮭ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫ﱢﻲ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﮭ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬ِ‫ﻮ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ٍ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ٍ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬
Sesungguhnya orang-orang Asya'ariy jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga
mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain
lalu mereka membagi rata diantara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah
bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.
(HR Muttafaq ‘alaih No. 2307).
Dalil hadist lain yang juga sering disebut adalah hadist Abu Ubaidah bin Jarrah RA bahwa
Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah RA bersama 300 pasukan. Di jalan
bekal habis, lalu Abu Ubaidah memerintahkan pasukan mengumpulkan semua bekal makanan,
lalu mereka memakannya sedikit demi sedikit sampai habis. Sampailah mereka di tepi laut dan
melihat seekor ikan besar seperti bukit, lalu mereka memakan ikan itu selama 18 malam.
(HR Bukhari).
Menurut para penggagas asuransi syariah, hadist-hadist tersebut menunjukkan upaya tolong
menolong dalam rangka menanggulangi musibah, sesuatu yang juga terdapat dalam akad
Asuransi Syariah di jaman modern ini.
2. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah
Dalam asurasi syariah transaksi atau akad yang ada di dalamnya ada tiga macam akad, yaitu akad
Tabarru’, Akad Mudharabah dan Akad Wakalah Bil Ujrah. Penggunaan ketiga akad
tersebut bergantung pada model pengelolaan asuransi syariahnya. Dan Secara garis besar
asuransi syariah ada dua jenis, non saving dan yang disertai saving.

10 | P a g e
Tiga Akad dalam Asuransi Syariah :
Pertama, akad hibah (tabarru’) di antara sesama pemegang polis (peserta asuransi) di mana
peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena
musibah.
Kedua, akad mudharabah / musyarakah, dimana peserta bertindak sebagai shahibul mal
(pemegang polis), sedang perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola). Akadnya berupa
mudharabah, jika perusaan asuransi tidak sharing modal. Jika perusahaan asuransi ikut sharing
modal, berarti akadnya musyarakah,
Ketiga, akad ijarah (wakalah bil ujrah), yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dari peserta
kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan
(ujrah/fee).
Akad Wakalah bil ujrah terdapat pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving)
maupun unsur tabarru’ atau yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving).
Praktik Umum Dalam Asuransi Syariah Non Saving (Tanpa Tabungan)
Dalam asuransi syariah non saving ini, seluruh premi yang dibayarkan peserta asuransi, menjadi
dana tabarru’ (hibah). Diklaim bahwa tak ada dana untuk investasi pada akad ini. Pengelolaan
dana tabarru’ tersebut dan aktivitas takaful (saling menanggung di antara peserta) selanjutnya
dijalankan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mendapat ujrah (fee) dari pengelolaan
dana tabarru’ tersebut berdasar akad wakalah bil ujrah. Sementara itu peserta akan mendapat
dana pertanggungan dari dana tabarru’ tersebut sesuai ketentuan yang ada.
Jadi pada asuransi non saving terdapat 2 (dua) akad :
Pertama, akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan.
Kedua, akad ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.

11 | P a g e
Praktik Umum Asuransi Syariah Dengan Saving (Dengan Tabungan)
Adapun dalam asuransi syariah dengan saving, premi yang dibayarkan peserta asuransi kepada
perusahaan asuransi dibagi dua : (1) dana untuk tabarru’, dan (2) dana untuk investasi (biasanya
lebih besar dari dana tabarru’). Dana tabarru’ ini lalu dikelola perusahaan asuransi dengan akad
ijarah (wakalah bil ujrah). Perusahaan asuransi mendapat ujrah (fee) dari akad wakalah bil ujrah
tersebut. Peserta akan mendapat dana pertanggungan dari dana tabarru’ tersebut sesuai ketentuan
yang ada. Sementara dana investasi dikelola perusahaan asuransi dengan akad mudharabah /
musyarakah, dan selanjutnya perusahaan asuransi mendapat bagi hasil dari akad investasi
tersebut.
Jadi, dalam asuransi dengan saving ini terdapat 3 (tiga) akad :
Pertama, akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan
Kedua, akad ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.
Ketiga, akad mudharabah / musyarakah antara antara semua peserta dengan perusahaan.
Perlu diberi catatan di sini bahwa dalam akad mudharabah / musyarakah tersebut, peserta
asuransi bertindak sebagai shahibul mal; perusahaan sebagai mudharib, atau sekaligus shahibul
mal. Mengapa dikatakan demikian? Sebab perusahaan tidak mengelola langsung dana yang
diinvestasikan denhgan melakukan bisnis riil (produksi barang atau jasa), melainkan melakukan
re-asuransi, atau menginvestasikan dana ke bank. Keuntungan yang diperoleh dari mudharabah /
musyarakah ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan, antara peserta asuransi dan perusahaan
asuransi. Sebagian keuntungan ini disisihkan untuk dana tabarru’.
Konsep dasar asuransi syariah atau takaful adalah pembagian resiko (sharing of risk) kepada
seluruh peserta asuransi. Mudahnya adalah bahwa seluruh peserta sepakat untuk saling tolong
menolong dan saling menanggung diantara mereka. Maka setiap peserta menyetorkan sejumlah
uang (premi) yang telah disepakati (ditentukan), dan disebut sebagai tabarru’
(derma/sumbangan). Seluruh uang premi dari seluruh peserta itu dihimpun menjadi satu dan
dimasukkan dalam satu akun yang disebut dana tabarru’. Jika terjadi sesuatu yang telah

12 | P a g e
disepakati pada salah seorang peserta maka akan diberi uang pertanggungan yang diambil dari
dana tabarru’.
Dalam asuransi syariah (takaful) akad tabarru’ ini harus ada. Karena akad tabarru’ inilah yang
menjadi konsep dasar takaful. Jika akad ini tidak ada maka dengan sendirinya takaful yang
dirumuskan itu menjadi tidak ada.
Dalam asuransi yang non saving, akad yang digunakan adalah akad tabarru’. Pengelolaan atau
manajemen dana tabarru’ dan saling menanggung diantara peserta diamanahkan kepada
perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah berhak mendapat kompensasi atas
administrasi dan manajemen yang dilakukan. Akad yang digunakan dengan perusahaan dalam
hal ini adalah akad wakalah bil ujrah. Sehingga akad yang ada pada asuransi non saving ini ada
dua akad yaitu akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan dan
ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.
Sedangkan dalam asuransi yang disertai saving, maka premi yang dibayarkan peserta sejak awal
dibagi dua bagian. Sebagian diakadkan sebagai tabarru’ dan dikelola seperti pengelolaan dana
tabarru’ di atas. Sedangkan sebagian lagi dan biasanya bagian yang lebih besar, di akadkan
sebagai penyertaan modal. Pengelolaan dana saving ini dilakukan oleh perusahaan asuransi
syariah sebagai pengelola. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah mudharabah. Hasil
pengelolaan dana saving ini dibagi diantara nasabah dengan perusahaan dengan nisbah tertentu
misalnya 40:60.
D. Pendapat Ulama Tentang Asuransi
Hampir semua ulama sepakat mengenai pentingnya asuransi dalam kehidupan sosial. Namun
mereka berbeda pandangan ketika berbicara mengenai hukum dari Asuransi, dilihat dari sudut
fiqh Islam. Secara umum, pandangan ulama terhadap asuransi terwakili dalam tiga golongan
pendapat,

13 | P a g e
1. Golongan pendapat yang menghalalkan asuransi
Diantara ulama yang menghalalkan asuransi adalah :
Syekh Abdul Wahab Khalaf, Musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman
Isa, Bahjat Ahmad Hilmi dsb. Diantara alasan pendapat yang menghalalkan asuransi adalah:
a. Tidak adanya nash Qur’an maupun hadits yang melarang.
b. Peserta asuransi dan perusahaan sama-sama rela dan ridha.
c. Tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
d. Asuransi bahkan memberikan keuntungan kedua pihak.
e. Asuransi termasuk akad mudharabah, peserta sebagai shahibul mal dan perusahaan
asuransi sebagai mudharibnya.
f. Usaha asuransi sangat menguntungkan kemaslahatan umum.
2. Golongan pendapat yang mengharamkan asuransi
Diantara ulama yang mengharamkan asuransi adalah:
Syekh Ahmad Ibrahim, Sayid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, Abdullah Al-Qalqili, Syekh
Muhammad Bakhit Al-Mu’thi’i, dsb. Diantara alasan pendapat yang mengharamkan asuransi
adalah:
a. Asuransi mengandung unsur perjudian (maysir/ qimar)
b. Asuransi mengandung unusr ketidakjelasan dan ketidakpastian (gharar).
c. Asuransi mengandung unsur riba.
d. Potensi terjadi dzulm bagi nasabah yang tidak bisa melanjutkan pembayaran premi, yaitu
berupa hilang atau hangusnya premi yang telah dibayarkannya.
e. Asuransi termasuk akad sharf, yaitu terjadinya tukar menukar uang, namun tidak sama
dan juga tidak tunai.

14 | P a g e
3. Golongan pendapat yang memperbolehkan asuransi dengan syarat dan catatan tertentu
Asuransi menurut golongan ketiga ini boleh tetapi dengan syarat dan catatan tertentu. Alasan
mengapa golongan ketiga ini membolehkan asuransi dengan syarat tertentu adalah sbb:
a. Dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh (ibahah), selama tidak ada nash yang
malarangnya.
b. Asuransi sudah menjadi dharurah ijtima’iyah, khususnya di negera-negera maju.
Diantara syarat-syarat diperbolehkannya asuransi yaitu:
a. Menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan yang terdapat dalam asuransi, yaitu gharar,
riba dan maisir.
b. Merubah sistem asuransi yang bersifat jual-beli (tabaduli) menjadi sistem yang bersifat
tolong menolong (ta’awuni), di mana peserta asuransi saling tolong menolong terhadap
peserta lain yang tertimpa musibah.
c. Konsekuensinya adalah menjadikan premi yang dibayarkan peserta sebagiannya
dijadikan tabarru’, (hibah/ derma) yang dikelola dalam satu fund khusus, yang
peruntukannya khusus untuk memberikan manfaat asuransi.
d. Pengelolaan dana atau investasinya haruslah pada proyek-proyek yang sesuai dengan
syariah.
E. Tarjih
Pendapat yang paling rajih menurut kami adalah pendapat yang mengharamkan karena memang
asuransi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Kemudian hujjah yang digunakan oleh
pendapat yang membolehkan dengan kaidah fiqih,
‫َﺎ‬‫ﮭ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﯾ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺗ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٌ‫ﻞ‬ْ‫ﯿ‬ِ‫ﻟ‬ّ‫د‬ َّ‫ل‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﯾ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﺣ‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬ِ‫ﺈ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻰ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﻞ‬ْ‫ﺻ‬َ‫ﺄ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.”

15 | P a g e
Kaidah ini tidak tepat dimana kaidah ini berasal dari kaidah fiqih,
ِ‫ﮫ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﯾ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻞ‬ْ‫ﯿ‬ِ‫ﻟ‬َ‫د‬ ْ‫د‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﯾ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺣ‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫اﻹ‬ ُ‫ﻞ‬ْ‫ﺻ‬َ‫ﺄ‬ْ‫ﻟ‬َ‫ا‬
“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan”
Padahal kaidah fiqih tersebut, hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada
muamalah (sebab muamalah bukan benda, melainkan aktivitas manusia). kaidah fiqih tersebut
bertentangan dengan nash hadits, yg menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih
dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Andaikata hukum asal muamalah itu
boleh, tentu mereka tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW.
Sebagai contoh, perhatikan hadits yg menunjukkan sahabat bertanya kpd Rasul SAW dalam
masalah muamalah :
: َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫م‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺤ‬ُ‫ﯾ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﮭ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ِ‫ﺤ‬َ‫ﯾ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬ ‫ًﺎ‬‫ﻋ‬‫ُﻮ‬‫ﯿ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ِي‬‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺷ‬َ‫أ‬ ‫ﱢﻲ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﮫ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ َ‫ل‬‫ُﻮ‬‫ﺳ‬َ‫ر‬ ‫َﺎ‬‫ﯾ‬ ُ‫ﺖ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ُ‫ه‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﺧ‬َ‫أ‬ ٍ‫م‬‫َا‬‫ﺰ‬ِ‫ﺣ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﯿ‬‫ﻜ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬
(ُ‫ﮫ‬َ‫ﻀ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﺘ‬َ‫ﺣ‬ ُ‫ﮫ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ‫ًﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﯿ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﯾ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺷ‬‫ا‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬)
Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata,”Aku bertanya,’Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya
aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan yang haram bagiku?’ Rasulullah
SAW menjawab,’Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu
menerima barang itu.” (HR Ahmad).
Pada pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu artinya asuransi ini di syariahkan
meskipun syarat itu terpenuhi tetap saja haram.
Asuransi syariah memiliki setidaknya 6 penyimpangan yang terjadi pada asuransi syariah yang
berjalan sekarang yaitu sebagai berikut :

16 | P a g e
Pertama, karena dalil-dalil yang digunakan tidak tepat, khusunya hadist Asy’ariyin dan hadis
Abu Ubaidah bin Jarrah RA di atas. Pada kedua hadis tersebut, peristiwa bahaya terjadi lebih
dahulu, baru kemudian terjadi proses ta’awun (tolong menolong). Sedang pada asuransi syariah,
sudah diadakan akad ta’awun lebih dahulu, padahal peristiwa bahayanya belum terjadi sama
sekali. Menurut Syaikh ‘Atha` Abu Rasyta, menggunakan hadis Asy’ariyin sebagai dasar
asuransi syariah adalah istidlal yang keliru. (Ajwibatu As`ilah, tanggal 7 Juni 2010).
Kedua, karena terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad). Padahal multi
akad telah dilarang dalam syariah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW telah
melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.” (HR Ahmad, hadis sahih). Yang dimaksud
“dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fi shafqah wahidah)” adalah adanya dua
akad dalam satu akad (wujudu ‘aqdaini fi aqdin wahidin).
Fakta menunjukkan bahwa pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad hibah
dengan akad ijarah. Sementara pada asuransi syariah dengan saving, terjadi penggabungan akad
hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah.
Ketiga, karena tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam.
Terdapat ketidaksesuaian dalam 3 segi sebagai berikut :
(1) Dari segi karakter akad. Karakter akad dhaman adalah akad tabarru’ (bertujuan kebajikan /
tolong menolong), bukan akad tijarah (bertujuan komersial). Sedangkan asuransi syariah
hakikatnya bukan akad tabarru’, tapi akad tijarah, karena peserta mengharap mendapat klaim
(dana pertanggungan) dan keuntungan dalam mudharabah. Jadi pernyataan bahwa Asuransi
Syariah adalah akad ta’awun dan bukan akad mu’awadhah / tabaduli (pertukaran), tidak tepat
dan tidak sesuai dengan faktanya.
(2) Ketidaksesuaian dengan akad dhaman juga dapat dilihat dari segi tidak sesuainya jumlah para
pihak dalam akad. Pada akad dhaman (jaminan / pertanggungan), terdapat 3 pihak, yaitu : (1)
yang menjamin/ penanggung (dhamin), (2) yang dijamin / tertanggung (madhmun anhu), dan (3)
yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu).

17 | P a g e
Adanya tiga pihak tersebut didasarkan pada hadis Abu Qatadah RA bahwa kepada Nabi SAW
pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau menshalatkannya. Lalu beliau bertanya,
“Apakah ia punya hutang?” Para Sahabat berkata, “Benar, dua dinar.” Beliau bersabda,
“Shalatkan teman kalian!” Kemudian Abu Qatadah berkata, “Keduanya (dua dinar itu) menjadi
kewajibanku, wahai Rasulullah.” Nabi SAW pun lalu menshalatkannya. (HR Ahmad, Abu
Dawud, an-Nasa’i dan al-Hakim).
Dalam hadist tersebut ada tiga pihak; Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung (dhamin)
adalah Abu Qatadah RA. Kedua, pihak yang dijamin / tertanggung (madhmun anhu) adalah
jenazah. Ketiga, pihak yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu) adalah orang yang
memberi utang kepada jenazah.
Sementara itu dalam Asuransi Syariah, hanya ada dua pihak, bukan tiga pihak. Dua pihak
tersebut adalah : Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung (dhamin), yaitu para peserta
semua; kedua, pihak yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu) yaitu para peserta
semua. Jadi dalam asuransi syariah tidak terdapat pihak ketiga, yaitu pihak yang dijamin /
tertanggung (madhmun anhu).
(3) ketidaksesuaian ketiga dengan akad dhaman, dapat dilihat dari segi dhammu dzimatin ila
dzimmatin, yakni penggabungan tanggungan satu pihak kepada tanggungan pihak lainnya.
Dalam akad dhaman telah terjadi dhammu dzimatin ila dzimmatin, sebegaimana nampak pada
hadis Abu Qatadah RA di atas, bahwa Abu Watadah telah menggabungkan dzimmah
(tanggungan) si jenazah, kepada tanggungan diri Abu Qatadah RA itu sendiri. Jadi tanggungan
yang wajib ditunaikan jenazah, berpindah menjadi tanggungan Abu Qatadah RA. Adapun dalam
asuransi syariah, dhammu dzimatin (penggabungan tanggungan) itu tidak terjadi dan tidak ada.
Karena ketika seorang peserta asuransi membayar premi, dia tidak sedang mempunyai
tanggungan apa pun kepada siapa pun, yang wajib dia tunaikan. Jadi, asuransi syariah tidak
sesuai dengan akad dhaman dalam Islam.

18 | P a g e
Keempat, karena akad hibah (tabarru’) dalam Asuransi Syariah tidak sesuai dengan pengertian
hibah itu sendiri. Sebab hibah dalam pengertian syar’i adalah pemberian kepemilikan tanpa
kompensasi / pengganti (tamliik bilaa ‘iwadh). (Imam Syaukani, Nailul Authar, Bab Hibah,
Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000, hlm. 1169)
Sementara dalam Asuransi Syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tapi mengharap
mendapat kompensasi (‘iwadh / ta’widh), bukannya tidak mengharap. Jadi sebenarnya tidaklah
tepat Asuransi Syariah dikatakan sebagai akad hibah, tapi harus jujur disebut sebagai akad
investasi yang mengharapkan keuntungan !
Kelima, karena hibah (tabarru’) yang diberikan peserta dalam Asuransi Syariah, akan kembali
kepada peserta itu (jika terjadi risiko atas suatu peristiwa yang ditanggung misal kebakaran)
ditambah dengan hibah dari para peserta lainnya. Menurut kami ini haram hukumnya, sebab
menarik kembali hibah yang telah diberikan hukumnya haram. (Yahya Abdurrahman, Asuransi
dalam Tinjauan Syariah, hlm. 42).
Sabda Nabi SAW :
ِ‫ﮫ‬ِ‫ﺌ‬ْ‫ﯿ‬َ‫ﻗ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻌ‬َ‫ﯾ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺛ‬ ُ‫ء‬‫ِﻲ‬‫ﻘ‬َ‫ﯾ‬ ِ‫ﺐ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻛ‬ ِ‫ﮫ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ھ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﺪ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ : َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬َ‫و‬ ِ‫ﮫ‬ْ‫ﯿ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﮫ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ : َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﮭ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﮫ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﺿ‬َ‫ر‬ ٍ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬
(ٌ‫ﻖ‬َ‫ﻔ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ِ‫ﮫ‬ْ‫ﯿ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬)
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, Rasul Saw bersabda: orang yang meminta
kemabli hibahnya adalah laksan anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali
muntahnya.
(H.R Bukhari Muslim)
Keenam, karena telah terjadi gharar (ketidaktentuan, uncertainty) dalam Asuransi Syariah.
Sebab peserta tidak tahu dengan jelas apakah betul perusahaan asuransi bertindak sebagai
pengelola, ataukah sebagai pengelola sekaligus sebagai pemodal ketika perusahaan
menginvestasikan kembali dana premi ke pihak ketiga, dan seterusnya. Peserta juga tak tahu
dengan jelas ke mana perusahaan asuransi akan menginvestasikan dana yang ada, apakah ke
bank, bank konvensional atau bank syariah, ataukah melakukan re-asuransi ke perusahaan

19 | P a g e
asuransi berikutnya, dan seterusnya. Adanya gharar ini berarti menegaskan keharaman Asuransi
Syariah yang ada saat ini.
Dari penyimpangan-pentimpangan ini maka semakin menguatkan pendapat yang mengharamkan
asuransi. Bahkan asuransi syariah itu sendiri terjadi penyimpangan yang tentunya itu melanggar
ketentuan-ketentuan syariat Islam.
F. Kesalahan Islamisasi Asuransi
Kesalahan dari islamisasi asuransi ini adalah dari islamisasi asuransi itu sendiri. Karena pada
zaman Rosulullah SAW. dulu tidak pernah ada yang namanya asuransi. Asurasni ini muncul dari
barat artinya asuransi ini lahir dari sistem sekuler bukan dari Islam. Dimana asuransi ini di
syariahkan sebagai jalan untuk menutup berbagai hal yang menjadikan asuransi itu tidak sesuai
dengan ketentuan syariat Islam. Ketika semua hal yang lahir dari sistem sekuler-kapitalisme baik
itu perbankan dan produknya dan juga termasuk asuransi di islamisasi. Maka, tidak akan pernah
bisa lepas dari paradigma dasar dari mana semua itu muncul. Sehingga semua itu meskipun
sudah di syariahkan masih saja tidak akan pernah sesuai dengan syariah. Asuransi sebenarnya
terkait dengan jaminan terhadap kehidupan/kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga banyak orang
ikut dalam asuransi ini. Karena harapannya kehidupannya dimasa yang akan datang terjamin.
Masalah asuransi ini muncul dalam konteks sistem kapitalisme dimana peran Negara harus
seminimal mungkin. Masalah asuransi ini tidak akan marak dalam kerangka sistem Islam. Hal itu
karena Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap-tiap individu rakyat,
dan menjamin pemberian kemungkinan kepada tiap orang untuk bisa memenuhi kebutuhan
sekunder dan tersiernya sesuai kemampuannya. Kebutuhan pokok yang wajib dijamin
pemenuhannya oleh Negara untuk tiap individu rakyat adalah pangan, sandang dan tempat
tinggal. Negara juga wajib menjamin langsung pemenuhan kebutuhan akan kesehatan,
pendidikan dan keamanan.
Dengan demikian tentu tidak akan diperlukan adanya asuransi pendidikan dan kesehatan karena
pemenuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan diberikan Negara secara gratis dan memadai
kepada setiap individu rakyat. Begitu pula dengan diterapkan sistem Islam, peluang berusaha

20 | P a g e
menjadi terbuka bagi setiap orang. Dalam ketentuan Islam, Negara berkewajiban memelihara
segala urusan rakyat. Diantara pemeliharaan urusan rakyat itu, Negara memberi bantuan yang
diperlukan oleh rakyat dalam menjalankan usaha baik modal, sarana, informasi atau lainnya. Jika
hal demikian diterapkan, maka asuransi dengan berbagai jenisnya tidak menjadi sesuatu yang
penting di tengah-tengah masyarakat.
Tambal sulam atau modifikasi asuransi yang ada agar Islami, tidak akan menyelesaikan
permasahan yang ada secara tuntas. Jadi untuk mensolusi masalah asuransi secara tuntas tidak
lain adalah dengan menerapkan syariah Islam itu ke dalam Negara.
G. Kesimpulan
Asuransi muncul pada tahun 250 SM oleh kaum Babilonia yang pada saat itu disebut akad
pinjam – meminjam di atas kapal. Kemudian terus berkembang hingga sampai saat ini. Dan
kemudian terjadi Islamisasi karena menurut pandangan syariat Islam akad asuransi ini
mengandung riba, gharar dan maysir. Asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau
tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang
sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah maksudnya tidak mengandung riba, gharar dan
maysir.
Ada beberapa pendapat terkait dengan asuransi terbagi menjadi tiga yaitu pendapat yang
membolehkan, mengharamkan, dan membolehkan dengan syarat tertentu. Pendapat yang yang
paling rajih adalah pendapat yang mengharamkan dengan alasan yang sudah dijelaskan di atas.
Dengan demikian dari kajian terkait dengan asuransi syariah ini maka dengan tegas dapat
dinyatakan bahwa asuransi syariah akadnya bathil (tidak sah) dan haram hukumnya.

21 | P a g e
H. Saran
Oleh karena itu disarankan bagi para pihak (stakeholders) yang terlibat dalam akad haram ini
bertobat dan kembali kepada kebenaran (ruju’ ilal haq) dengan ikhlas, baik pemerintah, MUI,
dunia bisnis asuransi, maupun masyarakat. Marilah kita bertaubat, sebelum kita menjadi
makhluk tersesat dengan memakan harta yang bathil atas nama syariah ! Astaghfirullaahal’adhim
Wallaahu A’lam Bish-Showabi.

22 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
An-Nabhani, Taqiyyudin, 1990, Nizamul-iqtishady fil-islam, Daarul Ummah, Beirut, Libanon,
Cet. Ke- III
Al-jawi, Sidiq, Makalah- Kririk Terhadap Asuransi Syariah, 19 Mei 2012.
Abdus Sattar, Abu Ghuddah, Nizham At Ta`min At Takafiuli min Khilal Al Waqf,
Abdurrahman, Yahya, 2012, Asuransi Dalam Pandangan Syariat, Al-Azhar Press, Jakarta, Cet.
Ke- IV
Dahlan, Abdul Aziz dkk (editor), 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve,
Jakarta
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan Syariah
Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta; 2001
Hassan, Husein Hamid, Hukm al-Syari’ah al-Islamiyyah fi Uqud al-Ta’min, Darul I’tisham,
Arab Saudi, tth
Hasan Ali, AM, 2005, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis
Historis, Teoritis, Dan Praktis, Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke- II
Muslehuddin, Muhammad, 1999, Insurance and Islamic Law, Penerj: Burhan Wirasubrata,
Menggugat Asuransi Modern: mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam,
Lentera, Jakarta, Cet. Ke- I
Nardratuzzaman Hosen, Muhamad & Ali, Hasan, Makalah- Kapita Selekta Asuransi Syariah:
Tela’ah Umum Tentang Asuransi Syariah di Indonesia, 2010

23 | P a g e
Soemitra, Andri M.A, 2009, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, Cet. Ke- I
Triono, Dwi Condro, 2011, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid I, Irtikaz, Yogyakarta, Cet.
Ke- I
http://risalahasuransi.blogspot.com/2010/10/pandangan-ulama-terhadap-asuransi.html
(Diakses 23 Mei 2012)
http://safir78.wordpress.com/2011/03/11/rbc-prudential-766/ (Diakses 5 April 2012)
http://dai.or.id/ (Diaskses 8 Mei 2012)

Asuransi dalam tinjauan syariat islam

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Asuransi dalam tinjauan syariat islam

Similar to Asuransi dalam tinjauan syariat islam (20)

More from KSEI Iqtishoduna Pekalongan

More from KSEI Iqtishoduna Pekalongan (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Asuransi dalam tinjauan syariat islam