by Fane dkk

1. Asuransi
Kelompok 8
1. Alamudin Ulul Azmi
2. Ifane Yuli Fadhila
3. Najmi Uminda
4. Umdatul Fadhilah

2.  Dalam Bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah
at-ta’min, yang diambil dari “amana” dan berarti
memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman,
bebas dari rasa takut.
 Jadi, at-ta’min ialah seseorang membayar /
menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya
mendapat sejumlah uang sebagaimana disepakati,
atau untuk mendapat ganti terhadap hartanya yang
hilang.

3. Pergunakanlah Lima Hal sebelum datangnya Lima
Perkara :
- Muda sebelum Tua
- Sehat sebelum Sakit
- Kaya sebelum Miskin
- Lapang sebelum Sempit
- Hidup sebelum Mati

4. Asuransi (Syariah) Asuransi Konvensional
Ada Dewan Pengawas Syariah, fungsinya mengawasi
Manajemen, Produk, dan Investasi dana
Tolong menolong (Takafuli)
Investasi dana berdasar syariah
dengan sistem bagi hasil (Mudharabah)
Dana yang terkumpul dari nasabah (Premi)
merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai
pemegang amanah untuk
mengelolanya
Dari rekening tabarru (dana sosial)
seluruh peserta, yang sejak awal sudah
diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan
tolong menolong bila terjadi musibah
Dibagi antara Perusahaan dengan Peserta (sesuai
prinsip Bagihasil/Mudharabah)
Tidak ada
Jual Beli (tabaduli)
Investasi Dana berdasarkan Bunga
(Riba)
Dana yang terkumpul dari nasabah
(Premi) menjadi milik Perusahaan.
Perusahaan bebas untuk
menentukan investasinya
Dari rekening Dana Perusahan
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
Dewan Pengawas Syariah
Akad
Investasi Dana
Kepemilikan Dana
Pembayaran Klaim
Keuntungan

5. 1. Akad asuransi syari’ah adalah bersifat tabarru’, sumbangan yang diberikan tidak boleh
ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru’, maka andil yang dibayarkan akan berupa
tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti
sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka
kelebihan itu adalah kentungan hasil mudhorobah bukan riba.
2. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua
belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan
untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut
didapat melalui izin yang diberikan oleh jama?ah (seluruh peserta asuransi atau
pengurus yang ditunjuk bersama).
3. Dalam asuransi syari’ah (Investasi Keuangan Syariah) tidak ada pihak yang lebih kuat
karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama’ah seperti dalam
asuransi takaful.
4. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba.
5. Asuransi syariah (Keuangan Syariah) bernuansa kekeluargaan yang
kental.

6. • Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
• Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
• Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan
tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan
tidak pasti.
• Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan
atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
• Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam
jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
• Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi
(bekerja).
• Memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolah risiko
bagi umat, dengan menawarkan jasa takaful dan keuangan syari’ah yang di kelolah secara
profesional, adil, tulus , amanah.
• Menjadi group asuransi terkemuka yang menawarkan jasa takaful dan keuangan syari’ah yang
komprehenship dengan jangkauan signifikan di seluruh Indonesia.

7. • Di indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful.
Kata takaful berasal dari kata takafalayatakafalu yang artinya
ialah “menjamin atau saling menanggung”.
• Menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama
mengenai Ketentuan Umum angka 1 disebutkan bahwa
pengertian asuransi syari’ah (ta’min, takaful, atau tadhamun)
ialah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara
sejumlah orang/pihak melalui investasi bentuk asset dan atau
tabarru’ yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi
risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan Syari’ah.

8. A. Hukum Islam
1. Al Qur’an
Surat Al-Maidah (5) : 2
‫االثم‬ ‫على‬ ‫ونوا‬ ‫تعا‬ ‫وال‬ ‫البروالتقوى‬ ‫وتعاونواعل‬‫والعدوان‬
“…dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”
2. Hadis Nabi Muhammad SAW
“Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi
keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia” (H.R. Ibnu
Majah)

9. B. Hukum Operasional
1. Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003
tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000
tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip
Syari’ah.

10. 1. Asuransi/Investasi Syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong,
saling menjamin, tidak berorentasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman,
“Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong
dalam dosa dan permusuhan.”
2. Investasi Keuangan Syariah tidak bersifat mu’awadhoh, tetapi tabarru’ atau mudhorobah (Syariah
Jakarta).
3. Sumbangan (tabarru’) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik
kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat (Keuangan Syariah).
4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai
dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu
diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia
mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah
sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
6. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar’i.

11. Antara lain :
• Principle of Insurable Interest
(Prinsip Kepentingan yang Dipertanggungkan)
• Principle of Utmost Good Faith
(Prinsip Kejujuran Sempurna)
• Principle of Indemnity (Prinsip Indemnitas)
• Principle of Subrogation (Prinsip Subrogasi)
• Principle of Contribution (Prinsip Kontribusi)
• Principle Proximate Cause (Prinsip Kausa Proksimal)

12. • Pendapat pertama : “Mengharamkan”
Dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan
Muhammad Bakhil al-Muth’I (Mufti Mesir). Alasannya :
1. Asuransi sama dengan judi
2. Mengandung unsur tidak pasti (gharar) dan riba
3. Termasuk jual beli atau tukar-menukar mata
uang tidak tunai
4. Hidup mati manusia menjadi objek bisnis
(mendahului takdir Allah)
5. Mengandung unsur pemerasan, diman pemegang polis akan
kehilangan premi yang sudah dibayar, atau dikurangi karena tidak
dapat melanjutkan pembayaran premi.

13. • Pendapat kedua : “Membolehkan”
Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (Guru
Besar Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru
Besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (Pengarang Kitab Al
Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha). Alasannya :
1. Tidak ada nash (Al-Qur’an dan Sunnah) yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak
3. Saling menguntungkan kedua pihak
4.Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil)
5. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta’awuniyah)
6. Asuransi dianalogikan (diqiyaskan) sistem pensiun seperti taspen

14. • Pendapat ketiga :
“Asuransi sosial boleh, dan komersial haram”
Pendapat ini dianut oleh Muhammad Abdu Zahrah (Guru Besar
Hukum Islam Univ. Cairo).
Alasan kelompok ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi
yang bersifat komersial (haram), dan sama pula dengan alasan
kelompok dua dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

15. • Produk asuransi syari’ah yang sering dipakai dalam operasional
sebuah perusahaan asuransi syar’ah secara garis besar antara lain :
1. Produk asuransi syari’ah dengan unsur saving : Menggunakan 2
buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening
untuk dana Tabarru’ (sosial) dan dana saving (tabungan)
2. Produk asuransi syari’ah nonsaving Ialah kumpulan dana dari
peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke
dalam rekening khusus (tabarru’ atau rekening dana sosial)

16. Harga pasar kendaraan sebesar Rp 100 juta rupiah,
mobil Fikri diasuransikan sebesar Rp 100 juta rupiah.
Terjadi kecelakaan sehingga kendaraan itu rusak, maka
Perusahaan Asuransi Syari’ah akan bertanggung jawab
terhadap biaya perbaikan, penggantian suku cadang,
dan ongkos kerja bengkel seluruhnya maksimal Rp 100
juta rupiah.