membahas pengertian asuransi syariah, sejarah dan dasar hukum asuransi syariah, prinsip pengelolahan asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, penggolongan jenis usaha syariah dan mekanisme kerja asuransi syariah
Dalil-Dalil Syariah - Sumber-Sumber Hukum IslamAnas Wibowo
Menurut aqidah Islam, hukum yang wajib dijalankan adalah hukum syariah, yakni hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Karena itu, dalil yang darinya digali hukum harus qath'i/ pasti bersumber dari wahyu.
membahas pengertian asuransi syariah, sejarah dan dasar hukum asuransi syariah, prinsip pengelolahan asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, penggolongan jenis usaha syariah dan mekanisme kerja asuransi syariah
Dalil-Dalil Syariah - Sumber-Sumber Hukum IslamAnas Wibowo
Menurut aqidah Islam, hukum yang wajib dijalankan adalah hukum syariah, yakni hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Karena itu, dalil yang darinya digali hukum harus qath'i/ pasti bersumber dari wahyu.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...An Nisbah
Abstract: Insurance business can be distinguished on some reviews. It includes general insurances, life insurances and reinsurances (on the basis of its function). Based on its basic policy, It includes term life insurances, whole life insurances, two benefcial insurances, insurances of investment unit (unit linked). Based on its belongings, it includes national private-owned insurances, state-owned
insurances, foreign corporations-owned insurances, and multiplicity-owned insurances. Based on the nature of its implementation, it includes voluntary and compulsory insurances. Based on the business support activities, it includes insurance brokers, reinsurance brokers, insurance loss assessor, consulting
actuary, and insurance agents. Mean while, mechanisms of Takaful (shari’a insurances) include underwriting, insurance policies, premiums, management of premiums, claims and insurance coverage. The main obstacles to develop shari’a insurance are lack of socialization, limitation of human resources of Takaful’s expert; lack of Muslim support, weakness of government support.
Keywords: Insurance, Syari’ah, BPJS.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
makalah tentang asuransi syariah dengan asuransi konvesional
1. MAKALAH
PERBEDAAN ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI
KONVENSIONAL
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bhs Indonesia
Dosen pengampu Siti Isnaniah, S.Pd, M.Pd
Oleh :
1(Nur Hidayah ( 122211074 )
2(Eviyanti ( 122211039 )
3(Hasanudin ( 122211044 )
4(Isty Dwi Jayanti ( 122211049 )
5(Lia Kumala Sari ( 122211054 )
6(Merry Dianita Kusuma ( 122211059 )
7(Muslih Adi Saputra ( 122211064 )
8(Nila Nurmala ( 122211069 )
MANAJEMEN SYARIAH
EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) SURAKARTA
SURAKARTA
2013
2. BAB I
PENDAHULUAN
A( Latar Belakang
Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia, adanya
peristiwa yang tidak bisa diprediksi datangnya membuat seseorang khawatir
akan keadaannya, baik dari segi jiwa maupun harta atau kekayaannya. Oleh
karena itu setiap manusia selalu menghadapi resiko yang merupakan sifat
hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan
dihadapan Sang Pencipta ( Hukum Asuransi Indonesia, 2011:1)
Adanya lembaga penjamin yang mampu menangani permasalahan
tersebut sangatlah diharapkan. Hadirnya Asuransi merupakan jalan terang
terbukanya harapan ini. Sebenarnya konsep asuransi islam sudah diterapkan
pada Zaman Rasulullah yang disebut dengan Aqilah. Menurut Thomas Patrick
dalam bukunya Dictionary of islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab
sejak zaman dulu, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota
dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat)
sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat
pembunuh tersebut disebut Aqilah, harus membayar uang darah atas nama
pembunuh. (Muhammad Syakir Sula 2004:30-34).
3. BAB II
PEMBAHASAN
A( Pengertian Asuransi ( At-ta’min )
1( Pengertian Asuransi ( Konvensional )
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang dalam
hukum Belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari
peristilahan assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi
penanggung dan greassureerde bagi tertanggung (Muhammad Syakir
Sula, hlm 26).
Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang
Usaha Peransuransian, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,
yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan” (Muhammad Syakir Sula, hlm 27).
2( Pengertian Asuransi ( Syariah )
Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta’min, penanggung
disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau
musta’min. Men-ta’min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang
membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya
mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau
untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (ibid, hlm 28).
Husain Hamis Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap
ta’awun yang telah diatur dengan system yang sangat rapi, antara
4. sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu
peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka
semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan
sedikit pemberian ( derma ) yang diberikan oleh masing-masing peserta.
Dengan pemberian ( derma ) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian
yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan
demikian, asuransi adalah ta’awun yang terpuji yaitu saling menolong
dalam berbuat kebajikan dan takwa, dengan demikian Ta’awun mereka
salaing membantu antar sesama, dan mereka takut dengan bahaya
(malapetaka) yang mengancam mereka (ibid, hlm 29).
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Thun 2001
dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian Pertama mengenai
Ketentuan Umum angka 1, disebutkan bahwa Asuransi Syariah (Ta’min,
Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong
menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk
asset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
mengahadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan
syariah (Bank dan asuransi Islam, 2007:178-179).
Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana
yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan
Tabarru. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi
Syariah (life insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah)
dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap
tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan
kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim, baik
berupa klaim manfaat asuransi. Sedangkan, Tabarru’ adalah derma tau
dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika
sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat
asuransi ( life maupun general insurance ) (ibid, hlm 30).
5. B( Asal Mula Asuransi
1( Sejarah Asuransi Syariah (Muhammad Syakir Sula, 2004:30).
Dalam Islam, praktik asuransi dilakukan pada masa Nabi Yusuf as yaitu
pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Tafsiran yang ia
sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa tujuh panen yang
melimpah dan diikuti dengan masa tujuh tahun paceklik. Untuk menghadapi
masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as menyarankan agar menyisihkan
sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi
Yusuf as ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani
dengan baik.
Pada masyarakat Arab sendiri terdapat system ‘aqilah yang sudah
menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. ‘Aqilah merupakan cara
penutupan (istilah yang digunakan oleh AM. Hasan Ali dari keluarga
pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat
seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus
membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian
dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dapat terlihat pada Hadis
berikut ini.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata : Berselisih dua orang
wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar
batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut
beserta janin yang dikandungnya. Maka alih waris dari wanita yang
meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah
SAW., maka Rasululluah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan
terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau
perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan
uang darah (diyat) dibayarkan oleh aqilahnya(kerabat dari orang tua laki-laki).
(HR.Bukhari).
Praktik ‘aqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sampai dengan
praktik asuransi pada saat ini, di mana sekelompok orang membantu untuk
menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Berkaitan dengan praktik
6. pertanggungan ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam
pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu Pasal 3 yang isinya: “Orang
Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan
pertanggungan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah
di antara mereka.
Perkembangan praktik ‘aqilah yang sama dengan praktik asuransi
ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai
diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering kali disebutkan dalam beberapa
buku yang membahas mengenai sejarah asuransi bahwa asuransi pertama
kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14.
Namun, sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang
Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan
perdagangan ke Negara - negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi
barang-barang dagangannya ini dan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW
sendiri pun telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di
Mekkah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di
Mekkah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah oleh suatu
bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang
merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan
termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang
selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang pada
saat itu berdagang dengan modal dari Khodijah juga telah menyumbangkan
dana pada dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah
diperolehnya.
Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam
hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun,
perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap
syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktik
perekonomian dalam perspektif hukum islam, asuransi mulai
diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh kedua
7. abad ke-20 di beberapa Negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai
mencoba mempraktikan asuransi dalam bentuk takaful yang kemudian
berkembang dengan pesat hingga ke Negara-negara yang berpenduduk
nonmuslim sekalipun di Eropa dan Amerika.
2( Sejarah Asuransi Konvensional (A. Junaedy Ganie, 2011:31-34).
Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia
untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi
atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada
pihak lain. Di sisi lain, asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam
mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan
memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak
menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari ketidakpastian.
Dari berbagai sumber, diketahui bahwa sejarah awal asuransi sebelum
memasuki abad pertengahan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu
masa Babylonia, Yunani, dan Romawi. Sejarah asuransi yang tertua dapat
ditelusuri sampai sekitar 4.000 tahun silam dalam bentuk upaya para
pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babylonia yang hidup di antara
sungai Euphart dan Tigris yang sekarang termasuk dalam wilayah Irak
untuk melindungi usaha mereka terhadap ketidakpastian. Pada zaman itu,
mereka dapat meminjam uang dari pedagang lain yang bertindak sebagai
kreditor dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai
jaminan. Pemilik kapal atau pedagang akan membayar utangnya setelah
kapal selamat sampai tujuan beserta sejumlah tambahan biaya kepada
kreditor yang bertindak sebagai penanggung resiko. Peminjam dibebaskan
dari utangnya apabila kapal tidak selamat sampai tujuan. Tambahan biaya
tersebut dapat dianggap sebagai premi.
Sumber lain menyebutkan bahwa peminjaman dilakukan atas risiko
perdagangan dengan angkutan darat (carevan). Perjanjian yang
menggunakan kapal sebagai jaminan pinjaman dan kreditor kehilangan
uangnya bila kapal hilang dalam pelayaran tersebut dinamakan bottomry.
8. Bentuk perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum di bawah Kode
Hammurabi (sekitar 2, 100 sebelum Masehi). Bangsa Phoenicia dan Yunani
memberlakukan sistem yang sama bagi perdagangan laut mereka.
Berdasarkan sejarah yang lain diketahui pula bahwa untuk mengurangi
risiko kehilangan barang selama dalam pelayaran di sungai Hong Ho di
Cina, pada sekian abad sebelum Masehi, para pedagang yang melayari
sungai tersebut membagi muatan barang dagangan mereka masing-masing
ke dalam beberapa jug. Apabila dalam setap pelayaran terdapat juga yang
memuat barang mereka mengalami musibah, tingkat kerugian setiap
pedagang hanya akan sebatas jumlah barang dagangan yang terdapat dalam
jung yang mengalami musibah saja.
Pada masa pemerintahan Alexander the Great di Yunani, sebagai
upaya untuk mengumpulkan dana, pemerintah memberikan jaminan untuk
menangkap setiap budak yang melarikan diri atau memberikan penggantian
atas harga beli budak yang hilang dengan imbalan pembayaran sejumlah
uang. Perjanjian pemberian manfaat tersebut pada dasarnya sama dengan
perjanjian asuransi umum dan imbaln uang yang dibayar uang yang dibayar
oleh peserta dapat disebut premi asuransi. Pada masa tersebut terdapat pula
suatu bentuk perjaminan oleh pemerintah yang meminjam uang kepada
umum dengan imbalan pemberian bunga setiap bulan sampai pemilik uang
wafat dan menyediakan biaya penguburan bagi pemilik uang. Bentuk
penjaminan ini merupakan bentuk asuransi jiwa yang pertama walaupun
sebagaimana halnya dengan penjaminan terhadap kehilangan budak,
perjanjian ini timbul dari inisiatif pemerintah untuk mengumpulkan dana.
Pada zaman Romawi dikenal perkumpulan yang bernama collegium
cultorum et Dianae et Antinoi dan collegium lambaesis. Pada Collegium
cultorum et Dianae et Antinoi, dengan imbalan uang pangkal dan iuran
bulanan dari peserta, perkumpulan memberikan pembayaran kepada ahli
waris dan biaya penguburan apabila peserta meninggal dunia. Pada
perkumpulan collegium lambaesis, dengan pembayaran uang pangkal dari
iuran bulanan, perkumulan akan memberikan manfaat berupa uang untuk
9. mebiayai pesta perayaan kenaikan pangkat dalam dinas ketentaraan dan
pemindahan tempat tugas dalam ketentaraan serta biaya pemindahan ke
tempat tugas yang baru di samping pembayaran kepada ahli waris apabila
terdapat anggota yang meninggal dunia.
Pada sekitar tahun 900, para anggota gilde, yaitu perkumpulan orang-orang
dengan pekerjaan sejenis di Inggris mempunyai kebiasaan
mengumpulkan iuran yang dipergunakan untuk meberikan sejumlah uang
kepada anggota-anggota apabila rumah mereka terbakar.
Sebagaiman halnya hukum perbankan, hukum asuransi modern
berasal dari praktik pedagang-pedagang di Genoa, Italia pada awal abad ke
14 yang mengasuransikan kapal-kapal dan muatan mereka terhadap risiko
perjalanan laut. Perjanjian asuransi atas kapal Santa Clara pada tahun 1347
di Genoa merupakan perjanjian asuransi autentik yang tertua dalam
pengertian adanya pengalihan risiko kerugian yang mungkin timbul karena
peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan sejumlah premi. Pada masa
tersebut, lahirlah pribadi-pribadi yang bertindak sebagai pihak yang bersedia
menanggung sebagian risiko yang dihadapi oleh sesama pedagang dengan
imbalan sejumlah bayaran. Praktik ini kemudian diadopsi sebagai dasar
model asuransi yang berlaku sampai sekarang di Lloyd’s of London. Selama
berabad-abad Lloyd’s of London sepenuhnya terdiri dari berbagai sindikat
(syndicate) yang merupakan pribadi-pribadi yang bertindak sebagai
underwriter yang melakukan transaksi asuransi, mulai dari warung kopi
Edward Lloyds di masa lalu smapai ke bangunan Lloyd’s of London dalam
berbagai sindikat. Pemilik masing-masing sindikat memberikan jaminan hak
milik pribadi dalam setiap penutupan asuransi. Praktik tersebut akhir-akhir
ini telah mengalami pergeseran dengan semakin banyaknya sindikat pada
Lloyd’s of London yang berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab
sebatas modal usaha mereka. Penutupan asuransi atau reasuransi oleh
Lloyd’s of London hanya dilakukan melalui pialang asuransi yang terdaftar
pada Lloyd’s of London.
10. Perkembangan drastis atas kebutuhan terhadap asuransi kebakaran
mengikuti perkembangan asuransi laut timbul pada abad ke 17 setelah
peristiwa kebakaran besar yang melanda London yang dikenal sebagai The
Great Fire of London pada tahun 1666. Peristiwa tersebut melahirkan
bentuk asuransi yang dikenal sekarang yaitu bermula dari pendirian The
Fire Office atau The Insurance Office pada tahun 1667 oleh Nicholas
Barbon di Inggris, perusahaan asuransi sebenarnya yang pertama.
Perusahaan tersebut juga menjadi pelopor pendirian armada pemadam
kebakaran yang pertama yang didirikan untuk melindungi rumah-rumah
yang diasuransikannya.
Dari perkembangan di atas, tampak bahwa bermula dari perjanjian
yang timbul dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah, landasan hukum
perjanjian berkembang menjadi perjanjian yang dikembangkan sesama
pedagan atas jaminan yang diberikan untuk kepentingan komersial.
Kegiatan yang semula dilakukan sebagai pekerjaan sambilan akhirnya
menjadi perjanjian yang dikeluarkan oleh pribadi-pribadi dan perusahaan-perusahaan
yang sepenuhnyabertindak penanggung.
C0 Pendapat-pendapat Ulama tentang Asuransi
Konsep dan perjanjian asuransi (aqdu at-ta’miin) merupakan jenis akad
baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih
islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini
(mu’assirah). Diantara ulama ada yang menghalalkan da nada yang
mengharamkan, kemudian ada pula yang mengharamkan asuransi hanya pada
sebagian jenisnya.
10 Ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspeknya haram termasuk
asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama seperti Sayid
Sabiq, Abdullah al- Qalqii, Muhammad Yusuf Qordawi dan Muhammad
Bakhit al- Muth’i. Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi
antara lain :
a0 Pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi
11. b0 Asuransi mengandung ketidakpastian
c0 Asuransi mengandung riba
d0 Asuransi bersifat eksploitas karena premi yang dibayarkan oleh
peserta, jika tidak sanggup melanjutkan perjanjian maka premi
hangus/ hilang atau dikurangi secara tidak adil ( peserta dizalimi )
e0 Premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada
investasi yang mengandung riba / bunga
f0 Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar
uang dengan tidak tunai.
g0 Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis ,
yang berarti mendahului takdir Allah
Pendapat pertama ini mengarah pada praktek asurani konvensional
yang mengandung gharar ( ketidakpastian ), maisir ( untung- untungan )
dan riba serta menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi
karena adanya loss premium.
20 Ulama yang berpendapat membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa
dalam prakteknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti
Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa
dan Abdurrahman isa. Alasan mereka memperbolehkannya adalah :
a0 Tidak ada nas Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi
b0 Ada kesepakatan antara kedua belah pihak
c0 Mengandung kepentingan umum ( maslahah ‘amah ), sebab premi –
premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek- proyek yang
produktif dan untuk pembangunan
d0 Asuransi termasuk akad mudharabah , artinya akad kerja sama bagi
hasil antara pemegang polis ( pemilik modal ) dengan pihak
perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss
sharin
e0 Asuransi termusak koperasi (syirkah ta’awwuniah)
f0 Diqiyaskan (analogi) dengan system pension
12. Pendapatan kedua ini menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan
koperasi yang dikelolaoleh pemerintah, bertujuan bukan komersial,
melainkan lebih pada kemaslahatan umat seperti taspen, Jasa Raharja, dan
lain sebagainya.
30 Ulama yang berpendapat bahwa asuransi bersifat syuhbat beralasan karena
tidak dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau
menghalalkannya. Bila hukum asuransi dimasukkan dalam hal syubhat,
maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan
menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat
dibutuhkan. Untuk saat ini setelah munculnya asuransi syariah, maka tidak
ada lagi istilah syubhat.
Di kalangan organisasi kemasyarakatan islam di Indonesia (Ormas
Islam) Nahdhatul Ulama dalam keputusan munas alim ulama NU di
Bandar Lampung tahun 1992 memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya
haram kecuali bila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a0 Asuransi tersebut harus mengandung tabungan (saving)
b0 Peserta yang ikut program asurasi harus bernia menabung
c0 Pihak asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara-cara yang
dibenarkan oleh syariat islam(bebas dari gharar, maisir dan riba )
d0 Apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo , dana yang
telah dibayarkan kepada pihak asuransi tidak hangus.
Apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar
uang premi, maka :
a0 Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak
tertanggung
b0 Hubungan antara pihak tertanggung dengan penanggung tidak
terputus
c0 Uang tabungan milik tertanggung tidak hangus
d0 Apabila sebelum jatuh tempo tertanggung meninggal dunia , maka
ahli warisnya berhak mengambil sejumlah uang simpanannya.
13. Sedangkan untuk asuransi kerugian, Munas juga mengeluarkan
keputusan bahwa hal itu diperbolehkan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a0 Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi
objek- objek yang menjadi agunan bank
b0 Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena
terkait oleh ketentuan – ketentuan pemerintah seperti asuransi
untuk barang- barang yang diimpor dan eksport.
Sementara untuk asuransi sosial , munas memutuskan memperbolehkan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a0 Asuransi sosial tidak termasuk akad muawadhah, tetapi akad syirkah
ta’awwuniah.
b0 Diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga kalau ada kerugian
ditanggung oleh pemerintah dan jika ada keuntungan dikembalikan
untuk kepentingan masyarakat.
D0 Implementasi Sistem pada Asuransi Syariah
10 Implementasi Mudharabah pada Asuransi Syariah
Pada Asuransi Jiwa (Life Insurance) menggunakan sistem
mudharabah yaitu:
a0 Bagi hasil dalam deposito dan Sertifikat Deposito Bank-Bank
Syariah
b0 Bagi hasil dalam Direct investment
c0 Bagi hasil dengan penyertaan saham, obligasi, reksadana, leasing
dan Investment syariah lainnya.
d0 Bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas hasil berdasarkan
skema yang diperjanjikan (dalam produk jiwa yang mengandung saving
)
e0 Bagi hasil atas surplus underwriting antara peserta dengan
perusahaan (dalam produk asuransi jiwa non saving)
14. f0Bagi hasil dalam penentuan rute premi pada produk-produk saving
maupun nonsaving.
20 Implementasi Hukum Asuransi Syariah
a0 Al-Qur’an
Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur’an, tidak terdapat
satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita
kenal sekarang ini, baik istilah “al-ta’min” ataupun “al-takaful”.
Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang
menjelasakan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan
niali-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat-ayat
Al-Qur’an tersbut antara lain :
a0Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan
10 QS. Al-Hasyr (59) : 18
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendakalah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat
untuk hari esok (masa depan ). Dan bertakwalah kepada Allah
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.”
20 QS. Yusuf (12) : 47-49
“Yusuf berkata,supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagai mana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah
biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian sesudahnya itu akan datang tujuh tahun yang amat
sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit
gandum) yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun yang
padanya manusia diberi hujan (dengan cukup ) dan di masa itu
memeras anggur “
b0 Perintah Allah untuk Saling Menolong dan Bekerja Sama
10 QS. La-Maidah (5):2
15. “… Tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan ) kebaikan
dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”
20 QS. Al-Baqarah (2): 185
“…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran baginya…”
c0 Perintah Allah untuk Saling Melindungi Dalam Keadaan
Susah
10 QS. Al-Quraisy (106) :4
“yang telah membri makanan kepada mereka untuk
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari
ketakutan.”
20 QS. Al-Baqarah (2) :126
“dan ingatkah ketika Ibrahim berdoa, “ya tuhanku,jadikalah
negeri ini negeri yang aman sentosa (selamat).”
d0 Perintah Allah untuk bertakwakal dan optimis berusaha
10 QS al-Taghaabun (64) : 11
“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang
kecuali dengan izin Allah…”
20 QS. Luqman (3) :34
“sesungguhnya Allah, hanya pada sisi –Nya sajalah
pengetahuan tentang hari kiamat; dan dialah yang
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam
rahim. Dan, tidak seseorang pun yang dapat mengetahui
(dengan pas) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada
seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.”
e0 Penghargaan Allah Terhadap Perbuatan Mulia yang
Dilakukan Manusia
16. QS. Al-Baqarah (2) : 261 yang artinya : “perumpamaan
(nafkah yang dikeluarkan oleh ) orang-orang yang
menafkahkan hartaya di jalan Allah adalah serupa dengan
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap
butir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mahaluas (karunia-
Nya) lagi Maha Mengetahui.”
b0 Sunnah Nabi SAW
a0 Hadis tentang Aqilah
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata:
“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian
salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang
lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut
beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari
wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa
tersebut kepada Rasullulah SAW, maka Rasullulah SAW.
memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin
tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau
perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita
tesebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oelh
aqilah-Nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR.
Bukhari)
b0 Hadis tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a , Nabi Muhammad
bersabda : “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan
duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT . akan
menghilangkan kesulitan seseorang maka Allah akan
mempermudah urusanya di dunia dan di akhirat.”
c0 Hadis tentang Anjuran Meninggalkan Ahli Waris yang
Kaya
17. Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah
bersabda Rasulullah SAW: “Lebih baik engkau
meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris ) dalam keadaan
kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan
miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia
lainnya.” (HR. Bukhari)
d Hadis tentang Mengurus Anak Yatim (kifl-al-Yatim)
Diriwayatkan dari Sabal Sa’ad r.a mengatakan Rasullualh
telah bersabda: “Saya dan orang yang mengagung anak
yatim nanti akan di surge seperti ini.” Raslullah bersabda
sambil menunjukan jari telunjuk dan jari tengah.
(HR.Bukhari )
e Hadis tantang Menghindari Risiko
Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a bertanya seseorang
kepada Rslullah SAW.tentang (untanya) : Apa (unta) ini saya
ikat saja atau langsung saya bertakwalah pada (Allah
SWT) ? “ Bersabda Rasullulah SAW. : “Pertama ikatlah unta
itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT,” (HR. At-
Turmudzi)
fHadis tentang Piagam Madinah
Piagam Madinah “ Dengan nama Allah Maha Pengasih dan
Maha Penyayang ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi
SAW , di kalangna mukmin dan muslimin (yang berasal) dari
Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengalami mereka,
menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.
Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari manusia lain.
Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan)
mereka, bahu-membahu membayar tebusan tawanan dengan
cara yang adil di antara mukmin. “
c Ijtihad
a Fatwa Sahabat
18. Praktik shabat dengan pembayaran hukuman (ganti rugi )
pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua. Umar bin Khattab .
beliau berkata : “Orang-orang yang namanya terancam dalam
diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain
dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti
rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh
salah seorang anggota masyarakat mereka.” Umarlah orang
yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan
daftar secara professional per wilayah, dan orang-orang yang
terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.
b Ijma
Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal
aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya
lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah
iuran darah dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki
(ashabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan
kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Jadi
kelompoklah yang menanggung pembayaran karena si
pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.
c Qiyas
Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum
suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur’an
dan As-sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain karena
persamaan illat(penyebab atau alasanya).
d Istihsan
Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan
menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan
kepentingan sosial.
19. 3 Pengelolaan investasi pada Asuransi Syariah
Adapun kosep dasar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi
asuransi syariah :
1 Konsep Akuntansi Asuransi Takaful (Syariah)
a Takaful hampir sama dengan asuransi konvensional yang memiliki
prosedur secara speksifik dan aturan bisnis sendiri yang telah diatur
dalam takaful Act 1984 demikian pula asuransi konvensional yang
telah diatur dalam insurance Act 1963.
b Karena asuransi takaful juga dikembangkan dengan konsep bisnis,
maka untuk memenuhi konsep bisnis yang telah diatur dalam syariah
Islam, asuransi takaful dikembangkan sesuai dengan sistem
akuntansi yang berbeda dengan akuntansi asuransi konvensional.
Dalam penerapan akuntansi asuransi takaful landasan filosofis
menurut Syarikat Takaful Malaysia adalah surah ar-Rahmaan ayat 9,
“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
kurangi timbangan itu. “
2 Kesamaan Prinsip Akuntansi Asuransi Konvesional dan Takaful
Prinsip akuntansi asuransi konvesional yang sesuai dengan prinsip
dan konsep asuransi takaful adalah sebagai berikut :
aPremi asuransi yang diterima sebelum tanggal peristiwa diakui
dalam laporan keuangan periode berikutnya.
b Technical Reserve. Dana cadangan merupakan jumlah yang
dihitung dari premi penutupan asuransi yang tidak digunakan
selama periode berjalan.
cMembayar klaim.
d Retakaful.
ePerkiraan Pendapat dari Takaful Keluarga (Family Takaful
Revenue Account)
3 Konsep Dasar Akuntansi
aPostulat Akuntansi
b Prinsip Akuntansi
20. cPengakuan Penapatan dan Beban
4 Kebijakan Penting Akuntansi
aKonsep dasar Akuntansi
b Dana takaful Keluarga (asuransi jiwa)
cSurplus Takaful Umum (asuransi kerugian)
d Klaim
eAktiva tetap dan penyusutan
f Pengakuan pendapatan
g Investasi
h Zakat
5 Akuntansi Syariah dengan Akad Mudharabah
Dalam akad ini dana yang disetorkan partisipan milik peserta, dan
tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pemegang saham.
Konsekuensinya , sistem akuntansi yang diterapkan harus dipisahkan
antara akuntansi Dana Pemegang Saham (DPS) dengan akuntansi
Dana Pemegang Asuransi (DPA).
6 Akuntansi Syariah dengan Akad Wakalah
Dalam akad ini tidak terdapat pemisah pengelola dana antara
pemegang saham dengan dana peserta asuransi. Perusahaan menerima
dana tabarru’ ‘kebijakan’ dari peserta dan berhak digunakan untuk
seluruh kegiatan perusahaan. Dana yang berasal dari pemegang saham
dengan dana peserta dicampurkan. Sehingga, konsekuensinya,
akuntansi tidak harus dipisahkan antara akuntansi dana pemegang
saham dengan akuntansi dana peserta asuransi.
21. BAB III
PENUTUP
A SIMPULAN
a Perbedaan umum antara Konvensional dan Asuransi Syariah
1 Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi
syariah merupakan suatu keharusan.Dewan ini berperan dalam
mngawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya
senantiasa sejalan dengan syariat islam.
2 Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong).Yaitu
nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang dalam
kesulitan.Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli
(jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3 Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah
(premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil
(mudhorobah).Sedangkan pada asuransi Konvensional investasi dana
dilakukan pada sembarang sector dengan sistem bunga.
4 Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik
nasabah.Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk
mengelolanya sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi
milik perusahaan dan perusahaanlah yang memliki otoritas penuh
untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5 Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari
rekening tabarru’ (dana sosial ) seluruh peserta yang sudah
22. diikhlaskan untuk keperluan tolong- menolong bila ada peserta yang
terkena musibah . Sedangkan dalam asuransi konvensional , dana
pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan .
6 Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana
dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil.
Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya
menjadi milik perusahaan. Jika taka da klaim, nasabah tidak
memperoleh apa- apa.
Keterangan Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
Pengawasan
Dewan Syariah
Adanya Dewan Pengawas
Syariah. Fungsinya mengawasi
produk yang dipasarkan dan
investasi dana.
Tidak ada
Akad Tolong – menolong (Takaful) Jual Beli
Investasi Dana
Investasi dana berdasarkan
syariah dengan system bagi hasil
(mudharabah)
Investasi dana
berdasarakan bunga
Daa yang terkumpul dari
nasabah (premi) merupakan
milik peserta. Prusahaan hanya
sebagai pemegang amanah untuk
mengelola.
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
mii perusahaan sehingga
perusahaan bebas
menentukan investasinya.
Keuntungan
(profit )
Dibagi antara perusahaan
dengan peserta sesuai dengan
prinsip bagi hasil (mudharabah)
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
B SARAN
23. DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah ( Life and General ). Jakarta:
Gema Insani.
Wirdyaningsih,SH., MH. 2007. Bank dan asuransi Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana Prenada.
Muhamad Naufal Omar. (ed). 2007. Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan
Peransurasian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada
Utama.
Dr.A.Junaidi Ganie,SE., SH., MH. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.
24. NO PRINSIP ASURANSI
KONVENSIONAL
ASURANSI
SYARIAH
1 Konsep Perjanjian antara
dua pihak atau
lebih, dengan
mana pihak
penanggung
meningkatkan diri
kepada
tertanggung
dengan menerima
premi asuransi,
untuk
memberikan
pengertian kepada
tertanggung.
Sekumpulan
orang yang saling
membantu, saling
menjamin, dan
bekerja sama,
dengan cara
masing-masing
mengeluarkan
dana tabarru.
2 Asal usul Dari masyarakat
Babilonia 4000-
3000 SM yang
dikenal dengan
perjanjian
Hamurabi. Dan,
tahun 1668 Mdi
Coffe House
Dari Al-Aqilah,
kebiasaan suku
Arab sebelum
Islam datang.
Kemudian di
sahkan oleh
Rasulullah
menjadi hukum
25. London berdirilan
Lloyd of London
sebagai cikal
bakal asuransi
konvesional.
Islam, bahkan
telah tertuang
dalam kontotusi
pertama di dunia
(Konstitusi
Madinah) yang di
kuat langsung
Rasulullah.
3 Sumber hukum Bersumber dari
pikiran manusia
dan kebudayaan
berdasarkan
hukum positif,
hukum alami, dari
contoh
sebelumnya.
Bersumber dari
wahyu ilahi.
Sumber hukum
dalam syariah
Islam adalah Al-
Qur’an, Sunnah
atau kebiasaan
Rosul, Ijma,
Fatwa Sahabat,
Qiyas, Istihsan,
‘Urf’tradisi’, dan
Mashalih
Mursalah.
4 “Maghrib”
(Maisir gharar,
dan Riba )
Tidak selaras
dengan syariah
islam karena
adanya
maisir,Ghahar dan
Riba ; hal yang
diharamkan dalam
muamalah
Bersih dari
adanya praktik
maisir, Gharar dan
Riba
5 DPS (Dewan
Pengawas Syariah
)
Tidak ada,
sehingga dalam
banyak praktiknya
Ada yang
berfungsi untuk
mengawasi
26. bertentangan
dengan kaidah-kaidah
syara’
pelaksanaan
operasional
perusahaan agar
terbebas dari
praktik-praktik
muamalah yang
bertentangan
dengan prinsip-prinsip
syariah
6 Akad Akad jual beli
(akad
mu’awadhah,Aka
d idz’an , akad
ghara, dan akad
mulzim )
Akad tabarru’dan
akad tijarah
(mudharabah,wak
alah,wadiah,syirk
ah, dan lain-lain )
7 Jaminan / risk
(risiko)
Transfer of risk,
dimana terjadi
transfer risiko dari
tertanggung
kepada
penanggung
Sharing of risk,
dimana terjadi
proses terjadi
saling
menanggung
antara satu peserta
dengan peserta
lainnya (ta’wun)
8 Pengelolaan dana Tidak ada
pemisahan dana,
yang berakibat
pada terjadinya
dana hangus
( untuk produk
saving life )
Pada produk-produk
saving life
terjadi pemisahan
dana, yaitu dana
tabarru’
“ derma” dan dana
peserta, sehingga
tidak mengenal
istilah dana
27. hangus,
sedangkan untuk
term insurance
(life) dan general
insurance
semuanya bersifat
tabarru’
9 Investasi Bebas melakukan
investasi dalam
batas-batas
ketentuan
perundang-undangan
dan
tidak terbatasi
pada halal dan
haramnya objek
atau sistem
investasi yang
digunakan
Dapat melakukan
investasi sesuai
ketentuan
perundang-undang
sepanjang
tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip
syariah
islam. Bebas dan
riba dan tempat-tempat
investasi
terlarang
10 Kepemilikan
Dana
Dana yang
terkumpul dari
premi peserta
seluruhnya
menjadi milik
perusahaan bebas
menggunakan dan
menginvestasikan
ke mana insurance
Dana yang
terkumpul dari
peserta dalam
bentuk iuran atau
konstribusi,
merupakan milik
peserta ( shohibil
mal ), asuransi
syariah hanya
sebagai pemegang
amanah
(mudharib) dalam
28. mengelola dana
tersebut
11 Ushur premi Unsur premi
terdiri dari tabel
mortalitas
( mortality tables),
bunga (insterest),
biaya asuransi
(cost of insurance)
Iuran atau
konstribusi terdiri
dari unsur tabarru’
dan tabungan
(yang tak
mengandung
unsur riba’).
Tabarru’ juga
dihitung dari tabel
mortalitas, tapi
tanpa perhitungan
bunga teknik.
12 Loading Loading pada
asuransi
konvensional
cukup besar
terutama
diperuntukkan
untuk komisi
agen, bisa
menyerap premi
tahun pertama dan
kedua. Karena itu,
nilai tunai pada
tahun pertama dan
kedua biasanya
belum ada (masih
hangus )
Pada sebagian
asuransi syariah,
loading (komisi
agen ) tidak
dibebankan pada
peserta, tetapi dari
dana pemegang
saham. Namun
sebagian yang
lainya mengambil
sekitar 20-30
persen saja dari
premi tahun
pertama. Dengan
demikian , nilai
tunai tahun
pertama sudah
29. terbentuk
13 Sumber
pembayaran klaim
Sumber biaya
klaim adalah dari
rekening
perusahaan,
sebagai
konsekuensi
penanggung
terhadap
tertanggung.
Murni bisnis dan
tidak ada nuansa
spiritual
Sumber
pembayaran klaim
diperoleh dari
rekening tabarru’,
yaitu peserta
saling
menanggung. Jika
salah satu peserta
mendapat
musibah, maka
peserta lainya ikut
menanggung
bersama resiko
14 Sistem akutansi Menganut konsep
akutansi accrual
basis, yaitu proses
akutansi yang
mengakui
terjadinya
peristiwa atau
keadaan nonkas.
Dan, mengakui
pendapatan,
peningkatkan
aset,expsenses,lia
bilities dalam
jumlah tertentu
yang baru akan
diterima dalam
waktu yang akan
Menurut konsep
akutansi cash
basis, mengakui
apa yang benar-benar
telah ada,
sedangkan acrual
basis dianggap
bertentangan
dengan syari’ah
karena mengakui
adanya
pendapatan
,harta , beban atau
utang yang akan
terjadi di masa
yang akan datang.
Sementara apakah
30. datang itu benar-benar
dapat terjadi
hanya Allah yang
tahu
15 Keuntunga
(profit)
Keuntungan yang
diperoleh dari
surplus
underwriting,
komisi reasuransi,
dan hasil investasi
seluruhnya adalah
keuntunganb
perusahaan
Profit yang
diperoleh dari
surplus
underwriting,
komisi reasuransi
dan hasil
investasi, bukan
seluruhnya
menjadi milik
perusahaan,tetapi
dilakukan bagi
hasil
(mudharabah)
16 Misi dan visi Secara garis besar
misi utama dari
asuransi
konvensional
adalah misi
ekonomi dan misi
sosial
Misi yang
diemban dalam
asuransi syariah
adalah misi
akidah , misi
ibadah
(ta’awun),misi
ekonomi
(iqtishodl) dan
misi
pemberdayaan
umat (sosial)