HBL 4, Riny Triana Savitri , Prof. Hapzi Ali, Moratorium Hutang ( PKPU ) dan BPR, Universitas Mercu Buana, 2018.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Moratorium Hutang ( PKPU ) dan BPR
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
FEB Akuntansi
04
1A2323EL Riny Triana Savitri
Abstract : Kompetensi
Mahasiswa mampu memahami
Asuransi
Mahasiswa harus dapat
menjelaskan definisi dan jenis
lembaga pembiayaan dan
manfaatnya peran kegiatan
bisnis

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Isi
Lembaga Pembiayaan
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana
atau barang modal.
Lembaga Pembiayaan
Sesuai dengan peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan perusahaan Pembiayaan
adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan
Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
Lembaga/perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan maupun
lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya. Bila dilihat dari kegiatan usahanya fungsi
perusahaan pembiayaan lebih fokus fungsi pembiayaan. Sementara jenis lembaga keuangan terdiri dari Modal
ventura, Anjak piutang, Leasing dan Pembiayaan konsumen.
Jenis jenis Lembaga Pembiayaan
Modal Ventura
Pada perpres no 9. 2001 Bab 1 pasal Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan
usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima
bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham,
penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil
usaha. Jenis investasi modal ventura tingkat keuntungan yang tinggi dari penyertaan modal berupa capital gain
maupun deviden. Begitu juga sebaliknya tingkat keuntungan yang diharapkan berbanding lurus dengan resiko
yang terjadi. semakin tinggi tingkat keuntungan otomatis tingkat resiko yang dihadapi semakin tinggi.
Seorang yang menyertakan modal dalam bentuk modal ventura disebut sebagai venture capitalist yaitu
seorang investor yang menempatkan modalnya pada perusahaan ventura, sementara perusahaan yang
menerima pembiayaan dari modal ventura disebut sebagai perusahaan pasangan usaha (PPU) atau (investee
company). Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga dengan tujuan untuk melakukan
investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak membutuhkan persayaratan standart
sebagaimana perusahaan terbuka pada umumnya atau dalam memperoleh pinjaman pada perbankan.
Investasi Modal ventura berasal dari perorangan yang memiliki keuangan yang mapan, bank investasi maupun
institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana atau kemitraan yang memiliki tujuan investasi.
Kegiatan Modal ventura
Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan
Usaha untuk :
Pengembangan suatu penemuan baru
Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha
Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri
Membantu pengalihan pemilikan perusahaan

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang
dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya.
Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna (Lessee)
membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (Lessor). Ciri yang penting dari leasing adalah bahwa
penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua
belah pihak – di mana lessee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik
menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik.
Perusahaan-perusahaan diseluruh dunia mengunakan leasing untuk mendanai kendaraan, mesin dan
peralatan. Di negara maju (OECD) satu pertiga dari investasi pribadi dibiaya dengan cara seperti ini1 . Leasing
di negara berkembang pada awalnya berjalan lambat, namun sepanjang era 1990 industri leasing di negara-
negara ini menunjukkan pertumbuhan yang spektakuler, kebanyakan melalui leasing kepada perusahaan-
perusahaan besar dan menengah.
Dalam standar pengoperasian leasing, lessee akan menemui suplier peralatan, memilih peralatan yang
dibutuhkan, dan menegosiasikan harga serta ketentuan-ketentuan pengiriman. Kemudian, untuk
mendapatkan pinjaman lessee lebih mendekati lessor daripada berhubungan dengan bank. Lessor
mengevaluasi aplikasi dari lessee, dan jika disetujui, kedua belah pihak akan menandatangani kontrak leasing.
Lessor, kemudian membeli peralatan dari suplier dan melakukan leasing kepada lessee untuk suatu periode di
mana biasanya mendekati perkiraan usia ekonomis aset. Selama periode ini (masa leasing), lessee
menggunakan peralatan dan memberikan pembayaran rutin kepada lessor. Dalam banyak kasus lessee
mempunyai pilihan untuk membeli peralatan tersebut pada akhir masa leasing.
Elemen-elemen khusus dari Produk Leasing
Lessee
Adalah pengguna peralatan leasing. Lessee dapat berupa berbagai jenis perusahaan, meskipun di negara-
negara berkembang lessee terutama adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar. Inisiatif untuk
mengembangkan leasing bagi perusahaan-perusahaan kecil dan mikro relatif masih baru.
Lessor Lessor
adalah pemilik dari peralatan. Biasanya lessor adalah perusahaan-perusahaan yang menspesialisasikan diri
dalam leasing atau sebagai bagian dari bank atau lembaga keuangan. Kadangkala pabrik dan suplier peralatan
memberikan leasing sebagai bagian dari aktifitas pemasaran mereka, biasanya melalui jalur keuangan. Masih
sangat jarang ditemui lembagalembaga keuangan mikro dan LSM keuangan yang menawarkan produk-produk
leasing ini.
Aset
Jenis aset yang biasa di gunakan sebagai leasing sangat beragam mulai dari barang-barang kecil (di Bangladesh
Grameen Bank melakukan untuk lemari es) sampai pesawat dan satelit. Beberapa lessor menawarkan variasi
barang-barang standar, lebih menyukai peralatan dengan pengalaman yang mereka miliki, membeli peralatan
dari suplier yang mereka percaya. Lessor juga menyukai barang yang masih memiliki nilai jual setelah pakai,
sehingga jika lessee mengalami kegagalan dalam pembayaran, maka lessor dapat menarik kembali barang dan
menjualnya untuk mendatkan harga yang baik.
Periode leasing (lease term)
Periode leasing adalah jangka waktu leasing seperti tercantum dalam kontrak leasing. Biasanya jangka waktu
leasing adalah sebesar 80% dari umur ekonomi peralatan. Tidak akan pernah melampaui umur ekonomi dari
peralatan tersebut. Secara umum berkisar antara tiga sampai lima tahun. Barang-barang dengan ukuran yang
lebih besar seperti pesawat dan kapal laut memiliki jangka waktu leasing yang lebih panjang.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pembayaran leasing (lease payment)
Pembayaran leasing dilakukan secara berkala setiap bulan atau tigabulanan sepanjang masa leasing. Jumlah
pembayaran leasing tergantung pada beberapa faktor: nilai aset, tingkat suku bunga yang dikenakan oleh
lessor, jangka waktu leasing, tingkat kredit dari lessee, nilai peralatan yang diharapkan pada akhir periode
leasing, dan pilihan-pilihan lain yang diberikan kepada nasabah, seperti apakah akan membeli peralatan
tersebut atau mengembalikannya pada akhir jangka waktu leasing. Besarnya pembayaran bisa tetap selama
periode leasing, atau dapat juga bervariasi untuk memudahkan jika ada perubahan tingkat suku bunga pasar.
Opsi akhir leasing
Opsi untuk akhir dari leasing adalah bagian yang penting dalam suatu kontrak leasing. Tergantung dari kontrak,
nasabah mempunyai opsi untuk: „ membeli peralatan „ mengembalikan peralatan „ memperbaharui leasing
dengan mengurangi biasa sewa „ menerima pembagian keuntungan dari penjualan barang
Opsi untuk membeli
Opsi untuk membeli Jika kontrak memberikan tawaran kepada lessee untuk memiliki peralatan pada akhir
periode leasing, ada beberapa perbedaan cara menetapkan harga pembelian: „
Membeli pada nilai sisa (residual value). Besarnya nilai telah ditaksir pada awal periode leasing, dan didasarkan
atas kemungkinan nilai pasar pada akhir periode leasing. „
Membeli pada harga wajar pasar. Besarnya nilai ditetapkan pada akhir periode leasing, dan harus didasarkan
bukti independen harga pasar atas nilai barang tersebut. „
Membeli pada harga nominal, misalnya 1 USD. „ Dialihkan secara otomatis kepada lessee setelah pembayaran
leasing yang terakhir diterima
Anjak piutang
Anjak piutang atau disebut factoring erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh
perusahaan factoring terhadap piutang milik klien atau supplier
Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20
Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau
penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam dan luar negeri.
PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak utama yang terlibat ada 3 yaitu :
 FAKTOR (Perusahaan Anjak Piutang) Adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak
piutang.
 KLIEN (SUPPLIER) Adalah perusahaan atau pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang
 NASABAH (CUSTOMER) Adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
PENGATURAN HUKUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
Tentang lembaga pembiayaan ini pertama kali diatur dalam Kepres No.61 tahun 1988. Kemudian
selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK. 017/1995. Selain peraturan- peraturan tersebut,
masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang masih berlaku dalam rangka lebih meningkatkan
pengembangan lembaga pembiayaan. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah :
1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000
tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan
Perusahaan Pembiayaan.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank
Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Pengawasan
Perusahaan Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang
Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Ketentuan ini
dalam rangka mendukung pengembangan investasi dan ekspor non migas.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991,
yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE.1087/LK/1996 tanggal 27
Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Fungsi Lembaga Pembiayaan
Bagi masyarakat : fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan
ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi.
Bagi pembangunan infrastruktur : fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat
dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan
lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang
infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka.
Peran Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagi salah satu lembaga
sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional
disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal
pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif
dalam dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini. Diharapkan masyarakat atau pelaku
usaha dapat mengatasi salah satu faktor kruasial yang umum dialami yaitu faktor permodalan.
Pengertian Asuransi
Secara umum, asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian antara nasabah (pihak yang tertanggung)
dengan perusahaan asuransi (pihak yang menanggung).Ai??Pengalihan resiko dalam asuransi
berkaitan dengan syarat-syarat yang berlaku seperti jumlah uang pertanggungan, jenis resiko yang
ditanggung, jangka waktu dan sebagainya. Dengan adanya asuransi ini, baik pihak yang tertanggung
maupun pihak yang menanggung jadi memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang
telah disepakati dari perjanjian tersebut. Hak-hak dan kewajiban yang dimiliki pihak tertanggung
maupun pihak yang menanggung dilindungi oleh kesepakatan asuransi.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Tujuan Asuransi
Tujuan asuransi diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Memberi jaminan perlindungan yang mungkin dialami satu pihak.
2. Sebagai tabungan, karena premi yang dibayarkan pada asuransi nantinya akan dikembalikan
lagi dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini terjadi terutama pada asuransi jiwa.
3. Menjadi dasar bagi bank untuk memberikan kredit. Karena bank membutuhkan jaminan atas
uang yang diberikan kepada peminjam uang.
4. Untuk mengalihkan resiko yang semula ada pada pihak yang mengalami resiko kepada pihak
penanggung resiko.
5. Untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan.
Fungsi Asuransi
Fungsi asuransi ada beberapa yaitu:
1. Penghimpun Dana: Tugas utama perusahaan asuransi adalah menghimpun dana. Dalam
pengelolaan perusahaan yang baik, dana perusahaan yang tidak produktif dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan, termasuk menginvestasikannya pada perusahaan
asuransi.
2. Penyebaran Kerugian Secara Merata: Dengan pemerataan kerugian ini maka besarnya iuran
atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi seimbang dengan resiko yang
dialihkannya.
3. Bantuan untuk Perusahaan Bisnis: Investor yang ingin menanamkan modalnya pasti memiliki
rasa takut akan resiko yang mungkin dihadapi perusahaan yang akan Ia tanami modalnya. Asuransi
dapat memberikan jaminan, sehingga mendorong investor untuk menanam modalnya pada
perusahaan bisnis.
Jenis Jenis Asuransi
Terdapat empat jenis asuransi yang sangat direkomendasikan oleh ahli keuangan untuk dimiliki
semua orang yaitu:
1. Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa adalah asuransi yang menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan
keuntungan finansial. Asuransi ini sangat penting terutama jika Anda memiliki anggota keluarga yang
hidupnya bergantung pada penghasilan Anda. Sehingga ketika Anda meninggal, mereka sudah tidak
memiliki pemasukkan lagi untuk membiayai hidup mereka. Menurut ahli industi, polis asuransi jiwa
seharusnya dapat mencapai jumlah sepuluh kali lipat gaji nasabah dalam setahun. Jumlah ini akan
menutupi beban-beban yang dimiliki keluarga Anda, biaya pemakaman, dan kenyamanan keluarga
Anda. Kenyamanan yang diberikan dapat membantu keluarga Anda untuk memperbaiki kembali
keadaan finansial mereka.
2. Asuransi Kesehatan
Asuransi kesehatan adalah asuransi yang menanggung suatu masalah kesehatan baik karena
kecelakaan maupun suatu penyakit. Cara yang terbaik dan termurah untuk berpartisipasi dalam
asuransi kesehatan adalah dengan mengikuti program asuransi kesehatan pekerja. Namun banyak
perusahaan kecil yang tidak menawarkan program ini.
3. Asuransi Disabilitas
Asuransi jenis ini mungkin adalah jenis asuransi yang tidak pernah terpikirkan untuk kita gunakan.
Karena asuransi ini menanggung resiko dari pekerja sehat yang berubah menjadi difabel. Padahal
menurut Social Security AdministrationAi??di Amerika menyatakan bahwa 3 dari 10 pekerja di
Amerika mengalami difabel sebelum mencapai masa pensiun mereka. Jika terjadi kecelakaan pada
seseorang hingga menimbulkan cacat, asuransi kesehatan mungkin dapat membantu untuk
mengganti biaya perawatan dan penyembuhan. Namun asuransi kesehatan tidak bisa mengganti

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
kerugian pasca kecelakaan yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa bekerja dan kembali
menafkahi dirinya. Di sinilah asuransi disabilitas dapat berperan dalam mengganti kerugian tersebut.
4. Asuransi Kendaraan
Asuransi kendaraan adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada kendaraan yang
mengalami kerusakan, kehilangan atau yang lainnya. Kendaraan layaknya rumah adalah harta
berharga yang Anda miliki. Apabila kendaraan Anda rusak karena kecelakaan dan Anda tidak
memiliki asuransi kendaraan, maka jalan satu-satunya untuk mengganti kerugian adalah dengan
menggunakan tabungan pribadi Anda. Sedangkan jika Anda memiliki asuransi kendaraan, maka
kerugian tersebut akan diganti oleh perusahaan asuransi.
Daftar Pustaka
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx ( 15 Juli, 10:00 )
( Hestia ) https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/ ( 15 Juli, 10:00 )
(Ade Sanjaya,2015) http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-
jenis.html ( 15 Juli, 10:00 )
( Dicky, 2015 ) http://kacamataspongebob.blogspot.com/2016/11/lembaga-pembiayaan.html ( 15
Juli, 10:00 )
( Prajodi Daris, 2017 ) https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-asuransi ( 15 Juli, 10:00 )