Sejarah hukum perburuhan dimulai dengan sistem perbudakan, kerja rodi, dan poenale sanctie di Hindia Belanda. Peraturan mengenai perbudakan baru dihapuskan pada 1854, sedangkan kerja rodi dan poenale sanctie masih berlangsung hingga abad ke-19. Pemerintah mulai campur tangan untuk melindungi hak-hak buruh melalui undang-undang ketenagakerjaan pada abad ke-20 guna menciptakan keadilan sosial

1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Sejarah Hukum Perburuhan

2. - Hukum Perburuhan ditengarai muncul
pertama kali di Eropa sebagai reaksi
atas perubahan-perubahan yang
dimunculkan Revolusi Industri yakni
adanya Penemuan mesin (tenaga) uap
di Inggris sekitar 1750, membuka
peluang untuk memproduksi
barang/jasa dalam skala besar.
- Secara tradisional selama ini
pekerjaan di bidang agrikultur
diselenggarakan mengikuti
sistem feodalistik, pekerja atau
buruh mengerjakan tanah milik
tuan tanah dan menghidupi diri
mereka dari hasil olahan ladang
yang mereka kerjakan sendiri.

3. Revolusi Prancis (1795) menjadi simbol tuntutan
dari kelompok baru masyarakat modern yang mulai
muncul: diproklamirkan keniscayaan persamaan
derajat bagi setiap warga Negara dan kebebasan
berdagang (bergiat dalam lalulintas perdagangan).
Revolusi industri menandai munculnya zaman
mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. Ciri
utama mekanisasi ini adalah hilangnya industri
kecil, jumlah buruh yang bekerja di pabrik
meningkat, anak-anak dan perempuan ikut
diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal, kondisi
kerja yang berbahaya dan tidak sehat, jam kerja
panjang, upah yang sangat rendah, dan perumahan
yang sangat buruk.

4. - Sekitar tahun 1900-an,
beberapa Negara Eropa
memodernisasi legislasi
mereka perihal kontrak atau
perjanjian kerja, yang
sebelumnya dilandaskan
pada konsep-konsep dari
Hukum Romawi.
- Satu prinsip baru
diperkenalkan, yaitu bahwa
buruh atau pekerja adalah
pihak yang lebih lemah dan
sebab itu memerlukan
perlindungan hukum. Buruh
mulai mengorganisir diri
mereka sendiri dalam serikat-
serikat pekerja (trade unions).

5. Real Estate
Secara kolektif mereka dapat bernegosiasi dengan
majikan dalam kedudukan kurang lebih setara dan
dengan demikian juga untuk pertama kalinya
diperkenalkan konsep perjanjian/kesepakatan kerja
bersama (collective agreement).
Hugo Sinzheimer, Guru besar
hukum dari Jerman adalah
yang pertama kali
mengembangkan konsep
kesepakatan kerja bersama dan
mendorong legalisasinya.

6. Dalam perjanjian perdamaian
(pengakhiran perang dunia pertama;
the Peace Treaty of Versailles) pada
1919 dibentuklah the International
Labour Organisation (ILO).

7. Dalam Negara hukum klasik , selain
jaminan pemilihan individu, juga dijamin
kebebasan bersaing dan melakukan
perjanjian kontrak (Freedom Of
Contract).
Akibat kemerdekaan bersaing dalam
hubungannya dengan kebebasan
berserikat dan berkontrak, menimbulkan
kelompok – kelompok usaha raksasa
yang memonopoli penguasaan
penggunaan sumber daya alam, akhirnya
membunuh kemerdekaan bersaing itu
sendiri.
Terjadilah hal yang tragis : kemerdekaan
membunuh kemerdekaan.

8. Negara hukum klasik yang
mengagung – agungkan kebebasan
dan keadilan, tetapi tidak dapat
menciptakan kesejahteraan bagi
semua warga Negara. Bahkan
sebaliknya menimbulkan
penderitaan dan penyengsaraan
rakyat banyak.
Inilah sebagian bukti keburukan
dan kekurangan dari tipe Negara
liberalis atau Negara hukum
klasik.

9. A. Perbudakan
Di Indonesia (Hinda Belanda) dalam
literature hukum perburuhan, riwayat
hubungan perburuhan diawali dengan
suatu massa yang sangat suram yakni
zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi.
Perbudakan adalah sutu peristiwa
dimana seseorang disebut budak
melakukan pekerjaan dibawah pimpinan
orang lain. Para budak ini tidak mempunyai
hak apa pun termasuk hak atas
kehidupannya.

10.  Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahui
adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi
memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar
jawa
 Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran
budak.
 Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.
 Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan
mengangkat budak yang masih anak-anak.
 Pada tahun 1833 dibuatlah aturan tentang keharusan
mendaftarkan anak dari para budak.
 Pada tahun 1834 dibuatlah aturan tentang penggantian nama
para budak.
 Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang pembebasan
perbudakan bagi pelaut.

11. Baru pada tahun 1854 dalam
Regelingsreglement (RR)
1854 pasal 115 sampai 117
yang kemudian menjadi
pasal-pasal 169 sampai 171
Indische Staatregeling (IS)
1926, dengan tegas
ditetapkan bahwa perbudakan
dihapuskan.
Pada pasal 115 RR
menetapkan bahwa paling
lambat pada tahun 1860
perbudakan di seluruh Hindia
Belanda harus dihapuskan.

12. B. Pekerja Rodi
Pada kerajaan-kerajaan di
Jawa, rodi dilakukan untuk
kepentingan raja dan anggota
keluarganya, para pembesar, para
kepala dan pegawai, namun tidak
melupakan pekerjaan untuk
kepentingan umum seperti pembuatan
jalan, pemeliharaan jalan, dan juga
jembatan, dan lain sebagainya.
VOC memanfaatkan kerja
rodi ini untuk kepentingan VOC,
seperti untuk mendirikan benteng,
gudang-gudang, pabrik, jalan,
angkutan barang, dan lain-lainnya.

13. Real Estate
Hendrik Willem Daendels
(1807-1811) adalah tersohor
karena kerja paksanya untuk
membuat jalan dari Anyer
sampai Banyuwangi.
Dengan adanya Rodi ini,
penduduk yang mati tidak
terbilang jumlahnya.

14. KUHP juga mengatur soal Kerja
Rodi Desa ini yakni dalam Pasal 523
KUHP :
“barang siapa tanpa alasan yang
syah membiarkan tidak
dikerjakannya pekerjaan rodi,
pekerjaan desa, atau pekerjaan
perusahaan perkebunan negara,
diancam dengan pidana kurungan
paling tinggi tiga hari, atau pidana
denda paling tinggi sepuluh rupiah”

15. c. Poenale
Sanctie
 Pada tahun1870, lahirlah
AgrarischeWet (Undang-Undang
Agraria) yang mendorong
tumbuhnya perkebunan swasta
yang besar.
 Buruh yang tiada dengan alasan
yang dapat diterima, meninggalkan
atau menolak melakukan pekerjaan,
dapat dipidana dengan denda
Rp.16,- dan Rp.25,- atau dengan
kerja paksa selama tujuh sampai
dua belas hari. Inilah yang
dinamakan poenale sanctie.

16. Dalam hukum perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan
yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yakni :
Membebaskan manusia Indonesia dari
perbudakan, perhambaan.
01
02
03
04
Pembebasan manusia Indonesia dari rodi
atau kerja paksa.
Pembebasan buruh / pekerja Indonesia
dari Poenale Sanksi.
Pembebasan buruh / pekerja Indonesia
dari ketakutan kehilangan pekerjaan
05 Memberikan posisi yang seimbang antara
buruh / pekerja dan pengusaha

17. Landasan Normatif Intervensi Pemerintah
dalam Bidang Perburuhan / Ketenagakerjaan
UUD 1945 menjamin hak setiap warga Negara
untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2).
Hal ini dipertegas kembali dalam amandemen
kedua Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
(Pasal 28A-28J).
Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja”.
Sebelumnya pemerintah telah menetapkan
Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 38 ayat 2
menyebutkan “setiap orang berhak dengan
bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan
berhak pula atas syarat - syarat
ketenagakerjaan yang adil”.

18. Intervensi Pemerintah dan Sifat Hukum
Perburuhan / Ketenagakerjaan
KUHPerdata memandang pekerja pekerja
sebagai “barang” yang apabila tidak
berproduksi tidak dibayar / diupah.
Hal ini disebutkan dalam Pasal 1602 KUH
Perdata yakni “tiada upah yang harus dibayar
untuk jangka waktu selama si buruh tidak
melaksanakan pekerjaan”.
Jika hubungan antara buruh dengan majikan
ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para
pihak ( buruh dan majikan ) maka tujuan
hukum perburuhan untuk menciptakan
keadilan sosial di bidang perburuhan akan
sangat sulit tercapai karena pihak yang kuat
akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah
(homo hominis lopus).

19. Real Estate
Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan adalah
untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang
undangan perubahan perburuhan memberikan hak bagi buruh atau
pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik
menyangkut keselamatan nya kesehatannya upah yang layak dan
sebagainya.
Content Here
Kehadiran undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah
memberikan nuansa baru dalam khazanah hukum perburuhan atau
ketenagakerjaan yaitu:
 Mensejajarkan istilah buruh atau pekerja istilah majikan diganti menjadi
pengusaha dan pemberi kerja.
 Menggantikan istilah perjanjian perburuhan kesepakatan kerja bersama (PKB)
yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjian perburuhan berasal
dari negara liberal.
 Kesetaraan antara pekerja pria dan wanita khususnya untuk bekerja pada
malam hari.
 Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batasan minimum dan
maksimum.
 Mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan
persetujuan, pembatalan pendaftaran,penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

20. Thank you