Power point materi Pemberhentian Pegawai

1. PEMBERHENTIAN
PEGAWAI
By
Ovien Mardiana Putri

2. Pengertian Pemberhentian Pegawai
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil
adalah pemberhentian yang mengakibatkan
yang bersangkutan kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Landasan Hukum
Pemberhentian Pegawai
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 terntang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai
 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
 Surat Edaran Kepala BKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
 Surat Edaran Kepala BKN Nomor 04/SE/1987 tentang Batas Pensiun
Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai
Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

4. Jenis Pemberhentian Pegawai Menurut
UU No. 5 Tahun 2012 tentang Aparatur
Sipil Negera
1. Diberhentikan dengan hormat, PNS
diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia,
b. atas permintaan sendiri,
c. mencapai batas usia pensiun,
d. perampingan organisasi atau kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini,
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga
tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

5. Jenis Pemberhentian Pegawai Menurut
UU No. 5 Tahun 2012 tentang Aparatur
Sipil Negera
2. Diberhentikan tidak dengan hormat, PNS diberhentikan tidak
dengan hormat karena:
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau
pidana umum,
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana yang dilakukan dengan berencana.

6. Jenis Pemberhentian Pegawai Menurut
UU No. 5 Tahun 2012 tentang Aparatur
Sipil Negera
Diberhentikan sementara. Sementara itu, untuk jenis
ketiga diatur dalam Pasal 88 UU ASN berikut ini:
1.PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. Diangkat menjadi pejabat negara,
b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural,
c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana
2. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

7. Uang Tunggu
Uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
diberhentikan dengan hormat dari jabatan
negeri. Uang tunggu diberikan kepada PNS karena :
 Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh
penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat
disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi
syarat-syarat pensiun,
 Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya
bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya
serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun,dll

8. a. Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:
 Gaji, tunjangan, dan fasilitas,
 Cuti,
 Jaminan tua dan jaminan pensiun,
 Perlindungan
 Pengembangan kompetensi

9. b. Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK)
 Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah
sebagai berikut:
 Gaji dan tunjangan
 Cuti.
 Perlindungan.
 Pengembangan kompetensi.

10. c. Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disebut
dengan ASN mempunyai kewajiban sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
 Setia dan taat pada Pancasila, UUD Negera Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah yang sah.
 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang, dll.

11. Dokumen Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil
Syarat pengajuan pemberhentian pegawai di setiap
daerah mungkin memiliki perbedaan, namun kurang
lebih syarat pengajuan pemberhentian pegawai
seperti dibawah ini :
 Surat pengantar dari Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD);
 Surat permohonan pemberhentian dari yang
bersangkutan dengan menggunakan materai 6000;
 Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan;
 Fotokopi Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) 80% (legalisir);