Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Similar to Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn (20)
More from Fenti Anita Sari
More from Fenti Anita Sari (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
- 1. Pengertian dan ObyekPengertian dan Obyek KajianKajian Hukum Tata NegaraHukum Tata Negara Tri Andari Dahlan,Tri Andari Dahlan, SH.MKn.SH.MKn.
- 2. I. Peristilahan HukumTata NegaraI. Peristilahan HukumTata NegaraI. Peristilahan HukumTata NegaraI. Peristilahan HukumTata Negara Hukum Negara & Hukum Tata Negara (Ina) Staatsrecht (Nethld) Constitutional Law & State Law (UK) Droit Constitutionnel (France) Verfassungsrecht (Germany)
- 3. Hukum Negara & Hukum Tata NegaraHukum Negara & Hukum Tata Negara Penggunaan istilah Hukum Negara dimaksudkan untuk membedakan dari Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Perbedaan prinsipil dalam penggunaan kedua istilah tersebut sebenarnya tidak ada, karena istilah Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah sama dengan Hukum Negara.
- 4. HTN dalam arTi luas :HTN dalam arTi luas : Hukum Tata Negara dalam arti sempit, atau hanya disebut Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara (administratif recht), yang dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia lebih populer dengan Hukum Administrasi Negara.
- 5. Constitutional LawConstitutional Law && State LawState Law (UK)(UK) Para ahli hukum yang menggunakan istilah Constitutional Law berpandangan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol; Sedangkan mereka yang menggunakan istilah State Law berpandangan bahwa Hukum Negara-nyalah yang lebih penting
- 6. StaatsrechtStaatsrecht Istilah sendiri memiliki dua makna, Staatsrecht ini ruimere zin yaitu Hukum Tata Negara dalam arti luas dan Staatsrecht ini engere zin yaitu Hukum Tata Negara dalam arti sempit
- 7. Droit Constitutionnel (France)Droit Constitutionnel (France) Dalam kepustakaan Prancis dipergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang dilawankan dengan “Droit Administrative” (Hukum Administrasi)
- 8. VerfassungsrechtVerfassungsrecht Verfassungsrecht” untuk menyebut Hukum Tata Negara; Dan “Verwaltungsrecht” untuk menyebut istilah Hukum Administrasi.
- 9. II. Pengertian Hukum TataII. Pengertian Hukum Tata NegaraNegara Dalam memberikan definisi Hukum Tata Negara (HTN) banyak ahli hukum yang berbeda pendapat satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan karena masing- masing ahli berpendapat, bahwa apa yang meraka anggap penting akan menjadi titik berat dalam merumuskan arti HTN. Disamping itu pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berbeda dari masing-masing ahli
- 10. ScholtenScholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing. Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
- 11. Van der PotVan der Pot Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu sama lainnya dan hubungannya dengan individu- individu.
- 12. A.V. DiceyA.V. Dicey Dalam bukunya “An Introduction to the Study of Law of the Constitutions” mengartikan sebagai berikut : “as a term is used in england, appear to include all rules which directly or in direcly affect the distribution of exercise of the souvereign power in the state”
- 13. HTN adalah :HTN adalah : Seperangkat aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur struktur umum organisasi negara, alat-alat perlengkapan negara, hubungan tata kerja dan kewenangan antar lembaga negara termasuk dengan pemerintahan lokal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya
- 14. III.III. obyek kajian htnobyek kajian htn Hukum Tata Negara sebagai salah satu obyek kajian dilingkungan Ilmu Hukum secara singkat memiiki obyek kajian, yakni Negara dan perangkat pengaturan yang mengatur mengenai organisasi yang disebut negara Hukum Tata Negara memiliki obyek kajian yang hampir sama dengan Ilmu Negara, yaitu negara (termasuk kekuasaan didalamnya) HAN mengkaji negara dalam keadaan bergerak, sedang HTN mengkaji negara dalam keadaan diam (statis) (Oppenheim).
- 15. Dapat pula dikatakan bahwa obyekDapat pula dikatakan bahwa obyek kajian dari HTN adalah :kajian dari HTN adalah : Negara dalam arti materiil :Dalam arti formil negara dilihat sebagai pemerintah dan negara dilihat dari bentuk-bentuk kekuasaanya Negara dalam arti formil :negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup. Oleh karena itu yang dibahas dalam negara (dalam arti materiil) adalah unsur-unsur negara.
- 16. Logemann menyatakan bahwa HTNLogemann menyatakan bahwa HTN mempelajari hal-hal sbb :mempelajari hal-hal sbb : 1. jabatan-jabatan yang ada dalam susunan negara, 2. siapakah yang mengadakan jabatan itu, 3. dengan cara bagaimana jabatan itu ditempuh oleh pejabat, 4. fungsi (lapangan kerja) jabatan- jabatan itu,
- 17. LanjutanLanjutan (5) kekuasaan hukum jabatan itu, (6) perhubungan antara masing-masing jabatan itu dan (7) dalam batas-batas manakah organ- organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Menurut Logemann HTN adalah pelajaran mengenai hubungan tentang kompetensi (competentieleer
- 18. HTN sebagai seperangkat aturan yangHTN sebagai seperangkat aturan yang mengatur organisasi NKRI terdiri atas:mengatur organisasi NKRI terdiri atas: • Aturan pertama berupa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus; • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), terdiri atas UUD 1945 (asli), perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat UUD 1945; • Hukum Dasar tidak tertlis atau (Konvensi Ketatanegaraan); • Undang-Undang Oragnik / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berikut Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang dan Keputusan Pelaksanaanya yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara;
- 19. Lanjutan • Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI); • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan Putusan Badan Peradilan dibawahnya dibidang HTN; • Perjanjian Internasional serta Konvensi Hukum Internasional (yang diratifikasi berdasarkan UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri) (Sudardi)
- 20. Fungsi HTN dalam Negara IndonesiaFungsi HTN dalam Negara Indonesia Pengaturan Pernyataan Kemerdekann Kebangsaan Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, oleh karena itu fungsi HTN adalah sebagai dasar hukum pembentukan NKRI sebagai organisasi dan sebagai subyek hukum internasional Sebagi dasar hukum pembentukan susunan organisasi dan tata kerja serta tata hubungan;
- 21. LanjutanLanjutan Sebgai dasar pembentukan sistem hukum nasional; Dasar hukum pembentukan sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, budaya dan agama, sistem pendidikan nasional dan sistem pertahanan negara
- 22. III. Hubungan HTN dengan Ilmu lainIII. Hubungan HTN dengan Ilmu lain Hubungan HTN dengan Ilmu Negara Hubungan HTN dengan Ilmu Politik Hubungan HTN dengan HAN
- 23. Hubungan HTN dengan Ilmu NegaraHubungan HTN dengan Ilmu Negara Ilmu Negara Hukum Tata Negara Mempelajari negara dalam pengertian abstrak (hakekat negara) Mempelajari negara dalam pengertian konkrit (hukum positif) Ilmu teoritis Ilmu praksis (praktis) Ilmu pengantar bagi studi HTN (landasan teoritiknya) Studi lanjut tentang negara ttt. ditinjau dari aspek hukum Objek kajiannya sama : negara dalam keadaan diam
- 24. Hubungan HTN dengan IlmuHubungan HTN dengan Ilmu PolitikPolitik Ilmu Politik Hukum Tata Negara Mengkaji perilaku kekuasaan Hukum yg mengatur organisasi kekuasan Konsep2 prilaku kekuasaan sering mempengaruhi peraturan HTN Peraturan HTN adalah produk kekuasaan (politik) Ibu dari HTN Ibu dari Ilmu Politik Ilmu politik dapat digunakan untuk Mengetahui latar belakang suatu perat. (UU)
- 25. Hubungan antara HAN & HTNHubungan antara HAN & HTN Ada perbedaan prinsip Tidak ada perbedaan HAN adalah residu dari HTN, Hk.Pidana & Hk Perdata (Materiil) Kajian HTN dan HAN adlh sama dan dulunya satu cabang ilmu, pembedaannya karena perluasan kajian. HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak, HTN diam. HAN adalah hukum khusus, HTN hukum umum Terdapat dua pandangan mengenai hubungan tsb.
- 26. NEGARANEGARA LOGEMANN---- NEGARA ADALAH SESUATU ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERTUJUAN DENGAN KEKUASAANNYA MENGATUR SERTA MENYELENGGARAKAN SUATU MASYARAKAT.
- 27. UNSUR NEGARAUNSUR NEGARA 1. DAERAH/WILAYAH 2. MASYARAKAT 3. PENGUASA TERTINGGI 4. PENGAKUAN
- 28. ASAS KEWARGANEGARAANASAS KEWARGANEGARAAN ASAS KETURUNAN / IUS SANGUINIS ASAS TEMAT KELAHIRAN / IUS SOLI
- 29. IUS SANGUINISIUS SANGUINIS MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG MENURUT PERTALIAN ATAU KETURUNAN DARI ORANG YBS
- 30. IUS SOLIIUS SOLI MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN SESERANG MENURUT DAERAH ATAU NEGARA TEMPAT IA DILAHIRKAN.
- 31. STELSEL KEWARGANEGARAANSTELSEL KEWARGANEGARAAN STELSEL AKTIF ◦ ORG HARUS MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM TERTENTU SECARA AKTIF UNTUK MENJADI WN STELSEL PASIF ◦ ORANG DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP MENJADI WN TANPA MELAKUKAN SUATU TINDAKAN HUKUM TERTENTU
- 32. Hak Opsi yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif) Hak Repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)